PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kecakapan hukum para pihak dalam kontrak jual beli online digital dan untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang telah dibeli sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia. Perkembangan teknologi telah membuat perkembangan di semua sektor, termasuk dalam sistem jual beli. Jual beli sekarang menggunakan lebih banyak internet atau yang disebut jual beli online. Jual beli online termasuk dalam kategori transaksi digital atau kontrak. Masalah yang dapat terjadi dalam kontrak digital adalah kecakapan para pihak dalam kasus ini subjek yang membuat perjanjian. Perlu dicatat bahwa kontrak digital sama dengan kontrak konvensional yang harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan jika ada pihak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subjek dalam jual beli online dapat dilakukan oleh anak-anak yang menggunakan ponsel orang tua atau orang dewasa. Jadi ketika pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi persyaratan subjektif dan seharusnya dibatalkan tetapi tidak dilakukan, perjanjian tersebut dianggap tetap sah. Untuk jual beli online yang telah dilakukan oleh anak-anak, orang tua atau wali anak harus bertanggung jawab. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan melihat persyaratan keabsahan suatu Perjanjian dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecakapan para pihak dalam perjanjian online sama halnya dengan perjanjian konvensional pada umumnya, yaitu tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sahnya perjanjian, termasuk terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif.Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, dalam hal ini salah satu pihak tidak cakap yaitu anak-anak atau dibawah umur, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.Dalam transaksi online, para pihak tidak saling bertemu atau bertatap muka sehingga tidak dapat memeriksa kecakapan dari subyek perjanjian.Jika transaksi online sudah terjadi dan tidak dapat dibatalkan, orang tua dari anak atau walinya yang akan membayar transaksi yang sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan studi empiris mengenai praktik verifikasi kecakapan para pihak dalam transaksi online di berbagai platform digital untuk memahami efektivitas mekanisme yang ada dan mengidentifikasi potensi celah hukum. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis mekanisme perlindungan dan tanggung jawab pelaku usaha maupun platform digital ketika terjadi transaksi oleh anak di bawah umur, khususnya dalam konteks sistem pembayaran dan pengembalian barang. Ketiga, penting untuk meneliti secara komparatif sistem hukum di negara lain terkait perlindungan konsumen dalam transaksi digital, khususnya mengenai pengaturan kecakapan hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kepastian hukum dalam transaksi jual beli online, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.

  1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online... jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/193Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual Beli Online jist publikasiindonesia index php jist article view 193
  2. Jurnal Hukum Perspektif. asas kebebasan berkontrak perjanjian surogasi perspektif etika jurnal authors... doi.org/10.30649/ph.v24i2.317Jurnal Hukum Perspektif asas kebebasan berkontrak perjanjian surogasi perspektif etika jurnal authors doi 10 30649 ph v24i2 317
  3. Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/ Kontrak Elektronik Di Indonesia | Visi Sosial Humaniora.... doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1115Syarat Sahnya Suatu Jual Beli Online Pada Perjanjian Kontrak Elektronik Di Indonesia Visi Sosial Humaniora doi 10 51622 vsh v3i2 1115
Read online
File size414.19 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Outsourcing diuraikan sebagai penyerahan pekerjaan sifatnya penunjang produksi, sedangkan syirkah merupakan kerjasama berdasarkan kontribusi modal danOutsourcing diuraikan sebagai penyerahan pekerjaan sifatnya penunjang produksi, sedangkan syirkah merupakan kerjasama berdasarkan kontribusi modal dan

JURIS Menggali Kearifan Lokal Sebagai Sumber Dukungan Psikologis Pendekatan Budaya Dalam Promosi Kesehatan Mental Komunitas di Desa Gantang Rani 2025More at 2025

UMNUMN Program ini menumbuhkan kesadaran baru mengenai signifikansi kesehatan mental dalam konteks budaya. Saran meliputi pengintegrasian nilai-nilai budaya dalamProgram ini menumbuhkan kesadaran baru mengenai signifikansi kesehatan mental dalam konteks budaya. Saran meliputi pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam

JURIS Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395 Pdt G 2021 Pn Bks 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Bks membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil konsumen sebesar Rp192. Temuan utama mengidentifikasi kesenjanganBks membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil konsumen sebesar Rp192. Temuan utama mengidentifikasi kesenjangan

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hoaks terkait sektor kesehatan masih menjadi perhatian serius, meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan hoaks politik dan infotainment. PenelitianHoaks terkait sektor kesehatan masih menjadi perhatian serius, meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan hoaks politik dan infotainment. Penelitian

JURIS Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan korektif, dan absennya panduan teknis yang jelas. Penelitian ini mengungkapkan kemajuan1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan korektif, dan absennya panduan teknis yang jelas. Penelitian ini mengungkapkan kemajuan

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hukuman mati masih diakui dan digunakan tetapi ada banyak masalah dalam menerapkannya. Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadapHukuman mati masih diakui dan digunakan tetapi ada banyak masalah dalam menerapkannya. Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

MKRIMKRI Jenis regulasi yang paling ideal sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus adalah undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi atas gagasanJenis regulasi yang paling ideal sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus adalah undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi atas gagasan

JURIS Sebuah Apresiasi terhadap Perubahan Pasal Hukuman Mati 2023More at 2023

DRIYARKARADRIYARKARA Perubahan tersebut berpotensi mengantar Indonesia menjadi negara yang de facto tidak lagi menerapkan hukuman mati. Menurut penulis, konsekuensi semacamPerubahan tersebut berpotensi mengantar Indonesia menjadi negara yang de facto tidak lagi menerapkan hukuman mati. Menurut penulis, konsekuensi semacam

Useful /

JURIS Efektifitas Pelatihan Samara Course 2014 Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Dari analisis, didapat persamaan nilai regresi berganda Ŷ = 5. 866 0. 107 X1 0. 748 X2, yang menunjukan bahwa variabel ketepatan penggunaan unsur‑unsurDari analisis, didapat persamaan nilai regresi berganda Ŷ = 5. 866 0. 107 X1 0. 748 X2, yang menunjukan bahwa variabel ketepatan penggunaan unsur‑unsur

JURIS Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu Di Pengadilan Agama Sidoarjo Studi Analisis Penetapan PA Nomor 978 Pdt G 2011 PA Sda Perspektif Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Perkara Nomor:Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Perkara Nomor:

JURIS Pengaruh Kebijakan Dinas Pendidikan Dan Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Simalungun 2024More at 2024

USIUSI Sisanya sebesar 44% yang tidak masuk dalam penelitian ini, Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Pemerintah Kabupaten SimalunguSisanya sebesar 44% yang tidak masuk dalam penelitian ini, Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Simalungu

JURIS The Aesthetics of the Built Environment 2022More at 2022

DRIYARKARADRIYARKARA Kesimpulan ini didasarkan pada argumentasi post-Kantian yang menilai keindahan sebagai pengalaman moral, sublima, dan sempurna yang dapat dicapai melaluiKesimpulan ini didasarkan pada argumentasi post-Kantian yang menilai keindahan sebagai pengalaman moral, sublima, dan sempurna yang dapat dicapai melalui

ads-block-test