PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kecakapan hukum para pihak dalam kontrak jual beli online digital dan untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang telah dibeli sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia. Perkembangan teknologi telah membuat perkembangan di semua sektor, termasuk dalam sistem jual beli. Jual beli sekarang menggunakan lebih banyak internet atau yang disebut jual beli online. Jual beli online termasuk dalam kategori transaksi digital atau kontrak. Masalah yang dapat terjadi dalam kontrak digital adalah kecakapan para pihak dalam kasus ini subjek yang membuat perjanjian. Perlu dicatat bahwa kontrak digital sama dengan kontrak konvensional yang harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan jika ada pihak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subjek dalam jual beli online dapat dilakukan oleh anak-anak yang menggunakan ponsel orang tua atau orang dewasa. Jadi ketika pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi persyaratan subjektif dan seharusnya dibatalkan tetapi tidak dilakukan, perjanjian tersebut dianggap tetap sah. Untuk jual beli online yang telah dilakukan oleh anak-anak, orang tua atau wali anak harus bertanggung jawab. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan melihat persyaratan keabsahan suatu Perjanjian dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecakapan para pihak dalam perjanjian online sama halnya dengan perjanjian konvensional pada umumnya, yaitu tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sahnya perjanjian, termasuk terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif.Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, dalam hal ini salah satu pihak tidak cakap yaitu anak-anak atau dibawah umur, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.Dalam transaksi online, para pihak tidak saling bertemu atau bertatap muka sehingga tidak dapat memeriksa kecakapan dari subyek perjanjian.Jika transaksi online sudah terjadi dan tidak dapat dibatalkan, orang tua dari anak atau walinya yang akan membayar transaksi yang sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan studi empiris mengenai praktik verifikasi kecakapan para pihak dalam transaksi online di berbagai platform digital untuk memahami efektivitas mekanisme yang ada dan mengidentifikasi potensi celah hukum. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis mekanisme perlindungan dan tanggung jawab pelaku usaha maupun platform digital ketika terjadi transaksi oleh anak di bawah umur, khususnya dalam konteks sistem pembayaran dan pengembalian barang. Ketiga, penting untuk meneliti secara komparatif sistem hukum di negara lain terkait perlindungan konsumen dalam transaksi digital, khususnya mengenai pengaturan kecakapan hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kepastian hukum dalam transaksi jual beli online, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.

  1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online... jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/193Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual Beli Online jist publikasiindonesia index php jist article view 193
  2. Jurnal Hukum Perspektif. asas kebebasan berkontrak perjanjian surogasi perspektif etika jurnal authors... doi.org/10.30649/ph.v24i2.317Jurnal Hukum Perspektif asas kebebasan berkontrak perjanjian surogasi perspektif etika jurnal authors doi 10 30649 ph v24i2 317
  3. Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/ Kontrak Elektronik Di Indonesia | Visi Sosial Humaniora.... doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1115Syarat Sahnya Suatu Jual Beli Online Pada Perjanjian Kontrak Elektronik Di Indonesia Visi Sosial Humaniora doi 10 51622 vsh v3i2 1115
Read online
File size414.19 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Penyelenggaraan Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Kebijakan ini berpotensi memperluas akses pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, namun memerlukan dukungan anggaran, regulasi daerah yangKebijakan ini berpotensi memperluas akses pendidikan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, namun memerlukan dukungan anggaran, regulasi daerah yang

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Perspektif Good Governance dan Hukum Pidana Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan asas hukum untuk mengkaji penerapan prinsip pertanggungjawabanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan asas hukum untuk mengkaji penerapan prinsip pertanggungjawaban

JURIS Perlindungan Atas Hak Kehidupan Right To Life Masyarakat Rempang 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketiga undang-undang tersebut sudah cukup untuk melindungi masyarakat Rempang dalam memperoleh hak-haknya terutama hak atas kehidupan yang merupakan hakKetiga undang-undang tersebut sudah cukup untuk melindungi masyarakat Rempang dalam memperoleh hak-haknya terutama hak atas kehidupan yang merupakan hak

JURIS Prohibition of Abortion as a Violation of Women s Human Rights Under International Legal Standards in the ICCPR and CEDAW 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA This research uses a normative juridical approach by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findingsThis research uses a normative juridical approach by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings

JURIS Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395 Pdt G 2021 Pn Bks 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian dalam konteks penjualan perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangPenelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian dalam konteks penjualan perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Dari sudut pandang sosiologis, tekanan peer, norma budaya, dan struktur institusi berpengaruh terhadap persistensi perilaku ini. Penelitian juga menekankanDari sudut pandang sosiologis, tekanan peer, norma budaya, dan struktur institusi berpengaruh terhadap persistensi perilaku ini. Penelitian juga menekankan

JURIS Kajian Literatur Peran Orang Tua yang Bekerja dengan Perkembangan Sosial Usia Prasekolah 2025More at 2025

UMSUMS Metode yang digunakan yaitu penelusuran artikel penelitian ini melalui Google Scholar, ProQuest, EBSCO, dan Springer menggunakan kata kunci dan kriteriaMetode yang digunakan yaitu penelusuran artikel penelitian ini melalui Google Scholar, ProQuest, EBSCO, dan Springer menggunakan kata kunci dan kriteria

JURIS Pengaruh Terapi Musik Instrumental Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi 2025More at 2025

UMSUMS Hipertensi dapat terjadi pada siapa saja, baik pria maupun wanita di segala usia. Lansia berisiko tinggi terkena penyakit degeneratif usia seperti hipertensi.Hipertensi dapat terjadi pada siapa saja, baik pria maupun wanita di segala usia. Lansia berisiko tinggi terkena penyakit degeneratif usia seperti hipertensi.

Useful /

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan tinjauan kritis terhadap literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan berita terkini hingga tahun 2024.Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan tinjauan kritis terhadap literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan berita terkini hingga tahun 2024.

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, sengketa dapat timbul, seperti dalam kasus penjualan tanah secara curang di mana tanda tangan penjual dipersoalkan setelah pembayaran bertahap dilakukan,Namun, sengketa dapat timbul, seperti dalam kasus penjualan tanah secara curang di mana tanda tangan penjual dipersoalkan setelah pembayaran bertahap dilakukan,

JURIS Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Praperadilan Nomor 113 Pid Pra 2024 Jkt Sel 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 mengklarifikasi bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana KorupsiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 mengklarifikasi bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

ads-block-test