PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli perumahan serta konsekuensi hukumnya bagi konsumen dan pengembang, dengan studi kasus Putusan Nomor 395/Pdt.G/2021/Pn.Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian dalam konteks penjualan perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memulai pembangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengadilan memutuskan bahwa pengembang wajib membayar ganti rugi sebesar Rp192.730.800,00 kepada konsumen beserta biaya perkara. Putusan ini menjadi preseden penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen, sekaligus menjadi peringatan bagi pengembang untuk mematuhi ketentuan hukum dalam pengembangan perumahan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji implementasi putusan serupa dan dampaknya terhadap industri properti serta perlindungan konsumen di Indonesia.

Penelitian ini mengungkapkan pola sistematis pelanggaran hukum dalam praktik pre-project selling perumahan, di mana pengembang melakukan pemasaran dan penjualan tanpa memenuhi persyaratan dasar perizinan.Bks membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil konsumen sebesar Rp192.Temuan utama mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi dalam sektor properti, khususnya terkait Izin Mendirikan Bangunan dan status kepemilikan tanah sebelum pemasaran.

Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum dimulainya pemasaran properti secara pre-project selling, khususnya di wilayah-wilayah dengan pertumbuhan properti pesat seperti Bekasi dan sekitarnya. Kedua, perlu dikaji bagaimana mekanisme pengembalian dana konsumen berjalan dalam praktik setelah putusan pengadilan, termasuk kendala hukum dan administrasi yang dihadapi konsumen meskipun mereka memenangkan gugatan. Ketiga, penting untuk meneliti faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong pengembang tetap melakukan pelanggaran perizinan, termasuk tekanan pasar, biaya perizinan, dan lemahnya sanksi administratif. Penelitian-penelitian ini dapat mengungkap akar masalah di luar aspek yuridis semata dan memberikan dasar bagi kebijakan yang lebih komprehensif. Studi lapangan terhadap pengembang dan konsumen dapat membuka wawasan baru tentang dinamika transaksi properti yang tidak tertangkap dalam putusan pengadilan. Temuan dari penelitian-penelitian ini bisa menjadi dasar untuk merancang sistem pengawasan yang lebih proaktif dan sistem perlindungan konsumen yang lebih responsif. Dengan pendekatan multidimensi, regulator dapat mengurangi insiden pelanggaran hukum secara signifikan. Penelitian lanjutan juga bisa membandingkan sistem perizinan dan perlindungan konsumen di berbagai kota besar. Hal ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi secara nasional. Fokus pada aspek implementasi, bukan hanya regulasi, akan membuat hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif bagi pemangku kepentingan di sektor properti.

  1. Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris... doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2091Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris doi 10 37680 almanhaj v5i1 2091
  2. Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling | Justice... ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/view/192Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling Justice ejournal hukumunkris index php justicevoice article view 192
  3. Jurnal Hukum Adigama. keabsahan kuasa mutlak perjanjian pengikatan beli ppjb tanah notaris jurnal adigama... doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2747Jurnal Hukum Adigama keabsahan kuasa mutlak perjanjian pengikatan beli ppjb tanah notaris jurnal adigama doi 10 24912 adigama v1i2 2747
  4. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT. Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian... journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/3850Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian journal pubmedia index php lawstudies article view 3850
Read online
File size450.76 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Hak dan kewajiban pekerja dalam kedua sistem ini tujuannya setara, namun syariat Islam memberikan kerangka etis yang lebih menegaskan anti-diskriminasi,Hak dan kewajiban pekerja dalam kedua sistem ini tujuannya setara, namun syariat Islam memberikan kerangka etis yang lebih menegaskan anti-diskriminasi,

JURIS Menggali Kearifan Lokal Sebagai Sumber Dukungan Psikologis Pendekatan Budaya Dalam Promosi Kesehatan Mental Komunitas di Desa Gantang Rani 2025More at 2025

UMNUMN Saran meliputi pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam konseling psikologis, pengembangan modul promosi kesehatan mental yang bersifat lokal, serta keterlibatanSaran meliputi pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam konseling psikologis, pengembangan modul promosi kesehatan mental yang bersifat lokal, serta keterlibatan

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampakMetode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak

JURIS Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilanNamun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan

JURIS Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Adil dan Efektif Urgensi Penataan Regulasi dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utamaKetidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utama

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia dapat dimulai dengan reformasi sistem peradilan pidana, peningkatan transparansi,Sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia dapat dimulai dengan reformasi sistem peradilan pidana, peningkatan transparansi,

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

MKRIMKRI Urgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah diikuti dengan berbagai regulasi, termasuk yang dikeluarkan oleh institusi negara, yang substansinyaUrgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah diikuti dengan berbagai regulasi, termasuk yang dikeluarkan oleh institusi negara, yang substansinya

JURIS Sebuah Apresiasi terhadap Perubahan Pasal Hukuman Mati 2023More at 2023

DRIYARKARADRIYARKARA Menurut penulis, konsekuensi semacam ini layak disambut baik lantaran hukuman mati itu sendiri secara etis tidak dapat dibenarkan. Dalam tulisan ini, penulisMenurut penulis, konsekuensi semacam ini layak disambut baik lantaran hukuman mati itu sendiri secara etis tidak dapat dibenarkan. Dalam tulisan ini, penulis

Useful /

JURIS Efektifitas Pelatihan Samara Course 2014 Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini menggunakan mixed methods research dengan perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode observasi, angket, wawancara,Penelitian ini menggunakan mixed methods research dengan perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode observasi, angket, wawancara,

JURIS Becoming Chinese with the Chinese The Missionary Contribution of Matteo Ricci 2024More at 2024

DRIYARKARADRIYARKARA Pengaruh Ricci terhadap kebudayaan Tiongkok sangat dalam karena ia memperkenalkan astronomi, matematika, kartografi, dan bidang ilmu lainnya. Ia membantuPengaruh Ricci terhadap kebudayaan Tiongkok sangat dalam karena ia memperkenalkan astronomi, matematika, kartografi, dan bidang ilmu lainnya. Ia membantu

JURIS A Critical Inquiry into J rgen Habermas Hermeneutical Reflection as a Methodology of Social Science 2023More at 2023

DRIYARKARADRIYARKARA Pendekatan ini memiliki daya emansipatoris karena mendorong peneliti untuk menelanjangi realitas sosial yang diteliti sehingga unsur-unsur ideologis yangPendekatan ini memiliki daya emansipatoris karena mendorong peneliti untuk menelanjangi realitas sosial yang diteliti sehingga unsur-unsur ideologis yang

JURIS Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles 2023More at 2023

DRIYARKARADRIYARKARA Karena itu artikel akan dimulai dengan uraian tentang inti teori keadilan Aristoteles, kesamaan proporsional, dan pemikiran teleologis. Pada bagian akhir,Karena itu artikel akan dimulai dengan uraian tentang inti teori keadilan Aristoteles, kesamaan proporsional, dan pemikiran teleologis. Pada bagian akhir,

ads-block-test