Publisher

PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli perumahan serta konsekuensi hukumnya bagi konsumen dan pengembang, dengan studi kasus Putusan Nomor 395/Pdt.G/2021/Pn.Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian dalam konteks penjualan perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memulai pembangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengadilan memutuskan bahwa pengembang wajib membayar ganti rugi sebesar Rp192.730.800,00 kepada konsumen beserta biaya perkara. Putusan ini menjadi preseden penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen, sekaligus menjadi peringatan bagi pengembang untuk mematuhi ketentuan hukum dalam pengembangan perumahan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji implementasi putusan serupa dan dampaknya terhadap industri properti serta perlindungan konsumen di Indonesia.

Conclusion

Penelitian ini mengungkapkan pola sistematis pelanggaran hukum dalam praktik pre-project selling perumahan, di mana pengembang melakukan pemasaran dan penjualan tanpa memenuhi persyaratan dasar perizinan.Bks membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil konsumen sebesar Rp192.Temuan utama mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi dalam sektor properti, khususnya terkait Izin Mendirikan Bangunan dan status kepemilikan tanah sebelum pemasaran.

Future Research

Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum dimulainya pemasaran properti secara pre-project selling, khususnya di wilayah-wilayah dengan pertumbuhan properti pesat seperti Bekasi dan sekitarnya. Kedua, perlu dikaji bagaimana mekanisme pengembalian dana konsumen berjalan dalam praktik setelah putusan pengadilan, termasuk kendala hukum dan administrasi yang dihadapi konsumen meskipun mereka memenangkan gugatan. Ketiga, penting untuk meneliti faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong pengembang tetap melakukan pelanggaran perizinan, termasuk tekanan pasar, biaya perizinan, dan lemahnya sanksi administratif. Penelitian-penelitian ini dapat mengungkap akar masalah di luar aspek yuridis semata dan memberikan dasar bagi kebijakan yang lebih komprehensif. Studi lapangan terhadap pengembang dan konsumen dapat membuka wawasan baru tentang dinamika transaksi properti yang tidak tertangkap dalam putusan pengadilan. Temuan dari penelitian-penelitian ini bisa menjadi dasar untuk merancang sistem pengawasan yang lebih proaktif dan sistem perlindungan konsumen yang lebih responsif. Dengan pendekatan multidimensi, regulator dapat mengurangi insiden pelanggaran hukum secara signifikan. Penelitian lanjutan juga bisa membandingkan sistem perizinan dan perlindungan konsumen di berbagai kota besar. Hal ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi secara nasional. Fokus pada aspek implementasi, bukan hanya regulasi, akan membuat hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif bagi pemangku kepentingan di sektor properti.

References

1. Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris... doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2091Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris doi 10 37680 almanhaj v5i1 2091
2. Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling | Justice... ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/view/192Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling Justice ejournal hukumunkris index php justicevoice article view 192
3. Jurnal Hukum Adigama. keabsahan kuasa mutlak perjanjian pengikatan beli ppjb tanah notaris jurnal adigama... doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2747Jurnal Hukum Adigama keabsahan kuasa mutlak perjanjian pengikatan beli ppjb tanah notaris jurnal adigama doi 10 24912 adigama v1i2 2747
4. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT. Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian... journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/3850Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian journal pubmedia index php lawstudies article view 3850

Metadata

File size	450.76 KB
Pages	12
DMCA	Report