PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia melalui perspektif sosiologis, dengan fokus pada interaksi antara kerangka hukum formal dan norma sosial dalam komunitas adat. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji konflik tanah adat terpilih dan literatur relevan tentang hukum agraria dan hak-hak masyarakat adat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sengketa tersebut seringkali dipicu oleh ketidakjelasan status tanah, pemahaman publik yang terbatas tentang hak ulayat adat, dan ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum adat. Hukum memainkan peran penting sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada mediasi yang berhasil antara regulasi formal dan nilai-nilai lokal. Studi ini menyoroti perlunya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat adat dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lokal dalam menciptakan sistem pendaftaran tanah yang inklusif dan adil. Sebagai kesimpulan, pemahaman yang kuat tentang hukum agraria dan penghormatan terhadap hak-hak adat sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa tanah adat di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh konflik klaim atas lahan, tetapi juga oleh tumpang tindih antara hukum negara dan hukum adat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak ulayat, serta tidak adanya kepastian hukum atas status tanah.Ketidakharmonisan antara norma hukum formal dan nilai-nilai lokal menciptakan ruang bagi konflik yang berlarut-larut dan memperlemah kepercayaan antara masyarakat adat dan pemerintah.Pentingnya keberhasilan mediasi antara sistem hukum nasional dan norma adat menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang menghambat proses pengakuan hak tanah adat oleh pemerintah, termasuk hambatan birokrasi dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi yang efektif dan adaptif, yang mampu menjembatani perbedaan antara hukum formal dan norma adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pendaftaran tanah, serta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah adat. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria di masa depan.

  1. Kepastian Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Saat Menjadi Objek Sengketa di Pengadilan (Studi... review-unes.com/index.php/law/article/view/1727Kepastian Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Saat Menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Studi review unes index php law article view 1727
  2. HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT | Shebubakar | Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan. tanah adat... jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/758HUKUM TANAH ADAT ULAYAT Shebubakar Jurnal Magister Ilmu Hukum Hukum dan Kesejahteraan tanah adat jurnal uai ac index php JMIH article view 758
  3. Implementation of Customary Law in Settlement of Land Disputes in Indonesia | Riski | QISTINA: Jurnal... doi.org/10.57235/qistina.v2i2.1301Implementation of Customary Law in Settlement of Land Disputes in Indonesia Riski QISTINA Jurnal doi 10 57235 qistina v2i2 1301
Read online
File size462.54 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.

JURIS Perlindungan Atas Hak Kehidupan Right To Life Masyarakat Rempang 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA The research employs a normative juridical method, aiming to identify and formulate legal arguments through problem analysis. The findings indicate that,The research employs a normative juridical method, aiming to identify and formulate legal arguments through problem analysis. The findings indicate that,

JURIS Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395 Pdt G 2021 Pn Bks 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Putusan ini menjadi preseden penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilanPutusan ini menjadi preseden penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan

JURIS Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan melihat persyaratan keabsahan suatu Perjanjian dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PenelitianPenelitian ini bersifat hukum normatif dengan melihat persyaratan keabsahan suatu Perjanjian dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hoaks terkait sektor kesehatan masih menjadi perhatian serius, meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan hoaks politik dan infotainment. PenelitianHoaks terkait sektor kesehatan masih menjadi perhatian serius, meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan hoaks politik dan infotainment. Penelitian

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode utama berupa tinjauan pustaka. Data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah terkini yang berfokus pada bullyingPendekatan kualitatif digunakan dengan metode utama berupa tinjauan pustaka. Data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah terkini yang berfokus pada bullying

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Reformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. DalamReformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Dalam

JURIS Pola Asuh Permisif dan Otoriter Orang Tua terhadap Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMK Prima Bakti Citra Raya 2025More at 2025

UMSUMS Penyebab utama dari perilaku seks bebas adalah pola asuh orang tua yang salah. Terdapat tiga macam pola asuh orang tua. Pola asuh permisif membuat anakPenyebab utama dari perilaku seks bebas adalah pola asuh orang tua yang salah. Terdapat tiga macam pola asuh orang tua. Pola asuh permisif membuat anak

Useful /

JURIS Student s Affective Filter and Their Utilization of the English Language in the 21st Century Classroom 2026More at 2026

UMKUMK This study examined affective filters among English language learners, as evidenced by observable anxiety behaviors including trembling, panic responses,This study examined affective filters among English language learners, as evidenced by observable anxiety behaviors including trembling, panic responses,

JURIS Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Untuk mewujudkan keadilan administratif, diperlukan revisi UU ASN dan penetapan standar nasional minimum yang mengatur jaminan sosial, hak cuti, pengembanganUntuk mewujudkan keadilan administratif, diperlukan revisi UU ASN dan penetapan standar nasional minimum yang mengatur jaminan sosial, hak cuti, pengembangan

JURIS Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Adil dan Efektif Urgensi Penataan Regulasi dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penataan regulasi ideal harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, keadilan, kepastianPenataan regulasi ideal harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, keadilan, kepastian

JURIS Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilanNamun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan

ads-block-test