PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Perlindungan Hukum bagi Korban yang Bertindak dalam Pembelaan Diri. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kerangka teori tentang faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, serta mengkaji hambatan yang muncul dalam penanganan kasus pembelaan diri. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi pembebasan pidana apabila unsur-unsur pembelaan terpaksa terpenuhi. Hambatan dalam penegakan hukum meliputi ketidakjelasan ketentuan hukum, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep noodweer, kurangnya sarana pendukung seperti CCTV, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melapor, serta lemahnya budaya hukum. Dari seluruh faktor tersebut, penegakan hukum dianggap paling dominan karena peran sentral aparat dalam menerapkan aturan secara profesional, objektif, dan adil sangat menentukan terwujudnya keadilan sesungguhnya.

Alasan pembenar dan pemaaf merupakan dasar penghapusan pidana dalam hukum pidana Indonesia, dengan Pasal 49 KUHP yang mengatur pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces).Dalam kasus Amaq Sinta, tindakan perlawanan yang dilakukannya memenuhi unsur pembelaan terpaksa, sehingga penghentian penyidikan oleh Polda NTB melalui SP3 dinilai tepat sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan.Faktor utama yang menghambat perlindungan hukum adalah rendahnya kapasitas dan objektivitas aparat penegak hukum, meskipun terdapat kendala lain seperti minimnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat.

Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan Pasal 49 KUHP oleh hakim dalam putusan pengadilan di berbagai wilayah Indonesia, untuk melihat adanya standar yang konsisten atau justru diskrepansi dalam penilaian unsur pembelaan terpaksa. Kedua, perlu dikaji efektivitas pelatihan aparat penegak hukum mengenai konsep noodweer dan aspek psikologis dalam situasi darurat, untuk mengetahui apakah peningkatan kapasitas dapat mengurangi kriminalisasi korban. Ketiga, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh ketersediaan bukti visual seperti CCTV terhadap keputusan penyidikan dalam kasus pembelaan terpaksa, agar dapat dirumuskan kebijakan peningkatan infrastruktur hukum yang mendukung keadilan substansial. Penelitian-penelitian ini akan membantu membangun sistem peradilan yang lebih adil, responsif, dan melindungi hak korban secara utuh. Dengan memetakan praktik peradilan, evaluasi pelatihan aparat, serta peran bukti teknologi, diharapkan dapat ditemukan model perlindungan hukum yang lebih andal bagi masyarakat yang terpaksa membela diri. Penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya melindungi pelaku kejahatan, tetapi juga memberi ruang bagi korban untuk bertahan hidup tanpa harus dipidana. Penelitian lanjutan ini akan menjadi dasar kuat bagi reformasi sistem penegakan hukum yang lebih seimbang dan manusiawi. Selain itu, hasilnya dapat digunakan untuk menyusun pedoman operasional bagi kepolisian dan kejaksaan. Temuan dari penelitian ini juga relevan untuk pengembangan kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan profesi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban pembelaan terpaksa dapat diperkuat secara menyeluruh dan sistematis.

  1. Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan... jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/176Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri Harta Dan jurnalku index php jolas article view 176
  2. Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Sisi Hak Asasi Manusia | Hukum... journal.stih-pgl.ac.id/ojs-stih/index.php/jhd/article/view/66Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Sisi Hak Asasi Manusia Hukum journal stih pgl ac ojs stih index php jhd article view 66
  3. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa | Journal of Contemporary... journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/4011Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa Journal of Contemporary journal pubmedia index php lawstudies article view 4011
Read online
File size425.32 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian menggunakan metode komparatif literatur untuk mengeksplorasi hak dan kewajiban pekerja dalam kedua kerangka legal-religius ini, dengan fokusPenelitian menggunakan metode komparatif literatur untuk mengeksplorasi hak dan kewajiban pekerja dalam kedua kerangka legal-religius ini, dengan fokus

JURIS Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba Studi Pasal 114 Ayat 2 dan 19 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Latar belakang penulis dalam permasalah ini adalah karena penulis melihat kenyataan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang dihadapiLatar belakang penulis dalam permasalah ini adalah karena penulis melihat kenyataan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang dihadapi

JURIS Efektifitas Pelatihan Samara Course 2014 Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Dari analisis tentang konsep sakinah pengertian Samara Course merupakan proses pemahaman hubungan pasangan dalam membentuk kedekatan untuk mewujudkan komitmenDari analisis tentang konsep sakinah pengertian Samara Course merupakan proses pemahaman hubungan pasangan dalam membentuk kedekatan untuk mewujudkan komitmen

JURIS The Ineffectiveness of Criminal Sanctions in Corruption Cases of COVID 19 Handling Funds in Indonesia 2026More at 2026

STHBSTHB Studi kasus mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, menyoroti kelemahan penegakan hukum. Penelitian ini menyarankan tinjauan konstitusional terhadap peraturanStudi kasus mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, menyoroti kelemahan penegakan hukum. Penelitian ini menyarankan tinjauan konstitusional terhadap peraturan

JURIS Death penalty in Indonesia between criminal law and Islamic law perspectives 2024More at 2024

UMMUMM Konsep qishaash dalam hukum Islam mendukung eksistensi hukuman mati namun menekankan betapa ketergantungan implementasinya pada hasrat korban atau keluargaKonsep qishaash dalam hukum Islam mendukung eksistensi hukuman mati namun menekankan betapa ketergantungan implementasinya pada hasrat korban atau keluarga

JURIS The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun 2022More at 2022

UINUIN Pertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materiPertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materi

JURIS Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 2022More at 2022

UJBUJB Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antaraKebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antara

JURIS Hukuman Mati Dalam Lingkaran Kontroversi Etis Kristen 2019More at 2019

STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan unsur-unsur kekuasaan, kasih, kebenaran dan keadilan sebagai tugas pemerintah dalam memperlihatkan jatidirinyaOleh karena itu, artikel ini akan menguraikan unsur-unsur kekuasaan, kasih, kebenaran dan keadilan sebagai tugas pemerintah dalam memperlihatkan jatidirinya

Useful /

JURIS Analisis Perencanaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Plts Atap Dengan Beban Langganan Pln Kapasitas 900Va Menggunakan Konfigurasi Off Grid 2026More at 2026

UMKUMK Sistem yang direncanakan sesuai dengan perhitungan analisis aspek teknis dan analisis aspek biaya. Analisis aspek teknis pada PV Area sebesar 6,095 m2,Sistem yang direncanakan sesuai dengan perhitungan analisis aspek teknis dan analisis aspek biaya. Analisis aspek teknis pada PV Area sebesar 6,095 m2,

JURIS Keadilan Restoratif dalam Kasus Perundungan oleh Anak Upaya Pemenuhan Asas Keadilan bagi Korban 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA The conclusion of this study states that although restorative justice has excellent potential in resolving the phenomenon of child bullying that occursThe conclusion of this study states that although restorative justice has excellent potential in resolving the phenomenon of child bullying that occurs

JURIS Sebagus Itu Sampe Mo Nangis Pengalaman Estetik Kant dalam Komentar Warganet di Media Sosial X 2024More at 2024

UAJYUAJY Ungkapan Sebagus itu sampe mo nangis adalah penilaian estetik warganet terhadap suatu objek, seperti lagu, video, atau drama K-Pop, yang valid karena didasarkanUngkapan Sebagus itu sampe mo nangis adalah penilaian estetik warganet terhadap suatu objek, seperti lagu, video, atau drama K-Pop, yang valid karena didasarkan

JURIS Pengaruh Hedonisme Marketing Influencer dan Trend Fashion Terhadap Keputusan Pembelian Baju Lebaran pada Remaja Desa Drenges 2024More at 2024

UAJYUAJY Dari hasil uji reliabilitas juga dikatakan reliable, karena masing-masing variabel mempunyai nilai Cronbach`s Alpha > 0,6. Adapun hasil dari uji parsialDari hasil uji reliabilitas juga dikatakan reliable, karena masing-masing variabel mempunyai nilai Cronbach`s Alpha > 0,6. Adapun hasil dari uji parsial

ads-block-test