MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2023 menandakan adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, khususnya terkait tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) Omnibus. Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan undang-undang dengan format omnibus semakin diminati oleh pembuat undang-undang, serta adanya potensi judicial review. Penelitian ini berkontribusi kepada addressat putusan MK, yaitu terkait dengan pilihan bentuk legislasi yang tepat untuk menindaklanjuti putusan PUU omnibus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan standardisasi jenis regulasi untuk menjamin eksekutabilitas putusan MK. Jenis regulasi yang paling ideal sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus adalah undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi atas gagasan undang-undang sebagai bentuk tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus perlu ditegaskan, dengan harapan dapat memaksimalkan eksekutabilitas putusan MK.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa standardisasi jenis legislasi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Undang-Undang Omnibus harus segera diterapkan untuk menghindari proliferasi regulasi yang menyebabkan keputusan diabaikan oleh pihak yang bersangkutan.Hal ini terutama diperlukan ketika banyak regulasi perlu diubah berdasarkan keputusan MK.Urgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah diikuti dengan berbagai regulasi, termasuk yang dikeluarkan oleh institusi negara, yang substansinya bertentangan dengan putusan MK.Penelitian ini mengusulkan bahwa undang-undang adalah instrumen hukum ideal untuk mengikuti keputusan MK, terutama dalam kasus pengujian Omnibus Law.Undang-undang adalah mekanisme yang paling cocok untuk memastikan bahwa putusan diterapkan dengan benar dan efektif.Namun, mengikuti melalui legislasi memerlukan strategi khusus untuk mengatasi proses yang panjang dalam mengubah undang-undang sebagai respons terhadap keputusan MK.Strategi yang diusulkan adalah memperkenalkan ketentuan yang mewajibkan penggunaan model Fast-Track Legislation.Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan undang-undang dan memastikan bahwa keputusan MK diterapkan dengan cepat dan sesuai dengan putusan.
Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi dan tantangan dalam menerapkan standar jenis legislasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks pengujian Omnibus Law.. . 2. Meneliti dan menganalisis proses dan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan model Fast-Track Legislation dalam sistem legislasi Indonesia, serta mengeksplorasi potensi manfaat dan tantangan yang mungkin muncul.. . 3. Melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah menerapkan model Fast-Track Legislation atau mekanisme serupa, untuk mempelajari praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.. . 4. Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas model Fast-Track Legislation dalam mempercepat proses legislasi dan memastikan eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengidentifikasi area perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.. . 5. Meneliti dan mengembangkan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk memastikan pelaksanaan standar jenis legislasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi.. . 6. Mengkaji dan merekomendasikan strategi komunikasi dan edukasi kepada publik dan pihak-pihak terkait tentang pentingnya standardisasi jenis legislasi dan manfaatnya dalam menjaga stabilitas dan konsistensi sistem hukum.. . 7. Melakukan penelitian empiris untuk mengukur dampak penerapan standar jenis legislasi terhadap kualitas dan efektivitas legislasi, serta dampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.. . 8. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa standar jenis legislasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi diterapkan secara konsisten dan efektif.. . 9. Melakukan studi lanjutan tentang tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan standar jenis legislasi, termasuk analisis terhadap hambatan-hambatan yang mungkin muncul dan strategi untuk mengatasinya.. . 10. Mengkaji dan merekomendasikan strategi untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara institusi-institusi negara yang terlibat dalam proses legislasi, termasuk Mahkamah Konstitusi, legislatif, dan eksekutif, untuk memastikan implementasi standar jenis legislasi yang efektif dan efisien.
- Home Page. home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies... Doi.OrgHome Page home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies Doi Org
- Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun... doi.org/10.31078/jk1046Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang Studi Putusan Tahun doi 10 31078 jk1046
- Indonesian law and human rights expert's view on the constitutional court's decision against... lingcure.org/index.php/journal/article/view/2043Indonesian law and human rights experts view on the constitutional courts decision against lingcure index php journal article view 2043
| File size | 525.83 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
UPNVJUPNVJ Solusi seperti simplifikasi aturan, penerapan advance ruling, dan peningkatan kapasitas hakim perlu diimplementasikan secara menyeluruh untuk menciptakanSolusi seperti simplifikasi aturan, penerapan advance ruling, dan peningkatan kapasitas hakim perlu diimplementasikan secara menyeluruh untuk menciptakan
IBIK57IBIK57 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan smartphone berpengaruh positif terhadap interaksi masyarakat langsung, meskipun pengaruhnya kecil. Hal iniHasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan smartphone berpengaruh positif terhadap interaksi masyarakat langsung, meskipun pengaruhnya kecil. Hal ini
MKRIMKRI Paper ini menyimpulkan tiga hal utama mengenai metode omnibus.meskipun tidak menolak keberadaan metode omnibus dalam Undang‑Undang Pembentukan PeraturanPaper ini menyimpulkan tiga hal utama mengenai metode omnibus.meskipun tidak menolak keberadaan metode omnibus dalam Undang‑Undang Pembentukan Peraturan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pemerintah disarankan memperkuat edukasi wajib pajak, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, dan membangun forum dialog lintas sektor agar sistemPemerintah disarankan memperkuat edukasi wajib pajak, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, dan membangun forum dialog lintas sektor agar sistem
FHUKIFHUKI This research is a normative research, and is descriptive analytical in nature which describes and analyzes a phenomenon related to the Criminal ImpositionThis research is a normative research, and is descriptive analytical in nature which describes and analyzes a phenomenon related to the Criminal Imposition
FHUKIFHUKI Penelitian ini mengkaji legalitas dan konsekuensi hukum dari perubahan bentuk badan hukum PT xxx dari Perum menjadi Persero, sebagaimana diatur dalam PPPenelitian ini mengkaji legalitas dan konsekuensi hukum dari perubahan bentuk badan hukum PT xxx dari Perum menjadi Persero, sebagaimana diatur dalam PP
UMMUMM Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mempertimbangkan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada aspek regulasi,
UBBGUBBG Dari ketiga strategi tersebut, evaluasi moral—yakni legitimasi yang dibangun dengan merujuk pada berbagai nilai moral—digunakan secara dominan. PenelitianDari ketiga strategi tersebut, evaluasi moral—yakni legitimasi yang dibangun dengan merujuk pada berbagai nilai moral—digunakan secara dominan. Penelitian
Useful /
UMMUMM Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,
ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Hasil: Terdapat tiga ratus enam puluh sampel dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi, dewasa (59,4%), pasien yang dirawat >14 hari (38,9%), pasienHasil: Terdapat tiga ratus enam puluh sampel dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi, dewasa (59,4%), pasien yang dirawat >14 hari (38,9%), pasien
ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Namun, skrining bakteri MDR belum menjadi standar di negara berkembang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi kolonisasi bakteri MDR pada pasienNamun, skrining bakteri MDR belum menjadi standar di negara berkembang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi kolonisasi bakteri MDR pada pasien
ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Meskipun tersedia berbagai obat antiretroviral (ARV) yang efektif, infeksi virus imunodefisiensi manusia (HIV) datang dengan resistensi obat HIV (HIVDR),Meskipun tersedia berbagai obat antiretroviral (ARV) yang efektif, infeksi virus imunodefisiensi manusia (HIV) datang dengan resistensi obat HIV (HIVDR),