Publisher

MKRIMKRI

Journal Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi Abstract

Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2023 menandakan adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, khususnya terkait tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) Omnibus. Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan undang-undang dengan format omnibus semakin diminati oleh pembuat undang-undang, serta adanya potensi judicial review. Penelitian ini berkontribusi kepada addressat putusan MK, yaitu terkait dengan pilihan bentuk legislasi yang tepat untuk menindaklanjuti putusan PUU omnibus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan standardisasi jenis regulasi untuk menjamin eksekutabilitas putusan MK. Jenis regulasi yang paling ideal sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus adalah undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi atas gagasan undang-undang sebagai bentuk tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus perlu ditegaskan, dengan harapan dapat memaksimalkan eksekutabilitas putusan MK.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa standardisasi jenis legislasi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Undang-Undang Omnibus harus segera diterapkan untuk menghindari proliferasi regulasi yang menyebabkan keputusan diabaikan oleh pihak yang bersangkutan.Hal ini terutama diperlukan ketika banyak regulasi perlu diubah berdasarkan keputusan MK.Urgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah diikuti dengan berbagai regulasi, termasuk yang dikeluarkan oleh institusi negara, yang substansinya bertentangan dengan putusan MK.Penelitian ini mengusulkan bahwa undang-undang adalah instrumen hukum ideal untuk mengikuti keputusan MK, terutama dalam kasus pengujian Omnibus Law.Undang-undang adalah mekanisme yang paling cocok untuk memastikan bahwa putusan diterapkan dengan benar dan efektif.Namun, mengikuti melalui legislasi memerlukan strategi khusus untuk mengatasi proses yang panjang dalam mengubah undang-undang sebagai respons terhadap keputusan MK.Strategi yang diusulkan adalah memperkenalkan ketentuan yang mewajibkan penggunaan model Fast-Track Legislation.Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan undang-undang dan memastikan bahwa keputusan MK diterapkan dengan cepat dan sesuai dengan putusan.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi dan tantangan dalam menerapkan standar jenis legislasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks pengujian Omnibus Law.. . 2. Meneliti dan menganalisis proses dan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan model Fast-Track Legislation dalam sistem legislasi Indonesia, serta mengeksplorasi potensi manfaat dan tantangan yang mungkin muncul.. . 3. Melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah menerapkan model Fast-Track Legislation atau mekanisme serupa, untuk mempelajari praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.. . 4. Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas model Fast-Track Legislation dalam mempercepat proses legislasi dan memastikan eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengidentifikasi area perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.. . 5. Meneliti dan mengembangkan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk memastikan pelaksanaan standar jenis legislasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi.. . 6. Mengkaji dan merekomendasikan strategi komunikasi dan edukasi kepada publik dan pihak-pihak terkait tentang pentingnya standardisasi jenis legislasi dan manfaatnya dalam menjaga stabilitas dan konsistensi sistem hukum.. . 7. Melakukan penelitian empiris untuk mengukur dampak penerapan standar jenis legislasi terhadap kualitas dan efektivitas legislasi, serta dampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.. . 8. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa standar jenis legislasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi diterapkan secara konsisten dan efektif.. . 9. Melakukan studi lanjutan tentang tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan standar jenis legislasi, termasuk analisis terhadap hambatan-hambatan yang mungkin muncul dan strategi untuk mengatasinya.. . 10. Mengkaji dan merekomendasikan strategi untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara institusi-institusi negara yang terlibat dalam proses legislasi, termasuk Mahkamah Konstitusi, legislatif, dan eksekutif, untuk memastikan implementasi standar jenis legislasi yang efektif dan efisien.

References

1. Home Page. home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies... Doi.OrgHome Page home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies Doi Org
2. Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun... doi.org/10.31078/jk1046Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang Studi Putusan Tahun doi 10 31078 jk1046
3. Indonesian law and human rights expert's view on the constitutional court's decision against... lingcure.org/index.php/journal/article/view/2043Indonesian law and human rights experts view on the constitutional courts decision against lingcure index php journal article view 2043

Metadata

File size	525.83 KB
Pages	26
DMCA	Report