MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2023 menandakan adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, khususnya terkait tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) Omnibus. Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan undang-undang dengan format omnibus semakin diminati oleh pembuat undang-undang, serta adanya potensi judicial review. Penelitian ini berkontribusi kepada addressat putusan MK, yaitu terkait dengan pilihan bentuk legislasi yang tepat untuk menindaklanjuti putusan PUU omnibus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan standardisasi jenis regulasi untuk menjamin eksekutabilitas putusan MK. Jenis regulasi yang paling ideal sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus adalah undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi atas gagasan undang-undang sebagai bentuk tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus perlu ditegaskan, dengan harapan dapat memaksimalkan eksekutabilitas putusan MK.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa standardisasi jenis legislasi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Undang-Undang Omnibus harus segera diterapkan untuk menghindari proliferasi regulasi yang menyebabkan keputusan diabaikan oleh pihak yang bersangkutan.Hal ini terutama diperlukan ketika banyak regulasi perlu diubah berdasarkan keputusan MK.Urgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah diikuti dengan berbagai regulasi, termasuk yang dikeluarkan oleh institusi negara, yang substansinya bertentangan dengan putusan MK.Penelitian ini mengusulkan bahwa undang-undang adalah instrumen hukum ideal untuk mengikuti keputusan MK, terutama dalam kasus pengujian Omnibus Law.Undang-undang adalah mekanisme yang paling cocok untuk memastikan bahwa putusan diterapkan dengan benar dan efektif.Namun, mengikuti melalui legislasi memerlukan strategi khusus untuk mengatasi proses yang panjang dalam mengubah undang-undang sebagai respons terhadap keputusan MK.Strategi yang diusulkan adalah memperkenalkan ketentuan yang mewajibkan penggunaan model Fast-Track Legislation.Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan undang-undang dan memastikan bahwa keputusan MK diterapkan dengan cepat dan sesuai dengan putusan.
Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi dan tantangan dalam menerapkan standar jenis legislasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks pengujian Omnibus Law.. . 2. Meneliti dan menganalisis proses dan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan model Fast-Track Legislation dalam sistem legislasi Indonesia, serta mengeksplorasi potensi manfaat dan tantangan yang mungkin muncul.. . 3. Melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah menerapkan model Fast-Track Legislation atau mekanisme serupa, untuk mempelajari praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.. . 4. Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas model Fast-Track Legislation dalam mempercepat proses legislasi dan memastikan eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengidentifikasi area perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.. . 5. Meneliti dan mengembangkan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk memastikan pelaksanaan standar jenis legislasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi.. . 6. Mengkaji dan merekomendasikan strategi komunikasi dan edukasi kepada publik dan pihak-pihak terkait tentang pentingnya standardisasi jenis legislasi dan manfaatnya dalam menjaga stabilitas dan konsistensi sistem hukum.. . 7. Melakukan penelitian empiris untuk mengukur dampak penerapan standar jenis legislasi terhadap kualitas dan efektivitas legislasi, serta dampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.. . 8. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa standar jenis legislasi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi diterapkan secara konsisten dan efektif.. . 9. Melakukan studi lanjutan tentang tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan standar jenis legislasi, termasuk analisis terhadap hambatan-hambatan yang mungkin muncul dan strategi untuk mengatasinya.. . 10. Mengkaji dan merekomendasikan strategi untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara institusi-institusi negara yang terlibat dalam proses legislasi, termasuk Mahkamah Konstitusi, legislatif, dan eksekutif, untuk memastikan implementasi standar jenis legislasi yang efektif dan efisien.
- Home Page. home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies... Doi.OrgHome Page home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies Doi Org
- Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun... doi.org/10.31078/jk1046Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang Studi Putusan Tahun doi 10 31078 jk1046
- Indonesian law and human rights expert's view on the constitutional court's decision against... lingcure.org/index.php/journal/article/view/2043Indonesian law and human rights experts view on the constitutional courts decision against lingcure index php journal article view 2043
| File size | 525.83 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, dissenting opinion dari hakim agung menunjukkan adanya dinamika dan perbedaan pandangan dalam proses penegakan hukum, yang memperlihatkan bahwaSelain itu, dissenting opinion dari hakim agung menunjukkan adanya dinamika dan perbedaan pandangan dalam proses penegakan hukum, yang memperlihatkan bahwa
STHBSTHB Korupsi dana COVID‑19 menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan akibat pertentangan antara Undang‑Undang Pemberantasan Korupsi dan Perpu No.Korupsi dana COVID‑19 menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan akibat pertentangan antara Undang‑Undang Pemberantasan Korupsi dan Perpu No.
PUBMEDIAPUBMEDIA KUHP baru tidak hanya merevisi pasal yang sebelumnya multitafsir, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi melalui prinsip keadilan korektif.KUHP baru tidak hanya merevisi pasal yang sebelumnya multitafsir, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi melalui prinsip keadilan korektif.
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi kesalahan peradilan, diskriminasiHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi kesalahan peradilan, diskriminasi
MKRIMKRI Secara global, United Nations menyerukan kepada setiap negara anggota untuk membentuk kerja sama dengan Ornop yang memiliki keahlian di bidang lingkungan.Secara global, United Nations menyerukan kepada setiap negara anggota untuk membentuk kerja sama dengan Ornop yang memiliki keahlian di bidang lingkungan.
UJBUJB 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Dengan memperhatikan konteks, ajaran teologi kristen dan kaidah penafsiran yang benar didapatkan pemahaman yang tepat. Dengan demikian menghindarkan orangDengan memperhatikan konteks, ajaran teologi kristen dan kaidah penafsiran yang benar didapatkan pemahaman yang tepat. Dengan demikian menghindarkan orang
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Itu sebabnya, Kementerian Agama Kristen sebagai wakil masyarakat Kristiani di Indonesia seharusnya memberikan wawasan dan pengertian tentang program PembinaanItu sebabnya, Kementerian Agama Kristen sebagai wakil masyarakat Kristiani di Indonesia seharusnya memberikan wawasan dan pengertian tentang program Pembinaan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Sebagai kesimpulan, pemahaman yang kuat tentang hukum agraria dan penghormatan terhadap hak-hak adat sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikanSebagai kesimpulan, pemahaman yang kuat tentang hukum agraria dan penghormatan terhadap hak-hak adat sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan sebagai kejahatan di dunia maya. Metode penelitian yang digunakanPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena dan dampak hoaks di sektor kesehatan sebagai kejahatan di dunia maya. Metode penelitian yang digunakan
UMSUMS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan penanganan tersedak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilanTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan penanganan tersedak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan
STIKESHT TPISTIKESHT TPI Pada penelitian ini, analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Independent Samples T Test hasil penelitian dengan Independent Samples T Test dapatPada penelitian ini, analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Independent Samples T Test hasil penelitian dengan Independent Samples T Test dapat