WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsDemokrasi yang kuat akan menciptakan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan melalui mekanisme demokratis yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, demokrasi adalah sistem politik yang memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan stabilitas sosial yang kokoh. Sebagai individu dan komunitas, kita bertanggung jawab untuk memperkuat demokrasi guna mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan melalui keterlibatan aktif dalam demokratisasi dan dukungan terhadap kebijakan yang mendukung keadilan sosial serta kemakmuran bersama. Pasca-Pemilu 2024, polarisasi di masyarakat akibat perebutan kekuasaan masih terasa, sehingga peran partai politik dan pemerintah sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik dan pembangunan masa depan negara. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum, peran partai politik, keterlibatan masyarakat, dan profesionalisme penyelenggara pemilu sangat menentukan proses penguatan demokrasi untuk mencapai tujuan bersama dan kemajuan nasional.
Penguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yang menjamin hak-hak warga negara dan keseimbangan kekuasaan.Peran partai politik dalam menyalurkan aspirasi dan menciptakan diskursus sehat, serta partisipasi masyarakat yang sadar politik dalam memilih pemimpin berkualitas, juga fundamental bagi kemajuan bangsa.Selain itu, profesionalisme penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Perselisihan Hasil Pemilu) krusial untuk menjaga integritas, objektivitas, netralitas, dan transparansi proses pemilu demi hasil yang sah dan diterima semua pihak.
Untuk memperdalam pemahaman tentang penguatan demokrasi pasca-Pemilu 2024, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi komprehensif mengenai sejauh mana kerangka hukum pemilu yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mampu secara efektif mengatasi berbagai pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan sengketa hasil yang masih terjadi. Penelitian ini dapat menganalisis dampak implementasi regulasi tersebut terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mengidentifikasi celah-celah regulasi yang memerlukan perbaikan. Kedua, mengingat maraknya disinformasi dan ujaran kebencian, terutama di media sosial, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana tingkat literasi digital masyarakat memengaruhi kerentanan mereka terhadap polarisasi politik dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Studi ini dapat mengidentifikasi strategi edukasi literasi digital yang paling efektif untuk membangun resistensi masyarakat terhadap konten provokatif pasca-pemilu. Ketiga, mengingat adanya polarisasi di masyarakat, penyelidikan mendalam mengenai model-model atau praktik terbaik kerja sama antarpartai politik dapat memberikan wawasan berharga. Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana partai-partai politik dapat berkolaborasi secara konstruktif untuk meredakan ketegangan, mencapai konsensus kebijakan, dan memprioritaskan kepentingan nasional di atas perbedaan ideologis, sehingga menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.
| File size | 333.2 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
ARIPAFIARIPAFI Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penanganan konflik dan kebutuhan nyata masyarakat adat akan keadilan, perdamaian, dan pemulihanKondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penanganan konflik dan kebutuhan nyata masyarakat adat akan keadilan, perdamaian, dan pemulihan
IAINSORONGIAINSORONG Hukum Islam berfungsi sebagai sumber nilai yang memperkaya sistem hukum nasional, mencerminkan karakter Indonesia yang religius dan majemuk dalam bingkaiHukum Islam berfungsi sebagai sumber nilai yang memperkaya sistem hukum nasional, mencerminkan karakter Indonesia yang religius dan majemuk dalam bingkai
DINASTIRESDINASTIRES Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk memastikan implementasi programOleh karena itu, diperlukan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk memastikan implementasi program
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga resmi kerap dianggap membatasi peran serta masyarakat, diperparah dengan kekhawatiran terhadap birokrasi dan potensi penyimpanganBAZNAS dan LAZ sebagai lembaga resmi kerap dianggap membatasi peran serta masyarakat, diperparah dengan kekhawatiran terhadap birokrasi dan potensi penyimpangan
UIGMUIGM Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat livability pada rusunawa di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dan jenisTujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat livability pada rusunawa di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dan jenis
UIN SGDUIN SGD Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap ketegangan antara struktur hukum formal dan norma adat dalam konteks sistem hukum desentralisasiOrisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap ketegangan antara struktur hukum formal dan norma adat dalam konteks sistem hukum desentralisasi
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Selain itu, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan HAM belum sepenuhnya terwujud akibat praktik birokrasi yang lamban, diskriminatif,Selain itu, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan HAM belum sepenuhnya terwujud akibat praktik birokrasi yang lamban, diskriminatif,
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Muthahhari dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran Islam modern dan revolusi Islam di Iran. Pemikiran Murtadha MuthahhariMuthahhari dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran Islam modern dan revolusi Islam di Iran. Pemikiran Murtadha Muthahhari
Useful /
IAINSORONGIAINSORONG Sehingga, moderasi beragama di perkampungan muallaf Papua dapat dipahami sebagai perspektif, sikap, dan perilaku beragama yang menyeimbangkan keyakinanSehingga, moderasi beragama di perkampungan muallaf Papua dapat dipahami sebagai perspektif, sikap, dan perilaku beragama yang menyeimbangkan keyakinan
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, meskipun dengan perbedaan tugas dan tanggung jawab. JikaIslam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, meskipun dengan perbedaan tugas dan tanggung jawab. Jika
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, data diperoleh melalui teknik observasi langsung, wawancara dengan informan, serta dokumentasi kegiatan. HasilMenggunakan pendekatan kualitatif lapangan, data diperoleh melalui teknik observasi langsung, wawancara dengan informan, serta dokumentasi kegiatan. Hasil
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai, dengan kata lain aksiologi adalah bidang filsafat yang menjelaskan pengaplikasian suatuAksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai, dengan kata lain aksiologi adalah bidang filsafat yang menjelaskan pengaplikasian suatu