WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsDemokrasi yang kuat akan menciptakan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan melalui mekanisme demokratis yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, demokrasi adalah sistem politik yang memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan stabilitas sosial yang kokoh. Sebagai individu dan komunitas, kita bertanggung jawab untuk memperkuat demokrasi guna mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan melalui keterlibatan aktif dalam demokratisasi dan dukungan terhadap kebijakan yang mendukung keadilan sosial serta kemakmuran bersama. Pasca-Pemilu 2024, polarisasi di masyarakat akibat perebutan kekuasaan masih terasa, sehingga peran partai politik dan pemerintah sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik dan pembangunan masa depan negara. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum, peran partai politik, keterlibatan masyarakat, dan profesionalisme penyelenggara pemilu sangat menentukan proses penguatan demokrasi untuk mencapai tujuan bersama dan kemajuan nasional.
Penguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yang menjamin hak-hak warga negara dan keseimbangan kekuasaan.Peran partai politik dalam menyalurkan aspirasi dan menciptakan diskursus sehat, serta partisipasi masyarakat yang sadar politik dalam memilih pemimpin berkualitas, juga fundamental bagi kemajuan bangsa.Selain itu, profesionalisme penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Perselisihan Hasil Pemilu) krusial untuk menjaga integritas, objektivitas, netralitas, dan transparansi proses pemilu demi hasil yang sah dan diterima semua pihak.
Untuk memperdalam pemahaman tentang penguatan demokrasi pasca-Pemilu 2024, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi komprehensif mengenai sejauh mana kerangka hukum pemilu yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mampu secara efektif mengatasi berbagai pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan sengketa hasil yang masih terjadi. Penelitian ini dapat menganalisis dampak implementasi regulasi tersebut terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mengidentifikasi celah-celah regulasi yang memerlukan perbaikan. Kedua, mengingat maraknya disinformasi dan ujaran kebencian, terutama di media sosial, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana tingkat literasi digital masyarakat memengaruhi kerentanan mereka terhadap polarisasi politik dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Studi ini dapat mengidentifikasi strategi edukasi literasi digital yang paling efektif untuk membangun resistensi masyarakat terhadap konten provokatif pasca-pemilu. Ketiga, mengingat adanya polarisasi di masyarakat, penyelidikan mendalam mengenai model-model atau praktik terbaik kerja sama antarpartai politik dapat memberikan wawasan berharga. Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana partai-partai politik dapat berkolaborasi secara konstruktif untuk meredakan ketegangan, mencapai konsensus kebijakan, dan memprioritaskan kepentingan nasional di atas perbedaan ideologis, sehingga menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.
| File size | 333.2 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS As a result, one method of acquiring property for the creation of green open spaces in Indonesian cities is through land consolidation. Land consolidationAs a result, one method of acquiring property for the creation of green open spaces in Indonesian cities is through land consolidation. Land consolidation
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Artikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan prinsip-prinsip hakArtikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan prinsip-prinsip hak
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Infrastruktur lalu lintas, seperti rambu-rambu, marka jalan, dan lampu lalu lintas, mendukung kepolisian dalam mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas.Infrastruktur lalu lintas, seperti rambu-rambu, marka jalan, dan lampu lalu lintas, mendukung kepolisian dalam mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen konstitusional yang kuat, implementasi di lapangan masih tidak konsisten karena penegakan hukum yangTemuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen konstitusional yang kuat, implementasi di lapangan masih tidak konsisten karena penegakan hukum yang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The findings reveal that although the law provides comprehensive tools—including administrative, civil, and criminal sanctions—its enforcement is oftenThe findings reveal that although the law provides comprehensive tools—including administrative, civil, and criminal sanctions—its enforcement is often
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan mengkaji praktik terbaik global dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, penelitian ini memberikan rekomendasi untukDengan mengkaji praktik terbaik global dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kertas kerja ini mengeksplorasi kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum terkait pertambangan ilegal di Indonesia, dengan fokus pada implikasi untukKertas kerja ini mengeksplorasi kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum terkait pertambangan ilegal di Indonesia, dengan fokus pada implikasi untuk
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The Indonesian legislation on carbon trading is a key instrument for national and global climate targets. This analysis, according to the present study,The Indonesian legislation on carbon trading is a key instrument for national and global climate targets. This analysis, according to the present study,
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hukum internasional terkait pencucian uang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dimulai dengan Konvensi Wina tentang Narkotika dan ZatHukum internasional terkait pencucian uang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dimulai dengan Konvensi Wina tentang Narkotika dan Zat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 21 of 2024 in addressing the dual issues of social assistance distribution and online gambling in Indonesia through a normative juridical analysis. The21 of 2024 in addressing the dual issues of social assistance distribution and online gambling in Indonesia through a normative juridical analysis. The
UNNESUNNES Salah satu faktor internal yang memengaruhi OCB adalah komitmen organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komitmen organisasiSalah satu faktor internal yang memengaruhi OCB adalah komitmen organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komitmen organisasi
UNNESUNNES Both groups will be given the same treatment according to the existing procedure. Data analysis was then performed using logistic regression analysis whichBoth groups will be given the same treatment according to the existing procedure. Data analysis was then performed using logistic regression analysis which