WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsDemokrasi yang kuat akan menciptakan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan melalui mekanisme demokratis yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, demokrasi adalah sistem politik yang memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan stabilitas sosial yang kokoh. Sebagai individu dan komunitas, kita bertanggung jawab untuk memperkuat demokrasi guna mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan melalui keterlibatan aktif dalam demokratisasi dan dukungan terhadap kebijakan yang mendukung keadilan sosial serta kemakmuran bersama. Pasca-Pemilu 2024, polarisasi di masyarakat akibat perebutan kekuasaan masih terasa, sehingga peran partai politik dan pemerintah sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik dan pembangunan masa depan negara. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum, peran partai politik, keterlibatan masyarakat, dan profesionalisme penyelenggara pemilu sangat menentukan proses penguatan demokrasi untuk mencapai tujuan bersama dan kemajuan nasional.
Penguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yang menjamin hak-hak warga negara dan keseimbangan kekuasaan.Peran partai politik dalam menyalurkan aspirasi dan menciptakan diskursus sehat, serta partisipasi masyarakat yang sadar politik dalam memilih pemimpin berkualitas, juga fundamental bagi kemajuan bangsa.Selain itu, profesionalisme penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Perselisihan Hasil Pemilu) krusial untuk menjaga integritas, objektivitas, netralitas, dan transparansi proses pemilu demi hasil yang sah dan diterima semua pihak.
Untuk memperdalam pemahaman tentang penguatan demokrasi pasca-Pemilu 2024, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi komprehensif mengenai sejauh mana kerangka hukum pemilu yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mampu secara efektif mengatasi berbagai pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan sengketa hasil yang masih terjadi. Penelitian ini dapat menganalisis dampak implementasi regulasi tersebut terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mengidentifikasi celah-celah regulasi yang memerlukan perbaikan. Kedua, mengingat maraknya disinformasi dan ujaran kebencian, terutama di media sosial, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana tingkat literasi digital masyarakat memengaruhi kerentanan mereka terhadap polarisasi politik dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Studi ini dapat mengidentifikasi strategi edukasi literasi digital yang paling efektif untuk membangun resistensi masyarakat terhadap konten provokatif pasca-pemilu. Ketiga, mengingat adanya polarisasi di masyarakat, penyelidikan mendalam mengenai model-model atau praktik terbaik kerja sama antarpartai politik dapat memberikan wawasan berharga. Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana partai-partai politik dapat berkolaborasi secara konstruktif untuk meredakan ketegangan, mencapai konsensus kebijakan, dan memprioritaskan kepentingan nasional di atas perbedaan ideologis, sehingga menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.
| File size | 333.2 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Transisi Vietnam dari ekonomi terencana terpusat ke sistem berorientasi pasar telah menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur tata kelola administratif.Transisi Vietnam dari ekonomi terencana terpusat ke sistem berorientasi pasar telah menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur tata kelola administratif.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Validitas keterangan saksi yang tidak disumpah dalam sistem hukum acara pidana Indonesia masih menjadi isu kompleks dan bermasalah. Secara normatif, KUHAPValiditas keterangan saksi yang tidak disumpah dalam sistem hukum acara pidana Indonesia masih menjadi isu kompleks dan bermasalah. Secara normatif, KUHAP
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengkaji tiga kerangka teoritis: konsep Due Diligence Internasional, interpretasi General Comment No. 16 Komite Hak Asasi Manusia PBB, danPenelitian ini mengkaji tiga kerangka teoritis: konsep Due Diligence Internasional, interpretasi General Comment No. 16 Komite Hak Asasi Manusia PBB, dan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Notaris seringkali menjadi pihak dalam sengketa yang terjadi antara para pihak dalam akta. Sebagai konsekuensi, notaris harus memiliki perlindungan hukumNotaris seringkali menjadi pihak dalam sengketa yang terjadi antara para pihak dalam akta. Sebagai konsekuensi, notaris harus memiliki perlindungan hukum
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kasus Pengadilan Negeri Subang menunjukkan potensi keadilan restoratif dalam memenuhi kebutuhan pelaku dan keluarga korban melalui proses yang menekankanKasus Pengadilan Negeri Subang menunjukkan potensi keadilan restoratif dalam memenuhi kebutuhan pelaku dan keluarga korban melalui proses yang menekankan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan mengkaji praktik terbaik global dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, penelitian ini memberikan rekomendasi untukDengan mengkaji praktik terbaik global dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kerja sama internasional, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, dan peningkatanOleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kerja sama internasional, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, dan peningkatan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian mengenai pernikahan antar agama menurut hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Firman Allah, Surah al-Baqarah ayat 221, telah mengkonfirmasiHasil penelitian mengenai pernikahan antar agama menurut hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Firman Allah, Surah al-Baqarah ayat 221, telah mengkonfirmasi
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perkembangan teknologi mendukung inovasi dan efisiensi, namun di sisi lain meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Instrumen hukumPerkembangan teknologi mendukung inovasi dan efisiensi, namun di sisi lain meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Instrumen hukum
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Analisis yuridis normatif studi ini menunjukkan bahwa, meskipun batas usia bertujuan menjamin kepemimpinan yang kompeten, kebijakan tersebut harus sejalanAnalisis yuridis normatif studi ini menunjukkan bahwa, meskipun batas usia bertujuan menjamin kepemimpinan yang kompeten, kebijakan tersebut harus sejalan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi dan pengawasan tidak hanya penting, tetapi juga diperlukan program-programHasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi dan pengawasan tidak hanya penting, tetapi juga diperlukan program-program
UNNESUNNES The results showed that there was a relationship between superstitious beliefs and intolerance of uncertainty with a correlation strength of 0. 423. ThisThe results showed that there was a relationship between superstitious beliefs and intolerance of uncertainty with a correlation strength of 0. 423. This