LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumKonflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. Pemerintah merespons persoalan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen hukum untuk menangani konflik melalui pendekatan pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji efektivitas implementasi UU tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU PKS telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kapasitas daerah, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban konflik. Disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan partisipasi publik, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani konflik sosial melalui tiga tahapan utama pencegahan, penghentian, dan pemulihan namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, tidak optimalnya perlindungan terhadap korban, dan belum sinergisnya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.Selain itu, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan HAM belum sepenuhnya terwujud akibat praktik birokrasi yang lamban, diskriminatif, dan minim akuntabilitas.Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, partisipasi publik yang bermakna, serta reformasi hukum dan kebijakan berbasis hak asasi manusia agar kepastian hukum dan keadilan bagi korban konflik dapat tercapai secara nyata.
Penelitian ini telah mengulas tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dalam penanganan konflik sosial, khususnya terkait kepastian hukum. Untuk memperkaya pemahaman dan efektivitas kebijakan di masa mendatang, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu adanya studi empiris mendalam mengenai dampak penerapan asas kearifan lokal dalam tahapan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di berbagai konteks budaya Indonesia. Penelitian ini dapat mengidentifikasi model-model kearifan lokal yang paling efektif dan faktor-faktor pendukung keberhasilannya, serta bagaimana mekanisme ini dapat diintegrasikan lebih kuat ke dalam kerangka hukum formal. Kedua, mengingat tantangan koordinasi antarlembaga yang kerap muncul, studi lanjutan dapat fokus pada pengembangan model kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang lebih sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik. Analisis ini dapat mengeksplorasi praktik terbaik dari negara lain atau dari kasus-kasus sukses di Indonesia untuk menciptakan rekomendasi struktural yang konkret. Terakhir, dengan penekanan pada pemulihan pascakonflik, penelitian mendatang dapat mengembangkan kerangka indikator keberhasilan yang komprehensif tidak hanya dari aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga aspek psikososial, rekonsiliasi antar komunitas, serta pencegahan konflik berulang. Hal ini akan membantu mengukur efektivitas program pemulihan secara holistik dan memastikan keberlanjutan perdamaian di masyarakat.
| File size | 381.51 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UINMADURAUINMADURA Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantar manusia berlaku adil. Keberadaan masyarakatPosisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantar manusia berlaku adil. Keberadaan masyarakat
DAARULHUDADAARULHUDA Penerapannya didukung oleh regulasi normatif dan praktik mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, sekaligus menghadirkan keadilanPenerapannya didukung oleh regulasi normatif dan praktik mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, sekaligus menghadirkan keadilan
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Kajian ini secara khusus ditulis sebagai hasil refleksi tentang keberagaman di Indonesia pada saat ini, dimana gesekan-gesekan atas nama suku, ras, agamaKajian ini secara khusus ditulis sebagai hasil refleksi tentang keberagaman di Indonesia pada saat ini, dimana gesekan-gesekan atas nama suku, ras, agama
UNIVSMUNIVSM Fokus utama perbandingan ini adalah mengakomodasi dan mengatur masyarakat yang majemuk. Piagam Madinah, yang terbentuk pada abad ke‑7 Masehi, dikenalFokus utama perbandingan ini adalah mengakomodasi dan mengatur masyarakat yang majemuk. Piagam Madinah, yang terbentuk pada abad ke‑7 Masehi, dikenal
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut terhadap sistem hukum pidana siber di Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut terhadap sistem hukum pidana siber di Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitian
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang ekonomi melalui penyediaan jasa parkir berbayar oleh warga lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antaraNamun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang ekonomi melalui penyediaan jasa parkir berbayar oleh warga lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antara
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis relevansi prinsip-prinsip perdamaian Rasulullah SAW, khususnya yang tercermin dalam Piagam Madinah, dalamFokus utama penelitian ini adalah menganalisis relevansi prinsip-prinsip perdamaian Rasulullah SAW, khususnya yang tercermin dalam Piagam Madinah, dalam
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Ketidakjelasan regulasi saat ini berpotensi menimbulkan konflik peran dan menghambat efektivitas otonomi daerah. Pengaturan yang ideal perlu menegaskanKetidakjelasan regulasi saat ini berpotensi menimbulkan konflik peran dan menghambat efektivitas otonomi daerah. Pengaturan yang ideal perlu menegaskan
DINASTIREVDINASTIREV Harapannya, e-Tilang dapat menjadi solusi penegakan hukum yang efektif, edukatif, dan preventif dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Kota Medan.Harapannya, e-Tilang dapat menjadi solusi penegakan hukum yang efektif, edukatif, dan preventif dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Kota Medan.
UMSBUMSB Penderita diabetes akan melakukan pencarian pengobatan salah satunya menggunakan pengobatan alternatif. Rumah Sehat Thibbun Nabawi Laa Tahzan menanganiPenderita diabetes akan melakukan pencarian pengobatan salah satunya menggunakan pengobatan alternatif. Rumah Sehat Thibbun Nabawi Laa Tahzan menangani
UMSBUMSB Systematic review disusun dengan menggunakan PRISMA. Kualitas artikel yang dihasilkan dinilai dengan menggunakan JBI critical appraisal tools. Hasil: TerdapatSystematic review disusun dengan menggunakan PRISMA. Kualitas artikel yang dihasilkan dinilai dengan menggunakan JBI critical appraisal tools. Hasil: Terdapat