INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO
Social Science AcademicSocial Science AcademicArtikel ini bertujuan mengkonstruksi diskursus war tiket haji dalam pemberitaan media online di Indonesia dengan menggunakan perspektif Gunther Kress. Penelitian ini fokus pada representasi aktor, strategi framing serta produksi makna dan relasi kekuasaan dalam teks berita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif melalui analisis wacana kritis. Sumber data berupa teks berita dari Tempo.co edisi 11 April, Mediaindonesia.com edisi 14 April, dan Republika.co.id edisi 16 April 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan melalui tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, representasi aktor dalam teks media bersifat selektif dan hierarkis: Tempo.co menonjolkan aktor legislatif sebagai penjaga legalitas, Mediaindonesia.com menghadirkan distribusi aktor yang lebih seimbang antara pemerintah dan asosiasi, sedangkan Republika.co.id menempatkan otoritas keagamaan sebagai sumber legitimasi moral. Kedua, strategi framing dan pilihan bahasa menunjukkan pola berbeda: intensifikasi konflik pada Tempo.co, framing moderat dan rasional pada Mediaindonesia.com, serta framing normatif berbasis nilai pada Republika.co.id. Ketiga, produksi makna dalam diskursus mencerminkan kontestasi relasi kekuasaan antara otoritas legal, administratif, dan simbolik yang saling bernegosiasi dalam ruang publik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan sistematis antar media dalam membangun diskursus war tiket haji.co menggunakan penonjolan aktor legislatif dan framing konflik berbasis hukum yang menghasilkan konstruksi makna cenderung delegitimatif terhadap kebijakan.com menghadirkan distribusi aktor yang seimbang dengan pendekatan rasional-administratif, menempatkan kebijakan sebagai proses deliberatif dan terbuka.id menekankan dimensi normatif melalui representasi otoritas keagamaan, membingkai isu dalam kerangka moral dan kemaslahatan umat.Perbedaan ini menunjukkan peran media sebagai aktor diskursif yang memproduksi beragam realitas atas isu yang sama.Diskursus war tiket haji menjadi arena kontestasi antara kekuasaan legal, administratif, dan simbolik yang masing-masing membangun legitimasi melalui strategi bahasa tertentu.Tidak ada makna tunggal yang dominan, melainkan pluralitas makna yang dinegosiasikan dalam ruang publik.
Pertama, perlu dikaji bagaimana kelompok calon jemaah haji sebagai subjek kebijakan sebenarnya direpresentasikan atau justru terpinggirkan dalam pemberitaan media terkait war tiket haji, mengingat temuan penelitian menunjukkan dominasi suara dari aktor institusional. Kedua, penting untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat awal tentang legitimasi kebijakan war tiket haji melalui studi lapangan yang melibatkan responden dari beragam latar belakang ekonomi dan literasi digital, guna melihat dampak sosial dari berbagai framing media. Ketiga, perlu dilakukan analisis komparatif terhadap pemberitaan media daring di luar tiga media yang diteliti, termasuk media sosial dan platform independen, untuk memahami lebih komprehensif bagaimana diskursus ini berkembang di ruang publik digital yang lebih luas. Penelitian lanjutan sebaiknya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengungkap pola dominasi wacana dan distribusi suara. Selain itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana framing berbeda dari media memengaruhi opini publik dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dan keagamaan. Studi juga bisa mengeksplorasi dimensi emosional dalam pemberitaan, seperti penggunaan bahasa yang memicu kecemasan atau harapan. Dengan memahami dinamika ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi kebijakan komunikasi yang lebih inklusif. Fokus pada suara kelompok rentan juga bisa melengkapi temuan tentang ketimpangan akses. Selain itu, mengamati evolusi diskursus seiring waktu dapat menunjukkan pergeseran legitimasi kebijakan. Penelitian semacam ini akan memperdalam pemahaman tentang interaksi antara media, kekuasaan, dan legitimasi dalam kebijakan keagamaan di Indonesia.
- LEXICAL HYBRIDIZATION AS A STRATEGY FOR INNOVATIONS IN PAKISTANI ENGLISH NEWSPAPERS: A CORPUS-BASED STUDY... doi.org/10.63878/jalt1371LEXICAL HYBRIDIZATION AS A STRATEGY FOR INNOVATIONS IN PAKISTANI ENGLISH NEWSPAPERS A CORPUS BASED STUDY doi 10 63878 jalt1371
- Hyperbole, Repetition, and Metonymy in Donald J. Trump’s Davos 2026 Special Address: A Discourse-Stylistic... egarp.lt/index.php/aghel/article/view/483Hyperbole Repetition and Metonymy in Donald J TrumpAos Davos 2026 Special Address A Discourse Stylistic egarp lt index php aghel article view 483
| File size | 308.96 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IJHPIJHP Pada aspek sumber daya manusia, budaya keselamatan kerja dan lingkungan telah diterapkan; namun, pemahaman konseptual tentang prinsip laboratorium hijauPada aspek sumber daya manusia, budaya keselamatan kerja dan lingkungan telah diterapkan; namun, pemahaman konseptual tentang prinsip laboratorium hijau
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan Hak Cipta memiliki nilai strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. TemuanHasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan Hak Cipta memiliki nilai strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Temuan
UEUUEU Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkanNamun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah faktor sentral dan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepastian investasi. Penegakan hukum yangHasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah faktor sentral dan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepastian investasi. Penegakan hukum yang
UEUUEU Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian alat bukti dalam proses pembuktian perkara penyalahgunaan narkotika, dengan menggunakan keteranganPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian alat bukti dalam proses pembuktian perkara penyalahgunaan narkotika, dengan menggunakan keterangan
UEUUEU Perlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri. Untuk mengurangiPerlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri. Untuk mengurangi
Tel-UTel-U Konflik antara DPR dan MK menimbulkan ketegangan antarlembaga negara dan memicu isu supremasi hukum. Menggunakan kerangka analisis framing Robert EntmanKonflik antara DPR dan MK menimbulkan ketegangan antarlembaga negara dan memicu isu supremasi hukum. Menggunakan kerangka analisis framing Robert Entman
UNARSUNARS Skripsi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagiSkripsi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi
Useful /
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Dengan menempatkan teknologi geospasial sebagai komponen dasar konstruksi pengetahuan geografis, makalah ini mengatasi fragmentasi konseptual dalam literaturDengan menempatkan teknologi geospasial sebagai komponen dasar konstruksi pengetahuan geografis, makalah ini mengatasi fragmentasi konseptual dalam literatur
UEUUEU Diantara dampak negatif dari adanya peristiwa bullying tersebut yaitu dapat menimbulkan adanya kekerasan, baik kekerasan secara verbal maupun secara fisik.Diantara dampak negatif dari adanya peristiwa bullying tersebut yaitu dapat menimbulkan adanya kekerasan, baik kekerasan secara verbal maupun secara fisik.
UNARSUNARS Notaris diwajibkan membuat dan menyimpan minuta akta serta menyimpannya di tempat yang aman dari segala ancaman, baik force majeure maupun tindakan pencurian,Notaris diwajibkan membuat dan menyimpan minuta akta serta menyimpannya di tempat yang aman dari segala ancaman, baik force majeure maupun tindakan pencurian,
UNARSUNARS Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan makaHal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka