INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO
Social Science AcademicSocial Science AcademicArtikel ini bertujuan mengkonstruksi diskursus war tiket haji dalam pemberitaan media online di Indonesia dengan menggunakan perspektif Gunther Kress. Penelitian ini fokus pada representasi aktor, strategi framing serta produksi makna dan relasi kekuasaan dalam teks berita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif melalui analisis wacana kritis. Sumber data berupa teks berita dari Tempo.co edisi 11 April, Mediaindonesia.com edisi 14 April, dan Republika.co.id edisi 16 April 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan melalui tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, representasi aktor dalam teks media bersifat selektif dan hierarkis: Tempo.co menonjolkan aktor legislatif sebagai penjaga legalitas, Mediaindonesia.com menghadirkan distribusi aktor yang lebih seimbang antara pemerintah dan asosiasi, sedangkan Republika.co.id menempatkan otoritas keagamaan sebagai sumber legitimasi moral. Kedua, strategi framing dan pilihan bahasa menunjukkan pola berbeda: intensifikasi konflik pada Tempo.co, framing moderat dan rasional pada Mediaindonesia.com, serta framing normatif berbasis nilai pada Republika.co.id. Ketiga, produksi makna dalam diskursus mencerminkan kontestasi relasi kekuasaan antara otoritas legal, administratif, dan simbolik yang saling bernegosiasi dalam ruang publik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan sistematis antar media dalam membangun diskursus war tiket haji.co menggunakan penonjolan aktor legislatif dan framing konflik berbasis hukum yang menghasilkan konstruksi makna cenderung delegitimatif terhadap kebijakan.com menghadirkan distribusi aktor yang seimbang dengan pendekatan rasional-administratif, menempatkan kebijakan sebagai proses deliberatif dan terbuka.id menekankan dimensi normatif melalui representasi otoritas keagamaan, membingkai isu dalam kerangka moral dan kemaslahatan umat.Perbedaan ini menunjukkan peran media sebagai aktor diskursif yang memproduksi beragam realitas atas isu yang sama.Diskursus war tiket haji menjadi arena kontestasi antara kekuasaan legal, administratif, dan simbolik yang masing-masing membangun legitimasi melalui strategi bahasa tertentu.Tidak ada makna tunggal yang dominan, melainkan pluralitas makna yang dinegosiasikan dalam ruang publik.
Pertama, perlu dikaji bagaimana kelompok calon jemaah haji sebagai subjek kebijakan sebenarnya direpresentasikan atau justru terpinggirkan dalam pemberitaan media terkait war tiket haji, mengingat temuan penelitian menunjukkan dominasi suara dari aktor institusional. Kedua, penting untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat awal tentang legitimasi kebijakan war tiket haji melalui studi lapangan yang melibatkan responden dari beragam latar belakang ekonomi dan literasi digital, guna melihat dampak sosial dari berbagai framing media. Ketiga, perlu dilakukan analisis komparatif terhadap pemberitaan media daring di luar tiga media yang diteliti, termasuk media sosial dan platform independen, untuk memahami lebih komprehensif bagaimana diskursus ini berkembang di ruang publik digital yang lebih luas. Penelitian lanjutan sebaiknya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengungkap pola dominasi wacana dan distribusi suara. Selain itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana framing berbeda dari media memengaruhi opini publik dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dan keagamaan. Studi juga bisa mengeksplorasi dimensi emosional dalam pemberitaan, seperti penggunaan bahasa yang memicu kecemasan atau harapan. Dengan memahami dinamika ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi kebijakan komunikasi yang lebih inklusif. Fokus pada suara kelompok rentan juga bisa melengkapi temuan tentang ketimpangan akses. Selain itu, mengamati evolusi diskursus seiring waktu dapat menunjukkan pergeseran legitimasi kebijakan. Penelitian semacam ini akan memperdalam pemahaman tentang interaksi antara media, kekuasaan, dan legitimasi dalam kebijakan keagamaan di Indonesia.
- LEXICAL HYBRIDIZATION AS A STRATEGY FOR INNOVATIONS IN PAKISTANI ENGLISH NEWSPAPERS: A CORPUS-BASED STUDY... doi.org/10.63878/jalt1371LEXICAL HYBRIDIZATION AS A STRATEGY FOR INNOVATIONS IN PAKISTANI ENGLISH NEWSPAPERS A CORPUS BASED STUDY doi 10 63878 jalt1371
- Hyperbole, Repetition, and Metonymy in Donald J. Trump’s Davos 2026 Special Address: A Discourse-Stylistic... egarp.lt/index.php/aghel/article/view/483Hyperbole Repetition and Metonymy in Donald J TrumpAos Davos 2026 Special Address A Discourse Stylistic egarp lt index php aghel article view 483
| File size | 308.96 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UIADUIAD Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah dalam memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran mendalam serta kesiapan guru kelas dalam mempersiapkanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah dalam memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran mendalam serta kesiapan guru kelas dalam mempersiapkan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajibanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji struktur dan koherensiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji struktur dan koherensi
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam norma operasional dan kurangnya regulasi terintegrasi antara Undang-Undang KesehatanSelain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam norma operasional dan kurangnya regulasi terintegrasi antara Undang-Undang Kesehatan
PUBMEDIAPUBMEDIA Tekanan dari masyarakat sipil, meskipun aktif dan vokal, belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai untuk membatasi atau membatalkan kebijakan publikTekanan dari masyarakat sipil, meskipun aktif dan vokal, belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai untuk membatasi atau membatalkan kebijakan publik
PUBMEDIAPUBMEDIA 15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Keterbatasan utama15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Keterbatasan utama
UNESAUNESA 4 tahun 2014 masih menerapkan batas waktu kadaluarsa berdasarkan pertimbangan keadilan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai hak karyawan4 tahun 2014 masih menerapkan batas waktu kadaluarsa berdasarkan pertimbangan keadilan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai hak karyawan
UNSURUNSUR Selain itu, Penulis mempelajari kaidah hukum dengan menelaah, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.Selain itu, Penulis mempelajari kaidah hukum dengan menelaah, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
Useful /
UIADUIAD Observasi awal di SMPIT Darul Fikri menunjukkan bahwa guru masih mengandalkan lembar kerja sederhana atau spreadsheet manual, yang tidak memberikan umpanObservasi awal di SMPIT Darul Fikri menunjukkan bahwa guru masih mengandalkan lembar kerja sederhana atau spreadsheet manual, yang tidak memberikan umpan
UIADUIAD Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh metode gamifikasi terhadap pemahaman konseptual siswa mengenai topik Rantai Makanan dalam mata pelajaranPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh metode gamifikasi terhadap pemahaman konseptual siswa mengenai topik Rantai Makanan dalam mata pelajaran
UIADUIAD Rekomendasi untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, menyediakan pelatihan teknologi tingkat lanjut, dan mendukung pembelajaran reflektif dapat membantuRekomendasi untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, menyediakan pelatihan teknologi tingkat lanjut, dan mendukung pembelajaran reflektif dapat membantu
PUBMEDIAPUBMEDIA Pengaruh pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional secara teoritis dan yuridis memiliki dampak signifikan bagi negara induk seperti Indonesia, termasukPengaruh pengakuan OPM sebagai subjek hukum internasional secara teoritis dan yuridis memiliki dampak signifikan bagi negara induk seperti Indonesia, termasuk