APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, dengan menelaah aspek normatif, yuridis, dan praktis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik terhadap mata uang nasional. Dengan menggunakan metode yuridis-deskriptif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, praktik kasus, serta potensi mekanisme keadilan restoratif dalam memberikan penyelesaian yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak mengurangi keseriusan tindak pidana pemalsuan, melainkan memberikan alternatif penyelesaian yang mengutamakan perlindungan anak sekaligus tetap menjaga kepentingan publik. Keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkan pemulihan yang terukur serta efek jera. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi alternatif hukum yang seimbang karena mampu menjamin hak anak, memperkuat kepastian hukum, dan berkontribusi pada pencegahan peredaran uang palsu di masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektif dalam penanganan kasus pemalsuan uang oleh anak.
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice pada perkara pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak relevan untuk diterapkan karena sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, meskipun perlu kehati-hatian mengingat tindak pidana ini menyangkut kepentingan umum dan stabilitas ekonomi negara.Restorative justice dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan melalui mekanisme diversi yang resmi, melibatkan aparat penegak hukum serta lembaga terkait seperti Bank Indonesia, dan menghasilkan kesepakatan pemulihan yang terukur serta bermanfaat bagi anak maupun masyarakat.Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi, meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan restorative justice, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dalam upaya edukasi dan pencegahan peredaran uang palsu.
Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengeksplorasi mekanisme penerapan restorative justice pada berbagai jenis tindak pidana lain yang melibatkan anak, khususnya yang memiliki dampak sistemik terhadap masyarakat. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas program edukasi literasi keuangan yang terintegrasi dengan proses restorative justice untuk memahami dampak jangka panjang terhadap perilaku anak pelaku. Selain itu, penelitian mengenai model kerja sama yang optimal antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam konteks penerapan keadilan restoratif sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pada kasus-kasus pemalsuan uang yang melibatkan anak.
- Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat | Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. penerapan restorative... ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/10837Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum penerapan restorative ojs uma ac index php gakkum article view 10837
- Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya... ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1476Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya ojs pseb index php jmh article view 1476
- Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur | Al-Zayn... doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur Al Zayn doi 10 61104 alz v3i2 1267
- EFEKTIFKAH RESTORATIF JUSTICE ? SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA... doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952EFEKTIFKAH RESTORATIF JUSTICE SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA doi 10 35194 jhmj v9i2 3952
- Relevansi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pemalsuan Uang yang Dilakukan oleh Anak | Amandemen:... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1284Relevansi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pemalsuan Uang yang Dilakukan oleh Anak Amandemen journal appihi index php Amandemen article view 1284
| File size | 359.14 KB |
| Pages | 10 |
| Short Link | https://juris.id/p-1cg |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Elemen-elemen kesejahteraan anak dalam hukum keluarga Islam di negara-negara Asia Tenggara masih bersifat umum dan tidak terinci, sehingga memerlukan interpretasiElemen-elemen kesejahteraan anak dalam hukum keluarga Islam di negara-negara Asia Tenggara masih bersifat umum dan tidak terinci, sehingga memerlukan interpretasi
UNHASUNHAS Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum yang secara eksplisit mengakui hak anak atas privasi, persetujuan, dan hak untuk dilupakan, guna memastikanPenelitian ini merekomendasikan reformasi hukum yang secara eksplisit mengakui hak anak atas privasi, persetujuan, dan hak untuk dilupakan, guna memastikan
IAIN MADURAIAIN MADURA Menangani masalah ini membutuhkan lebih dari reformasi hukum. Ini menuntut perubahan budaya, inisiatif pendidikan yang terlokalisasi, dan program dukunganMenangani masalah ini membutuhkan lebih dari reformasi hukum. Ini menuntut perubahan budaya, inisiatif pendidikan yang terlokalisasi, dan program dukungan
IAINPTKIAINPTK Kebiasaan lokal menyatakan bahwa jika suami tidak berada di rumah lebih dari seminggu dan istri tidak datang untuk mediasi atau kembali bersama, maka suamiKebiasaan lokal menyatakan bahwa jika suami tidak berada di rumah lebih dari seminggu dan istri tidak datang untuk mediasi atau kembali bersama, maka suami
UMMUMM Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkanPenelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan
UNNESUNNES Homeschooler menghargai fleksibilitas dalam struktur dan konten yang tidak biasanya tersedia di sekolah tradisional. Salah satu tantangan utama dalam merumuskanHomeschooler menghargai fleksibilitas dalam struktur dan konten yang tidak biasanya tersedia di sekolah tradisional. Salah satu tantangan utama dalam merumuskan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Pemilihan istilah anak di luar nikah dalam hukum positif dimaksudkan menghindari diskriminasi agama karena istilah zina sangat terkait dengan Islam, sementaraPemilihan istilah anak di luar nikah dalam hukum positif dimaksudkan menghindari diskriminasi agama karena istilah zina sangat terkait dengan Islam, sementara
UNHASUNHAS Adopsi lintas negara menawarkan pilihan perawatan berbasis keluarga bagi anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan. Dengan adopsi ini, anak dapatAdopsi lintas negara menawarkan pilihan perawatan berbasis keluarga bagi anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan. Dengan adopsi ini, anak dapat
Useful /
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,
UNHASUNHAS Mahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalamMahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalam
UBBGUBBG Penelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimental dengan desain pretest-posttest. Sampel penelitian ini adalah 32 mahasiswa semester 2A Program StudiPenelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimental dengan desain pretest-posttest. Sampel penelitian ini adalah 32 mahasiswa semester 2A Program Studi