APPIHIAPPIHI

Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, dengan menelaah aspek normatif, yuridis, dan praktis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik terhadap mata uang nasional. Dengan menggunakan metode yuridis-deskriptif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, praktik kasus, serta potensi mekanisme keadilan restoratif dalam memberikan penyelesaian yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak mengurangi keseriusan tindak pidana pemalsuan, melainkan memberikan alternatif penyelesaian yang mengutamakan perlindungan anak sekaligus tetap menjaga kepentingan publik. Keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkan pemulihan yang terukur serta efek jera. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi alternatif hukum yang seimbang karena mampu menjamin hak anak, memperkuat kepastian hukum, dan berkontribusi pada pencegahan peredaran uang palsu di masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektif dalam penanganan kasus pemalsuan uang oleh anak.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice pada perkara pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak relevan untuk diterapkan karena sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, meskipun perlu kehati-hatian mengingat tindak pidana ini menyangkut kepentingan umum dan stabilitas ekonomi negara.Restorative justice dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan melalui mekanisme diversi yang resmi, melibatkan aparat penegak hukum serta lembaga terkait seperti Bank Indonesia, dan menghasilkan kesepakatan pemulihan yang terukur serta bermanfaat bagi anak maupun masyarakat.Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi, meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan restorative justice, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dalam upaya edukasi dan pencegahan peredaran uang palsu.

Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengeksplorasi mekanisme penerapan restorative justice pada berbagai jenis tindak pidana lain yang melibatkan anak, khususnya yang memiliki dampak sistemik terhadap masyarakat. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas program edukasi literasi keuangan yang terintegrasi dengan proses restorative justice untuk memahami dampak jangka panjang terhadap perilaku anak pelaku. Selain itu, penelitian mengenai model kerja sama yang optimal antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam konteks penerapan keadilan restoratif sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pada kasus-kasus pemalsuan uang yang melibatkan anak.

  1. Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat | Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. penerapan restorative... ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/10837Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum penerapan restorative ojs uma ac index php gakkum article view 10837
  2. Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya... ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1476Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya ojs pseb index php jmh article view 1476
  3. Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur | Al-Zayn... doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur Al Zayn doi 10 61104 alz v3i2 1267
  4. EFEKTIFKAH RESTORATIF JUSTICE ? SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA... doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952EFEKTIFKAH RESTORATIF JUSTICE SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA doi 10 35194 jhmj v9i2 3952
  5. Relevansi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pemalsuan Uang yang Dilakukan oleh Anak | Amandemen:... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1284Relevansi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pemalsuan Uang yang Dilakukan oleh Anak Amandemen journal appihi index php Amandemen article view 1284
Read online
File size359.14 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak dibawah Umur dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Ayahnya yang telah Meninggal Dunia Study Kasus Putusan PN Makasar No 273 Pdt P 2025 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Perwalian dibuktikan berfungsi menjaga hak anak sekaligus memastikan kewajiban pewaris dipenuhi secara proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitasPerwalian dibuktikan berfungsi menjaga hak anak sekaligus memastikan kewajiban pewaris dipenuhi secara proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas

JURIS Child Marriage Dispensation from the Perspective of Child Protection 2025More at 2025

AKRABJUARAAKRABJUARA Pemberian dispensasi perkawinan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak.Pemberian dispensasi perkawinan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak.

JURIS Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok 2025More at 2025

UNESUNES Kewenangan ex officio hakim adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim karena jabatannya. Berdasarkan Pasal 24 ayatKewenangan ex officio hakim adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim karena jabatannya. Berdasarkan Pasal 24 ayat

JURIS Analisis Yuridis Penerapan Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi 2025More at 2025

UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak dan faktor yang menjadi kendala penerapanPermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak dan faktor yang menjadi kendala penerapan

JURIS Tinjauan Yuridis Atas Faktor Penyebab Penolakan Isbat Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Hak Istri Dan Anak Studi Di Kota Gorontalo 2024More at 2024

UNISUNIS Akibat hukum dari penolakan ini berdampak pada hak anak terkait status nasab dan warisan, serta hak istri untuk mendapatkan warisan dan harta gono gini.Akibat hukum dari penolakan ini berdampak pada hak anak terkait status nasab dan warisan, serta hak istri untuk mendapatkan warisan dan harta gono gini.

JURIS Intercountry Adoption in Malaysia and Morocco A New Frontier 2023More at 2023

UNHASUNHAS Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kondisi adopsi lintas negara di Malaysia dan Maroko serta mengevaluasi kelayakan adopsi lintas negara sebagai langkahPenelitian ini bertujuan untuk menelaah kondisi adopsi lintas negara di Malaysia dan Maroko serta mengevaluasi kelayakan adopsi lintas negara sebagai langkah

JURIS Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts 2020More at 2020

UINUIN Putusan-putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dari tahun 2015-2017. Berdasarkan pemeriksaan terhadap PutusanPutusan-putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dari tahun 2015-2017. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Putusan

JURIS Konsep Kal lah Dalam Alquran Dan Penafsirannya Menurut Suni Dan Syiah Im miiyyah 2016More at 2016

UINUIN 176 sudah cukup untuk menjelaskan arti kalâlah. Pemahaman walad yang terdapat dalam ayat ini adalah anak laki-laki dan anak perempuan serta keturunan176 sudah cukup untuk menjelaskan arti kalâlah. Pemahaman walad yang terdapat dalam ayat ini adalah anak laki-laki dan anak perempuan serta keturunan

Useful /

JURIS Comprehensive Theoretical Study Implications of Drug Abuse and Prevention and Overcome Strategies 2025More at 2025

AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif dengan menelaah literatur kunci guna mengidentifikasi secara mendalam implikasi utama dariPenelitian ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif dengan menelaah literatur kunci guna mengidentifikasi secara mendalam implikasi utama dari

JURIS Conflict Between Legal Norms and Community Traditions Law Enforcement Against Acts of Violence and Animal Abuse in the Bull Racing Tradition 2025More at 2025

AKRABJUARAAKRABJUARA Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat, disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat, sangat diperlukan agar tradisi karapan sapi dapatOleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat, disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat, sangat diperlukan agar tradisi karapan sapi dapat

JURIS Pengaruh Model Pembelajaran Seminar Socrates terhadap Hasil Belajar Siswa 2014More at 2014

UNYUNY Data dikumpulkan dengan tes hasil belajar dan data dianalisis dengan statistik Ancova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikanData dikumpulkan dengan tes hasil belajar dan data dianalisis dengan statistik Ancova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan

JURIS Model Koordinasi Pengelolaan Guru Pns Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Era Otonomi Daerah 2014More at 2014

UNYUNY Teknik analisis menggunakan pola pikir induktif dan deduktif (reflektif). Hasil penelitian diperoleh model koordinasi sebagai berikut. (1) Koordinasi internalTeknik analisis menggunakan pola pikir induktif dan deduktif (reflektif). Hasil penelitian diperoleh model koordinasi sebagai berikut. (1) Koordinasi internal

ads-block-test