APPIHIAPPIHI

Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, dengan menelaah aspek normatif, yuridis, dan praktis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik terhadap mata uang nasional. Dengan menggunakan metode yuridis-deskriptif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, praktik kasus, serta potensi mekanisme keadilan restoratif dalam memberikan penyelesaian yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak mengurangi keseriusan tindak pidana pemalsuan, melainkan memberikan alternatif penyelesaian yang mengutamakan perlindungan anak sekaligus tetap menjaga kepentingan publik. Keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkan pemulihan yang terukur serta efek jera. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi alternatif hukum yang seimbang karena mampu menjamin hak anak, memperkuat kepastian hukum, dan berkontribusi pada pencegahan peredaran uang palsu di masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektif dalam penanganan kasus pemalsuan uang oleh anak.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice pada perkara pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak relevan untuk diterapkan karena sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, meskipun perlu kehati-hatian mengingat tindak pidana ini menyangkut kepentingan umum dan stabilitas ekonomi negara.Restorative justice dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan melalui mekanisme diversi yang resmi, melibatkan aparat penegak hukum serta lembaga terkait seperti Bank Indonesia, dan menghasilkan kesepakatan pemulihan yang terukur serta bermanfaat bagi anak maupun masyarakat.Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi, meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan restorative justice, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dalam upaya edukasi dan pencegahan peredaran uang palsu.

Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengeksplorasi mekanisme penerapan restorative justice pada berbagai jenis tindak pidana lain yang melibatkan anak, khususnya yang memiliki dampak sistemik terhadap masyarakat. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas program edukasi literasi keuangan yang terintegrasi dengan proses restorative justice untuk memahami dampak jangka panjang terhadap perilaku anak pelaku. Selain itu, penelitian mengenai model kerja sama yang optimal antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam konteks penerapan keadilan restoratif sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pada kasus-kasus pemalsuan uang yang melibatkan anak.

  1. Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat | Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. penerapan restorative... ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/10837Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum penerapan restorative ojs uma ac index php gakkum article view 10837
  2. Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya... ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1476Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya ojs pseb index php jmh article view 1476
  3. Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur | Al-Zayn... doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur Al Zayn doi 10 61104 alz v3i2 1267
  4. EFEKTIFKAH RESTORATIF JUSTICE ? SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA... doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952EFEKTIFKAH RESTORATIF JUSTICE SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA doi 10 35194 jhmj v9i2 3952
  5. Relevansi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pemalsuan Uang yang Dilakukan oleh Anak | Amandemen:... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1284Relevansi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pemalsuan Uang yang Dilakukan oleh Anak Amandemen journal appihi index php Amandemen article view 1284
Read online
File size359.14 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali 2026More at 2026

UMDUMD Dinas Pariwisata sebagai pelaksana terkesan mengabaikan hal tersebut, dikarenakan pemerintah menginginkan peningkatan pendapatan daerah yang diterima dariDinas Pariwisata sebagai pelaksana terkesan mengabaikan hal tersebut, dikarenakan pemerintah menginginkan peningkatan pendapatan daerah yang diterima dari

JURIS Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Pelayanan sebagai Implementasi Otonomi Daerah di Kota Denpasar 2026More at 2026

UMDUMD Kebijakan public dalam meningkatkan Pelayanan yang ideal untuk Kota Denpasar adalah Pelayanan Publik dengan Falsafah Sewaka Dharma yang berarti MelayaniKebijakan public dalam meningkatkan Pelayanan yang ideal untuk Kota Denpasar adalah Pelayanan Publik dengan Falsafah Sewaka Dharma yang berarti Melayani

JURIS Rembug Pelayanan Publik RPM Sebagai Aktualisasi Pelayanan Publik Berlandaskan Demokrasi Pancasila 2026More at 2026

MKRIMKRI Aktualisasi sila kerakyatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia bertitik tolak pada arti penting peran serta masyarakat, mulai dari merumuskanAktualisasi sila kerakyatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia bertitik tolak pada arti penting peran serta masyarakat, mulai dari merumuskan

JURIS Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air 2026More at 2026

MKRIMKRI Peran swasta masih dimungkinkan dengan syarat-syarat yang ketat. Kesadaran akan pentingnya hak atas air telah lama muncul dan telah diakomodasi dalam berbagaiPeran swasta masih dimungkinkan dengan syarat-syarat yang ketat. Kesadaran akan pentingnya hak atas air telah lama muncul dan telah diakomodasi dalam berbagai

JURIS Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan dengan Investasi Syariah 2025More at 2025

IUQIBOGORIUQIBOGOR Investasi syariah merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggiInvestasi syariah merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi

JURIS Sosialisasi Budaya Organisasi dan Kewajiban Belajar Peningkatan Kompetensi dan Motivasi serta Pelatihan Manajemen Keuangan dan Literasi Keuangan Syariah kepada Siswa dan Siswi Yayasan Al Mutakabbir 2025More at 2025

PSEBPSEB Pelatihan manajemen keuangan dan literasi keuangan syariah memberikan pemahaman tentang prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, yang dapat diterapkanPelatihan manajemen keuangan dan literasi keuangan syariah memberikan pemahaman tentang prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, yang dapat diterapkan

JURIS Determinants Of Financial Shenanigans Indications During The Covid 19 Pandemic 2022More at 2022

ECOJOINECOJOIN Studi masa depan perlu mempertimbangkan melanjutkan pengujian variabel yang tidak berpengaruh dengan memunculkan indikator perhitungan lain dan memperpanjangStudi masa depan perlu mempertimbangkan melanjutkan pengujian variabel yang tidak berpengaruh dengan memunculkan indikator perhitungan lain dan memperpanjang

JURIS Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia 2017More at 2017

UADUAD Rumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam UU Nomor 10/2016; Kedua, Apa kelebihan danRumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam UU Nomor 10/2016; Kedua, Apa kelebihan dan

Useful /

JURIS Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara ASN Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar 2026More at 2026

UMDUMD Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap ASN pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap ASN pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

JURIS Carbon Emission Disclosure And Green Accounting Practices On The Firm Value 2022More at 2022

ECOJOINECOJOIN Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana pengaruh dari pengungkapan karbon emisi dan penerapan dari green accounting terhadapPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana pengaruh dari pengungkapan karbon emisi dan penerapan dari green accounting terhadap

JURIS The Factors Impact On Earnings Management On Indonesia Mining Company 2022More at 2022

ECOJOINECOJOIN Pengambilan data sampel adalah menggunakan teknik purposive sampling, dan diperoleh 20 perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia BEIPengambilan data sampel adalah menggunakan teknik purposive sampling, dan diperoleh 20 perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia BEI

JURIS Influence Of Corporate Governance On Financial Performance Of Companies 2022More at 2022

ECOJOINECOJOIN Jumlah sampel penelitian adalah 248 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwaJumlah sampel penelitian adalah 248 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

ads-block-test