UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaHak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan Negara kepada tersangka, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tercapai ketentuan hukum berkeadilan baik bagi Tersangka, Korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah hukum, Negara seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang Bantuan Hukum dan sanksi bagi ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Bantuan Hukum dan Sanksi bagi ASN telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Namun sanksi terhadap ASN belum mampu memenuhi cita-cita hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan substansi rumusan Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan d, Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 250 huruf b dan d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Multitafsir, menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap ASN pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.Sanksi terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan pemerintah dan undang-undang, namun belum sepenuhnya memenuhi cita-cita hukum karena adanya multitafsir dalam beberapa pasal.Pemberian sanksi terhadap ASN pelaku korupsi harus mewakili keadilan dan sesuai dengan sumpah ASN untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas implementasi peraturan terkait pemberian bantuan hukum kepada ASN yang terlibat kasus korupsi, khususnya dalam memastikan akses yang setara terhadap keadilan. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai ambiguitas dalam pasal-pasal yang mengatur sanksi terhadap ASN pelaku korupsi, dengan tujuan merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi yang lebih jelas dan tegas. Lebih lanjut, penelitian dapat menginvestigasi dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh ASN yang menghadapi proses hukum terkait korupsi, serta merancang program pendampingan yang komprehensif untuk memulihkan integritas dan kepercayaan publik terhadap ASN. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan ASN, serta mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan ASN, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur negara.
| File size | 376.45 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA 5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, praktik administrasi yang tidak transparan masih membuka celah korupsi.5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, praktik administrasi yang tidak transparan masih membuka celah korupsi.
LAKPESDAMSALATIGALAKPESDAMSALATIGA Perbedaan pemahaman ini berpotensi menimbulkan konflik keluarga, terutama ketika dana pensiun dipersepsikan sebagai “hasil kerja yang harus dibagi sepertiPerbedaan pemahaman ini berpotensi menimbulkan konflik keluarga, terutama ketika dana pensiun dipersepsikan sebagai “hasil kerja yang harus dibagi seperti
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Namun, tantangan dalam bentuk gangguan teknis, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital masih menghambat adopsi yang luas. Hal ini memilikiNamun, tantangan dalam bentuk gangguan teknis, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital masih menghambat adopsi yang luas. Hal ini memiliki
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, manajemen tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di Biro Umum Sekretariat Provinsi SulawesiBerdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, manajemen tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sulawesi
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam penyediaan layanan publik, termasuk melalui aparatur daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPemerintah daerah memainkan peran penting dalam penyediaan layanan publik, termasuk melalui aparatur daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
STIALANSTIALAN Artikel yang dipublikasikan mencakup berbagai topik seperti pengambilan keputusan, motivasi kerja, etika jabatan fungsional, manajemen talenta, e-government,Artikel yang dipublikasikan mencakup berbagai topik seperti pengambilan keputusan, motivasi kerja, etika jabatan fungsional, manajemen talenta, e-government,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Evaluasi kebijakan ini diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi administratif dengan prinsip HAM. Rekomendasi utama mencakup penyesuaian batas usia yangEvaluasi kebijakan ini diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi administratif dengan prinsip HAM. Rekomendasi utama mencakup penyesuaian batas usia yang
UNTAG SMDUNTAG SMD Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa Pengembangan karir berdasarkan pendidikan, pelatihan, mutasi, promosi jabatan dan stress kerjaBerdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa Pengembangan karir berdasarkan pendidikan, pelatihan, mutasi, promosi jabatan dan stress kerja
Useful /
UMDUMD Peraturan ini merupakan tindaklanjut dari penataan dan pengawasan pembangunan jasa akomodasi di Kabupaten Badung, sebagai persyaratan teknis untuk jasaPeraturan ini merupakan tindaklanjut dari penataan dan pengawasan pembangunan jasa akomodasi di Kabupaten Badung, sebagai persyaratan teknis untuk jasa
UM SURABAYAUM SURABAYA Kearifan lokal yang terdapat dalam leksikon tersebut menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan sumberKearifan lokal yang terdapat dalam leksikon tersebut menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan sumber
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Keberhasilan sangat dipengaruhi oleh sistem monitoring yang akurat, dan penguatan pelayanan, edukasi gizi keluarga. Kolaborasi multi-sektor dan pelibatanKeberhasilan sangat dipengaruhi oleh sistem monitoring yang akurat, dan penguatan pelayanan, edukasi gizi keluarga. Kolaborasi multi-sektor dan pelibatan
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Diharapkan melalui peningkatan pembinaan dan kompetensi aparatur desa dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. PenelitianDiharapkan melalui peningkatan pembinaan dan kompetensi aparatur desa dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian