UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaHak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan Negara kepada tersangka, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tercapai ketentuan hukum berkeadilan baik bagi Tersangka, Korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah hukum, Negara seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang Bantuan Hukum dan sanksi bagi ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Bantuan Hukum dan Sanksi bagi ASN telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Namun sanksi terhadap ASN belum mampu memenuhi cita-cita hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan substansi rumusan Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan d, Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 250 huruf b dan d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Multitafsir, menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap ASN pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.Sanksi terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan pemerintah dan undang-undang, namun belum sepenuhnya memenuhi cita-cita hukum karena adanya multitafsir dalam beberapa pasal.Pemberian sanksi terhadap ASN pelaku korupsi harus mewakili keadilan dan sesuai dengan sumpah ASN untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas implementasi peraturan terkait pemberian bantuan hukum kepada ASN yang terlibat kasus korupsi, khususnya dalam memastikan akses yang setara terhadap keadilan. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai ambiguitas dalam pasal-pasal yang mengatur sanksi terhadap ASN pelaku korupsi, dengan tujuan merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi yang lebih jelas dan tegas. Lebih lanjut, penelitian dapat menginvestigasi dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh ASN yang menghadapi proses hukum terkait korupsi, serta merancang program pendampingan yang komprehensif untuk memulihkan integritas dan kepercayaan publik terhadap ASN. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan ASN, serta mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan ASN, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur negara.
| File size | 376.45 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Hasil analisis data menunjukkan bahwa stress kerja memoderasi hubungan antara peran ganda pada variabel Work-Family Conflict sebesar (-)0,026 dan Family-WorkHasil analisis data menunjukkan bahwa stress kerja memoderasi hubungan antara peran ganda pada variabel Work-Family Conflict sebesar (-)0,026 dan Family-Work
UMDUMD Hasil dari penelitian ini adalah implementasi peraturan ini belum berjalan secara optimal, terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan perijinannya.Hasil dari penelitian ini adalah implementasi peraturan ini belum berjalan secara optimal, terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan perijinannya.
UMDUMD Sehingga demokrasi Indonesia semakin dekat dengan jiwa dan raga rakyat Indonesia. D, 2014, Pengantar Ilmu Politik, Penerbit Ruzz Media Kesimpulan dariSehingga demokrasi Indonesia semakin dekat dengan jiwa dan raga rakyat Indonesia. D, 2014, Pengantar Ilmu Politik, Penerbit Ruzz Media Kesimpulan dari
UMDUMD Sebaliknya, upaya membangun eksistensi Keraton dapat dipertanyakan relevansinya ataukah hanya sekadar romantisme budaya. Atas dasar itulah, penelitianSebaliknya, upaya membangun eksistensi Keraton dapat dipertanyakan relevansinya ataukah hanya sekadar romantisme budaya. Atas dasar itulah, penelitian
UMDUMD Adapun kendala-kendala dalam Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan restorative justice di wilayah hukum Resort Tabanan yaitu kompetensi penyidikAdapun kendala-kendala dalam Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan restorative justice di wilayah hukum Resort Tabanan yaitu kompetensi penyidik
IAIN MADURAIAIN MADURA Second, legal substance where the government plays a role in forming strong regulations and policies to realize food self-sufficiency and food independenceSecond, legal substance where the government plays a role in forming strong regulations and policies to realize food self-sufficiency and food independence
UMMUMM Perampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan sekadar hukuman tambahan, dengan mengadopsi konsep non-conviction based. RUU Perampasan Aset mendesakPerampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan sekadar hukuman tambahan, dengan mengadopsi konsep non-conviction based. RUU Perampasan Aset mendesak
IAIN CURUPIAIN CURUP 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, hukum Islam tetap memiliki peran, meskipun pemerintah di Indonesia merupakan23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, hukum Islam tetap memiliki peran, meskipun pemerintah di Indonesia merupakan
Useful /
UMDUMD Pendidikan merupakan isu penting di Indonesia karena berperan krusial dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Konstitusi Negara Kesatuan Republik IndonesiaPendidikan merupakan isu penting di Indonesia karena berperan krusial dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
UMDUMD Perubahan ini disebabkan oleh kontak budaya yang memunculkan dialektika nilai-nilai baru dan lama, yang berpotensi menyebabkan homogenisasi dan neoliberalisasiPerubahan ini disebabkan oleh kontak budaya yang memunculkan dialektika nilai-nilai baru dan lama, yang berpotensi menyebabkan homogenisasi dan neoliberalisasi
UMDUMD Televisi hadir di ruang keluarga, bahkan kamar tidur. Khalayak berhak menerima tayangan yang berkualitas serta berguna bagi mereka, dan bukan hanya mengutamakanTelevisi hadir di ruang keluarga, bahkan kamar tidur. Khalayak berhak menerima tayangan yang berkualitas serta berguna bagi mereka, dan bukan hanya mengutamakan
UMMUMM Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,