UMDUMD
Jurnal Ilmiah CakrawartiJurnal Ilmiah CakrawartiKabupaten Badung sebagai salah satu daerah yang menerapkan otonomi daerah membentuk suatu kebijakan akomodasi pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata. Peraturan ini merupakan tindaklanjut dari penataan dan pengawasan pembangunan jasa akomodasi di Kabupaten Badung, sebagai persyaratan teknis untuk jasa akomodasi dengan lahan sempit dengan mengikuti standar dari usaha pondok wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi, strategi implementasi serta faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi serta wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan implementasi peraturan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi peraturan ini belum berjalan secara optimal, terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan perijinannya. Dinas Pariwisata sebagai pelaksana terkesan mengabaikan hal tersebut, dikarenakan pemerintah menginginkan peningkatan pendapatan daerah yang diterima dari penetapan pajak pada usaha sebesar 10%. Strategi pelaksanaan dikonsepkan ke Desa Wisata, namun untuk pelaksanaan dilapangan tidak sesuai. Faktor pendukung pelaksanaan peraturan ini ialah adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara aktor pelaksana, potensi penataan tata ruang, dan potensi meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Sedangkan faktor penghambatnya ialah keragaman perilaku kelompok sasaran dan tingkat komitmen dan keterampilan aparat pelaksana.
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 secara umum belum berjalan optimal karena masih terjadi pelanggaran oleh pengusaha dan pembiaran oleh pemerintah demi meningkatkan pendapatan dari pajak usaha.Strategi pelaksanaan yang dirancang dalam konsep desa wisata tidak selaras dengan kondisi di lapangan.Faktor pendukung utama meliputi komunikasi dan kerja sama antar lembaga serta potensi peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan faktor penghambat utama adalah keragaman perilaku pengusaha dan rendahnya komitmen serta keterampilan aparat.
Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas konsep desa wisata sebagai strategi implementasi kebijakan standarisasi usaha pondok wisata dalam konteks tata ruang dan partisipasi masyarakat lokal di Kabupaten Badung, agar dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakselarasan antara perencanaan dan realitas di lapangan. Kedua, perlu dikaji bagaimana sistem perizinan berbasis digital dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha pondok wisata terhadap peraturan, khususnya dalam hal kemudahan akses informasi dan pengurusan dokumen, guna mengurangi praktik pembangunan terlebih dahulu sebelum izin dikeluarkan. Ketiga, penting untuk mengevaluasi pengaruh insentif fiskal, seperti diskon pajak atau bantuan teknis, terhadap partisipasi aktif pengusaha dalam mengikuti standar usaha pondok wisata, sebagai alternatif pendekatan yang lebih mendukung dibandingkan penegakan sanksi semata.
| File size | 180.96 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UKIPUKIP Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan akses informasi wisata di Kabupaten Maros menjadi lebih mudah dan efisien, sekaligus mendukung promosi pariwisataDengan adanya aplikasi ini, diharapkan akses informasi wisata di Kabupaten Maros menjadi lebih mudah dan efisien, sekaligus mendukung promosi pariwisata
UPI YAIUPI YAI Pokdarwis Segarjaya sudah terbentuk, tetapi dalam perjalanannya mengalami banyak permasalahan. Masyarakat memiliki stigma negatif terhadap Pemerintah DesaPokdarwis Segarjaya sudah terbentuk, tetapi dalam perjalanannya mengalami banyak permasalahan. Masyarakat memiliki stigma negatif terhadap Pemerintah Desa
UMDUMD Pembangunan nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. PemerintahPembangunan nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah
UNTADUNTAD Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata paralayang wayu kabupaten Sigi. PenelitianTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata paralayang wayu kabupaten Sigi. Penelitian
UIGMUIGM Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua kawasan memiliki karakteristik serupa, potensi, dan masalah yang dapat dikembangkan melalui perumusan strategi pengembangan.Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua kawasan memiliki karakteristik serupa, potensi, dan masalah yang dapat dikembangkan melalui perumusan strategi pengembangan.
UNDANAUNDANA Faktor pendorong pengembangan agrowisata kolam pancing P4S Karya Agri yang paling dominan adalah pemandangan alam yang indah, sejuk, dan masih asli, sedangkanFaktor pendorong pengembangan agrowisata kolam pancing P4S Karya Agri yang paling dominan adalah pemandangan alam yang indah, sejuk, dan masih asli, sedangkan
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Metode promosi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan website sebagai akses informasi memiliki kelebihan, yaitu dapat diakses oleh siapa saja,Metode promosi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan website sebagai akses informasi memiliki kelebihan, yaitu dapat diakses oleh siapa saja,
AKRABJUARAAKRABJUARA go yaitu desain dan tampilan sangat sederhana sehingga mudah dipahami ketika membuka laman websitenya, dan beberapa keterwakilan gambar yang ditampilkango yaitu desain dan tampilan sangat sederhana sehingga mudah dipahami ketika membuka laman websitenya, dan beberapa keterwakilan gambar yang ditampilkan
Useful /
UKIPUKIP Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Akuntansi Hijau dan MFCA dapat terintegrasi untuk meningkatkanKontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Akuntansi Hijau dan MFCA dapat terintegrasi untuk meningkatkan
UKIPUKIP Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan LPSE secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitasHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan LPSE secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini fokus pada bagaimana konsep MPR digunakan dalam kampanye politik modern. Data yang digunakan adalah data sekunder yang disajikan dalam bentukPenelitian ini fokus pada bagaimana konsep MPR digunakan dalam kampanye politik modern. Data yang digunakan adalah data sekunder yang disajikan dalam bentuk
AKRABJUARAAKRABJUARA Kesimpulan menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat,Kesimpulan menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat,