UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyPasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah aturan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent layak dipertahankan atau tidak. Setiap peraturan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan termasuk peraturan tentang cuti ini terutama jika dikaitkan dengan tujuan dari pilkada itu sendiri. Rumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam UU Nomor 10/2016; Kedua, Apa kelebihan dan kelemahan adanya pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. Penelitian ini menyimpulkan, pertama pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan problematika hukum. Kedua, terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap aturan cuti kampanye. Salah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan salah satu kelemahannya bahwa kewajiban untuk cuti dapat merugikan hak kepala daerah incumbent untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung serta merugikan rakyat pemilih.
10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan tugas incumbent selama masa kampanye.Pengaturan cuti kampanye memiliki kelebihan, antara lain membatasi kekuasaan, mencegah konflik kepentingan, menghindari mobilisasi PNS, serta memastikan kompetisi yang adil.Namun, kelemahannya meliputi kerugian hak incumbent untuk menyelesaikan amanah rakyat, gangguan terhadap efektivitas pemerintahan, dan melemahnya fungsi pengawasan birokrasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris dampak cuti kampanye terhadap kinerja pemerintahan daerah selama periode kampanye, misalnya dengan membandingkan indikator pelayanan publik sebelum, selama, dan setelah cuti untuk menilai apakah terdapat penurunan kualitas layanan. Selanjutnya, analisis komparatif regulasi cuti kampanye di beberapa provinsi atau negara bagian dapat mengungkap variasi implementasi dan efektivitasnya, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal. Terakhir, studi kualitatif terhadap persepsi masyarakat dan pejabat terkait tentang keadilan serta keefektifan cuti kampanye dapat membantu memahami apakah kebijakan tersebut benar‑benar meningkatkan tingkat keadilan kompetisi politik atau justru menimbulkan ketidakpuasan publik, sehingga membuka ruang bagi alternatif mekanisme pengendalian konflik kepentingan yang tidak memerlukan cuti total.
| File size | 787.97 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Pelaksanaan PKM berlangsung di RPTRA Kelurahan Pondok Labu Jakarta Selatan. Adapun peserta dari kegiatan ini yakni jajaran pengurus kelurahan Pondok Labu,Pelaksanaan PKM berlangsung di RPTRA Kelurahan Pondok Labu Jakarta Selatan. Adapun peserta dari kegiatan ini yakni jajaran pengurus kelurahan Pondok Labu,
UNUCIREBONUNUCIREBON Dalam konteks pendidikan, peran konselor menjadi sangat strategis, sebab mereka tidak hanya dituntut memahami perubahan sosial dan teknologi, tetapi jugaDalam konteks pendidikan, peran konselor menjadi sangat strategis, sebab mereka tidak hanya dituntut memahami perubahan sosial dan teknologi, tetapi juga
UMKLAUMKLA Namun, terdapat kesalahan substitusi karakter pada data numerik, menunjukkan sensitivitas Tesseract terhadap variasi kecil karakter. Oleh karena itu, diperlukanNamun, terdapat kesalahan substitusi karakter pada data numerik, menunjukkan sensitivitas Tesseract terhadap variasi kecil karakter. Oleh karena itu, diperlukan
UMMUMM Artikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam prosesArtikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam proses
AMIKOMAMIKOM Komunitas Yahudi Indonesia memiliki identitas yang cair, dibangun ulang, dan majemuk, namun secara umum memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Indonesia.meskipunKomunitas Yahudi Indonesia memiliki identitas yang cair, dibangun ulang, dan majemuk, namun secara umum memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Indonesia.meskipun
UADUAD Pada bagian akhir tulisan hukum ini, disimpulkan bahwa terdapat 5 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan dalam UUD NRI 1945 dalam rangka mewujudkanPada bagian akhir tulisan hukum ini, disimpulkan bahwa terdapat 5 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan dalam UUD NRI 1945 dalam rangka mewujudkan
UADUAD Dalam tulisan ini saya ingin menunjukkan betapa fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau suatu lembaga memiliki otoritas tersendiri yang dapat menjadiDalam tulisan ini saya ingin menunjukkan betapa fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau suatu lembaga memiliki otoritas tersendiri yang dapat menjadi
UADUAD Keberadaan diskresi di satu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi memungkinkan seorangKeberadaan diskresi di satu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi memungkinkan seorang
Useful /
APTISIAPTISI Universitas dan perguruan tinggi memainkan peran penting dalam mengadopsi berbagai platform LMS. Aplikasi perangkat lunak berbasis web yang disebut BibliometriUniversitas dan perguruan tinggi memainkan peran penting dalam mengadopsi berbagai platform LMS. Aplikasi perangkat lunak berbasis web yang disebut Bibliometri
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari status Institut menjadi Universitas pada tahun 2013. Transformasi ini datang dengan berbagai persyaratanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari status Institut menjadi Universitas pada tahun 2013. Transformasi ini datang dengan berbagai persyaratan
UMMUMM Integrasi ADR dengan kerangka adat terbukti berkelanjutan dan menguatkan pluralisme hukum di Indonesia dengan menjalankan penyelesaian sengketa secaraIntegrasi ADR dengan kerangka adat terbukti berkelanjutan dan menguatkan pluralisme hukum di Indonesia dengan menjalankan penyelesaian sengketa secara
UNESUNES Pada penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati seseorang, untuk keperluan pembuktian penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaanPada penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati seseorang, untuk keperluan pembuktian penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan