INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO

Social Science AcademicSocial Science Academic

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep child support dari perspektif maqashid syariah dan relevansinya dalam menyelesaikan kasus perceraian modern, dengan fokus pada perlindungan lima elemen utama maqashid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa child support dalam perspektif Maqashid Sharia tidak hanya terbatas pada dukungan material, tetapi juga mencakup perlindungan lima elemen esensial: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menawarkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan adaptif dibandingkan pendekatan fikih klasik, dan merekomendasikan perlunya standar child support berbasis Maqashid dalam penyusunan hukum Islam serta penguatan kapasitas hakim dan mediator dalam menerapkannya di pengadilan agama.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa child support dalam perspektif maqashid syariah tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan material semata, melainkan mencakup perlindungan kelima unsur pokok maqashid.Pendekatan ini menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dibandingkan fikih klasik yang cenderung tekstual dan minimalis.Negara melalui lembaga peradilan memiliki peran krusial dalam memastikan pemenuhan hak-hak ini, termasuk melalui mekanisme eksekusi yang tegas namun tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan saran penelitian lanjutan yang ada, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji implementasi pendekatan maqashid secara empiris di berbagai wilayah, serta mengembangkan formula penghitungan nafkah yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan sosial kontemporer. Selain itu, perlu adanya penelitian yang mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor budaya dan sosial lokal dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip maqashid dalam konteks child support, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Terakhir, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi yang berbasis maqashid untuk membantu menyelesaikan sengketa nafkah anak secara damai dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

  1. Between Duty, Capacity, and Inability: Post-Divorce Child Support in Indonesian Religious Courts | Indonesian... doi.org/10.35719/8sjf7s13Between Duty Capacity and Inability Post Divorce Child Support in Indonesian Religious Courts Indonesian doi 10 35719 8sjf7s13
  2. Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/12755Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance Ex Officio Authority and Peaceful Settlement journal iaincurup ac index php alistinbath article view 12755
  3. Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. confiscation husbands wealth collateral divorce... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/17326Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam confiscation husbands wealth collateral divorce jurnal ar raniry ac index php samarah article view 17326
  4. Assessing the Rate of Child Maintenance (Financial Support) from a Shariah Perspective: the Case of Malaysia... aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/58202Assessing the Rate of Child Maintenance Financial Support from a Shariah Perspective the Case of Malaysia aljamiah index php AJIS article view 58202
Read online
File size525.98 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Kajian Yuridis Penerapan Struktur Skala Upah Bagi Perusahaan Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban ini, sementara perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undanganPemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban ini, sementara perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

JURIS Analisis Kewajiban Hukum Warga Negara Asing yang Menjalankan Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakhadiran batasan normatif yang jelas, ketergantungan pada regulasi sektoral, dan diskresi administratif yang luas menciptakan ambiguitas hukum danKetidakhadiran batasan normatif yang jelas, ketergantungan pada regulasi sektoral, dan diskresi administratif yang luas menciptakan ambiguitas hukum dan

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasiHasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Mekanisme checks and balances antar lembaga negara telah terdegradasi, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif bergeser ke kontrol moral masyarakatMekanisme checks and balances antar lembaga negara telah terdegradasi, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif bergeser ke kontrol moral masyarakat

JURIS Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Adil dan Efektif Urgensi Penataan Regulasi dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019,Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019,

JURIS Legal Certainty Regarding the Time Limit for Claiming Retired Employees Rights in Indonesia 2024More at 2024

UNESAUNESA Pensiun menandai berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, di mana karyawan berhak atas hak pengunduran diri, kompensasi waktu kerja,Pensiun menandai berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, di mana karyawan berhak atas hak pengunduran diri, kompensasi waktu kerja,

JURIS Unclear Status of Employment Agreement in Termination of Employment Legal Analysis of Supreme Court Decision Number 394 K Pdt Sus PHI 2023 Which Does Not Grant Replacement Money for Rights 2024More at 2024

UNESAUNESA Setelah bekerja selama 10 tahun, Hadiyansyah dipecat oleh PT Yuasa Battery Indonesia dengan alasan rasionalisasi perusahaan akibat pandemi Covid-19, tetapiSetelah bekerja selama 10 tahun, Hadiyansyah dipecat oleh PT Yuasa Battery Indonesia dengan alasan rasionalisasi perusahaan akibat pandemi Covid-19, tetapi

JURIS Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum Pemilu Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Positif 2023More at 2023

UNSURUNSUR Permasalahan yang akan dibahas terkait Apa faktor-faktor diperlukannya Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia. Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang PeradilanPermasalahan yang akan dibahas terkait Apa faktor-faktor diperlukannya Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia. Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan

Useful /

JURIS Pengembangan LKPD Berbasis Teaching at The Right Level TaRL pada Materi Transformasi Energi di Sekitar Kita Kelas IV Sekolah Dasar 2026More at 2026

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Pakar materi memberikan nilai 4,8, pakar media 4,8, dan pakar bahasa 4,7. Data ini menunjukkan bahwa lembar kerja LKPD mengikuti kurikulum, terorganisirPakar materi memberikan nilai 4,8, pakar media 4,8, dan pakar bahasa 4,7. Data ini menunjukkan bahwa lembar kerja LKPD mengikuti kurikulum, terorganisir

JURIS Kato Malereng Indirect Speech Ethics in Maintaining Dignity and Social Hierarchy in Minangkabau Society 2026More at 2026

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO This study demonstrates that kato malereng represents a form of indirect speech ethics that plays a significant role in preserving dignity, social harmony,This study demonstrates that kato malereng represents a form of indirect speech ethics that plays a significant role in preserving dignity, social harmony,

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pendidik, siswa, serta masyarakat sekitar mengenai dampakSelain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pendidik, siswa, serta masyarakat sekitar mengenai dampak

JURIS Study On Slope Stability In Vulnerable Landslide Area For Evaluation Of General City Spatial Arrangement Plan In South Balikpapan 2022More at 2022

POLTEKBAPOLTEKBA Zona rentan longsor di Balikpapan Selatan terdapat pada daerah dengan kemiringan lereng lebih dari 40%, tutupan vegetasi yang rendah, serta tersusun atasZona rentan longsor di Balikpapan Selatan terdapat pada daerah dengan kemiringan lereng lebih dari 40%, tutupan vegetasi yang rendah, serta tersusun atas

ads-block-test