UBBGUBBG
Getsempena English Education JournalGetsempena English Education JournalUU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasi undang-undang ini. Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenai strategi legitimasi sebagai alat analisis. Data diperoleh dari lima surat kabar online besar, yakni The Jakarta Post, Serambi Indonesia, Kompas, CNN, dan Republika, dari mana 14 artikel terkait UU Cipker diekstrak melalui mesin pencari Google. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan strategi evaluasi moral, strategi rasionalisasi, dan strategi otorisasi. Dari ketiga strategi tersebut, evaluasi moral—yakni legitimasi yang dibangun dengan merujuk pada berbagai nilai moral—digunakan secara dominan. Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh guru Bahasa Inggris untuk melegitimasi setiap materi yang disajikan guna memotivasi siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan menjelaskan alasan mereka harus mempelajari materi tersebut.
UU Cipker menjadi undang-undang kontroversial sejak disahkan pada tahun 2020, sehingga pemerintah membangun berbagai argumen untuk melegitimasinya.Menggunakan kerangka kerja Leeuwen, penelitian ini menemukan tiga strategi legitimasi.evaluasi moral (76%), rasionalisasi (17%), dan otorisasi (7%).Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme, kepedulian, dan keamanan untuk membangun penerimaan publik di tengah dampak ekonomi Covid-19.Implikasinya, masyarakat perlu menganalisis bahasa pemerintah secara kritis, sementara guru dapat menerapkan strategi legitimasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa.
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tiga arah baru berdasarkan temuan ini. Pertama, bagaimana strategi legitimasi pemerintah dalam kasus UU Cipta Kerja dibandingkan dengan kebijakan kontroversial lainnya di Indonesia untuk mengidentifikasi pola rekursif? Kedua, bagaimana respons jangka panjang masyarakat terhadap legitimasi moral dominan memengaruhi kepercayaan publik terhadap kebijakan pascapandemi? Ketiga, bagaimana kerangka legitimasi Leeuwen dapat disesuaikan untuk mengembangkan model komunikasi edukatif yang efektif dalam motivasi pembelajaran sepanjang hayat? Penelitian ini akan melengkapi analisis eksisting dengan fokus komparatif, longitudinal, dan aplikasi praktis dalam konteks pendidikan. Pengembangan ini bermanfaat untuk memperkaya teori legitimasi politik serta memberikan solusi konkret bagi peningkatan literasi kritis masyarakat dan inovasi pembelajaran di ruang kelas.
| File size | 359.08 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa KeteranganPelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa Keterangan
UntikaUntika Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUHasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU
UntikaUntika Karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digitalKarena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digital
UntikaUntika Praktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secaraPraktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secara
AMIKOMAMIKOM ASEANs role is crucial in maintaining stability and fostering cooperation in the Indo-Pacific region, as demonstrated by the ASEAN Outlook on the Indo-PacificASEANs role is crucial in maintaining stability and fostering cooperation in the Indo-Pacific region, as demonstrated by the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
UNUKALTIMUNUKALTIM Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 010 Samarinda Seberang telah menerapkan strategi kepemimpinan transformasional dalamBerdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 010 Samarinda Seberang telah menerapkan strategi kepemimpinan transformasional dalam
Useful /
UMSBUMSB Dampak dari modal politik Arlinda membuat nalar politik masyarakat Darubiah dalam hal kepemimpinan cenderung mengesampingkan masalah gender dan lebih melihatDampak dari modal politik Arlinda membuat nalar politik masyarakat Darubiah dalam hal kepemimpinan cenderung mengesampingkan masalah gender dan lebih melihat
APPIHIAPPIHI 5 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa perdamaian dalam kepailitan hanya dapat dilakukan sekali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk5 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa perdamaian dalam kepailitan hanya dapat dilakukan sekali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok tani dalam mencegah praktik korupsi dana desa, dengan studi kasus di Desa Manyar, KabupatenPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok tani dalam mencegah praktik korupsi dana desa, dengan studi kasus di Desa Manyar, Kabupaten
UBBGUBBG Pola lama dalam mempelajari bahasa warisan telah terganggu karena saat ini, beberapa orang tua tidak lagi berbicara dalam bahasa warisan mereka kepadaPola lama dalam mempelajari bahasa warisan telah terganggu karena saat ini, beberapa orang tua tidak lagi berbicara dalam bahasa warisan mereka kepada