UBBGUBBG
Getsempena English Education JournalGetsempena English Education JournalUU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasi undang-undang ini. Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenai strategi legitimasi sebagai alat analisis. Data diperoleh dari lima surat kabar online besar, yakni The Jakarta Post, Serambi Indonesia, Kompas, CNN, dan Republika, dari mana 14 artikel terkait UU Cipker diekstrak melalui mesin pencari Google. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan strategi evaluasi moral, strategi rasionalisasi, dan strategi otorisasi. Dari ketiga strategi tersebut, evaluasi moral—yakni legitimasi yang dibangun dengan merujuk pada berbagai nilai moral—digunakan secara dominan. Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh guru Bahasa Inggris untuk melegitimasi setiap materi yang disajikan guna memotivasi siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan menjelaskan alasan mereka harus mempelajari materi tersebut.
UU Cipker menjadi undang-undang kontroversial sejak disahkan pada tahun 2020, sehingga pemerintah membangun berbagai argumen untuk melegitimasinya.Menggunakan kerangka kerja Leeuwen, penelitian ini menemukan tiga strategi legitimasi.evaluasi moral (76%), rasionalisasi (17%), dan otorisasi (7%).Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme, kepedulian, dan keamanan untuk membangun penerimaan publik di tengah dampak ekonomi Covid-19.Implikasinya, masyarakat perlu menganalisis bahasa pemerintah secara kritis, sementara guru dapat menerapkan strategi legitimasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa.
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tiga arah baru berdasarkan temuan ini. Pertama, bagaimana strategi legitimasi pemerintah dalam kasus UU Cipta Kerja dibandingkan dengan kebijakan kontroversial lainnya di Indonesia untuk mengidentifikasi pola rekursif? Kedua, bagaimana respons jangka panjang masyarakat terhadap legitimasi moral dominan memengaruhi kepercayaan publik terhadap kebijakan pascapandemi? Ketiga, bagaimana kerangka legitimasi Leeuwen dapat disesuaikan untuk mengembangkan model komunikasi edukatif yang efektif dalam motivasi pembelajaran sepanjang hayat? Penelitian ini akan melengkapi analisis eksisting dengan fokus komparatif, longitudinal, dan aplikasi praktis dalam konteks pendidikan. Pengembangan ini bermanfaat untuk memperkaya teori legitimasi politik serta memberikan solusi konkret bagi peningkatan literasi kritis masyarakat dan inovasi pembelajaran di ruang kelas.
| File size | 359.08 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteksPenelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteks
UntikaUntika Kompromi umur didasari oleh kepentingan kekuatan politik yang dimanifestasikan melalui praktik demokratis (pemilu) untuk tujuan kontrak kekuasaan yangKompromi umur didasari oleh kepentingan kekuatan politik yang dimanifestasikan melalui praktik demokratis (pemilu) untuk tujuan kontrak kekuasaan yang
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Penyelesaian sengketa HKI harus mampu membedakan antara ciptaan individual yang layak mendapat perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya yang tidak dapatPenyelesaian sengketa HKI harus mampu membedakan antara ciptaan individual yang layak mendapat perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya yang tidak dapat
UntikaUntika Metode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkanMetode yuridis normatif menggunakan data KUHAP, Perma Pedoman Pemidanaan Korupsi, 35 putusan kasus korupsi 2024, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan
UMMUMM Hal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang, IndonesiaHal ini menghambat upaya untuk menjadikan investasi domestik Indonesia sebagai investasi utama dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia
IAIN CURUPIAIN CURUP Studi ini menyimpulkan bahwa digitalisasi sertifikasi tanah di Indonesia menunjukkan harmonisasi signifikan antara hukum Islam, hukum positif, dan praktikStudi ini menyimpulkan bahwa digitalisasi sertifikasi tanah di Indonesia menunjukkan harmonisasi signifikan antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Data dikumpulkan dari lembar observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data,Data dikumpulkan dari lembar observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data,
Useful /
APPIHIAPPIHI Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitasPembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitas
APPIHIAPPIHI Penelitian ini mengkaji penyimpangan hukum dalam pelaksanaan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan fokus pada pengesahan perdamaianPenelitian ini mengkaji penyimpangan hukum dalam pelaksanaan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan fokus pada pengesahan perdamaian
UMMUMM Penelitian menganalisis ketegangan struktural dalam sistem hukum ganda dan mengusulkan solusi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat koherensi sertaPenelitian menganalisis ketegangan struktural dalam sistem hukum ganda dan mengusulkan solusi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat koherensi serta
UMMUMM Studi ini mengkaji sistem di Afrika Selatan, Thailand, Belanda, Jerman, Prancis, Jepang, dan Brasil menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal danStudi ini mengkaji sistem di Afrika Selatan, Thailand, Belanda, Jerman, Prancis, Jepang, dan Brasil menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal dan