UBBGUBBG
Getsempena English Education JournalGetsempena English Education JournalUU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinan positifnya terhadap undang-undang tersebut, pemerintah harus melegitimasinya agar memperoleh persetujuan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab strategi legitimasi yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai sisi positif dari implementasi undang-undang ini. Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenai strategi legitimasi sebagai alat analisis. Data diperoleh dari lima surat kabar online besar, yakni The Jakarta Post, Serambi Indonesia, Kompas, CNN, dan Republika, dari mana 14 artikel terkait UU Cipker diekstrak melalui mesin pencari Google. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan strategi evaluasi moral, strategi rasionalisasi, dan strategi otorisasi. Dari ketiga strategi tersebut, evaluasi moral—yakni legitimasi yang dibangun dengan merujuk pada berbagai nilai moral—digunakan secara dominan. Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh guru Bahasa Inggris untuk melegitimasi setiap materi yang disajikan guna memotivasi siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan menjelaskan alasan mereka harus mempelajari materi tersebut.
UU Cipker menjadi undang-undang kontroversial sejak disahkan pada tahun 2020, sehingga pemerintah membangun berbagai argumen untuk melegitimasinya.Menggunakan kerangka kerja Leeuwen, penelitian ini menemukan tiga strategi legitimasi.evaluasi moral (76%), rasionalisasi (17%), dan otorisasi (7%).Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme, kepedulian, dan keamanan untuk membangun penerimaan publik di tengah dampak ekonomi Covid-19.Implikasinya, masyarakat perlu menganalisis bahasa pemerintah secara kritis, sementara guru dapat menerapkan strategi legitimasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa.
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tiga arah baru berdasarkan temuan ini. Pertama, bagaimana strategi legitimasi pemerintah dalam kasus UU Cipta Kerja dibandingkan dengan kebijakan kontroversial lainnya di Indonesia untuk mengidentifikasi pola rekursif? Kedua, bagaimana respons jangka panjang masyarakat terhadap legitimasi moral dominan memengaruhi kepercayaan publik terhadap kebijakan pascapandemi? Ketiga, bagaimana kerangka legitimasi Leeuwen dapat disesuaikan untuk mengembangkan model komunikasi edukatif yang efektif dalam motivasi pembelajaran sepanjang hayat? Penelitian ini akan melengkapi analisis eksisting dengan fokus komparatif, longitudinal, dan aplikasi praktis dalam konteks pendidikan. Pengembangan ini bermanfaat untuk memperkaya teori legitimasi politik serta memberikan solusi konkret bagi peningkatan literasi kritis masyarakat dan inovasi pembelajaran di ruang kelas.
| File size | 359.08 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis doktrinal terhadap regulasi ketenagakerjaan terkini, khususnya Undang‑UndangMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis doktrinal terhadap regulasi ketenagakerjaan terkini, khususnya Undang‑Undang
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Hal ini dilakukan untuk mengafīrmasi sejauh mana model analisis teks yang digunakan Darraz dalam memformulasikan konsep moralitas Islam. Peneliti menggunakanHal ini dilakukan untuk mengafīrmasi sejauh mana model analisis teks yang digunakan Darraz dalam memformulasikan konsep moralitas Islam. Peneliti menggunakan
UntikaUntika 12 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi,12 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi,
IAIN CURUPIAIN CURUP Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada harmonisasi nilai-nilai agama masyarakat, khususnya yang berbasisNamun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada harmonisasi nilai-nilai agama masyarakat, khususnya yang berbasis
PENCERAHPENCERAH Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6
IUSIUS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi dan implikasi pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-UndangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi dan implikasi pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang
UISUUISU Berdasarkan pengamatan longitudinal terhadap proses penulisan proposal tesis seorang mahasiswa pascasarjana, penelitian ini membahas sifat multifaset dariBerdasarkan pengamatan longitudinal terhadap proses penulisan proposal tesis seorang mahasiswa pascasarjana, penelitian ini membahas sifat multifaset dari
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Analisis profil pencapaian SDG Kota Serang berdasarkan Dokumen KLJDD KLHS menunjukkan masih terdapat 92 indikator (50,27%) yang belum tercapai. PenelitianAnalisis profil pencapaian SDG Kota Serang berdasarkan Dokumen KLJDD KLHS menunjukkan masih terdapat 92 indikator (50,27%) yang belum tercapai. Penelitian
Useful /
IBLAMIBLAM Asas kebebasan berkontrak memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum perdata sebagai dasar legitimasi lahirnya perjanjian dan sumber perikatan yangAsas kebebasan berkontrak memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum perdata sebagai dasar legitimasi lahirnya perjanjian dan sumber perikatan yang
IBLAMIBLAM Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi PMK 186/2019 atau pembentukan regulasi turunan baru guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkanOleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi PMK 186/2019 atau pembentukan regulasi turunan baru guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan
IBLAMIBLAM Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasiDengan pendekatan tersebut, hukum pidana diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi
ULUMUNAULUMUNA Di Indonesia, cendekiawan Muslim cenderung mengabaikan kajian gagasan, padahal kajian ini berkembang pesat sejak akhir 1990-an. Melalui studi bibliografisDi Indonesia, cendekiawan Muslim cenderung mengabaikan kajian gagasan, padahal kajian ini berkembang pesat sejak akhir 1990-an. Melalui studi bibliografis