IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi dan implikasi pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) terkait teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengutamakan pendekatan konseptual dan statuta. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa orientasi sistem hukum Lawrence Friedman terkait pengesahan RKUHP adalah bahwa aspek substansi hukum dalam KUHP Baru telah mengadopsi nilai-nilai dan budaya hukum Indonesia dengan menerapkan konsep keadilan restoratif. Dari aspek struktur hukum, penerapan KUHP Baru secara transisional selama tiga tahun memiliki orientasi untuk memberikan sosialisasi. Dari aspek budaya hukum, orientasi keadilan restoratif melibatkan masyarakat dalam proses peradilan pidana. Implikasi sistem hukum Lawrence Friedman mengedepankan substansi hukum adat sebagai hukum yang berlaku, terkait dengan gagasan keadilan restoratif hingga penegasan bahwa pemenjaraan adalah upaya terakhir. Hal ini berimplikasi pada kebutuhan hakim untuk memahami hukum adat. Dari aspek struktur hukum, peran hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya juga diprioritaskan untuk memberikan esensi keadilan dalam menerapkan KUHP Baru. Dari aspek budaya hukum, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum pidana di masyarakat.
Orientasi sistem hukum Lawrence Friedman terkait pengesahan RKUHP mencakup adopsi nilai dan budaya hukum Indonesia dalam substansi KUHP Baru, sosialisasi selama tiga tahun transisi dari aspek struktur hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan pidana melalui keadilan restoratif dari aspek budaya hukum.Implikasinya meliputi kebutuhan hakim memahami hukum adat, prioritas peran aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penegakan hukum pidana.
Berdasarkan analisis terhadap KUHP Baru, disarankan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengingat konsep ini masih relatif baru. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam tentang kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, mengingat keragaman budaya di Indonesia. Penelitian juga dapat difokuskan pada mekanisme partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum, serta bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan keadilan restoratif.
- Rechtsidee. rechtsidee accreditated ministry research technology higher education republic initials prefix... doi.org/10.21070/jihrRechtsidee rechtsidee accreditated ministry research technology higher education republic initials prefix doi 10 21070 jihr
- 0. endobj type font subtype truetype name basefont times 20new 20roman bold encoding firstchar lastchar... srinivaspublication.com/wp-content/uploads/2019/12/10.LegalResearch_FullPaper.pdf0 endobj type font subtype truetype name basefont times 20new 20roman bold encoding firstchar lastchar srinivaspublication wp content uploads 2019 12 10 LegalResearch FullPaper pdf
- One moment, please.... moment please wait request verified jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/175One moment please moment please wait request verified jurnalku index php jolas article view 175
| File size | 201.99 KB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-Jk |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatanHak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan
UIDUID Hal ini dikarenakan belum ada Perda yang mengatur khusus mengenai sistem pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaanHal ini dikarenakan belum ada Perda yang mengatur khusus mengenai sistem pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan
IUSIUS Undang-Undang ini mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perolehanUndang-Undang ini mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perolehan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan perceraian atas dasar penganiayaan dan pertengkaran terus-menerusHal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan perceraian atas dasar penganiayaan dan pertengkaran terus-menerus
MKRIMKRI Akan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenanganAkan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan
UMMUMM Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan atau non-litigasi seperti negosiasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikanPenyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan atau non-litigasi seperti negosiasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan
UPN VeteranUPN Veteran Pandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya pembatasan interaksiPandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya pembatasan interaksi
IUSIUS Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasiDampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi
Useful /
APTIIAPTII Proses verifikasi dan validasi data permohonan pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini masih dilakukan secara manual, yangProses verifikasi dan validasi data permohonan pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini masih dilakukan secara manual, yang
APTIIAPTII Penelitian ini bertujuan merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem EDOM berbasis web menggunakan pendekatan MODEL PROTOTYPE untuk meningkatkan efisiensiPenelitian ini bertujuan merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem EDOM berbasis web menggunakan pendekatan MODEL PROTOTYPE untuk meningkatkan efisiensi
DINASTIREVDINASTIREV Sebuah permasalahan tidak akan selesai jika tidak dikerjakan dari akarnya; oleh sebab itu, penelitian ini ingin melihat sejauhmana pentingnya peraturanSebuah permasalahan tidak akan selesai jika tidak dikerjakan dari akarnya; oleh sebab itu, penelitian ini ingin melihat sejauhmana pentingnya peraturan
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu jual beli sex toys secara bebas harus dilarang atau ditutup agar tidak menimbulkan mafsadat dan mudharat sesuai dengan perspektif saddOleh karena itu jual beli sex toys secara bebas harus dilarang atau ditutup agar tidak menimbulkan mafsadat dan mudharat sesuai dengan perspektif sadd