IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi dan implikasi pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) terkait teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengutamakan pendekatan konseptual dan statuta. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa orientasi sistem hukum Lawrence Friedman terkait pengesahan RKUHP adalah bahwa aspek substansi hukum dalam KUHP Baru telah mengadopsi nilai-nilai dan budaya hukum Indonesia dengan menerapkan konsep keadilan restoratif. Dari aspek struktur hukum, penerapan KUHP Baru secara transisional selama tiga tahun memiliki orientasi untuk memberikan sosialisasi. Dari aspek budaya hukum, orientasi keadilan restoratif melibatkan masyarakat dalam proses peradilan pidana. Implikasi sistem hukum Lawrence Friedman mengedepankan substansi hukum adat sebagai hukum yang berlaku, terkait dengan gagasan keadilan restoratif hingga penegasan bahwa pemenjaraan adalah upaya terakhir. Hal ini berimplikasi pada kebutuhan hakim untuk memahami hukum adat. Dari aspek struktur hukum, peran hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya juga diprioritaskan untuk memberikan esensi keadilan dalam menerapkan KUHP Baru. Dari aspek budaya hukum, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum pidana di masyarakat.
Orientasi sistem hukum Lawrence Friedman terkait pengesahan RKUHP mencakup adopsi nilai dan budaya hukum Indonesia dalam substansi KUHP Baru, sosialisasi selama tiga tahun transisi dari aspek struktur hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan pidana melalui keadilan restoratif dari aspek budaya hukum.Implikasinya meliputi kebutuhan hakim memahami hukum adat, prioritas peran aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penegakan hukum pidana.
Berdasarkan analisis terhadap KUHP Baru, disarankan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengingat konsep ini masih relatif baru. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam tentang kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, mengingat keragaman budaya di Indonesia. Penelitian juga dapat difokuskan pada mekanisme partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum, serta bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan keadilan restoratif.
- Rechtsidee. rechtsidee accreditated ministry research technology higher education republic initials prefix... doi.org/10.21070/jihrRechtsidee rechtsidee accreditated ministry research technology higher education republic initials prefix doi 10 21070 jihr
- 0. endobj type font subtype truetype name basefont times 20new 20roman bold encoding firstchar lastchar... srinivaspublication.com/wp-content/uploads/2019/12/10.LegalResearch_FullPaper.pdf0 endobj type font subtype truetype name basefont times 20new 20roman bold encoding firstchar lastchar srinivaspublication wp content uploads 2019 12 10 LegalResearch FullPaper pdf
- One moment, please.... moment please wait request verified jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/175One moment please moment please wait request verified jurnalku index php jolas article view 175
| File size | 201.99 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,(3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,
UntikaUntika Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal,Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal,
UntikaUntika Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambilKetiadaan regulasi yang jelas mengenai AI sebagai alat atau objek tindak kejahatan menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegak hukum untuk mengambil
UntikaUntika Sehingga hasil analisis ini mempertegas bahwasannya Influencer juga harus dimintai pertanggungjawaban karena influencer tidak dapat dianggap sebagai pihakSehingga hasil analisis ini mempertegas bahwasannya Influencer juga harus dimintai pertanggungjawaban karena influencer tidak dapat dianggap sebagai pihak
UntikaUntika Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinyaTemuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinya
UBBGUBBG Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensiPenelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi
Useful /
UMSBUMSB Implikasi PSU terhadap berbagai pihak/stakeholder mencakup meningkatnya beban kerja penyelenggara, terganggunya aktivitas masyarakat, serta penurunan kepercayaanImplikasi PSU terhadap berbagai pihak/stakeholder mencakup meningkatnya beban kerja penyelenggara, terganggunya aktivitas masyarakat, serta penurunan kepercayaan
UMSBUMSB Dalam melanggengkan kekuasaannya di Darubiah, Arlinda memiliki modal simbolik yang kuat dari ayahnya, seorang inisiator pemekaran desa dan kepala desaDalam melanggengkan kekuasaannya di Darubiah, Arlinda memiliki modal simbolik yang kuat dari ayahnya, seorang inisiator pemekaran desa dan kepala desa
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian
UMSBUMSB Menggunakan pendekatan kualitatif dan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek: kejelasan tujuanMenggunakan pendekatan kualitatif dan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek: kejelasan tujuan