UPN VeteranUPN Veteran

Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara

Pandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya pembatasan interaksi sosia, termasuk dampak terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuain pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilannya.

Berdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau payung hukum yang sah dan mengikat, didasari dengan telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan telah diakui keberadaannya peraturan tersebut menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta dalam proses persidangan ini dapat dinilai tetap memenuhi prisip-prisip persidangan perkara pidana di pengadilan.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas dan efisiensi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online, serta mengidentifikasi potensi masalah dan solusi untuk meningkatkan kualitas peradilan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online terhadap hak-hak asasi manusia dan keadilan. Penelitian juga diperlukan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik dan aman untuk mendukung pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

  1. #putusan mahkamah agung#putusan mahkamah agung
Read onlineRead online
File size707.13 KB
Pages18
DMCAReportReport

Related /

juris Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU XII 2014 2025More at 2025

MKRIMKRI Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas, yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastianPasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas, yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian

juris Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Doktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakahDoktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakah

juris Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-UndangPutusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang

juris Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam Meningkatkan Stabilitas Keamanan di Wilayah Perbatasan Indonesia Filipina Studi di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2021More at 2021

UPN VeteranUPN Veteran Permasalahan lainnya yang masih terjadi adalah pencurian ikan oleh Nelayan Filipina. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam meningkatkanPermasalahan lainnya yang masih terjadi adalah pencurian ikan oleh Nelayan Filipina. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam meningkatkan

Useful /

juris Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara terdapat dua hal penting yang harus dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negaraDalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara terdapat dua hal penting yang harus dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negara

juris Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada 2025More at 2025

MKRIMKRI Dengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-UndangDengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-Undang

juris Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untukKehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk

juris Pengaruh Efikasi Diri dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan di Wilayah Kalimantan Barat 2021More at 2021

UPN VeteranUPN Veteran Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh efikasi diri serta kepuasan kerja dengan kinerja pembimbing kemasyarakatan di wilayah Kalimantan Barat.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh efikasi diri serta kepuasan kerja dengan kinerja pembimbing kemasyarakatan di wilayah Kalimantan Barat.

ads-block-test