UNIRAYAUNIRAYA

JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILAN

Pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak milik terhadap ahli waris, yang telah diatur di dalam pasal 584 KUHPerdata, terhadap ketentuan pewarisan telah diatur di dalam instrument hukum positif dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat maupun dalam norma agama. Meskipun pengaturan pewarisan di Indonesia beranekaragam, namun dari keanekaragaman tersebut, terkhusus untuk masyarakat Nias dalam hal pembagian harta warisan telah diatur di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974 tanggal 6 Maret 1975 karena kehadiran putusan Mahkamah Agung tersebut, menjadi aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat Nias di dalam melakukan pembagian harta warisan. Syarat utama warisan terbuka karena adanya kematian seseorang (pewaris), dengan kata lain dengan meninggalkannya seseorang sebagai pewaris, maka hak kepemilikan atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris beralih kepada ahli waris, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, kecuali orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris dan orang-orang yang menolak warisan. Harta warisan dalam norma agama merupakan rezeki yang diperoleh si pewaris dari Tuhan Yang Maha Esa, yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masing-masing ahli waris didalam melanjutkan kehidupan dilingkungan masyarakat. Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Maka di dalam masyarakat Nias untuk melakukan pembagian harta warisan harus berpedoman pada norma agama yang ada dalam masyarakat Nias terutama norma agama yang dianut pewaris yang meninggalkan harta warisan tersebut kepada ahli warisnya.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, adalah pewarisan dalam masyarakat Nias terjadi karena pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang akan dialihkan kepada ahli waris.Dalam hal pembagian harta warisan tersebut dalam masyarakat Nias harus tunduk pada norma agama, sebagaimana yang termuat di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor.172 K/Sip/1974 yang menyimpulkan bahwa “apabila si pewaris yang meninggal beragama Islam, maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum Islam, dan apabila si pewaris yang meninggal beragama Kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut Adat.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat Nias memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan perbedaan agama dan sistem kekerabatan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma adat Nias berinteraksi dengan hukum waris Islam dan Kristen dalam praktik pembagian harta warisan. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada studi komparatif antara sistem pembagian harta warisan di masyarakat Nias dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan serupa. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum waris adat di Indonesia dan implikasinya terhadap keharmonisan sosial dan ekonomi masyarakat.

Read online
File size442.39 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Fundamental Terhadap Saham Saham Sektor Pertambangan yang Termasuk di dalam Indeks LQ 45 di PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 2013 2026More at 2026

UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Hasil analisis fundamental dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk adalah alternatif pilihan investasi terbaikHasil analisis fundamental dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk adalah alternatif pilihan investasi terbaik

JURIS Hubungan Antara Agama di Era Globalisasi dalam Perspektif Kristen 2026More at 2026

POLNAMPOLNAM Namun, globalisasi juga menantang Kristen untuk mempertahankan keyakinan mereka di tengah arus relativisme dan pluralisme. Pendekatan Kristen harus menggabungkanNamun, globalisasi juga menantang Kristen untuk mempertahankan keyakinan mereka di tengah arus relativisme dan pluralisme. Pendekatan Kristen harus menggabungkan

JURIS Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik Bersenjata Internasional 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Perekrutan semacam itu menempatkan anak-anak dalam situasi di mana mereka dipaksa untuk melakukan tindakan ilegal, termasuk kejahatan perang, selain melanggarPerekrutan semacam itu menempatkan anak-anak dalam situasi di mana mereka dipaksa untuk melakukan tindakan ilegal, termasuk kejahatan perang, selain melanggar

JURIS Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Studi Kasus Kabupaten Manokwari 2026More at 2026

UNIPAUNIPA Evaluasi kelembagaan masyarakat yang melaksanakan program PS pembuatan kebun bibit rakyat di Kabupaten Manokwari menunjukkan kelemahan dan tantangan yangEvaluasi kelembagaan masyarakat yang melaksanakan program PS pembuatan kebun bibit rakyat di Kabupaten Manokwari menunjukkan kelemahan dan tantangan yang

JURIS Prinsip Etos Kerja Menurut Amsal 6 6 10 4 Dan Implementasinya Bagi Orang Kristen Masa Kini 2025More at 2025

STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Etos kerja merupakan nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. KitabEtos kerja merupakan nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. Kitab

JURIS Transformasi Kehidupan Rohani Jemaat dalam Era Digital Implikasi Digital Religion terhadap Pendidikan Agama Kristen 2025More at 2025

PSPINDONESIAPSPINDONESIA Digital religion juga mengubah kehidupan rohani jemaat dimana perayaan ibadah, transmisi pesan keagamaan dan pastoral juga mengalami perubahan yang signifikan.Digital religion juga mengubah kehidupan rohani jemaat dimana perayaan ibadah, transmisi pesan keagamaan dan pastoral juga mengalami perubahan yang signifikan.

JURIS Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol dalam Perspektif Hak Menguasai Negara 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada kepentingan umum dan hak menguasai negara untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memprioritaskan hakKonsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada kepentingan umum dan hak menguasai negara untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memprioritaskan hak

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja dinyatakan cacat hukum, sehingga Pintardjo Soeltan Strepoeo dan Nyonya Janda Mumahhaimawati terbuktiSurabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja dinyatakan cacat hukum, sehingga Pintardjo Soeltan Strepoeo dan Nyonya Janda Mumahhaimawati terbukti

Useful /

JURIS Kebebasan Berpendapat dan Digital Governance Pembatasan Media Sosial Pemilu 2024 Terhadap Demokrasi di Era Digital Indonesia 2026More at 2026

STIALANSTIALAN Kebijakan tersebut gagal memenuhi prinsip good governance—transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi—menjadi contoh otoritarianisme digital. OlehKebijakan tersebut gagal memenuhi prinsip good governance—transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi—menjadi contoh otoritarianisme digital. Oleh

JURIS Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penyusunan Standar Pelayanan berdasarkan PermenpanRB No 15 tahun 2014 pada Kantor Kelurahan Cabenge Kacamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng 2026More at 2026

STIALANSTIALAN Penyusunan standar pelayanan di Kantor Kelurahan Cabenge merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan memberikan solusi bagi masyarakatPenyusunan standar pelayanan di Kantor Kelurahan Cabenge merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan memberikan solusi bagi masyarakat

JURIS Mengurai Narasi Bertumbuh Dalam Kristus Dari Potret Kaum Muda Pentakostal Masa Kini 2025More at 2025

PSPINDONESIAPSPINDONESIA Maksudnya seseorang yang hidupnya bertumbuh dalam Kristus pastilah akan lebih banyak menyisihkan waktunya untuk berdoa, membaca firman Tuhan, serta rajinMaksudnya seseorang yang hidupnya bertumbuh dalam Kristus pastilah akan lebih banyak menyisihkan waktunya untuk berdoa, membaca firman Tuhan, serta rajin

JURIS Construction of the Legal Authority of the Religious Court in Executing Sharia Economic Disputes 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah lahir setelah terbit Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama danKewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah lahir setelah terbit Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan

ads-block-test