DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikArtikel berjudul “Diplomasi Kekuatan Lunak dan Tantangan Regulasi dalam Implementasi QRIS Lintas Batas ini menganalisis perluasan cepat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan perannya dalam mengembangkan lanskap teknologi keuangan Indonesia. Artikel ini meneliti fungsi QRIS dalam transaksi internasional dan berargumen bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi kekuatan lunak. Dengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia di Asia Tenggara dengan membentuk preferensi pembayaran digital dan mendukung interoperabilitas regional. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun QRIS dapat berfungsi sebagai mekanisme diplomatik yang efektif di dalam ASEAN, jangkauan globalnya yang lebih luas masih dibatasi oleh dominasi ekosistem fintech yang lebih besar. Tantangan utama meliputi kebutuhan untuk mengharmonisasikan kerangka regulasi lintas batas, mengatasi risiko privasi data dan keamanan siber, serta mematuhi standar anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Secara keseluruhan, QRIS muncul sebagai inovasi teknologi dan alat strategis yang memerlukan koordinasi regulasi untuk mewujudkan dampaknya yang penuh di tingkat regional.
QRIS telah berkembang sebagai inovasi keuangan dan alat untuk memperkuat diplomasi soft power Indonesia secara internasional.Dengan meningkatkan dan memperkuat inovasi, QRIS berkontribusi dalam memperkuat kedaulatan moneter dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, sambil secara bersamaan menarik negara lain tanpa paksaan.Akibatnya, Indonesia telah memanfaatkan QRIS secara efektif untuk meningkatkan dampaknya dalam ekosistem keuangan global dan memperkuat perannya sebagai kontributor utama dalam pengembangan pembayaran lintas batas.Peran ini menimbulkan tantangan, karena Indonesia harus terus beradaptasi dengan negara-negara mitra dan memastikan perlindungan pengguna.Implementasi QRIS lintas batas yang sukses, berdasarkan skema Local Currency Transaction (LCT) dan adopsi standar global EMVco, menghadapi tantangan fundamental berupa fragmentasi regulasi.Perbedaan kerangka hukum antar negara, terutama dalam aspek perlindungan data, hak konsumen, dan sistem Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML/CFT), akan menciptakan celah yurisdiksi yang berpotensi mengurangi kepercayaan dan keamanan dalam sistem pembayaran regional.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang implementasi QRIS lintas batas terhadap kedaulatan moneter negara-negara ASEAN, dengan fokus pada analisis risiko dan peluang yang muncul akibat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi digital. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model regulasi yang adaptif dan fleksibel untuk mengatasi tantangan perlindungan data konsumen dalam ekosistem pembayaran lintas batas, dengan mempertimbangkan perbedaan standar privasi data antar negara. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem deteksi penipuan dalam transaksi QRIS lintas batas, serta dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Integrasi ketiga saran ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi QRIS lintas batas dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.
- QR code: The global making of an infrastructural gateway - Gabriele de Seta, 2023. qr code global making... doi.org/10.1177/20594364231183618QR code The global making of an infrastructural gateway Gabriele de Seta 2023 qr code global making doi 10 1177 20594364231183618
- Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Cross-Border Payment Melalui Integrasi... rechtjiva.ub.ac.id/index.php/rechtjiva/article/view/1322Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Cross Border Payment Melalui Integrasi rechtjiva ub ac index php rechtjiva article view 1322
- Legal Aspects of Cross-Border Electronic Commerce Transactions with Quick Response Code (QR Code) Based... doi.org/10.38035/jlph.v4i6.767Legal Aspects of Cross Border Electronic Commerce Transactions with Quick Response Code QR Code Based doi 10 38035 jlph v4i6 767
- Urgensi Pelaksanaan Program Kebijakan Industri Hijau sebagai Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup di Indonesia... rechtjiva.ub.ac.id/index.php/rechtjiva/article/view/1459Urgensi Pelaksanaan Program Kebijakan Industri Hijau sebagai Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup di Indonesia rechtjiva ub ac index php rechtjiva article view 1459
| File size | 604.11 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Permasalahan utama terletak pada status subordinatif BNPP di bawah Kementerian Dalam Negeri yang melemahkan posisi kelembagaan, ditambah dengan defisitPermasalahan utama terletak pada status subordinatif BNPP di bawah Kementerian Dalam Negeri yang melemahkan posisi kelembagaan, ditambah dengan defisit
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik, serta menganalisis bentuk pertanggungjawabanPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban
DINASTIREVDINASTIREV Norma budaya dan agama di Indonesia umumnya menolak konsep perkawinan sesama jenis. Meskipun demikian, fenomena global menunjukkan adanya perubahan dalamNorma budaya dan agama di Indonesia umumnya menolak konsep perkawinan sesama jenis. Meskipun demikian, fenomena global menunjukkan adanya perubahan dalam
DINASTIREVDINASTIREV Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya manusia, kerusakan sarana prasarana, minimnya sosialisasi, terbatasnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat,Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya manusia, kerusakan sarana prasarana, minimnya sosialisasi, terbatasnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena penerapan hukum sesuai dengan situasi yang faktual yaitu berfokusG/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena penerapan hukum sesuai dengan situasi yang faktual yaitu berfokus
UMMUMM Kedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukumKedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Di sisi lain, perilaku risiko keuangan berperan penting dalam mengarahkan keputusan konsumen agar tetap bijak, cermat, dan berhati-hati dalam memanfaatkanDi sisi lain, perilaku risiko keuangan berperan penting dalam mengarahkan keputusan konsumen agar tetap bijak, cermat, dan berhati-hati dalam memanfaatkan
LENTERANUSALENTERANUSA Pelatihan digital marketing dan implementasi QRIS di Desa Telajung berhasil memberikan dampak positif signifikan bagi pelaku UMKM dengan meningkatkan pemahamanPelatihan digital marketing dan implementasi QRIS di Desa Telajung berhasil memberikan dampak positif signifikan bagi pelaku UMKM dengan meningkatkan pemahaman
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah tegas, namun implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasanHasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah tegas, namun implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan
DINASTIREVDINASTIREV Aplikasi ini berhasil mengintegrasikan kerangka hukum positif dengan pendekatan pemulihan korban dan pendampingan, serta menjadi alat bantu teknologi untukAplikasi ini berhasil mengintegrasikan kerangka hukum positif dengan pendekatan pemulihan korban dan pendampingan, serta menjadi alat bantu teknologi untuk
UMMUMM Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan diversi sudah efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala terberat untuk menerapkanHasil penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan diversi sudah efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala terberat untuk menerapkan
UMMUMM Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. PerananMasyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. Peranan