DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikMalpraktik kedokteran yang dilakukan tanpa memperoleh informed consent dari pasien merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan menjadi permasalahan serius dalam praktik medis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi doktrin, dan analisis kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadap prinsip otonomi pasien dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP. Selain itu, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien. Oleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujung pada konsekuensi hukum pidana akibat kelalaian atau kesengajaan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan medis tanpa informed consent merupakan pelanggaran terhadap hak pasien dan prinsip otonomi.Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau luka berat.Namun, tindakan medis tanpa persetujuan dibenarkan dalam keadaan gawat darurat yang memenuhi syarat tertentu sesuai prosedur yang berlaku.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa malpraktik medis di luar jalur litigasi, seperti melalui mediasi atau arbitrase, guna memberikan solusi yang lebih cepat dan murah bagi kedua belah pihak. Selain itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai perlunya peningkatan edukasi hukum bagi pasien mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk memberikan informed consent, agar pasien dapat mengambil keputusan yang tepat terkait tindakan medis yang akan mereka jalani. Terakhir, studi komparatif mengenai regulasi informed consent di berbagai negara dapat memberikan wawasan berharga untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pasien dan dokter, serta menciptakan iklim praktik kedokteran yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperkuat sistem hukum di Indonesia.
| File size | 279.18 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
ISKIISKI Berdasarkan teori komunikasi partisipatif dan kewirausahaan hijau, penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik terhadap publikasi ilmiah tahun 2015‑2024Berdasarkan teori komunikasi partisipatif dan kewirausahaan hijau, penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik terhadap publikasi ilmiah tahun 2015‑2024
UNUSIAUNUSIA Kerangka hukum positif Indonesia saat ini, yang terdiri dari UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, belum mampu menjerat secara komprehensif pelaku pelecehanKerangka hukum positif Indonesia saat ini, yang terdiri dari UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, belum mampu menjerat secara komprehensif pelaku pelecehan
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Studi tentang persepsi siswa terhadap Quizizz dalam meningkatkan keterampilan tata bahasa mereka dalam kelas pelatihan Business English mengungkapkan pandanganStudi tentang persepsi siswa terhadap Quizizz dalam meningkatkan keterampilan tata bahasa mereka dalam kelas pelatihan Business English mengungkapkan pandangan
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Proses pembelajaran observasi aktivitas guru sebelum menggunakan metode reward and punishment mendapat kriteria “Kurang dan setelah di diberikan metodeProses pembelajaran observasi aktivitas guru sebelum menggunakan metode reward and punishment mendapat kriteria “Kurang dan setelah di diberikan metode
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan model manajemen yang mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pengelolaan dan proses pembelajaran diPenelitian ini bertujuan untuk menciptakan model manajemen yang mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pengelolaan dan proses pembelajaran di
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Data dikumpulkan dari 20 siswa, 10 guru, dan 5 fasilitator program sosialisasi di sekolah menengah lanjutan (SLTP) dan sekolah menengah atas di Jakarta.Data dikumpulkan dari 20 siswa, 10 guru, dan 5 fasilitator program sosialisasi di sekolah menengah lanjutan (SLTP) dan sekolah menengah atas di Jakarta.
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kesimpulannya, Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama multilateral dan upaya penyelesaian konflik di ASEAN.Kesimpulannya, Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama multilateral dan upaya penyelesaian konflik di ASEAN.
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan arus kas operasi berdampak pada harga saham secara simultanTujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan arus kas operasi berdampak pada harga saham secara simultan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Praktik poliandri masih terjadi di beberapa daerah, seperti Rembang dan Slawi, akibat kurangnya kesadaran hukum dan faktor sosial. Faktor non-hukum sepertiPraktik poliandri masih terjadi di beberapa daerah, seperti Rembang dan Slawi, akibat kurangnya kesadaran hukum dan faktor sosial. Faktor non-hukum seperti
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intelijen Keimigrasian berwenang untuk melakukan penyelidikan dahn pengamanan keimigrasian yang dilaksanakan oleh SubseksiHasil penelitian menunjukkan bahwa Intelijen Keimigrasian berwenang untuk melakukan penyelidikan dahn pengamanan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Subseksi
STAITARUNASTAITARUNA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kitab talim mutaallim dilakukan dalam tiga langkah: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. PerencanaanHasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kitab talim mutaallim dilakukan dalam tiga langkah: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan
UNUSIAUNUSIA 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembentukan BPI Danantara menandakan perubahan tata kelola BUMN di Indonesia yang semula dilakukan19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembentukan BPI Danantara menandakan perubahan tata kelola BUMN di Indonesia yang semula dilakukan