DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikMalpraktik kedokteran yang dilakukan tanpa memperoleh informed consent dari pasien merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan menjadi permasalahan serius dalam praktik medis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi doktrin, dan analisis kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadap prinsip otonomi pasien dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP. Selain itu, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien. Oleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujung pada konsekuensi hukum pidana akibat kelalaian atau kesengajaan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan medis tanpa informed consent merupakan pelanggaran terhadap hak pasien dan prinsip otonomi.Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau luka berat.Namun, tindakan medis tanpa persetujuan dibenarkan dalam keadaan gawat darurat yang memenuhi syarat tertentu sesuai prosedur yang berlaku.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa malpraktik medis di luar jalur litigasi, seperti melalui mediasi atau arbitrase, guna memberikan solusi yang lebih cepat dan murah bagi kedua belah pihak. Selain itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai perlunya peningkatan edukasi hukum bagi pasien mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk memberikan informed consent, agar pasien dapat mengambil keputusan yang tepat terkait tindakan medis yang akan mereka jalani. Terakhir, studi komparatif mengenai regulasi informed consent di berbagai negara dapat memberikan wawasan berharga untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pasien dan dokter, serta menciptakan iklim praktik kedokteran yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperkuat sistem hukum di Indonesia.
| File size | 279.18 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan dokter lain tanpa memiliki izin praktik, serta merumuskanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan dokter lain tanpa memiliki izin praktik, serta merumuskan
DINASTIREVDINASTIREV Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi bagi pelanggaran. Secara preventif, perlindunganSecara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi bagi pelanggaran. Secara preventif, perlindungan
DINASTIREVDINASTIREV Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses pidana di Indonesia berlandaskan aturan yang tegas, yaitu harus ada bukti permulaan yang memadai sesuaiPenetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses pidana di Indonesia berlandaskan aturan yang tegas, yaitu harus ada bukti permulaan yang memadai sesuai
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menganalisis aspek yuridis fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum,Penelitian ini menganalisis aspek yuridis fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum,
DINASTIREVDINASTIREV Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan siklus kekerasan (cycle of abuse) lintas generasi. Sistem hukumKekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan siklus kekerasan (cycle of abuse) lintas generasi. Sistem hukum
PIKSIPIKSI Sistem peringatan dini ini berhasil mengintegrasikan sensor MAX30100 dan MLX90614 dengan SMS Gateway untuk memantau kesehatan siswa secara real-time. SensorSistem peringatan dini ini berhasil mengintegrasikan sensor MAX30100 dan MLX90614 dengan SMS Gateway untuk memantau kesehatan siswa secara real-time. Sensor
PIKSIPIKSI Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem smart door berbasis otentikasi wajah dengan memanfaatkan ESP32-CAM, motor servo, OLED,Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem smart door berbasis otentikasi wajah dengan memanfaatkan ESP32-CAM, motor servo, OLED,
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden dikategorikan patuh (66,7%), meskipun sepertiga tidak patuh (33,3%). Dukungan institusi melalui ProsedurBerdasarkan hasil survei, sebagian besar responden dikategorikan patuh (66,7%), meskipun sepertiga tidak patuh (33,3%). Dukungan institusi melalui Prosedur
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Kajian mengenai investasi dalam perspektif teori ekonomi neoklasik menyoroti sejumlah gagasan penting yang berkaitan dengan pembangunan dan transformasiKajian mengenai investasi dalam perspektif teori ekonomi neoklasik menyoroti sejumlah gagasan penting yang berkaitan dengan pembangunan dan transformasi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian juga membahas praktik eksekusi fidusia pasca wanprestasi, meliputi pemberian titel eksekutorial dan prosedur pelelangan atau penjualan di bawahPenelitian juga membahas praktik eksekusi fidusia pasca wanprestasi, meliputi pemberian titel eksekutorial dan prosedur pelelangan atau penjualan di bawah
PIKSIPIKSI Metode yang digunakan adalah Rational Unified Process (RUP) dengan tahapan inception, elaboration, construction, dan transition. Berdasarkan hasil penelitian,Metode yang digunakan adalah Rational Unified Process (RUP) dengan tahapan inception, elaboration, construction, dan transition. Berdasarkan hasil penelitian,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun sah secara sosial, posisi pembeli tetap lemah secara hukum, sehingga diperlukan harmonisasi hukum adat dan nasionalPenelitian menyimpulkan bahwa meskipun sah secara sosial, posisi pembeli tetap lemah secara hukum, sehingga diperlukan harmonisasi hukum adat dan nasional