DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan siklus kekerasan (cycle of abuse) lintas generasi. Sistem hukum yang ada saat ini terbukti masih memiliki celah karena terlalu fokus pada penghukuman dan belum optimal dalam aspek pemulihan korban melalui keadilan restoratif, pendampingan hukum bagi kelompok rentan, serta pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan membangun model hukum responsif digital untuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui pengembangan aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) bernama LINDAA (Lindungi Anak-Anak). Penelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods) yang menggabungkan analisis hukum normatif-empiris dengan rekayasa perangkat lunak. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-struktural dengan informan dari UPTD PPA, Dinas P3AKB, Unit PPA Satreskrim Polres, dan LSM pendamping korban, serta pengembangan aplikasi menggunakan metode iterative prototyping dengan teknologi Laravel dan Vue.js. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum responsif digital dapat diimplementasikan melalui aplikasi LINDAA yang memiliki fitur form pelaporan berbasis identifikasi cepat, mekanisme eskalasi otomatis ke pihak berwenang, dashboard pelaporan dan tindak lanjut, serta komunikasi lintas institusi secara real-time. Aplikasi ini berhasil mengintegrasikan kerangka hukum positif dengan pendekatan pemulihan korban dan pendampingan, serta menjadi alat bantu teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelaporan, pengawasan, dan intervensi kasus.
Aplikasi LINDAA (Lindungi Anak-Anak) berbasis Progressive Web App (PWA) mampu menjadi solusi inovatif dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.Model hukum responsif digital ini mengintegrasikan kerangka hukum positif, pendekatan keadilan restoratif, dan teknologi digital dalam satu sistem yang responsif dan aplikatif.Aplikasi ini mempercepat proses pelaporan dan koordinasi antar lembaga, meningkatkan transparansi penanganan kasus, serta memperkuat mekanisme pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.Keunggulan PWA yang ringan, multiplatform, dan mudah diakses memungkinkan aplikasi ini menjangkau masyarakat luas, termasuk di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur internet.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas model hukum responsif digital berbasis PWA dalam konteks regional yang berbeda untuk mengevaluasi adaptabilitasnya terhadap kondisi sosial dan hukum lokal. Selain itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang pendekatan keadilan restoratif terhadap pemulihan korban dan pencegahan ulang kekerasan seksual. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan integrasi sistem LINDAA dengan infrastruktur hukum nasional untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak secara nasional.
| File size | 896.6 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAIDUINSAID Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan implementasi jurnalisme kolaborasi yang dilakukan oleh Project Multatuli bersama LPM Institut, LPM Bhaskara, danTulisan ini bertujuan mendeskripsikan implementasi jurnalisme kolaborasi yang dilakukan oleh Project Multatuli bersama LPM Institut, LPM Bhaskara, dan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO 24 Tahun 2009 mengakui notaris sebagai pihak yang diperkenankan menggunakan Lambang Negara, tetapi secara fungsional dibatasi pada sarana resmi jabatan24 Tahun 2009 mengakui notaris sebagai pihak yang diperkenankan menggunakan Lambang Negara, tetapi secara fungsional dibatasi pada sarana resmi jabatan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Ketidakpatuhan menyerahkan protokol dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban jabatan dan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum, sehinggaKetidakpatuhan menyerahkan protokol dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban jabatan dan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga
DINASTIREVDINASTIREV Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan disharmoni fundamental dengan prinsip keberlanjutanUndang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan disharmoni fundamental dengan prinsip keberlanjutan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa akseptabilitas perkawinan sesama jenis di Indonesia masih sangat terbatas karena kuatnya resistensi hukum, budaya, danHasil penelitian menunjukkan bahwa akseptabilitas perkawinan sesama jenis di Indonesia masih sangat terbatas karena kuatnya resistensi hukum, budaya, dan
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi QRIS lintas batas yang sukses, berdasarkan skema Local Currency Transaction (LCT) dan adopsi standar global EMVco, menghadapi tantangan fundamentalImplementasi QRIS lintas batas yang sukses, berdasarkan skema Local Currency Transaction (LCT) dan adopsi standar global EMVco, menghadapi tantangan fundamental
DINASTIREVDINASTIREV 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan
UNISSULAUNISSULA Oleh karena itu, perubahan ini sangat rentan terhadap praktik manipulatif dalam mengukur penilaian lingkungan sekitar, bahkan mungkin bagi bisnis demiOleh karena itu, perubahan ini sangat rentan terhadap praktik manipulatif dalam mengukur penilaian lingkungan sekitar, bahkan mungkin bagi bisnis demi
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil kajian menunjukkan bahwa delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP mensyaratkan unsur kesengajaan, karakter pengaduan, serta pemenuhan unsur yang terkaitHasil kajian menunjukkan bahwa delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP mensyaratkan unsur kesengajaan, karakter pengaduan, serta pemenuhan unsur yang terkait
DINASTIREVDINASTIREV Kesimpulan: Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasiKesimpulan: Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindunganSelain itu, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindungan
UCYUCY Berdasarkan hasil wawancara sebelum penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa masih lemah. Misalnya pada materi persegi, siswaBerdasarkan hasil wawancara sebelum penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa masih lemah. Misalnya pada materi persegi, siswa