DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPersoalan pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama apabila tidak terdapat pengaturan yang jelas dan tertulis dari pewaris. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum waris, hibah wasiat menjadi salah satu pilihan hukum yang dapat digunakan untuk merencanakan pembagian harta secara tertib sebelum pewaris meninggal dunia. Melalui hibah wasiat, kehendak pewaris dapat dituangkan secara resmi dan sah sehingga mengurangi potensi perselisihan antar ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam proses pelaksanaan hibah wasiat, serta bagaimana peran notaris dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus tertentu. Temuan menunjukkan bahwa notaris berperan signifikan dalam memastikan bahwa hibah wasiat dibuat secara sah, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, serta tidak melanggar hak-hak ahli waris yang bersifat mutlak (legitime portie). Dengan demikian, pelaksanaan hibah wasiat melalui akta notaris dinilai sebagai langkah preventif yang efektif dalam mencegah sengketa waris dan mendukung terciptanya tertib serta kepastian hukum.
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektif dalam pembagian warisan.Tidak hanya menjalankan fungsi administratif, notaris juga bertindak sebagai pengawal kepastian hukum dan pelindung hak-hak para ahli waris.Peran ini mencakup verifikasi legalitas, pembimbingan hukum bagi klien, serta memastikan bahwa akta hibah wasiat disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Namun, dalam praktiknya, notaris menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, kompleksitas sistem hukum waris yang pluralistik, serta kondisi sosial seperti ketidakharmonisan keluarga dan ketidakjelasan dokumen kepemilikan harta.Hal ini menuntut notaris untuk bersikap teliti, profesional, dan adaptif dalam setiap tahapan pembuatan akta hibah wasiat.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil penelitian, serta keterbatasan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sosialisasi hukum waris kepada masyarakat, khususnya terkait dengan konsep hibah wasiat dan hak-hak ahli waris, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembagian warisan. Kedua, penelitian komparatif antara sistem hukum waris adat, Islam, dan perdata dalam konteks hibah wasiat dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang harmonisasi hukum waris di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam mengenai peran notaris dalam mediasi sengketa waris yang melibatkan hibah wasiat dapat memberikan wawasan berharga mengenai strategi penyelesaian konflik yang efektif dan berkeadilan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hibah wasiat dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
| File size | 284.18 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujungOleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujung
DINASTIREVDINASTIREV Praktik poliandri masih terjadi di beberapa daerah, seperti Rembang dan Slawi, akibat kurangnya kesadaran hukum dan faktor sosial. Faktor non-hukum sepertiPraktik poliandri masih terjadi di beberapa daerah, seperti Rembang dan Slawi, akibat kurangnya kesadaran hukum dan faktor sosial. Faktor non-hukum seperti
DINASTIREVDINASTIREV Hukum kesehatan di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranHukum kesehatan di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
DINASTIREVDINASTIREV Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan, kepentingan umum, serta norma yang melindungi pihak yang lebihNamun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan, kepentingan umum, serta norma yang melindungi pihak yang lebih
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yangPenelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yang
DINASTIREVDINASTIREV 05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
DINASTIREVDINASTIREV Penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan edukasi publik, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan perlindungan data pasienPenguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan edukasi publik, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan perlindungan data pasien
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi PusatStudi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi Pusat
Useful /
IAIIIAII Kombinasi Max Pooling dan GAP dimaksudkan untuk meningkatkan presisi model sambil mengurangi risiko overfitting. Hasil eksperimental menunjukkan bahwaKombinasi Max Pooling dan GAP dimaksudkan untuk meningkatkan presisi model sambil mengurangi risiko overfitting. Hasil eksperimental menunjukkan bahwa
DINASTIREVDINASTIREV Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, kajian literatur, serta pengamatan terhadap konten film yang digandakan di Bstation.Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, kajian literatur, serta pengamatan terhadap konten film yang digandakan di Bstation.
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selamaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selama
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun didukung oleh pedoman teknis yang baku serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, namun masih terdapat beberapa hambatan mencakup keterbatasanMeskipun didukung oleh pedoman teknis yang baku serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, namun masih terdapat beberapa hambatan mencakup keterbatasan