DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikAnak merupakan kelompok rentan yang berhak atas perlindungan maksimal, termasuk dalam aspek kesehatan. Imunisasi menjadi salah satu bentuk intervensi kesehatan preventif yang sangat penting bagi anak-anak. Meskipun hak atas kesehatan telah dijamin secara normatif dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, masih banyak kendala dalam implementasinya, terutama dalam menjamin akses merata terhadap imunisasi di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas imunisasi, mengidentifikasi kendala implementasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat pemenuhan hak tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, data epidemiologi imunisasi, serta literatur terkait hak asasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala struktural, sosial, dan kultural menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif atas hak anak dalam pelayanan imunisasi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam akses pelayanan imunisasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun melalui peraturan perundang-undangan khusus seperti UU Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Kesehatan.Imunisasi telah diakui sebagai hak anak yang wajib dipenuhi demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan bebas dari penyakit yang dapat dicegah.Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.Beberapa hambatan masih ditemukan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya akses layanan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), penolakan imunisasi karena faktor sosial budaya, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.Hal ini berdampak pada kembalinya wabah penyakit seperti campak dan polio yang sebelumnya berhasil ditekan.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan norma hukum perlu diiringi dengan komitmen pelaksanaan yang kuat dan berkesinambungan agar hak anak atas imunisasi benar-benar terpenuhi secara adil dan menyeluruh.
Untuk memperkuat perlindungan hukum hak anak dalam akses imunisasi, perlu ada upaya integrasi dan sinergi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan literasi hukum kesehatan di kalangan masyarakat, terutama mengenai hak anak atas imunisasi dan konsekuensi hukum dari penolakan imunisasi. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, termasuk sanksi bagi orang tua atau pihak yang menghalangi anak memperoleh imunisasi. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model intervensi sosial dan budaya yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, serta studi komparatif mengenai praktik terbaik dalam penegakan hukum dan pengawasan imunisasi di negara-negara lain.
| File size | 315.45 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTAGUNTAG Sumber data dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, danSumber data dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan
IJBLEIJBLE Pengaturan hukum anak yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generali melalui Undang‑UndangPengaturan hukum anak yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generali melalui Undang‑Undang
IJBLEIJBLE Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilu, Undang-UndangDengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang
DINASTIREVDINASTIREV Upaya preventif seperti kebijakan notice and takedown telah tersedia, namun terkendala oleh anonimitas pengguna, lambatnya respons platform, dan rendahnyaUpaya preventif seperti kebijakan notice and takedown telah tersedia, namun terkendala oleh anonimitas pengguna, lambatnya respons platform, dan rendahnya
UNIVSMUNIVSM Konfigurasi politik dalam pembentukan undang‑undang ini bisa dibilang sebagai konfigurasi demokrasi, terlihat dari pembahasannya yang menyerap aspirasiKonfigurasi politik dalam pembentukan undang‑undang ini bisa dibilang sebagai konfigurasi demokrasi, terlihat dari pembahasannya yang menyerap aspirasi
DINASTIREVDINASTIREV Artikel ini membahas penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengkajiArtikel ini membahas penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengkaji
UHBUHB Pengadilan berperan penting dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan sehingga perlu ditekankan pentingnya penerapan prinsipPengadilan berperan penting dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan sehingga perlu ditekankan pentingnya penerapan prinsip
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Upaya perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa diUpaya perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di
Useful /
ISI DPSISI DPS Studi ini menunjukkan bahwa elemen desain dalam Aplikasi Augmented Reality Baleganjur bertujuan agar pengguna dapat memahami secara jelas dan rinci mengenaiStudi ini menunjukkan bahwa elemen desain dalam Aplikasi Augmented Reality Baleganjur bertujuan agar pengguna dapat memahami secara jelas dan rinci mengenai
IJBLEIJBLE Analisis IPA menempatkan tiga dimensi tersebut dalam kuadran jaga performa, sementara tiga dimensi lainnya memerlukan peningkatan strategis. Temuan iniAnalisis IPA menempatkan tiga dimensi tersebut dalam kuadran jaga performa, sementara tiga dimensi lainnya memerlukan peningkatan strategis. Temuan ini
ISI DPSISI DPS Namun, tantangan utama adalah stabilisasi warna merah yang masih memerlukan formulasi lebih lanjut. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengoptimalkanNamun, tantangan utama adalah stabilisasi warna merah yang masih memerlukan formulasi lebih lanjut. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan
ISI DPSISI DPS Hasil studi menunjukkan bahwa ketiga bentuk dasar tersebut memiliki makna simbolik yang mengindikasikan kesadaran budaya Sunda akan keberadaan bentuk‑bentukHasil studi menunjukkan bahwa ketiga bentuk dasar tersebut memiliki makna simbolik yang mengindikasikan kesadaran budaya Sunda akan keberadaan bentuk‑bentuk