DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dampak hukum jika tidak melaksanakan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua sumber data: primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 104/Pdt.G/PN/Kwg meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi. Dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN KWG, kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh tergugat adalah mengembalikan dana, investasi, biaya finalti senilai Rp. 73.622.785.595, membayar bunga moratorium tahunan sebesar 6% dengan jumlah Rp. 4.598.095.429, pembatalan perjanjian antara PT ABCD dengan PT XYZ, dan tergugat membayar biaya perkara yang muncul akibat adanya perkara ini dengan nilai Rp. 6.415.000. Selain itu, dampak hukum yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan putusan adalah dilakukannya eksekusi berupa pemberian, pembersihan, perobohan, distribusi, serta bertindak terhadap suatu benda dan membayar sejumlah dana yang didapatkan dari menjual barang-barang milik debitur sesuai dengan Pasal 195-197 HIR.
Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum yang jelas ketika melakukan wanprestasi, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 104/Pdt.Kewajiban tersebut meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi.Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan berakibat pada dilaksanakannya eksekusi terhadap aset tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Penegakan hukum yang kuat dan konsisten sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan investor dalam sektor asuransi.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas mekanisme eksekusi putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi korporasi, termasuk identifikasi hambatan-hambatan praktis dan solusi untuk mempercepat proses pemulihan aset bagi pihak yang dirugikan. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan pendekatan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian asuransi di Indonesia dengan yurisdiksi lain, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan potensi reformasi hukum. Ketiga, penelitian mendalam mengenai peran dan tanggung jawab direksi serta komisaris perusahaan asuransi dalam mencegah dan menangani wanprestasi, termasuk pengembangan kerangka kerja akuntabilitas korporasi yang lebih kuat, perlu dilakukan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum kontrak dan perlindungan kepentingan konsumen di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa, mencegah perilaku yang merugikan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Legal Consequences of Events of Default in Sales and Purchase Agreements | Nathanael | AURELIA: Jurnal... doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.2602Legal Consequences of Events of Default in Sales and Purchase Agreements Nathanael AURELIA Jurnal doi 10 57235 aurelia v3i2 2602
- PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA | SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. penipuan perdata sentri... doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA SENTRI Jurnal Riset Ilmiah penipuan perdata sentri doi 10 55681 sentri v1i3 283
- HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA | ADIL: Jurnal Hukum. hambatan eksekusi perkara adil jurnal authors... doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA ADIL Jurnal Hukum hambatan eksekusi perkara adil jurnal authors doi 10 33476 ajl v12i1 1919
| File size | 367.09 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis prosedur perubahan status dan peran notaris. Penelitian menunjukkan bahwa perubahanPenelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis prosedur perubahan status dan peran notaris. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris telah diatur dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UUPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris telah diatur dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU
DINASTIREVDINASTIREV Pengajar harus menguasai keterampilan teknologi cerdas, sementara keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang strategis untuk menjadikan IndonesiaPengajar harus menguasai keterampilan teknologi cerdas, sementara keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang strategis untuk menjadikan Indonesia
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini diharapkan memperkuat kerangka normatif bagi perlindungan anak luar nikah dalam hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan rekomendasiPenelitian ini diharapkan memperkuat kerangka normatif bagi perlindungan anak luar nikah dalam hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, studi Wibowo dkk (2024) mengkaji tantangan implementasi perlindungan privasi pasien dalam rekam medis elektronik. Penelitian-penelitian iniSelain itu, studi Wibowo dkk (2024) mengkaji tantangan implementasi perlindungan privasi pasien dalam rekam medis elektronik. Penelitian-penelitian ini
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pemidanaan dan tujuan humanis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika,Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pemidanaan dan tujuan humanis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika,
DINASTIREVDINASTIREV Hukum kesehatan di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui berbagai regulasi, namun implementasinya di lapangan masih menghadapiHukum kesehatan di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui berbagai regulasi, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi
Useful /
BDKJAKARTABDKJAKARTA Sebanyak 987 artikel dianalisis untuk mengidentifikasi tren penelitian, tema dominan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan PjBLSebanyak 987 artikel dianalisis untuk mengidentifikasi tren penelitian, tema dominan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan PjBL
DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan tata kelola dan pengawasan pertambangan ilegal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, dan sentralisasi kewenangan telahPelaksanaan tata kelola dan pengawasan pertambangan ilegal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, dan sentralisasi kewenangan telah
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak warisPenelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak waris
DINASTIREVDINASTIREV Faktor lingkungan pergaulan, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya pengaruh budaya lokal menjadi elemen penting yang membentuk kecenderunganFaktor lingkungan pergaulan, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya pengaruh budaya lokal menjadi elemen penting yang membentuk kecenderungan