DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dampak hukum jika tidak melaksanakan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua sumber data: primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 104/Pdt.G/PN/Kwg meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi. Dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN KWG, kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh tergugat adalah mengembalikan dana, investasi, biaya finalti senilai Rp. 73.622.785.595, membayar bunga moratorium tahunan sebesar 6% dengan jumlah Rp. 4.598.095.429, pembatalan perjanjian antara PT ABCD dengan PT XYZ, dan tergugat membayar biaya perkara yang muncul akibat adanya perkara ini dengan nilai Rp. 6.415.000. Selain itu, dampak hukum yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan putusan adalah dilakukannya eksekusi berupa pemberian, pembersihan, perobohan, distribusi, serta bertindak terhadap suatu benda dan membayar sejumlah dana yang didapatkan dari menjual barang-barang milik debitur sesuai dengan Pasal 195-197 HIR.
Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum yang jelas ketika melakukan wanprestasi, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 104/Pdt.Kewajiban tersebut meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi.Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan berakibat pada dilaksanakannya eksekusi terhadap aset tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Penegakan hukum yang kuat dan konsisten sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan investor dalam sektor asuransi.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas mekanisme eksekusi putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi korporasi, termasuk identifikasi hambatan-hambatan praktis dan solusi untuk mempercepat proses pemulihan aset bagi pihak yang dirugikan. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan pendekatan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian asuransi di Indonesia dengan yurisdiksi lain, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan potensi reformasi hukum. Ketiga, penelitian mendalam mengenai peran dan tanggung jawab direksi serta komisaris perusahaan asuransi dalam mencegah dan menangani wanprestasi, termasuk pengembangan kerangka kerja akuntabilitas korporasi yang lebih kuat, perlu dilakukan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum kontrak dan perlindungan kepentingan konsumen di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa, mencegah perilaku yang merugikan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Legal Consequences of Events of Default in Sales and Purchase Agreements | Nathanael | AURELIA: Jurnal... doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.2602Legal Consequences of Events of Default in Sales and Purchase Agreements Nathanael AURELIA Jurnal doi 10 57235 aurelia v3i2 2602
- PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA | SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. penipuan perdata sentri... doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA SENTRI Jurnal Riset Ilmiah penipuan perdata sentri doi 10 55681 sentri v1i3 283
- HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA | ADIL: Jurnal Hukum. hambatan eksekusi perkara adil jurnal authors... doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA ADIL Jurnal Hukum hambatan eksekusi perkara adil jurnal authors doi 10 33476 ajl v12i1 1919
| File size | 367.09 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan perlindungan hukum korban dan memformulasikan model perlindungan hukum yang terintegrasi antara hukumPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan perlindungan hukum korban dan memformulasikan model perlindungan hukum yang terintegrasi antara hukum
UNUSIAUNUSIA Artikel ini menelaah perubahan mendasar status keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025Artikel ini menelaah perubahan mendasar status keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025
UNUSIAUNUSIA Berdasarkan elemen struktur, bentuk BPI Danantara yang bukan badan usaha berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, berdasarkan elemen budayaBerdasarkan elemen struktur, bentuk BPI Danantara yang bukan badan usaha berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, berdasarkan elemen budaya
UNUSIAUNUSIA Tulisan ini menyoroti kritik utama penulis terhadap hukum modern yang dianggapnya telah terasing dari akar sosialnya, menjadi kaku, dan terjebak dalamTulisan ini menyoroti kritik utama penulis terhadap hukum modern yang dianggapnya telah terasing dari akar sosialnya, menjadi kaku, dan terjebak dalam
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quizizz, sebagai platform gamifikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa dan menekankanHasil penelitian menunjukkan bahwa Quizizz, sebagai platform gamifikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa dan menekankan
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kemampuan sosio emosional anak usia dini masih banyak yang rendah itulah alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan metode penelitian kualitatifKemampuan sosio emosional anak usia dini masih banyak yang rendah itulah alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan metode penelitian kualitatif
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Selain itu, teknologi memfasilitasi analisis data untuk mengevaluasi kinerja siswa dan efektivitas metode pengajaran, sehingga pengelola pendidikan dapatSelain itu, teknologi memfasilitasi analisis data untuk mengevaluasi kinerja siswa dan efektivitas metode pengajaran, sehingga pengelola pendidikan dapat
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Banyak program sosialisasi telah dibuat untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Namun, masih belum jelas apakah program-program ini efektif,Banyak program sosialisasi telah dibuat untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Namun, masih belum jelas apakah program-program ini efektif,
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Sebelum adanya putusan ini, Pasal 251 KUHD kerap digunakan oleh penanggung untuk membatalkan polis asuransi secara sepihak atas dasar kesalahan informasiSebelum adanya putusan ini, Pasal 251 KUHD kerap digunakan oleh penanggung untuk membatalkan polis asuransi secara sepihak atas dasar kesalahan informasi
IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO Pertama, kebebasan berekspresi dalam mengemukakan pendapat serta hak menentukan pertimbangan atas kebijakan politik oleh wakil rakyat. Kedua, sistem pendidikanPertama, kebebasan berekspresi dalam mengemukakan pendapat serta hak menentukan pertimbangan atas kebijakan politik oleh wakil rakyat. Kedua, sistem pendidikan
SANGADJIMEDIAPUBLISHINGSANGADJIMEDIAPUBLISHING Untuk mendukung keberlanjutan program, disarankan agar Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pemerintah desa, dan dinas terkait berkolaborasi dalam menyusun programUntuk mendukung keberlanjutan program, disarankan agar Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pemerintah desa, dan dinas terkait berkolaborasi dalam menyusun program
UnnasUnnas Penelitian dilaksanakan pada guru SMK Kecamatan Gayamsari Semarang dengan jumlah sampel 160 guru. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik StructuralPenelitian dilaksanakan pada guru SMK Kecamatan Gayamsari Semarang dengan jumlah sampel 160 guru. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Structural