DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dampak hukum jika tidak melaksanakan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua sumber data: primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 104/Pdt.G/PN/Kwg meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi. Dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN KWG, kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh tergugat adalah mengembalikan dana, investasi, biaya finalti senilai Rp. 73.622.785.595, membayar bunga moratorium tahunan sebesar 6% dengan jumlah Rp. 4.598.095.429, pembatalan perjanjian antara PT ABCD dengan PT XYZ, dan tergugat membayar biaya perkara yang muncul akibat adanya perkara ini dengan nilai Rp. 6.415.000. Selain itu, dampak hukum yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan putusan adalah dilakukannya eksekusi berupa pemberian, pembersihan, perobohan, distribusi, serta bertindak terhadap suatu benda dan membayar sejumlah dana yang didapatkan dari menjual barang-barang milik debitur sesuai dengan Pasal 195-197 HIR.
Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum yang jelas ketika melakukan wanprestasi, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 104/Pdt.Kewajiban tersebut meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi.Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan berakibat pada dilaksanakannya eksekusi terhadap aset tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Penegakan hukum yang kuat dan konsisten sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan investor dalam sektor asuransi.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas mekanisme eksekusi putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi korporasi, termasuk identifikasi hambatan-hambatan praktis dan solusi untuk mempercepat proses pemulihan aset bagi pihak yang dirugikan. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan pendekatan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian asuransi di Indonesia dengan yurisdiksi lain, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan potensi reformasi hukum. Ketiga, penelitian mendalam mengenai peran dan tanggung jawab direksi serta komisaris perusahaan asuransi dalam mencegah dan menangani wanprestasi, termasuk pengembangan kerangka kerja akuntabilitas korporasi yang lebih kuat, perlu dilakukan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum kontrak dan perlindungan kepentingan konsumen di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa, mencegah perilaku yang merugikan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Legal Consequences of Events of Default in Sales and Purchase Agreements | Nathanael | AURELIA: Jurnal... doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.2602Legal Consequences of Events of Default in Sales and Purchase Agreements Nathanael AURELIA Jurnal doi 10 57235 aurelia v3i2 2602
- PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA | SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. penipuan perdata sentri... doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA SENTRI Jurnal Riset Ilmiah penipuan perdata sentri doi 10 55681 sentri v1i3 283
- HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA | ADIL: Jurnal Hukum. hambatan eksekusi perkara adil jurnal authors... doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA ADIL Jurnal Hukum hambatan eksekusi perkara adil jurnal authors doi 10 33476 ajl v12i1 1919
| File size | 367.09 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalanKelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalan
DINASTIREVDINASTIREV 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien. Oleh karena17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien. Oleh karena
DINASTIREVDINASTIREV Undang-undang ini mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas kerugian lingkunganUndang-undang ini mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan
DINASTIREVDINASTIREV Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk penguatan literasi hukum kesehatan, integrasi hukum dalam pendidikan profesi medis, serta pembentukanOleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk penguatan literasi hukum kesehatan, integrasi hukum dalam pendidikan profesi medis, serta pembentukan
DINASTIREVDINASTIREV 05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yangPenelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yang
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di bidang pelayanan kesehatan seringkali tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilanDalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di bidang pelayanan kesehatan seringkali tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Tugas dan fungsi Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang merupakan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, khususnyaTugas dan fungsi Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang merupakan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, khususnya
DINASTIREVDINASTIREV Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak lima kotak yang terbukti membebani teknis penyelenggaraan, menurunkanLatar belakang penelitian ini didasarkan pada kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak lima kotak yang terbukti membebani teknis penyelenggaraan, menurunkan
DINASTIREVDINASTIREV Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,