DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalan normatif dan struktural yang menghambat efektivitas kerjanya. Permasalahan utama terletak pada status subordinatif BNPP di bawah Kementerian Dalam Negeri yang melemahkan posisi kelembagaan, ditambah dengan defisit kewenangan regulatif dan absennya kerangka hukum yang mengikat kementerian teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konstruksi hukum BNPP dalam arsitektur kelembagaan pembangunan nasional dengan menekankan pentingnya reposisi yuridis kelembagaan guna memperkuat fungsi koordinatif dan akuntabilitasnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan didukung oleh studi perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik terakreditasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas hukum yang kuat menyebabkan fragmentasi kebijakan antar kementerian, ketimpangan relasi pusat-daerah, serta rendahnya partisipasi subnasional dalam perencanaan pembangunan perbatasan. Evaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampak sosial dan geopolitik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan yang memberikan kewenangan regulatif kepada BNPP, reposisi kelembagaan agar lebih otonom, penguatan mekanisme evaluasi berbasis data spasial dan sosial, serta peningkatan partisipasi daerah dalam proses pengambilan keputusan. Reposisi hukum kelembagaan BNPP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang adil, integratif, dan konstitusional.

Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif, dan berkelanjutan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan BNPP yang secara struktural bersifat subordinatif di bawah Kementerian Dalam Negeri telah membatasi ruang geraknya sebagai koordinator lintas sektoral.Posisi hukum yang lemah ini tidak hanya mengurangi efektivitas koordinasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan relasi antar lembaga negara yang berujung pada fragmentasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model koordinasi lintas sektor yang efektif dalam konteks wilayah perbatasan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing daerah perbatasan. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak reposisi hukum kelembagaan BNPP terhadap efektivitas program pembangunan perbatasan, dengan menggunakan data empiris dari berbagai daerah perbatasan. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan wilayah perbatasan, dengan fokus pada peran serta pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam membangun tata kelola perbatasan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

  1. Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/22418Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur journal uii ac IUSTUM article view 22418
  2. Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara... doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1398Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara doi 10 35334 bolrev v4i1 1398
  3. "Geopolitik Dan Isu Perbatasan Dalam Pendekatan Multidisiplin" by Margaretha Hanita. geopolitik... scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol1/iss1/4Geopolitik Dan Isu Perbatasan Dalam Pendekatan Multidisiplin by Margaretha Hanita geopolitik scholarhub ui ac jkskn vol1 iss1 4
Read online
File size285.72 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi Dpr Ri Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan 2026More at 2026

IIM JAMBIIIM JAMBI Tetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu. Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting danTetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu. Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting dan

JURIS Analisis Kerentanan Siber Kebocoran Data Polri oleh Bjorka 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kasus kebocoran data Polri oleh peretas bernama Bjorka pada tahun 2025 menyoroti lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam pengelolaanKasus kebocoran data Polri oleh peretas bernama Bjorka pada tahun 2025 menyoroti lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan

JURIS Elemen Pedoman Keuangan dan Regulasi Ventura Kajian Hipotesis Moneter Neo Tradisional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Keuangan Publik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Secara umum, perspektif regulasi investasi dalam teori ekonomi neoklasik menekankan pentingnya kerangka hukum yang stabil, perlindungan hak-hak investor,Secara umum, perspektif regulasi investasi dalam teori ekonomi neoklasik menekankan pentingnya kerangka hukum yang stabil, perlindungan hak-hak investor,

JURIS Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansiPenelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi

JURIS Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penulis berpendapat bahwa putusan harus memperhatikan hak‑hak korban, termasuk restitusi, pemulihan, dan dukungan psikososial sebagaimana diatur dalamPenulis berpendapat bahwa putusan harus memperhatikan hak‑hak korban, termasuk restitusi, pemulihan, dan dukungan psikososial sebagaimana diatur dalam

JURIS Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penyelesaian PHPU Kada pada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanPenyelesaian PHPU Kada pada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

JURIS Optimalisasi Pengelolaan Data Tanah Menggunakan ArcGIS di Badan Bank Tanah 2025More at 2025

UNIPEMUNIPEM Teknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayahTeknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayah

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan penerapan025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan penerapan

Useful /

JURIS Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum merupakan elemen fundamentalPendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum merupakan elemen fundamental

JURIS Aspek Hukum dan Sosial Dalam Peraturan Agraria Indonesia Dengan Pendekatan Literatur 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Peraturan Undang-undang Agraria Indonesia memiliki implikasi penting dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah.Peraturan Undang-undang Agraria Indonesia memiliki implikasi penting dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah.

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Illegal Fishing 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Tran Minh Huy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun, peneliti menilai hukuman tersebutTran Minh Huy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun, peneliti menilai hukuman tersebut

JURIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Putusan Nomor 73 Pid Sus 2015 PN Btl 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancamanOleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman

ads-block-test