Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalan normatif dan struktural yang menghambat efektivitas kerjanya. Permasalahan utama terletak pada status subordinatif BNPP di bawah Kementerian Dalam Negeri yang melemahkan posisi kelembagaan, ditambah dengan defisit kewenangan regulatif dan absennya kerangka hukum yang mengikat kementerian teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konstruksi hukum BNPP dalam arsitektur kelembagaan pembangunan nasional dengan menekankan pentingnya reposisi yuridis kelembagaan guna memperkuat fungsi koordinatif dan akuntabilitasnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan didukung oleh studi perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik terakreditasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas hukum yang kuat menyebabkan fragmentasi kebijakan antar kementerian, ketimpangan relasi pusat-daerah, serta rendahnya partisipasi subnasional dalam perencanaan pembangunan perbatasan. Evaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampak sosial dan geopolitik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan yang memberikan kewenangan regulatif kepada BNPP, reposisi kelembagaan agar lebih otonom, penguatan mekanisme evaluasi berbasis data spasial dan sosial, serta peningkatan partisipasi daerah dalam proses pengambilan keputusan. Reposisi hukum kelembagaan BNPP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang adil, integratif, dan konstitusional.

Conclusion

Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif, dan berkelanjutan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan BNPP yang secara struktural bersifat subordinatif di bawah Kementerian Dalam Negeri telah membatasi ruang geraknya sebagai koordinator lintas sektoral.Posisi hukum yang lemah ini tidak hanya mengurangi efektivitas koordinasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan relasi antar lembaga negara yang berujung pada fragmentasi kebijakan.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model koordinasi lintas sektor yang efektif dalam konteks wilayah perbatasan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing daerah perbatasan. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak reposisi hukum kelembagaan BNPP terhadap efektivitas program pembangunan perbatasan, dengan menggunakan data empiris dari berbagai daerah perbatasan. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan wilayah perbatasan, dengan fokus pada peran serta pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam membangun tata kelola perbatasan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

References

1. Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/22418Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur journal uii ac IUSTUM article view 22418
2. Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara... doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1398Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara doi 10 35334 bolrev v4i1 1398
3. "Geopolitik Dan Isu Perbatasan Dalam Pendekatan Multidisiplin" by Margaretha Hanita. geopolitik... scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol1/iss1/4Geopolitik Dan Isu Perbatasan Dalam Pendekatan Multidisiplin by Margaretha Hanita geopolitik scholarhub ui ac jkskn vol1 iss1 4

Metadata

File size	285.72 KB
Pages	9
DMCA	Report