DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalan normatif dan struktural yang menghambat efektivitas kerjanya. Permasalahan utama terletak pada status subordinatif BNPP di bawah Kementerian Dalam Negeri yang melemahkan posisi kelembagaan, ditambah dengan defisit kewenangan regulatif dan absennya kerangka hukum yang mengikat kementerian teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konstruksi hukum BNPP dalam arsitektur kelembagaan pembangunan nasional dengan menekankan pentingnya reposisi yuridis kelembagaan guna memperkuat fungsi koordinatif dan akuntabilitasnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan didukung oleh studi perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik terakreditasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas hukum yang kuat menyebabkan fragmentasi kebijakan antar kementerian, ketimpangan relasi pusat-daerah, serta rendahnya partisipasi subnasional dalam perencanaan pembangunan perbatasan. Evaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampak sosial dan geopolitik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan yang memberikan kewenangan regulatif kepada BNPP, reposisi kelembagaan agar lebih otonom, penguatan mekanisme evaluasi berbasis data spasial dan sosial, serta peningkatan partisipasi daerah dalam proses pengambilan keputusan. Reposisi hukum kelembagaan BNPP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang adil, integratif, dan konstitusional.

Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif, dan berkelanjutan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan BNPP yang secara struktural bersifat subordinatif di bawah Kementerian Dalam Negeri telah membatasi ruang geraknya sebagai koordinator lintas sektoral.Posisi hukum yang lemah ini tidak hanya mengurangi efektivitas koordinasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan relasi antar lembaga negara yang berujung pada fragmentasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model koordinasi lintas sektor yang efektif dalam konteks wilayah perbatasan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing daerah perbatasan. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak reposisi hukum kelembagaan BNPP terhadap efektivitas program pembangunan perbatasan, dengan menggunakan data empiris dari berbagai daerah perbatasan. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan wilayah perbatasan, dengan fokus pada peran serta pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam membangun tata kelola perbatasan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

  1. Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/22418Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur journal uii ac IUSTUM article view 22418
  2. Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara... doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1398Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara doi 10 35334 bolrev v4i1 1398
  3. "Geopolitik Dan Isu Perbatasan Dalam Pendekatan Multidisiplin" by Margaretha Hanita. geopolitik... scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol1/iss1/4Geopolitik Dan Isu Perbatasan Dalam Pendekatan Multidisiplin by Margaretha Hanita geopolitik scholarhub ui ac jkskn vol1 iss1 4
Read online
File size285.72 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Rekonstruksi Kewenangan KPU dalam Menentukan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR RI dan DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 80 PUU XX 2022 2026More at 2026

UNUSIAUNUSIA Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi hal yang sangat penting dalam kontestasi pemilihan umum karena berkaitan dengan dasar penentuan kursiPenentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi hal yang sangat penting dalam kontestasi pemilihan umum karena berkaitan dengan dasar penentuan kursi

JURIS Mengevaluasi Kembali Pandangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Darurat Militer 2026More at 2026

UIN ANTASARIUIN ANTASARI Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstrukturMetode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstruktur

JURIS Evaluasi Peran Eksekutif Legislatif dan Yudikatif dalam Menjalankan Fungsi Negara 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi masing-masing lembaga tersebut dalam pelaksanaan fungsi negara, dengan menggunakan pendekatanArtikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi masing-masing lembaga tersebut dalam pelaksanaan fungsi negara, dengan menggunakan pendekatan

JURIS Analisis Fraud Triangle Pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Digital Studi Kasus Proyek BTS 4G Kominfo 2025More at 2025

SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Tekanan politik dan target birokrasi memicu manipulasi administrasi. kesempatan muncul dari lemahnya sistem pengawasan digital. dan rasionalisasi munculTekanan politik dan target birokrasi memicu manipulasi administrasi. kesempatan muncul dari lemahnya sistem pengawasan digital. dan rasionalisasi muncul

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversialSelain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversial

JURIS Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum. TemuanTumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum. Temuan

JURIS DPR GR dalam Transisi Kekuasaan Soekarno ke Orde Baru Tahun 1965 1971 2025More at 2025

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA DPR-GR memainkan peran penting namun ambigu dalam transisi kekuasaan 1965–1971, menunjukkan akomodasi terhadap Soeharto sekaligus resistensi terbatas.DPR-GR memainkan peran penting namun ambigu dalam transisi kekuasaan 1965–1971, menunjukkan akomodasi terhadap Soeharto sekaligus resistensi terbatas.

JURIS Pacifism and Maritime Security Cooperation between Japan and the United States An Overview 2024More at 2024

UNSADAUNSADA Self Defence Force (SDF) sendiri pada awalnya terbentuk sebagai upaya untuk pertahanan diri Jepang namun nyatanya tetap memiliki anggaran militer untukSelf Defence Force (SDF) sendiri pada awalnya terbentuk sebagai upaya untuk pertahanan diri Jepang namun nyatanya tetap memiliki anggaran militer untuk

Useful /

JURIS The implementation of text mining to improve google classroom performance based on user review 2026More at 2026

STTMCILEUNGSISTTMCILEUNGSI Rekomendasi perbaikan meliputi sinkronisasi integrasi berkas dengan Google Drive, perubahan tampilan ke mode gelap sesuai preferensi pengguna, dan pembaruanRekomendasi perbaikan meliputi sinkronisasi integrasi berkas dengan Google Drive, perubahan tampilan ke mode gelap sesuai preferensi pengguna, dan pembaruan

JURIS Pengaruh Biaya Lingkungan Leverage Ukuran Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Agricultural Product Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 2025More at 2025

SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitianSampel dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian

JURIS Navigating Intersectionality Gender Disability and Ethnic Equity in Secondary Education 2025More at 2025

AMORFATIAMORFATI Sekolah yang gagal mengakui dinamika ini cenderung memperpetuasi diskriminasi sistemik. Pendidik, kebijakan, dan partisipasi masyarakat harus direformasiSekolah yang gagal mengakui dinamika ini cenderung memperpetuasi diskriminasi sistemik. Pendidik, kebijakan, dan partisipasi masyarakat harus direformasi

JURIS Integrating Indigenous Knowledge into Quality Assurance Standards in Multicultural Classrooms 2025More at 2025

AMORFATIAMORFATI Namun, proses ini menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya pelatihan guru, dan ketegangan antara kriteria penilaian standar danNamun, proses ini menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya pelatihan guru, dan ketegangan antara kriteria penilaian standar dan

ads-block-test