DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalan normatif dan struktural yang menghambat efektivitas kerjanya. Permasalahan utama terletak pada status subordinatif BNPP di bawah Kementerian Dalam Negeri yang melemahkan posisi kelembagaan, ditambah dengan defisit kewenangan regulatif dan absennya kerangka hukum yang mengikat kementerian teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konstruksi hukum BNPP dalam arsitektur kelembagaan pembangunan nasional dengan menekankan pentingnya reposisi yuridis kelembagaan guna memperkuat fungsi koordinatif dan akuntabilitasnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan didukung oleh studi perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik terakreditasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas hukum yang kuat menyebabkan fragmentasi kebijakan antar kementerian, ketimpangan relasi pusat-daerah, serta rendahnya partisipasi subnasional dalam perencanaan pembangunan perbatasan. Evaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampak sosial dan geopolitik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan yang memberikan kewenangan regulatif kepada BNPP, reposisi kelembagaan agar lebih otonom, penguatan mekanisme evaluasi berbasis data spasial dan sosial, serta peningkatan partisipasi daerah dalam proses pengambilan keputusan. Reposisi hukum kelembagaan BNPP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang adil, integratif, dan konstitusional.
Reposisi hukum kelembagaan BNPP merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun tata kelola pembangunan wilayah perbatasan yang integratif, partisipatif, dan berkelanjutan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan BNPP yang secara struktural bersifat subordinatif di bawah Kementerian Dalam Negeri telah membatasi ruang geraknya sebagai koordinator lintas sektoral.Posisi hukum yang lemah ini tidak hanya mengurangi efektivitas koordinasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan relasi antar lembaga negara yang berujung pada fragmentasi kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model koordinasi lintas sektor yang efektif dalam konteks wilayah perbatasan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing daerah perbatasan. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak reposisi hukum kelembagaan BNPP terhadap efektivitas program pembangunan perbatasan, dengan menggunakan data empiris dari berbagai daerah perbatasan. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan wilayah perbatasan, dengan fokus pada peran serta pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam membangun tata kelola perbatasan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/22418Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur journal uii ac IUSTUM article view 22418
- Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara... doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1398Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara doi 10 35334 bolrev v4i1 1398
- "Geopolitik Dan Isu Perbatasan Dalam Pendekatan Multidisiplin" by Margaretha Hanita. geopolitik... scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol1/iss1/4Geopolitik Dan Isu Perbatasan Dalam Pendekatan Multidisiplin by Margaretha Hanita geopolitik scholarhub ui ac jkskn vol1 iss1 4
| File size | 285.72 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
LAKASPIALAKASPIA Teachers reported that physical games encouraged active participation and reduced students anxiety in using English. However, the study also identifiesTeachers reported that physical games encouraged active participation and reduced students anxiety in using English. However, the study also identifies
LAKASPIALAKASPIA Pembelajaran fikih berbasis kitab turâts merupakan karakter utama pendidikan pesantren, namun pada tingkat Aliyah masih menghadapi kendala dalam penguasaanPembelajaran fikih berbasis kitab turâts merupakan karakter utama pendidikan pesantren, namun pada tingkat Aliyah masih menghadapi kendala dalam penguasaan
LAKASPIALAKASPIA Penerapan nilai-nilai Panca Jiwa (keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, dan kebebasan) di Pesantren Terpadu Al-Mujaddid telah diimplementasikanPenerapan nilai-nilai Panca Jiwa (keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, dan kebebasan) di Pesantren Terpadu Al-Mujaddid telah diimplementasikan
LAKASPIALAKASPIA Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana habituasi atau pembiasaan memberi salam berperan sebagai strategi dalam membentuk karakter sopanPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana habituasi atau pembiasaan memberi salam berperan sebagai strategi dalam membentuk karakter sopan
LAKASPIALAKASPIA Pendidikan dipandang sebagai sarana membimbing jiwa untuk mengenali kebenaran, kebaikan, dan keindahan abadi, sehingga menghasilkan manusia yang mampuPendidikan dipandang sebagai sarana membimbing jiwa untuk mengenali kebenaran, kebaikan, dan keindahan abadi, sehingga menghasilkan manusia yang mampu
LAKASPIALAKASPIA Hasil menunjukkan bahwa kebiasaan literasi Al-Quran dilakukan intensif melalui sesi halaqah dan terintegrasi dengan aktivitas formal dan non-formal, secaraHasil menunjukkan bahwa kebiasaan literasi Al-Quran dilakukan intensif melalui sesi halaqah dan terintegrasi dengan aktivitas formal dan non-formal, secara
LAKASPIALAKASPIA Kajian agama dalam tradisi akademik Barat menempatkannya sebagai fenomena sosial-psikologis yang lahir dari sejarah dan rasionalitas manusia. Sebaliknya,Kajian agama dalam tradisi akademik Barat menempatkannya sebagai fenomena sosial-psikologis yang lahir dari sejarah dan rasionalitas manusia. Sebaliknya,
STIATA BALONGSTIATA BALONG Setiap warga negara berhak menerima pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban dalam menyelenggarakan berbagaiSetiap warga negara berhak menerima pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban dalam menyelenggarakan berbagai
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak warisPenelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak waris
DINASTIREVDINASTIREV Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif yang menanggapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu melalui pendekatan konstitusional yangPutusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif yang menanggapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu melalui pendekatan konstitusional yang
STIATA BALONGSTIATA BALONG Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis , serta besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitianTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis , serta besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
STIATA BALONGSTIATA BALONG Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Dokumentasi dan WawancaraSumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Dokumentasi dan Wawancara