DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Institusi praperadilan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial untuk memastikan setiap penetapan tersangka oleh penyidik, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, sehingga setiap subjek yang mengajukan praperadilan dapat menilai aspek formil dan substantif bukti permulaan. Studi kasus Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2025/PN Jakarta Selatan atas permohonan Hasto Kristiyanto menggambarkan dilema antara prosedur formal dan perlindungan hak asasi tersangka. Hakim praperadilan memeriksa kelengkapan Sprindik dan SPDP serta pemenuhan syarat minimal dua alat bukti sah, namun menolak menilai kualitas bukti permulaan dan relevansi materiil dugaan tindak pidana. Keputusan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan formalisme hukum dan perlindungan hak konstitusional, serta inkonsistensi putusan antar hakim. Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilan sebagai sarana judicial review horizontal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun praperadilan memiliki potensi strategis dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, penerapannya kerap terbatasi oleh fokus yang berlebihan pada aspek formil. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian menekankan perlunya penegakan praperadilan yang berimbang antara verifikasi prosedural dan penilaian substantif bukti permulaan guna memperkuat perlindungan hak asasi dan akuntabilitas penyidik.

Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses pidana di Indonesia berlandaskan aturan yang tegas, yaitu harus ada bukti permulaan yang memadai sesuai ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.Dalam KUHAP ditegaskan bahwa status tersangka hanya dapat ditetapkan jika minimal terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP.Ketentuan ini menerapkan prinsip due process of law guna mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tersangka.Agar tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum, KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan sebagai kontrol yudisial.Pra/2025/PN Jakarta Selatan memperlihatkan bagaimana praperadilan dihadapkan pada dilema antara formalitas prosedural dan perlindungan substantif terhadap hak tersangka.Praperadilan kemudian berperan sebagai kontrol yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, sekaligus menyeimbangkan kepentingan negara dalam penegakan hukum dengan hak individu atas perlindungan hukum.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak integrasi penilaian substantif bukti permulaan dalam prakeradilan terhadap peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian perbandingan sistem praperadilan Indonesia dengan model prakeradilan inkuisitorial di Eropa atau model adversarial di Amerika Serikat dapat memberikan wawasan tentang mekanisme pengawasan yudisial yang lebih efektif. Terakhir, studi tentang peran teknologi digital dalam mempercepat proses verifikasi bukti dan mengurangi inkonsistensi putusan antar hakim praperadilan juga relevan untuk memperkuat mekanisme kontrol yudisial di Indonesia.

  1. Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah... journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/15195Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah journal umy ac index php jphk article view 15195
  2. Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)... doi.org/10.33087/wjh.v6i2.901Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor 01 Pid Pra 2021 PN Tob doi 10 33087 wjh v6i2 901
Read online
File size348.67 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan norma agama, menempatkan perkawinan sebagai institusi antara pria dan wanita untuk tujuan membentukHukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan norma agama, menempatkan perkawinan sebagai institusi antara pria dan wanita untuk tujuan membentuk

JURIS Penegakan Hukum Administratif Terhadap Korporasi Atas Pencemaran Limbah B3 Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 telah menyediakanHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 telah menyediakan

JURIS Implementasi Fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Berdasarkan Undang Undang Keimigrasian 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menganalisis aspek yuridis fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum,Penelitian ini menganalisis aspek yuridis fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum,

JURIS Rekonseptualisasi Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Atas Klausula Arbitrase dalam Akta Kompromis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Dalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikatDalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikat

JURIS Pembuatan Abstrak Produk Hukum Pada Peraturan Walikota Tahun 2015 di Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2024 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Meskipun didukung oleh pedoman teknis yang baku serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, namun masih terdapat beberapa hambatan mencakup keterbatasanMeskipun didukung oleh pedoman teknis yang baku serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, namun masih terdapat beberapa hambatan mencakup keterbatasan

JURIS Tinjauan Perjanjian dalam Hukum Bisnis Antara Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan, kepentingan umum, serta norma yang melindungi pihak yang lebihNamun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan, kepentingan umum, serta norma yang melindungi pihak yang lebih

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 TahunPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun

JURIS Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan Qris dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital 2024More at 2024

JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendidik pengguna tentang praktik keamanan. Selain itu, QRIS telah memberikan fondasi yang kuat untuk pengembanganSalah satunya adalah kebutuhan untuk mendidik pengguna tentang praktik keamanan. Selain itu, QRIS telah memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Menjalani Pemeriksaan Perkara Pidana Mempekerjakan Dokter yang Tidak Memiliki Izin Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana Dibidang Pelayanan Kesehatan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

JURIS Kajian Hukum Terhadap Kasus Malpraktik Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Pasien Informed Consent 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindunganSelain itu, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindungan

JURIS Kemerdekaan Berfikir dan Berteologi Kristen 2024More at 2024

JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kebebasan berpikir, meskipun sering menghadapi hambatan dari otoritas gereja dan keterikatan pada tradisi, memberikan peluang untuk dialog teologis yangKebebasan berpikir, meskipun sering menghadapi hambatan dari otoritas gereja dan keterikatan pada tradisi, memberikan peluang untuk dialog teologis yang

JURIS Tingkat Kesejahteraan Pengrajin Tungku Dapur 2024More at 2024

JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Bisnis kerajinan tungku dapur ini pada dasarnya dibatasi oleh modal, bahan baku, dan kesulitan memasarkannya. Pengrajin tungku dapur hanya bergantung padaBisnis kerajinan tungku dapur ini pada dasarnya dibatasi oleh modal, bahan baku, dan kesulitan memasarkannya. Pengrajin tungku dapur hanya bergantung pada

ads-block-test