MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar pembuktian dan efektivitas alat bukti dalam sengketa tata usaha negara yang didasarkan pada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Fokus utama penelitian adalah menjawab pertanyaan bagaimana pelanggaran terhadap asas yang bersifat abstrak dapat dibuktikan secara konkret di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah area yang penuh tantangan praktis bagi para pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi praktik pembuktian dalam yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Pembuktian yang efektif tidak dapat bertumpu pada satu jenis bukti, melainkan pada kombinasi sinergis antara bukti surat untuk menelusuri proses, keterangan ahli untuk menerjemahkan norma abstrak, dan keterangan saksi untuk mengungkap fakta prosedural. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan kerangka kerja strategis bagi praktisi hukum dalam menyusun gugatan dan menawarkan basis bagi pengembangan pedoman peradilan demi meningkatkan konsistensi putusan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikan bukti meyakinkan serta keaktifan hakim dalam menggali kebenaran materiil.Standar pembuktian bersifat bebas, namun hakim harus didukung minimal dua alat bukti yang sah.Efektivitas pembuktian terletak pada kombinasi sinergis bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan saksi untuk mengkonkretkan pelanggaran asas abstrak.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang terdapat dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris kuantitatif dengan menganalisis korpus putusan PTUN yang lebih besar untuk mengidentifikasi tren dan pola mengenai jenis AAUPB yang paling sering berhasil dibuktikan serta korelasi antara jenis alat bukti dengan dikabulkannya gugatan. Kedua, studi komparatif mengenai praktik pembuktian pelanggaran asas pemerintahan yang baik di negara lain dengan sistem administrative court dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan hukum acara di Indonesia. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada tantangan pembuktian AAUPB dalam sengketa yang bersifat teknis dan kompleks, seperti dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau perizinan lingkungan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum administrasi negara, memberikan panduan bagi praktisi hukum, dan membantu lembaga peradilan dalam membangun konsistensi dalam penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap keadilan dalam sengketa tata usaha negara dapat ditingkatkan secara signifikan.
- Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus... doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32Penerapan Asas Hakim Aktif Dominus Litis dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Studi Kasus doi 10 22225 jph 2 1 3048 27 32
- Jurnal Hukum dan Peradilan. peradilan tata usaha negara konteks undang th administrasi pemerintahan jurnal... doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64Jurnal Hukum dan Peradilan peradilan tata usaha negara konteks undang th administrasi pemerintahan jurnal doi 10 25216 jhp 4 1 2015 51 64
- Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN |... ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/114Pembuktian Pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB sebagai Dasar Gugatan di PTUN ejournal mejailmiah index php adagium article view 114
- TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR... unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9342TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR unisbank ac ojs index php fh1 article view 9342
| File size | 283.06 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus DAY6 oleh promotor Mecimapro belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yangTemuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus DAY6 oleh promotor Mecimapro belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas,Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di sekolah, edukasi seksual, pelatihan etika profesi guru, serta kolaborasi antaraPenelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di sekolah, edukasi seksual, pelatihan etika profesi guru, serta kolaborasi antara
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Implikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindunganImplikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo memerlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan.meskipun kejaksaan telah menerapkanPerlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo memerlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan.meskipun kejaksaan telah menerapkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban overclaim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-UndangPerlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban overclaim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
IC MESIC MES Selain itu, hanya 33 persen rumah sakit yang tetap beroperasi, memperparah krisis kesehatan dan ketahanan pangan. Studi ini menekankan perlunya investasiSelain itu, hanya 33 persen rumah sakit yang tetap beroperasi, memperparah krisis kesehatan dan ketahanan pangan. Studi ini menekankan perlunya investasi
ITEKES BALIITEKES BALI Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan depresi dan stigma dengan kualitas hidup pasien tuberkulosis paru yang menjalani pengobatan OAT. PenelitianTujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan depresi dan stigma dengan kualitas hidup pasien tuberkulosis paru yang menjalani pengobatan OAT. Penelitian
Useful /
AN NADWAHAN NADWAH Melalui strategi yang holistik dan kontekstual ini, Ajwa Tour berhasil membangun model SDM yang tidak hanya unggul secara profesional tetapi juga kokohMelalui strategi yang holistik dan kontekstual ini, Ajwa Tour berhasil membangun model SDM yang tidak hanya unggul secara profesional tetapi juga kokoh
ITEKES BALIITEKES BALI Anak retardasi mental memerlukan penanganan khusus, termasuk pelatihan memotong kuku yang melibatkan orang tua. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untukAnak retardasi mental memerlukan penanganan khusus, termasuk pelatihan memotong kuku yang melibatkan orang tua. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
ITEKES BALIITEKES BALI Pemanfaatan ICT masih mengalami banyak kendala, terutama ketersediaan sumber belajar digital yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikanPemanfaatan ICT masih mengalami banyak kendala, terutama ketersediaan sumber belajar digital yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
ITEKES BALIITEKES BALI Dalam penanganan nyeri pasca operasi seksio sesarea, Transversus Abdominis Plane (TAP) block, sebagai komponen regimen analgetik multimodal, memberikanDalam penanganan nyeri pasca operasi seksio sesarea, Transversus Abdominis Plane (TAP) block, sebagai komponen regimen analgetik multimodal, memberikan