MEJAILMIAHMEJAILMIAH

Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar pembuktian dan efektivitas alat bukti dalam sengketa tata usaha negara yang didasarkan pada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Fokus utama penelitian adalah menjawab pertanyaan bagaimana pelanggaran terhadap asas yang bersifat abstrak dapat dibuktikan secara konkret di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah area yang penuh tantangan praktis bagi para pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi praktik pembuktian dalam yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Pembuktian yang efektif tidak dapat bertumpu pada satu jenis bukti, melainkan pada kombinasi sinergis antara bukti surat untuk menelusuri proses, keterangan ahli untuk menerjemahkan norma abstrak, dan keterangan saksi untuk mengungkap fakta prosedural. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan kerangka kerja strategis bagi praktisi hukum dalam menyusun gugatan dan menawarkan basis bagi pengembangan pedoman peradilan demi meningkatkan konsistensi putusan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikan bukti meyakinkan serta keaktifan hakim dalam menggali kebenaran materiil.Standar pembuktian bersifat bebas, namun hakim harus didukung minimal dua alat bukti yang sah.Efektivitas pembuktian terletak pada kombinasi sinergis bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan saksi untuk mengkonkretkan pelanggaran asas abstrak.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang terdapat dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris kuantitatif dengan menganalisis korpus putusan PTUN yang lebih besar untuk mengidentifikasi tren dan pola mengenai jenis AAUPB yang paling sering berhasil dibuktikan serta korelasi antara jenis alat bukti dengan dikabulkannya gugatan. Kedua, studi komparatif mengenai praktik pembuktian pelanggaran asas pemerintahan yang baik di negara lain dengan sistem administrative court dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan hukum acara di Indonesia. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada tantangan pembuktian AAUPB dalam sengketa yang bersifat teknis dan kompleks, seperti dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau perizinan lingkungan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum administrasi negara, memberikan panduan bagi praktisi hukum, dan membantu lembaga peradilan dalam membangun konsistensi dalam penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap keadilan dalam sengketa tata usaha negara dapat ditingkatkan secara signifikan.

  1. Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus... doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32Penerapan Asas Hakim Aktif Dominus Litis dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Studi Kasus doi 10 22225 jph 2 1 3048 27 32
  2. Jurnal Hukum dan Peradilan. peradilan tata usaha negara konteks undang th administrasi pemerintahan jurnal... doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64Jurnal Hukum dan Peradilan peradilan tata usaha negara konteks undang th administrasi pemerintahan jurnal doi 10 25216 jhp 4 1 2015 51 64
  3. Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN |... ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/114Pembuktian Pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB sebagai Dasar Gugatan di PTUN ejournal mejailmiah index php adagium article view 114
  4. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR... unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9342TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR unisbank ac ojs index php fh1 article view 9342
Read online
File size283.06 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Di Pondok Pesantren Dihubungkan Dengan Tujuan Pendidikan Pesantren 2026More at 2026

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Peraturan yangPengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Peraturan yang

JURIS Olahraga Sebagai Solusi Kesehatan Manfaat Dan Risiko Berdasarkan Tinjauan Sistematis 2025More at 2025

UNIVERSITAS BTHUNIVERSITAS BTH Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi hubungan intensitas, frekuensi, dan jenis olahraga dengan indikator kesehatan yang lebih beragam padaPenelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi hubungan intensitas, frekuensi, dan jenis olahraga dengan indikator kesehatan yang lebih beragam pada

JURIS Urgensi Pendidikan Pra Nikah 2025More at 2025

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG The findings highlight that evaluating the material, methods, and accessibility of pre-marital education is crucial to achieving the goal of enhancingThe findings highlight that evaluating the material, methods, and accessibility of pre-marital education is crucial to achieving the goal of enhancing

JURIS Juridical Review of Consumer Protection Against Overclaimed Body Care Product Marketing on Marketplaces 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,

JURIS Legal Protection for Civil Servant Applicants Regarding Age Limits in Employment Law 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dariPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dari

JURIS Kajian Yuridis Model Penyelesaian Sengketa Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional PEN oleh Pemerintah Daerah 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk melalui LAPS SJK. Penelitian ini berdampak pada pentingnya penguatanPenyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk melalui LAPS SJK. Penelitian ini berdampak pada pentingnya penguatan

JURIS Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kegagalan legislator dalam merealisasikan amanat tersebut memperpanjang ketidakpastian hukum kelembagaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022Kegagalan legislator dalam merealisasikan amanat tersebut memperpanjang ketidakpastian hukum kelembagaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

JURIS Implikasi Yuridis Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Desa 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaanPermasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaan

Useful /

JURIS Pendampingan dan Pengembangan Identitas Visual untuk UMKM Limasan s Finest di Kabupaten Sumedang 2025More at 2025

DINAMIKADINAMIKA Program pengabdian masyarakat di Limasans Finest menghasilkan identitas visual baru untuk restoran bergaya tradisional ini. Sebagai UMKM di sektor restoran,Program pengabdian masyarakat di Limasans Finest menghasilkan identitas visual baru untuk restoran bergaya tradisional ini. Sebagai UMKM di sektor restoran,

JURIS Pemberdayaan Pemuda Melalui Literasi Pangan dan Pertanian Berkelanjutan Menuju Desa Mandiri Pangan Ramah Lingkungan 2025More at 2025

DINAMIKADINAMIKA Program pemberdayaan pemuda melalui literasi pangan dan pertanian berkelanjutan dirancang untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan partisipasi pemudaProgram pemberdayaan pemuda melalui literasi pangan dan pertanian berkelanjutan dirancang untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan partisipasi pemuda

JURIS Juridical Analysis of Obstacles in Combating Pornography Cases at the Boalemo Police Department and a Solution Oriented Approach to Strengthen Victim Protection 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas,Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas,

JURIS Kajian Hukum atas Determinan Tindakan Asusila terhadap Anak di Bawah Umur dengan Retardasi Mental 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menegaskan bahwa tindakan asusila terhadap anak di bawah umur dengan retardasi mental merupakan kejahatan yang sangat kompleks, dipengaruhiPenelitian ini menegaskan bahwa tindakan asusila terhadap anak di bawah umur dengan retardasi mental merupakan kejahatan yang sangat kompleks, dipengaruhi

ads-block-test