MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar pembuktian dan efektivitas alat bukti dalam sengketa tata usaha negara yang didasarkan pada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Fokus utama penelitian adalah menjawab pertanyaan bagaimana pelanggaran terhadap asas yang bersifat abstrak dapat dibuktikan secara konkret di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah area yang penuh tantangan praktis bagi para pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi praktik pembuktian dalam yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Pembuktian yang efektif tidak dapat bertumpu pada satu jenis bukti, melainkan pada kombinasi sinergis antara bukti surat untuk menelusuri proses, keterangan ahli untuk menerjemahkan norma abstrak, dan keterangan saksi untuk mengungkap fakta prosedural. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan kerangka kerja strategis bagi praktisi hukum dalam menyusun gugatan dan menawarkan basis bagi pengembangan pedoman peradilan demi meningkatkan konsistensi putusan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikan bukti meyakinkan serta keaktifan hakim dalam menggali kebenaran materiil.Standar pembuktian bersifat bebas, namun hakim harus didukung minimal dua alat bukti yang sah.Efektivitas pembuktian terletak pada kombinasi sinergis bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan saksi untuk mengkonkretkan pelanggaran asas abstrak.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang terdapat dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris kuantitatif dengan menganalisis korpus putusan PTUN yang lebih besar untuk mengidentifikasi tren dan pola mengenai jenis AAUPB yang paling sering berhasil dibuktikan serta korelasi antara jenis alat bukti dengan dikabulkannya gugatan. Kedua, studi komparatif mengenai praktik pembuktian pelanggaran asas pemerintahan yang baik di negara lain dengan sistem administrative court dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan hukum acara di Indonesia. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada tantangan pembuktian AAUPB dalam sengketa yang bersifat teknis dan kompleks, seperti dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau perizinan lingkungan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum administrasi negara, memberikan panduan bagi praktisi hukum, dan membantu lembaga peradilan dalam membangun konsistensi dalam penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap keadilan dalam sengketa tata usaha negara dapat ditingkatkan secara signifikan.
- Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus... doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32Penerapan Asas Hakim Aktif Dominus Litis dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Studi Kasus doi 10 22225 jph 2 1 3048 27 32
- Jurnal Hukum dan Peradilan. peradilan tata usaha negara konteks undang th administrasi pemerintahan jurnal... doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64Jurnal Hukum dan Peradilan peradilan tata usaha negara konteks undang th administrasi pemerintahan jurnal doi 10 25216 jhp 4 1 2015 51 64
- Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN |... ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/114Pembuktian Pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB sebagai Dasar Gugatan di PTUN ejournal mejailmiah index php adagium article view 114
- TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR... unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9342TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR unisbank ac ojs index php fh1 article view 9342
| File size | 283.06 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Kelompok Pembudidaya Jamur Tiram “KRAJATANI di DesaKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Kelompok Pembudidaya Jamur Tiram “KRAJATANI di Desa
URINDOURINDO Peningkatan ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan kelompok tani serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. DenganPeningkatan ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan kelompok tani serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya perbuatan asusila pada anak di bawah umur yang mengalami retardasiTujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya perbuatan asusila pada anak di bawah umur yang mengalami retardasi
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Agar tidak terjadi multitafsir maka perlu adanya pemahaman tentang perkembangan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, apa kelebihanAgar tidak terjadi multitafsir maka perlu adanya pemahaman tentang perkembangan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, apa kelebihan
UNIKSUNIKS Hasil menunjukkan bahwa Jaboticaba dapat tumbuh pada tanah dengan pH 5,5; kelembaban tanah 50 %; suhu udara 28 °C, kelembaban udara 69 %, dan intensitasHasil menunjukkan bahwa Jaboticaba dapat tumbuh pada tanah dengan pH 5,5; kelembaban tanah 50 %; suhu udara 28 °C, kelembaban udara 69 %, dan intensitas
UBTUBT Aspek produksi pada Griya Shanum dilakukan berdasarkan teknologi yang digunakan, lokasi usaha dan proses produksi. Hasil pendampingan secara umum memberikanAspek produksi pada Griya Shanum dilakukan berdasarkan teknologi yang digunakan, lokasi usaha dan proses produksi. Hasil pendampingan secara umum memberikan
UMMUMM Sebagai negara hukum, Indonesia telah membuat banyak peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Peraturan tersebut bervariasi, mulai dari PeraturanSebagai negara hukum, Indonesia telah membuat banyak peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Peraturan tersebut bervariasi, mulai dari Peraturan
UINMADURAUINMADURA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan, serta Sikap Religiusitas terhadap Produktivitas Kerja KaryawanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan, serta Sikap Religiusitas terhadap Produktivitas Kerja Karyawan
Useful /
IAINPTKIAINPTK Fenomena tersebut kemudian ditindaklajuti oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat dengan mengeluarkan fatwa sesat dan seruan untuk bertobat bagi anggota Gafatar.Fenomena tersebut kemudian ditindaklajuti oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat dengan mengeluarkan fatwa sesat dan seruan untuk bertobat bagi anggota Gafatar.
IAINPTKIAINPTK Globalisasi ekonomi merupakan proses pertumbuhan cepat dalam transaksi ekonomi yang didominasi oleh ideologi kapitalisme dan liberalisme, dengan karakterGlobalisasi ekonomi merupakan proses pertumbuhan cepat dalam transaksi ekonomi yang didominasi oleh ideologi kapitalisme dan liberalisme, dengan karakter
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, sehingga sangat penting untuk menerbitkan peraturanHasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, sehingga sangat penting untuk menerbitkan peraturan
UGMUGM Delapan risiko besar, 43 langkah-langkah, 52 tindakan dan 10 indikator kinerja yang terkait dengan risiko telah diidentifikasi. Penelitian ini merupakanDelapan risiko besar, 43 langkah-langkah, 52 tindakan dan 10 indikator kinerja yang terkait dengan risiko telah diidentifikasi. Penelitian ini merupakan