MEJAILMIAHMEJAILMIAH

Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar pembuktian dan efektivitas alat bukti dalam sengketa tata usaha negara yang didasarkan pada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Fokus utama penelitian adalah menjawab pertanyaan bagaimana pelanggaran terhadap asas yang bersifat abstrak dapat dibuktikan secara konkret di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah area yang penuh tantangan praktis bagi para pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi praktik pembuktian dalam yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Pembuktian yang efektif tidak dapat bertumpu pada satu jenis bukti, melainkan pada kombinasi sinergis antara bukti surat untuk menelusuri proses, keterangan ahli untuk menerjemahkan norma abstrak, dan keterangan saksi untuk mengungkap fakta prosedural. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan kerangka kerja strategis bagi praktisi hukum dalam menyusun gugatan dan menawarkan basis bagi pengembangan pedoman peradilan demi meningkatkan konsistensi putusan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikan bukti meyakinkan serta keaktifan hakim dalam menggali kebenaran materiil.Standar pembuktian bersifat bebas, namun hakim harus didukung minimal dua alat bukti yang sah.Efektivitas pembuktian terletak pada kombinasi sinergis bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan saksi untuk mengkonkretkan pelanggaran asas abstrak.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang terdapat dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris kuantitatif dengan menganalisis korpus putusan PTUN yang lebih besar untuk mengidentifikasi tren dan pola mengenai jenis AAUPB yang paling sering berhasil dibuktikan serta korelasi antara jenis alat bukti dengan dikabulkannya gugatan. Kedua, studi komparatif mengenai praktik pembuktian pelanggaran asas pemerintahan yang baik di negara lain dengan sistem administrative court dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan hukum acara di Indonesia. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada tantangan pembuktian AAUPB dalam sengketa yang bersifat teknis dan kompleks, seperti dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau perizinan lingkungan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum administrasi negara, memberikan panduan bagi praktisi hukum, dan membantu lembaga peradilan dalam membangun konsistensi dalam penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap keadilan dalam sengketa tata usaha negara dapat ditingkatkan secara signifikan.

  1. Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus... doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32Penerapan Asas Hakim Aktif Dominus Litis dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Studi Kasus doi 10 22225 jph 2 1 3048 27 32
  2. Jurnal Hukum dan Peradilan. peradilan tata usaha negara konteks undang th administrasi pemerintahan jurnal... doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64Jurnal Hukum dan Peradilan peradilan tata usaha negara konteks undang th administrasi pemerintahan jurnal doi 10 25216 jhp 4 1 2015 51 64
  3. Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN |... ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/114Pembuktian Pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB sebagai Dasar Gugatan di PTUN ejournal mejailmiah index php adagium article view 114
  4. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR... unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9342TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR unisbank ac ojs index php fh1 article view 9342
Read online
File size283.06 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS The role of investment law in Indonesia s economic recovery efforts 2026More at 2026

GOODWOODPUBGOODWOODPUB Hukum investasi memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung pemulihan ekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui reformasiHukum investasi memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung pemulihan ekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui reformasi

JURIS Women Informal Workers Resilience During the Health Emergency A Case Study in Ketitang Village Boyolali 2025More at 2025

FISIP UNMULFISIP UNMUL Temuan studi ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan komunitas yang kuat, akses ke jaminan sosial, serta keyakinan pada pemulihan ekonomi adalah sumberTemuan studi ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan komunitas yang kuat, akses ke jaminan sosial, serta keyakinan pada pemulihan ekonomi adalah sumber

JURIS Disaster management a study of the Regional Disaster Management Agency of Buton District 2025More at 2025

GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Manajemen penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Buton secara garis besar telah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahap mitigasi yangManajemen penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Buton secara garis besar telah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahap mitigasi yang

JURIS Modus Operandi Tindak Pidana Sodomi oleh Oknum Guru terhadap Anak Didik 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, danMetode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan

JURIS Kajian Hukum atas Determinan Tindakan Asusila terhadap Anak di Bawah Umur dengan Retardasi Mental 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Upaya perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa diUpaya perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di

JURIS Optimizing the Role of MSMEs in an Efforts to Revive the National Economic during the Pandemic of Covid 19 2022More at 2022

DINASTIPUBDINASTIPUB Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan studi literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalahMetode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan studi literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah

JURIS Implementasi Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Penanganan Dampak Covid 19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 2022More at 2022

UMPRUMPR Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Implementasi program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Implementasi program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

JURIS Depresi Dan Stigma Tb Dengan Kualitas Hidup Pasien Tuberkulosis Paru 2019More at 2019

ITEKES BALIITEKES BALI Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analitik korelatif yang menggunakan pendekatan desain cross sectional. Populasi target dalamPenelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analitik korelatif yang menggunakan pendekatan desain cross sectional. Populasi target dalam

Useful /

JURIS Assessment of Solar Orientation and Shading Devices in Reducing Cooling Loads in Educational Buildings 2026More at 2026

JRTPPIJRTPPI Karena fasilitas pendidikan adalah konsumen energi yang signifikan, terutama di iklim yang panas, optimasi orientasi bangunan dan integrasi strategi peneduhanKarena fasilitas pendidikan adalah konsumen energi yang signifikan, terutama di iklim yang panas, optimasi orientasi bangunan dan integrasi strategi peneduhan

JURIS Analysis Of Water Losses In The Jimat Irrigation Area Wonosobo Regency 2026More at 2026

JRTPPIJRTPPI The descriptive evaluative method describes a study that evaluates the actual conditions of the study object. Meanwhile, the quantitative descriptive analysisThe descriptive evaluative method describes a study that evaluates the actual conditions of the study object. Meanwhile, the quantitative descriptive analysis

JURIS Overview of IKU Strategic Taxpayer Account Representative to Supportoptimal Tax Revenue 2023More at 2023

DINASTIPUBDINASTIPUB Peran AR sebagai petugas yang mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak sangat penting dalam mendukung penerimaan pajak. Ruang lingkup pengawasanPeran AR sebagai petugas yang mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak sangat penting dalam mendukung penerimaan pajak. Ruang lingkup pengawasan

JURIS Career Selection of Professional Accounting Determination of Internal and External Factors During the New Normal Era in S1 Accounting Graduates in Indonesia 2023More at 2023

DINASTIPUBDINASTIPUB Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pendekatan dan analisis data kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, diperoleh simpulanMetode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pendekatan dan analisis data kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, diperoleh simpulan

ads-block-test