DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikStudi ini mengulas praktik penyerobotan tanah tanpa izin di Kabupaten Subang yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Sng, dengan menitikberatkan pada penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi tersebut diterapkan, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dikonstruksikan, serta sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah sah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur hukum yang dipertimbangkan hakim, baik dari aspek yuridis berupa pembuktian hak kepemilikan dan pelanggaran unsur “tanpa izin, maupun aspek non-yuridis seperti kerugian materiil dan kondisi sosial pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 jo. Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasai tanah tanpa izin dan merusak tanaman padi milik korban. Hakim menjatuhkan pidana kurungan satu bulan dengan masa percobaan dua bulan. Namun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal. Perppu No. 51 Tahun 1960 masih relevan sebagai dasar hukum menindak penyerobotan tanah, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kekuatan bukti kepemilikan, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Perppu No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih relevan dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Subang.Sng membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo.51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP.Namun, putusan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek non-yuridis.Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah perlu ditingkatkan agar memberikan efek jera yang optimal dan melindungi hak-hak pemilik tanah.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sosialisasi hukum agraria kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadi sengketa tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memahami hak-hak mereka atas tanah, serta merancang program sosialisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan antara Perppu No. 51 Tahun 1960 dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyerobotan tanah. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan revisi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam pencegahan dan penanganan sengketa tanah, misalnya dengan mengembangkan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem ini dapat membantu memverifikasi kepemilikan tanah, memantau potensi sengketa, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara cepat dan transparan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan agraria yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Kering | Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum. alih fungsi... doi.org/10.24269/ls.v9i2.11650Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Kering Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum alih fungsi doi 10 24269 ls v9i2 11650
- Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana | Lubis | Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi... jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/3661Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana Lubis Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi jurnal uisu ac index php jhk article view 3661
- Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia | Indonesian Journal... doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia Indonesian Journal doi 10 18196 ijclc v2i3 12466
| File size | 287.67 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Konsumen juga sering kurang memahami klausul dan haknya, sementara pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha belum maksimal. Regulasi terkaitKonsumen juga sering kurang memahami klausul dan haknya, sementara pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha belum maksimal. Regulasi terkait
DINASTIREVDINASTIREV Secara preventif, perlindungan dilakukan dengan prinsip privacy by design, penunjukan pejabat perlindungan data, audit trail, penilaian dampak perlindunganSecara preventif, perlindungan dilakukan dengan prinsip privacy by design, penunjukan pejabat perlindungan data, audit trail, penilaian dampak perlindungan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri disebabkan oleh beberapa faktor, dan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan jika penggugat membuktikan dalilnya,Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri disebabkan oleh beberapa faktor, dan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan jika penggugat membuktikan dalilnya,
DINASTIREVDINASTIREV Namun usaha tersebut tidak didukung dengan ketersediaan sarana prasarana otomotif serta unit pengangkutan sampah, sehingga menimbulkan permasalahan sampahNamun usaha tersebut tidak didukung dengan ketersediaan sarana prasarana otomotif serta unit pengangkutan sampah, sehingga menimbulkan permasalahan sampah
DINASTIREVDINASTIREV Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
DINASTIREVDINASTIREV 2) Kepastian hukum akta kompromis menurut Pasal 9 UU Arbitrase mengandung makna, bahwa ketika para pihak yang bersengketa menyepakati dan menuangkan secara2) Kepastian hukum akta kompromis menurut Pasal 9 UU Arbitrase mengandung makna, bahwa ketika para pihak yang bersengketa menyepakati dan menuangkan secara
MEJAILMIAHMEJAILMIAH 2 Tahun 2012 karena adanya sengketa kepemilikan yang menghalangi pembayaran langsung ganti kerugian. Ratio decidendi hakim menekankan asas kemanfaatan2 Tahun 2012 karena adanya sengketa kepemilikan yang menghalangi pembayaran langsung ganti kerugian. Ratio decidendi hakim menekankan asas kemanfaatan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH 43 Tahun 2020, PMK No. 105/PMK. 07/2020, serta PP No. 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai sengketa akibat wanprestasi, lemahnya43 Tahun 2020, PMK No. 105/PMK. 07/2020, serta PP No. 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai sengketa akibat wanprestasi, lemahnya
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Investasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara berkembang. Dalam konteks ini, investasi asing seringInvestasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara berkembang. Dalam konteks ini, investasi asing sering
DINASTIREVDINASTIREV Sistem hukum yang ada saat ini terbukti masih memiliki celah karena terlalu fokus pada penghukuman dan belum optimal dalam aspek pemulihan korban melaluiSistem hukum yang ada saat ini terbukti masih memiliki celah karena terlalu fokus pada penghukuman dan belum optimal dalam aspek pemulihan korban melalui
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung olehHasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung oleh
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen utama dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undanganProgram Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen utama dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan