DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikStudi ini mengulas praktik penyerobotan tanah tanpa izin di Kabupaten Subang yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Sng, dengan menitikberatkan pada penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi tersebut diterapkan, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dikonstruksikan, serta sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah sah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur hukum yang dipertimbangkan hakim, baik dari aspek yuridis berupa pembuktian hak kepemilikan dan pelanggaran unsur “tanpa izin, maupun aspek non-yuridis seperti kerugian materiil dan kondisi sosial pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 jo. Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasai tanah tanpa izin dan merusak tanaman padi milik korban. Hakim menjatuhkan pidana kurungan satu bulan dengan masa percobaan dua bulan. Namun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal. Perppu No. 51 Tahun 1960 masih relevan sebagai dasar hukum menindak penyerobotan tanah, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kekuatan bukti kepemilikan, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Perppu No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih relevan dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Subang.Sng membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo.51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP.Namun, putusan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek non-yuridis.Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah perlu ditingkatkan agar memberikan efek jera yang optimal dan melindungi hak-hak pemilik tanah.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sosialisasi hukum agraria kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadi sengketa tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memahami hak-hak mereka atas tanah, serta merancang program sosialisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan antara Perppu No. 51 Tahun 1960 dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyerobotan tanah. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan revisi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam pencegahan dan penanganan sengketa tanah, misalnya dengan mengembangkan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem ini dapat membantu memverifikasi kepemilikan tanah, memantau potensi sengketa, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara cepat dan transparan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan agraria yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Kering | Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum. alih fungsi... doi.org/10.24269/ls.v9i2.11650Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Kering Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum alih fungsi doi 10 24269 ls v9i2 11650
- Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana | Lubis | Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi... jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/3661Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana Lubis Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi jurnal uisu ac index php jhk article view 3661
- Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia | Indonesian Journal... doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia Indonesian Journal doi 10 18196 ijclc v2i3 12466
| File size | 287.67 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memilikiBangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memiliki
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor penghambat tersebut meliputi aspek internal seperti komunikasi, pengawasan, dan keuangan, serta aspek eksternal seperti peran masyarakat, budayaFaktor penghambat tersebut meliputi aspek internal seperti komunikasi, pengawasan, dan keuangan, serta aspek eksternal seperti peran masyarakat, budaya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kerugian yang terjadi pada BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kerugian tersebut diaturKerugian yang terjadi pada BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kerugian tersebut diatur
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasiFaktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentukAdapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentuk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dari perspektif ekonomi Islam, OJK juga memiliki peran dalam melindungi nasabah perbankan syariah. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diaturDari perspektif ekonomi Islam, OJK juga memiliki peran dalam melindungi nasabah perbankan syariah. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur
UMB BUNGOUMB BUNGO Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sertaPenelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kondisi demikian tentu diharapkan tidak terjadi dalam waktu lama, harapan semua pihak termasuk pemerintah supaya resesi segera normal pulih dengan mengupayakanKondisi demikian tentu diharapkan tidak terjadi dalam waktu lama, harapan semua pihak termasuk pemerintah supaya resesi segera normal pulih dengan mengupayakan
DINASTIREVDINASTIREV Pra/2025/PN Jakarta Selatan atas permohonan Hasto Kristiyanto menggambarkan dilema antara prosedur formal dan perlindungan hak asasi tersangka. Hakim praperadilanPra/2025/PN Jakarta Selatan atas permohonan Hasto Kristiyanto menggambarkan dilema antara prosedur formal dan perlindungan hak asasi tersangka. Hakim praperadilan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 14 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dalam rangka mendukungPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 14 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dalam rangka mendukung
DINASTIREVDINASTIREV Namun demikian, masih terdapat hambatan terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan pemahaman mengenai peran BPD. Temuan ini diharapkan dapatNamun demikian, masih terdapat hambatan terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan pemahaman mengenai peran BPD. Temuan ini diharapkan dapat