MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pada Putusan No. 69/Pdt.P-Kons/2022/PN Gto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan konsinyasi berdasarkan Pasal 42 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 karena adanya sengketa kepemilikan yang menghalangi pembayaran langsung ganti kerugian. Ratio decidendi hakim menekankan asas kemanfaatan untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek bendungan sebagai kepentingan umum, namun juga menjamin hak para pihak dengan menitipkan dana ganti kerugian di pengadilan hingga sengketa selesai. Penetapan ini merupakan solusi hukum yang sah dan pragmatis untuk mengatasi hambatan pengadaan tanah akibat sengketa, tetapi menimbulkan dilema keadilan waktu bagi pihak yang berhak karena akses terhadap hak ganti kerugian tertunda hingga sengketa kepemilikan diputus. Dampak penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan pedoman teknis pelaksanaan konsinyasi dan percepatan penyelesaian sengketa kepemilikan demi terwujudnya kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
P-Kons/2022/PN Gto merupakan refleksi nyata dari upaya peradilan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak individual.Hakim secara yuridis memprioritaskan asas kemanfaatan untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional, dengan tetap menjaga hak para pihak melalui mekanisme penitipan dana ganti rugi di pengadilan hingga tercapainya putusan berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepemilikan.Solusi ini sah secara hukum dan pragmatis, namun menimbulkan dilema keadilan waktu bagi pihak yang berhak, karena akses terhadap hak ganti kerugian menjadi tertunda sampai sengketa kepemilikan diselesaikan secara final.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif terhadap pelaksanaan konsinyasi di berbagai wilayah dan jenis proyek pengadaan tanah, guna mengidentifikasi praktik terbaik serta hambatan implementasi di lapangan. Penelitian lanjutan juga perlu memperluas analisis pada aspek dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap pihak yang haknya tertunda, serta mengevaluasi efektivitas regulasi konsinyasi dalam menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam merumuskan serta mengembangkan mekanisme konsinyasi yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan, sehingga tercipta sistem pengadaan tanah yang adil, efektif, dan berkelanjutan di Indonesia.
- Implementasi Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa | Adagium:... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.111Implementasi Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa Adagium doi 10 70308 adagium v3i2 111
- Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah | Lawalata | PAMALI: Pattimura... fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/481Konsinyasi Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah Lawalata PAMALI Pattimura fhukum unpatti ac jurnal pamali article view 481
| File size | 309.38 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
CRIACRIA Hukum yang digunakan untuk mengadili pelaku adalah hukum Timor Leste karena termasuk dalam yurisdiksi negara tersebut. Arbitrase Internasional, yaitu denganHukum yang digunakan untuk mengadili pelaku adalah hukum Timor Leste karena termasuk dalam yurisdiksi negara tersebut. Arbitrase Internasional, yaitu dengan
UIAUIA Sebab pengaturan konsinyasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berkaitan dengan kepentinganSebab pengaturan konsinyasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berkaitan dengan kepentingan
UNIVERSITAS BTHUNIVERSITAS BTH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berperan dalam kejadian myopia pada siswa SDN 1 Cikalang di Kota Tasikmalaya. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berperan dalam kejadian myopia pada siswa SDN 1 Cikalang di Kota Tasikmalaya. Penelitian
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori perlindungan korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkanData dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori perlindungan korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kebijakan batas usia dalam rekrutmen CPNS di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi berpotensi menciptakan diskriminasi berdasarkan usia.Kebijakan batas usia dalam rekrutmen CPNS di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi berpotensi menciptakan diskriminasi berdasarkan usia.
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, serta Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa landasan hukum Ombudsman terkait dengan sistem kepegawaian37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, serta Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa landasan hukum Ombudsman terkait dengan sistem kepegawaian
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Berdasarkan analisis terhadap 10 kasus sengketa tanah, ditemukan bahwa mediasi mampu memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan adil dibandingkan jalurBerdasarkan analisis terhadap 10 kasus sengketa tanah, ditemukan bahwa mediasi mampu memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan adil dibandingkan jalur
4141 Undang-Undang Arbitrase dan APS memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang telah disepakati melalui arbitrase. Namun, dalamUndang-Undang Arbitrase dan APS memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang telah disepakati melalui arbitrase. Namun, dalam
Useful /
UMGUMG Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem, prototipe pemantauan detak jantung (BPM) dan saturasi oksigen dalam darah (SpO₂) berbasis RaspberryBerdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem, prototipe pemantauan detak jantung (BPM) dan saturasi oksigen dalam darah (SpO₂) berbasis Raspberry
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dengan mengembangkan pengetahuan dan teori terkait analisis SWOT serta strategi bauran promosiPenelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dengan mengembangkan pengetahuan dan teori terkait analisis SWOT serta strategi bauran promosi
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Dalam era transformasi sistem pembayaran digital saat ini, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi salah satu tren utamaDalam era transformasi sistem pembayaran digital saat ini, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi salah satu tren utama
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Masalah ini difokuskan pada tingginya tingkat perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar dan dalam diriMasalah ini difokuskan pada tingginya tingkat perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar dan dalam diri