MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pada Putusan No. 69/Pdt.P-Kons/2022/PN Gto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan konsinyasi berdasarkan Pasal 42 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 karena adanya sengketa kepemilikan yang menghalangi pembayaran langsung ganti kerugian. Ratio decidendi hakim menekankan asas kemanfaatan untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek bendungan sebagai kepentingan umum, namun juga menjamin hak para pihak dengan menitipkan dana ganti kerugian di pengadilan hingga sengketa selesai. Penetapan ini merupakan solusi hukum yang sah dan pragmatis untuk mengatasi hambatan pengadaan tanah akibat sengketa, tetapi menimbulkan dilema keadilan waktu bagi pihak yang berhak karena akses terhadap hak ganti kerugian tertunda hingga sengketa kepemilikan diputus. Dampak penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan pedoman teknis pelaksanaan konsinyasi dan percepatan penyelesaian sengketa kepemilikan demi terwujudnya kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
P-Kons/2022/PN Gto merupakan refleksi nyata dari upaya peradilan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak individual.Hakim secara yuridis memprioritaskan asas kemanfaatan untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional, dengan tetap menjaga hak para pihak melalui mekanisme penitipan dana ganti rugi di pengadilan hingga tercapainya putusan berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepemilikan.Solusi ini sah secara hukum dan pragmatis, namun menimbulkan dilema keadilan waktu bagi pihak yang berhak, karena akses terhadap hak ganti kerugian menjadi tertunda sampai sengketa kepemilikan diselesaikan secara final.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif terhadap pelaksanaan konsinyasi di berbagai wilayah dan jenis proyek pengadaan tanah, guna mengidentifikasi praktik terbaik serta hambatan implementasi di lapangan. Penelitian lanjutan juga perlu memperluas analisis pada aspek dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap pihak yang haknya tertunda, serta mengevaluasi efektivitas regulasi konsinyasi dalam menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam merumuskan serta mengembangkan mekanisme konsinyasi yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan, sehingga tercipta sistem pengadaan tanah yang adil, efektif, dan berkelanjutan di Indonesia.
- Implementasi Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa | Adagium:... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.111Implementasi Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa Adagium doi 10 70308 adagium v3i2 111
- Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah | Lawalata | PAMALI: Pattimura... fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/481Konsinyasi Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah Lawalata PAMALI Pattimura fhukum unpatti ac jurnal pamali article view 481
| File size | 309.38 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Prodeo di Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumen vital untuk mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, didukung oleh landasan hukumProdeo di Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumen vital untuk mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, didukung oleh landasan hukum
DINASTIRESDINASTIRES Jenis-jenis hukuman yang diatur, penerimaan hukum hidup sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman, pertimbangan aspek kemanusiaan, dan adopsi konsep baruJenis-jenis hukuman yang diatur, penerimaan hukum hidup sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman, pertimbangan aspek kemanusiaan, dan adopsi konsep baru
DINASTIRESDINASTIRES Tanggung jawab atas kelalaian pihak tergugat ditetapkan oleh lembaga berwenang sesuai jalur penyelesaian yang dipilih, sehingga kerugian yang dideritaTanggung jawab atas kelalaian pihak tergugat ditetapkan oleh lembaga berwenang sesuai jalur penyelesaian yang dipilih, sehingga kerugian yang diderita
STTABSTTAB Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian segera dari gereja dan seluruh elemen masyarakat. Upaya pemutusan mataKekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian segera dari gereja dan seluruh elemen masyarakat. Upaya pemutusan mata
UNIVERSITAS BTHUNIVERSITAS BTH Analisis data mencakup analisis univariat, bivariat dengan uji chi-square, serta analisis multivariat menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkanAnalisis data mencakup analisis univariat, bivariat dengan uji chi-square, serta analisis multivariat menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Overclaim terjadi dalam bentuk penyebaran informasi yang berlebihan atau tidak sesuai fakta ilmiah terkait manfaat produk, yang bertujuan menarik minatOverclaim terjadi dalam bentuk penyebaran informasi yang berlebihan atau tidak sesuai fakta ilmiah terkait manfaat produk, yang bertujuan menarik minat
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pinjaman dana PEN oleh pemerintah daerah, dan (2) bagaimanaPertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pinjaman dana PEN oleh pemerintah daerah, dan (2) bagaimana
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisitPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Arbitrase adalah cara menyelesaikan masalah perdagangan yang menarik karena bersifat final dan mengikat. Pasal 30 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentangArbitrase adalah cara menyelesaikan masalah perdagangan yang menarik karena bersifat final dan mengikat. Pasal 30 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batasPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas
DINASTIRESDINASTIRES Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka normatif untuk rehabilitasi pecandu narkoba, mengidentifikasi penghalang implementasi di lapangan, sertaTujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka normatif untuk rehabilitasi pecandu narkoba, mengidentifikasi penghalang implementasi di lapangan, serta
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Melalui Pilkada diharapkan terpilih pemimpin daerah yang berkualitas sesuai kehendak rakyat, namun dalam pelaksanaannya, salah satu “pesta demokrasiMelalui Pilkada diharapkan terpilih pemimpin daerah yang berkualitas sesuai kehendak rakyat, namun dalam pelaksanaannya, salah satu “pesta demokrasi