DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini bertujuan untuk membahas perubahan status tindak pidana menjadi tindak pidana kriminal dan kajian tentang pertanggungjawaban aspek kesalahan dalam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan sebagai metodologi penelitian. Data sekunder dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan analisis data adalah normatif. Menurut temuan penelitian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengadopsi prinsip-prinsip neoklasik dan mencapai keseimbangan antara pertimbangan objektif dan subjektif. Jenis-jenis hukuman yang diatur, penerimaan hukum hidup sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman, pertimbangan aspek kemanusiaan, dan adopsi konsep baru yang menekankan pencegahan, rehabilitasi, dan resolusi konflik tanpa merendahkan martabat manusia merupakan perubahan signifikan dalam hukum pidana.
Berdasarkan analisis filosofis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menawarkan pendekatan hukum pidana yang lebih segar, komprehensif, dan penuh belas kasihan.Perubahan dari tindak pidana menjadi tindak pidana kriminal tidak hanya terminologis, tetapi juga memiliki konsekuensi ontologis, epistemologis, dan aksologis terhadap sifat hukum pidana, konstruksi ilmu hukum, dan tujuan serta nilai-nilai yang ingin dicapai.Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana konsep kesalahan dan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dapat membantu menciptakan sistem keadilan pidana yang lebih adil, penuh belas kasihan, dan situasional, memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia modern.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan kajian mendalam tentang penerapan konsep baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, khususnya dalam hal pencegahan, rehabilitasi, dan resolusi konflik. Kajian ini dapat dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus konkret dan melihat bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukuman baru dalam mencapai tujuan hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat, rehabilitasi korban, dan reformasi pelaku. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan perbaikan sistem hukum pidana di Indonesia.
- Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana | Irmawanti... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Irmawanti ejournal2 undip ac index php jphi article view 11090
- Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia | SAPIENTIA ET VIRTUS. pemidanaan pembaharuan... doi.org/10.37477/sev.v8i1.465Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia SAPIENTIA ET VIRTUS pemidanaan pembaharuan doi 10 37477 sev v8i1 465
- ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL | Jurnal Hukum Ius Publicum. analisis adat nasional... doi.org/10.55551/jip.v5i1.95ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL Jurnal Hukum Ius Publicum analisis adat nasional doi 10 55551 jip v5i1 95
- MEMBANGUN HUKUM PIDANA NASIONAL DIATAS PONDASI KEADILAN PANCASILA DALAM WUJUD NILAI KE TUHANAN YANG MAHA... doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.171-193MEMBANGUN HUKUM PIDANA NASIONAL DIATAS PONDASI KEADILAN PANCASILA DALAM WUJUD NILAI KE TUHANAN YANG MAHA doi 10 24853 al qisth 5 1 171 193
| File size | 259.67 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai perlunya regulasi yang lebih jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak serta mencegah penyalahgunaanPenelitian ini memberikan pemahaman mengenai perlunya regulasi yang lebih jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak serta mencegah penyalahgunaan
UMSUMS Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan hukum CSR di tingkat daerah, melalui regulasi yang lebih jelas, standar pelaporan yang transparan,Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan hukum CSR di tingkat daerah, melalui regulasi yang lebih jelas, standar pelaporan yang transparan,
UMSUMS Furthermore, leverage and Non-Performing Loans (NPLs) show significant effects, while macroeconomic factors such as inflation and GDP growth are insignificant.Furthermore, leverage and Non-Performing Loans (NPLs) show significant effects, while macroeconomic factors such as inflation and GDP growth are insignificant.
DINASTIRESDINASTIRES Sus/2020/PN Jkt. Utr dan mengevaluasi efektivitas dan keadilan kerangka hukum di bawah POJK No. 77/POJK. 01/2016, POJK No. 18/POJK. 07/2023, dan Undang-UndangSus/2020/PN Jkt. Utr dan mengevaluasi efektivitas dan keadilan kerangka hukum di bawah POJK No. 77/POJK. 01/2016, POJK No. 18/POJK. 07/2023, dan Undang-Undang
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan hasil analisis beberapa alternatif dan didukung oleh temuan empiris, rekayasa paling rasional yang harus diterapkan adalah memendekkan masaBerdasarkan hasil analisis beberapa alternatif dan didukung oleh temuan empiris, rekayasa paling rasional yang harus diterapkan adalah memendekkan masa
4141 Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Motivasi kerja juga berpengaruh positifLingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Motivasi kerja juga berpengaruh positif
UntikaUntika Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan sejarah hukum, infentarisasiJenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan sejarah hukum, infentarisasi
IAISAMBASIAISAMBAS Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis,Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis,
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Selain itu, akuntabilitas hukum juga diatur dalam putusan pengadilan yang dianggap cukup untuk menutupi seluruh kerugian yang diderita penggugat. PenyelesaianSelain itu, akuntabilitas hukum juga diatur dalam putusan pengadilan yang dianggap cukup untuk menutupi seluruh kerugian yang diderita penggugat. Penyelesaian
UntikaUntika Lwk dan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:37/Pdt. G/PN. Lwk. Penelitian ini bersifat normatif, menganalisis SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dimaksud. HasilLwk dan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:37/Pdt. G/PN. Lwk. Penelitian ini bersifat normatif, menganalisis SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dimaksud. Hasil
UntikaUntika Undang‑Undang Hak Cipta diharapkan memberikan batas antara orisinalitas karya manusia dan karya AI agar menghindari masalah di masa depan. Teori kritisUndang‑Undang Hak Cipta diharapkan memberikan batas antara orisinalitas karya manusia dan karya AI agar menghindari masalah di masa depan. Teori kritis
TEKNOKRATTEKNOKRAT Sosialisasi teknologi Digital Smart Care di Desa Suka Asih bertujuan memudahkan penyimpanan data serta memperbaiki perilaku kesehatan masyarakat. KeunggulanSosialisasi teknologi Digital Smart Care di Desa Suka Asih bertujuan memudahkan penyimpanan data serta memperbaiki perilaku kesehatan masyarakat. Keunggulan