DINASTIRESDINASTIRES

Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities

This study examines the role of the e-Berpadu system in addressing the lex imperfecta nature of Article 143 paragraph (4) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), which obliges prosecutors to provide case files to suspects or their legal counsel but prescribes no sanction for non-compliance. The research was conducted at the Kotamobagu District Court using a qualitative approach that combined interviews, observations, document analysis, and focus group discussions. The findings reveal that e-Berpadu enables digital access to case files for legal counsel and supports the fulfillment of the right to information. No significant technical barriers were identified in its implementation. However, the case file access feature is neither a core component of the systems design nor emphasized in its official dissemination, leaving many defense lawyers unaware of its availability. The study concludes that although e-Berpadu can function as a supplementary tool to ensure access to case files, it cannot substitute the prosecutors mandatory obligation under KUHAP.

Although e-Berpadu provides digital access to case files for legal counsel, it does not formally substitute the prosecutors obligation to deliver case files as mandated by Article 143 paragraph (4) of KUHAP.The systems effectiveness is limited by a lack of awareness among legal counsel and its absence of access for defendants without legal representation.Therefore, while e-Berpadu can bridge the gap created by the lex imperfecta provision, legislative reform is necessary to ensure the full protection of defendants rights.

Further research should investigate the potential for integrating e-Berpadu with legal aid services to ensure access to case files for defendants without legal representation, addressing the current disparity in access. Additionally, a comparative study examining how other jurisdictions address the issue of access to case files in digitalized criminal justice systems could provide valuable insights for improving the Indonesian system. Finally, research is needed to explore the impact of e-Berpadu on the efficiency and transparency of criminal proceedings, including an assessment of the systems usability and the challenges faced by different stakeholders, such as prosecutors, judges, and legal counsel, to optimize its implementation and maximize its benefits for all parties involved in the criminal justice process.

  1. IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA... doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG E COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA doi 10 21776 ub arenahukum 2022 01503 2
  2. Implementation of the Electronic Criminal Case File Transfer System | YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum... doi.org/10.55173/yurisdiksi.v20i1.229Implementation of the Electronic Criminal Case File Transfer System YURISDIKSI Jurnal Wacana Hukum doi 10 55173 yurisdiksi v20i1 229
Read online
File size505.68 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Legal Certainty of Land Ownership Rights By Foreign Nationals Through Nominee Agreements 2026More at 2026

UMSUMS Selain itu, perjanjian ini dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk warga negara asing yang kehilangan haknya dan warga negaraSelain itu, perjanjian ini dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk warga negara asing yang kehilangan haknya dan warga negara

JURIS Transparency and Accountability in Corporate Social Responsibility Programs Local Government Oversight through a Business Law Perspective 2026More at 2026

UMSUMS Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan hukum CSR di tingkat daerah, melalui regulasi yang lebih jelas, standar pelaporan yang transparan,Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan hukum CSR di tingkat daerah, melalui regulasi yang lebih jelas, standar pelaporan yang transparan,

JURIS Digital Transformation and Bank Performance The Moderating Role of Risk in Indonesian Commercial Banks 2026More at 2026

UMSUMS However, when financial risk is considered, the direct effect of digital transformation becomes insignificant, suggesting that risk conditions may hinderHowever, when financial risk is considered, the direct effect of digital transformation becomes insignificant, suggesting that risk conditions may hinder

JURIS Consumer Protection in Fintech Lending Study of Decision Number 438 Pid Sus 2020 PN Jkt Utr in the Perspective of POJK 18 2023 and the PDP Law 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru memperkuat perlindungan hukum dan kewajiban etis, efektivitasnya masih bergantung pada penegakanHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru memperkuat perlindungan hukum dan kewajiban etis, efektivitasnya masih bergantung pada penegakan

JURIS Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135 PUU XXII 2024 Constitutional or Unconstitutional 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Hingga saat ini, pelaksanaan pemilihan umum telah menerapkan model serentak dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan daerah. Namun, penerapanHingga saat ini, pelaksanaan pemilihan umum telah menerapkan model serentak dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan daerah. Namun, penerapan

JURIS Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto 2025More at 2025

4141 Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen. Sampel diambil secara jenuh dari seluruh 62 pegawai Inspektorat KabupatenPenelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen. Sampel diambil secara jenuh dari seluruh 62 pegawai Inspektorat Kabupaten

JURIS Perkembangan Politik Hukum Pegisian Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia perspektif sejarah hukum Development of Legal Politics for Filling Regional Head Positions in Indonesia legal history pe 2025More at 2025

UntikaUntika Yang masing-masing regulasi ketentuan normatif pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut memiliki corak dan karakter tersendiriYang masing-masing regulasi ketentuan normatif pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut memiliki corak dan karakter tersendiri

JURIS The Existence of Universal Values of Islamic Political Ethics in the Formation of Public Policy 2024More at 2024

IAISAMBASIAISAMBAS Penelitian ini menggunakan metode literatur dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian akan dimulai dengan melakukan tinjauan literatur komprehensif dariPenelitian ini menggunakan metode literatur dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian akan dimulai dengan melakukan tinjauan literatur komprehensif dari

Useful /

JURIS Legal Liability for the Bankruptcy of a Limited Liability Company Resulting from Unlawful Conduct 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini memeriksa sumber hukum primer, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 TahunMenggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini memeriksa sumber hukum primer, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun

JURIS Exploration of Local Wisdom in Land Dispute Resolution in Alor Regency 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Referring to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, this research adopts an empirical juridical method with statutoryReferring to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, this research adopts an empirical juridical method with statutory

JURIS Constitutional Mandate and International Solidarity A Legal Study of Indonesia s Aid to Victims of the Gaza Conflict 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai penghapusan kolonialisme dan tujuan negara untuk berpartisipasi dalam mendirikan tatananMandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai penghapusan kolonialisme dan tujuan negara untuk berpartisipasi dalam mendirikan tatanan

JURIS Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah Exceptions to the Lawsuit of Lack of Parties in Civil Cases Land Rights 2025More at 2025

UntikaUntika Namun, apabila Hakim menerima eksepsi tergugat, maka hakim wajib menyebutkan dengan jelas alasan dan dasar serta fakta dan hukumnya secra jelas dalam putusanNamun, apabila Hakim menerima eksepsi tergugat, maka hakim wajib menyebutkan dengan jelas alasan dan dasar serta fakta dan hukumnya secra jelas dalam putusan

ads-block-test