DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini mengkaji peran Indonesia dalam merespons konflik Gaza, sebuah isu internasional kompleks dengan dimensi historis, politik, hukum, dan kemanusiaan. Konflik Gaza adalah salah satu isu internasional paling kompleks karena mencakup dimensi yang sama. Bagi Indonesia, isu ini dipandang bukan hanya sebagai masalah kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai implementasi mandat konstitusional pendiri bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Paragraf pertama menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kolonialisme, sedangkan paragraf keempat menekankan kewajiban bangsa untuk berkontribusi pada tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, Indonesia mendukung Palestina melalui diplomasi politik, bantuan kemanusiaan, dan advokasi hukum internasional. Namun, implementasi langkah-langkah ini menghadapi hambatan signifikan, termasuk blokade militer Israel, fragmentasi politik internal di Palestina, dan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB oleh lima negara anggota tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengevaluasi secara sistematis tindakan Indonesia berdasarkan kerangka hukum dan norma internasional. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami konsistensi Indonesia dalam memberikan bantuan ke Gaza sebagai implementasi prinsip anti-kolonial, serta kontribusi moral dan mandat konstitusional untuk perdamaian dunia.
Studi ini mengonfirmasi bahwa konflik Gaza bukan hanya masalah kebijakan luar negeri pragmatis bagi Indonesia, tetapi juga mandat konstitusional dan kewajiban moral bangsa.Temuan utama menunjukkan bahwa dukungan Indonesia untuk Palestina mencerminkan implementasi prinsip hukum konstitusional, norma hukum internasional, dan mandat moral yang berakar pada pengalaman kolonialisme.Mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai penghapusan kolonialisme dan tujuan negara untuk berpartisipasi dalam mendirikan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan, menyediakan dasar normatif untuk kebijakan luar negeri Indonesia.Selain itu, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 memastikan legitimasi demokratis melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional yang memiliki dampak luas, sedangkan interpretasi progresif Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018) memperluas jangkauan kerjasama internasional, termasuk dengan organisasi internasional.Hal ini mengonfirmasi bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia, dari resolusi PBB hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, memiliki dasar hukum yang kuat dan legitimasi konstitusional.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada dalam paper, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Mengembangkan penelitian tentang dampak bantuan kemanusiaan Indonesia terhadap masyarakat Palestina di Gaza. Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana bantuan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk akses mereka terhadap kebutuhan dasar, kesehatan, dan pendidikan. Dengan memahami dampak langsung bantuan tersebut, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan efektif untuk meningkatkan efektivitas bantuan kemanusiaan Indonesia.. . 2. Melakukan studi komparatif tentang peran Indonesia dalam konflik Gaza dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga terlibat dalam upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Studi komparatif ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pendekatan Indonesia, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diadopsi atau disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas diplomasi Indonesia di panggung internasional.. . 3. Meneliti lebih lanjut tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk blokade Israel, fragmentasi politik internal di Palestina, dan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Dengan memahami tantangan-tantangan ini secara mendalam, penelitian dapat mengusulkan strategi dan pendekatan baru yang dapat membantu Indonesia mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas bantuan kemanusiaan dan diplomasi Indonesia di Gaza.
| File size | 417.87 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non-competition merupakan bentuk prestasi negatif yang tetap mengikat pekerja setelah hubungan kerja berakhirHasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non-competition merupakan bentuk prestasi negatif yang tetap mengikat pekerja setelah hubungan kerja berakhir
FHUKIFHUKI Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus dengan memeriksa Undang-UndangStudi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus dengan memeriksa Undang-Undang
AKRABJUARAAKRABJUARA Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa efek normatif SEMA 3/2023 secara doktrinal berfungsi sebagai pembalikan konstitusional administratif karenaTemuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa efek normatif SEMA 3/2023 secara doktrinal berfungsi sebagai pembalikan konstitusional administratif karena
AKRABJUARAAKRABJUARA Tulisan ini bertujuan mengkaji prinsip perkawinan Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan fokus pada problem status anak, pemahaman jimak yang etis,Tulisan ini bertujuan mengkaji prinsip perkawinan Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan fokus pada problem status anak, pemahaman jimak yang etis,
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan Islam dapat menjadi landasan utama untuk mewujudkan keluarga yang adil, harmonis, dan damaiPenelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan Islam dapat menjadi landasan utama untuk mewujudkan keluarga yang adil, harmonis, dan damai
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Banyuwangi merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengurangi sampah plastik dan mendukung pembangunanKebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Banyuwangi merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengurangi sampah plastik dan mendukung pembangunan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu KotaMasyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang juga menjunjung nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, Indonesia menghadapi ketegangan yang berkelanjutanSebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang juga menjunjung nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, Indonesia menghadapi ketegangan yang berkelanjutan
Useful /
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Penelitian ini berfokus pada regenerasi kepemimpinan dan transformasi manajemen sebagai pendekatan terpadu untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM)Penelitian ini berfokus pada regenerasi kepemimpinan dan transformasi manajemen sebagai pendekatan terpadu untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM)
DINASTIRESDINASTIRES Kepatuhan yang rendah dapat berdampak klinis dan hukum pada kualitas layanan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif untukKepatuhan yang rendah dapat berdampak klinis dan hukum pada kualitas layanan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif untuk
DINASTIRESDINASTIRES Because of the settlement of land disputes through local wisdom(Diving Ritual) It also provides positive aspects for the local community such as beingBecause of the settlement of land disputes through local wisdom(Diving Ritual) It also provides positive aspects for the local community such as being
DINASTIRESDINASTIRES Fokus diskusi berada pada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 31/Pdt. G/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentinganFokus diskusi berada pada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 31/Pdt. G/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan