DINASTIRESDINASTIRES

Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities

Implementasi informed consent dan refusal merupakan kewajiban hukum, etis, dan profesional dalam layanan kebidanan yang bertujuan melindungi hak pasien dan mengurangi risiko sengketa serta tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan serius. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan informed consent dan refusal, serta mengeksplorasi aspek tanggung jawab hukum dan strategi inovatif yang mendukung layanan kebidanan di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum dan empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui pengambilan sampel bertujuan menggunakan formula Slovin dan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden dikategorikan patuh (66,7%), meskipun sepertiga tidak patuh (33,3%). Dukungan institusi melalui Prosedur Operasional Standar (SOP) relatif kuat; namun pelatihan hukum dan adopsi dokumentasi digital tetap terbatas, mengakibatkan kesadaran hukum yang lemah dan kepatuhan substantif yang rendah. Temuan ini menekankan pentingnya memperkuat kapasitas hukum melalui penyebaran dan peningkatan literasi hukum kesehatan. Selain itu, standarisasi penerapan dan percepatan transformasi digital diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kualitas layanan.

Penelitian yang dilakukan di tiga klinik kebidanan primer di Kota Medan menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab hukum dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur informed consent masih rendah, sehingga memerlukan perbaikan dan penguatan.Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kekuatan serta aspek yang tetap relevan untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.Meskipun sebagian besar tenaga kesehatan telah patuh, masih ada risiko signifikan terhadap kualitas layanan dan potensi sengketa hukum.Dukungan SOP dan sosialisasi kepemimpinan penting, tetapi perlu peningkatan kapasitas hukum dan pemanfaatan teknologi.Kepatuhan yang rendah dapat berdampak klinis dan hukum pada kualitas layanan dan keselamatan pasien.Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat sistem dokumentasi digital.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak penerapan sistem dokumentasi digital terhadap kepatuhan tenaga kesehatan dalam prosedur informed consent. 2. Studi tentang efektivitas program pelatihan hukum kesehatan dalam meningkatkan kesadaran dan kompetensi tenaga kesehatan. 3. Analisis peran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengurangi risiko sengketa hukum dan meningkatkan transparansi dalam layanan kebidanan. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

  1. Implementation of Informed Consent at Bandung Hospital, Medan City | Journal of Public Representative... doi.org/10.55885/jprsp.v5i2.526Implementation of Informed Consent at Bandung Hospital Medan City Journal of Public Representative doi 10 55885 jprsp v5i2 526
  2. One moment, please.... moment please wait request verified journal.ppmi.web.id/index.php/jogapa/article/view/966One moment please moment please wait request verified journal ppmi index php jogapa article view 966
  3. Informed Refusal as an Application for The Protection of Patients' Human Rights and Legal Protection... doi.org/10.58344/jii.v4i6.6648Informed Refusal as an Application for The Protection of Patients Human Rights and Legal Protection doi 10 58344 jii v4i6 6648
  4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan Pasien Dalam Dokumentasi Rekam Medis | Jurnal... jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/view/607Upaya Meningkatkan Kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan Pasien Dalam Dokumentasi Rekam Medis Jurnal jurnal uimedan ac index php JIPIKI article view 607
Read online
File size428.35 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test