DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesModel pemilihan serentak yang memisahkan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kelelahan petugas pemilihan, beban logistik, dan perhatian terbatas terhadap isu-isu lokal. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2024 kemudian memperbaiki model ini dengan menetapkan tata baru yang memisahkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk menguji efektivitas model serentak sebelumnya, menguji konstitusionalitas model baru, dan menganalisis implikasinya terhadap masa jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD terpilih tahun 2024. Temuan menunjukkan bahwa model serentak sebelumnya tidak efektif, model baru memiliki dasar konstitusional yang kuat, dan solusi paling rasional untuk implikasinya secara transisi adalah dengan memendekkan masa jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD terpilih tahun 2024 dan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2028. Dalam hal ini, direkomendasikan untuk mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta mengatur periode transisi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.
Kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia adalah salah satu manifestasi melalui pelaksanaan pemilihan umum.Hingga saat ini, pelaksanaan pemilihan umum telah menerapkan model serentak dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan daerah.Namun, penerapan model serentak ini telah menimbulkan berbagai masalah serius.Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang tinggi pada petugas pemilihan, beban kerja yang tidak proporsional, kendala logistik, kompleksitas teknis dalam pemungutan suara, dan kebingungan pemilih akibat banyaknya surat suara dan kurangnya ruang untuk membahas isu-isu lokal.Berdasarkan hasil analisis, model serentak yang memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan daerah telah terbukti tidak efektif.Kondisi ini mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki model serentak melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2024, yang menetapkan pemisahan pelaksanaan menjadi Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah.Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2024 secara substansial mengandung dimensi konstitusional yang kuat, karena secara substansial berusaha mengatasi masalah krusial pada model serentak sebelumnya sambil tetap menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, efisiensi pelaksanaan, dan meningkatkan kualitas partisipasi.Namun, penerapan model serentak baru ini memiliki implikasi terhadap masa jabatan pejabat publik sebagai hasil pemilihan umum tahun 2024, terutama Kepala Daerah dan anggota DPRD.Dalam konteks transisi, diperlukan rekayasa konstitusional yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh publik.Berdasarkan hasil analisis beberapa alternatif dan didukung oleh temuan empiris, rekayasa paling rasional yang harus diterapkan adalah memendekkan masa jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD sebagai hasil pemilihan umum tahun 2024, dan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2028.Pilihan ini dianggap paling sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, menjaga kelangsungan pemerintahan, dan memperoleh tingkat penerimaan publik yang tinggi.
Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi perubahan model serentak terhadap partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana perubahan model serentak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, apakah ada peningkatan atau penurunan, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi partisipasi tersebut. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak perubahan model serentak terhadap demokrasi di tingkat lokal.. . 2. Meneliti efektivitas dan efisiensi model serentak baru yang memisahkan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini dapat mengevaluasi apakah model serentak baru ini berhasil mengatasi masalah-masalah yang muncul pada model serentak sebelumnya, seperti kelelahan petugas pemilihan, beban logistik, dan perhatian terbatas terhadap isu-isu lokal. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih kuat tentang kelayakan penerapan model serentak baru.. . 3. Menganalisis implikasi konstitusional dari perubahan model serentak terhadap masa jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD. Penelitian ini dapat menyelidiki apakah perubahan model serentak yang memisahkan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan apakah ada implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran yang lebih komprehensif tentang bagaimana mengelola transisi masa jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD secara konstitusional.
| File size | 463.86 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Kedua, pendekatan kebijakan saat ini, meskipun menawarkan beberapa perbaikan teknis, terbukti tidak cukup untuk mengatasi masalah akar yang dihadapi olehKedua, pendekatan kebijakan saat ini, meskipun menawarkan beberapa perbaikan teknis, terbukti tidak cukup untuk mengatasi masalah akar yang dihadapi oleh
RCRSRCRS Namun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruanNamun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruan
UNHASUNHAS Konstitusionalitas sistem Noken dipertahankan sebagai tradisi yang menyesuaikan Konstitusi dengan keberagaman sosial, sehingga menjadikannya preseden pentingKonstitusionalitas sistem Noken dipertahankan sebagai tradisi yang menyesuaikan Konstitusi dengan keberagaman sosial, sehingga menjadikannya preseden penting
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Informan penelitian terdiri dari unsur Satgas dan masyarakat lokal yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles,Informan penelitian terdiri dari unsur Satgas dan masyarakat lokal yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles,
UNESUNES d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar masyarakat tidak panik akibat penyebaran berita tersebut. e.d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar masyarakat tidak panik akibat penyebaran berita tersebut. e.
UNTAGUNTAG Penelitian ini menganalisis penerapan demokrasi deliberatif dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Pulau Semambu, KabupatenPenelitian ini menganalisis penerapan demokrasi deliberatif dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Pulau Semambu, Kabupaten
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Ekonomi fasis memiliki ciri negara korporasi. Dalam pemahaman ini, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi sistem perekonomian. mencapai kesuksesanEkonomi fasis memiliki ciri negara korporasi. Dalam pemahaman ini, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi sistem perekonomian. mencapai kesuksesan
STAIBSLLGSTAIBSLLG Pendekatan sekuler partai ini bertolak belakang dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat religius. Selain itu, penolakan terhadap penerapanPendekatan sekuler partai ini bertolak belakang dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat religius. Selain itu, penolakan terhadap penerapan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES G/2022/PN. DPK yang dikonfirmasi pada tahap kasasi, menggunakan metode juridika normatif dan pendekatan analisis deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaianG/2022/PN. DPK yang dikonfirmasi pada tahap kasasi, menggunakan metode juridika normatif dan pendekatan analisis deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian
DINASTIRESDINASTIRES 31/Pdt. G/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena31/Pdt. G/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena
UNHASUNHAS Kulit pisang dapat diolah menjadi kertas berkualitas dengan proses sederhana. Kertas hasil olahan memiliki karakteristik fisik yang memenuhi standar kertasKulit pisang dapat diolah menjadi kertas berkualitas dengan proses sederhana. Kertas hasil olahan memiliki karakteristik fisik yang memenuhi standar kertas
APTKLHIAPTKLHI Rancangan penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan populasi seluruh siswa kelas X SMA Negeri 5 Kupang. Sampel dipilih secara purposiveRancangan penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan populasi seluruh siswa kelas X SMA Negeri 5 Kupang. Sampel dipilih secara purposive