DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesThis study explores the urgency and legal framework of Emergency Interim Relief (EIR) in Indonesian arbitration law, emphasizing its role in safeguarding parties rights and ensuring legal certainty in urgent disputes. EIR, as a temporary measure issued before a full arbitral tribunal is constituted, is crucial for preventing irreparable harm such as asset dissipation or evidence destruction. Although Law No. 30 of 1999 grants tribunals the authority to issue interim measures, its lack of explicit enforcement mechanisms historically limited their effectiveness. The issuance of Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 (PERMA 3/2023) marks a significant development by providing procedural clarity, mandating court registration of interim orders, and introducing fixed timelines for enforcement, including for foreign awards. These reforms align Indonesian arbitration practice more closely with international standards and enhance its attractiveness as a dispute resolution hub. However, limitations remain, notably the narrow scope of PERMA 3/2023, which primarily addresses security seizures, and uncertainties regarding the enforceability of emergency awards under institutional rules such as the 2025 BANI Rules.
The study analyzes the legal framework of Emergency Interim Relief (EIR) in Indonesian arbitration law reveals that while significant progress has been made particularly through the issuance of Supreme Court Regulation No.3 of 2023 (PERMA 3/2023) gaps still remain that must be addressed to ensure both legal protection and certainty for disputing parties.Before the enactment of PERMA 3/2023, the absence of a clear procedural mechanism for the enforcement of interim arbitral measures weakened the utility of EIR, leaving parties vulnerable to asset dissipation, evidence destruction, and other forms of irreparable harm.30 of 1999, which grants tribunals the authority to issue interim measures, and PERMA 3/2023, which provides procedural clarity for their enforcement, has created a more reliable framework that aligns more closely with international arbitration standards.By implementing these measures, Indonesia can solidify EIR as a robust, enforceable, and trusted mechanism within its arbitration regime, ensuring that urgent disputes receive timely and effective resolution while upholding the principles of legal certainty and party autonomy.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dipertimbangkan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai efektivitas implementasi PERMA 3/2023 di berbagai wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik pengadilan dan praktik hukum setempat. Hal ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi dampak penerapan EIR terhadap efisiensi dan biaya arbitrase, dengan membandingkan kasus-kasus yang menggunakan EIR dengan kasus-kasus yang tidak menggunakannya. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai manfaat EIR dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi beban biaya. Ketiga, penelitian dapat menganalisis persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, termasuk hakim, pengacara, arbiter, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, mengenai penerapan EIR. Pendekatan kualitatif ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang terkait dengan EIR, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diperlukan. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai EIR di Indonesia, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dan berkeadilan.
| File size | 320.93 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis statutori dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwaMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis statutori dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa
DINASTIRESDINASTIRES 35/Pid. Sus/2022/PN. Pwk. The results show that the defendant, who was negligent and caused the victims death, was indeed charged under this article, which35/Pid. Sus/2022/PN. Pwk. The results show that the defendant, who was negligent and caused the victims death, was indeed charged under this article, which
DINASTIRESDINASTIRES G/2022/PN. DPK yang dikonfirmasi pada tahap kasasi, menggunakan metode juridika normatif dan pendekatan analisis deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaianG/2022/PN. DPK yang dikonfirmasi pada tahap kasasi, menggunakan metode juridika normatif dan pendekatan analisis deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian
DINASTIRESDINASTIRES Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia,
DINASTIRESDINASTIRES Pertumbuhan pesat ekonomi digital dan globalisasi pasar telah menyoroti celah signifikan dalam hukum perlindungan konsumen. Celah-celah ini menimbulkanPertumbuhan pesat ekonomi digital dan globalisasi pasar telah menyoroti celah signifikan dalam hukum perlindungan konsumen. Celah-celah ini menimbulkan
DINASTIRESDINASTIRES This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and observations. The results of theThis research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and observations. The results of the
DINASTIRESDINASTIRES Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancaraMetodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara
DINASTIRESDINASTIRES Pengakuan agama merupakan aspek fundamental dari tata pemerintahan modern karena langsung berkaitan dengan legitimasi negara dan stabilitas sosial-politik.Pengakuan agama merupakan aspek fundamental dari tata pemerintahan modern karena langsung berkaitan dengan legitimasi negara dan stabilitas sosial-politik.
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa Malaysia menunjukkan tata kelola syariah yang lebih kuat melalui audit wajib dan inisiatif literasi publik, sementara IndonesiaTemuan menunjukkan bahwa Malaysia menunjukkan tata kelola syariah yang lebih kuat melalui audit wajib dan inisiatif literasi publik, sementara Indonesia
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kekuatan serta aspek yang tetap relevan untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.meskipun sebagianPenelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kekuatan serta aspek yang tetap relevan untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.meskipun sebagian
DINASTIRESDINASTIRES Studi menemukan bahwa amandemen penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah penyatuan usia pernikahan minimum menjadi 19 tahun bagi laki-lakiStudi menemukan bahwa amandemen penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah penyatuan usia pernikahan minimum menjadi 19 tahun bagi laki-laki
DINASTIRESDINASTIRES G/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena tidakG/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena tidak