DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesThis study explores the urgency and legal framework of Emergency Interim Relief (EIR) in Indonesian arbitration law, emphasizing its role in safeguarding parties rights and ensuring legal certainty in urgent disputes. EIR, as a temporary measure issued before a full arbitral tribunal is constituted, is crucial for preventing irreparable harm such as asset dissipation or evidence destruction. Although Law No. 30 of 1999 grants tribunals the authority to issue interim measures, its lack of explicit enforcement mechanisms historically limited their effectiveness. The issuance of Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 (PERMA 3/2023) marks a significant development by providing procedural clarity, mandating court registration of interim orders, and introducing fixed timelines for enforcement, including for foreign awards. These reforms align Indonesian arbitration practice more closely with international standards and enhance its attractiveness as a dispute resolution hub. However, limitations remain, notably the narrow scope of PERMA 3/2023, which primarily addresses security seizures, and uncertainties regarding the enforceability of emergency awards under institutional rules such as the 2025 BANI Rules.
The study analyzes the legal framework of Emergency Interim Relief (EIR) in Indonesian arbitration law reveals that while significant progress has been made particularly through the issuance of Supreme Court Regulation No.3 of 2023 (PERMA 3/2023) gaps still remain that must be addressed to ensure both legal protection and certainty for disputing parties.Before the enactment of PERMA 3/2023, the absence of a clear procedural mechanism for the enforcement of interim arbitral measures weakened the utility of EIR, leaving parties vulnerable to asset dissipation, evidence destruction, and other forms of irreparable harm.30 of 1999, which grants tribunals the authority to issue interim measures, and PERMA 3/2023, which provides procedural clarity for their enforcement, has created a more reliable framework that aligns more closely with international arbitration standards.By implementing these measures, Indonesia can solidify EIR as a robust, enforceable, and trusted mechanism within its arbitration regime, ensuring that urgent disputes receive timely and effective resolution while upholding the principles of legal certainty and party autonomy.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dipertimbangkan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai efektivitas implementasi PERMA 3/2023 di berbagai wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik pengadilan dan praktik hukum setempat. Hal ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi dampak penerapan EIR terhadap efisiensi dan biaya arbitrase, dengan membandingkan kasus-kasus yang menggunakan EIR dengan kasus-kasus yang tidak menggunakannya. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai manfaat EIR dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi beban biaya. Ketiga, penelitian dapat menganalisis persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, termasuk hakim, pengacara, arbiter, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, mengenai penerapan EIR. Pendekatan kualitatif ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang terkait dengan EIR, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diperlukan. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai EIR di Indonesia, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dan berkeadilan.
| File size | 320.93 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
MSTI INDONESIAMSTI INDONESIA Implikasi praktis menekankan pentingnya pendidikan lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, dan optimalisasi infrastruktur pendukung untukImplikasi praktis menekankan pentingnya pendidikan lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, dan optimalisasi infrastruktur pendukung untuk
UM SURABAYAUM SURABAYA Selain itu, pemanfaatan ini juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan mengurangi pencemaran udara akibat emisiSelain itu, pemanfaatan ini juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan mengurangi pencemaran udara akibat emisi
PANDAWAINSTITUTEPANDAWAINSTITUTE Bagi pembuat kebijakan kesehatan, disarankan pembukaan Fair Price Medicine Shop (FPMS) dengan mengacu pada model Pemerintah West Bengal serta revisi kebijakanBagi pembuat kebijakan kesehatan, disarankan pembukaan Fair Price Medicine Shop (FPMS) dengan mengacu pada model Pemerintah West Bengal serta revisi kebijakan
PRADITAPRADITA Berdasarkan analisis data panel 424 observasi perusahaan periode 2016–2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG memiliki pengaruh negatifBerdasarkan analisis data panel 424 observasi perusahaan periode 2016–2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG memiliki pengaruh negatif
JPRJPR Latar belakang: Limfedema stadium lanjut ditandai oleh disfungsi limfatik dan pertumbuhan berlebih jaringan fibroadiposa. Pengobatan tunggal seperti lymphaticovenousLatar belakang: Limfedema stadium lanjut ditandai oleh disfungsi limfatik dan pertumbuhan berlebih jaringan fibroadiposa. Pengobatan tunggal seperti lymphaticovenous
STIKBARSTIKBAR Chairuddin P. Lubis, Indonesia. Data diperoleh dari resep rawat jalan pasien penyakit kronis tahun 2023 pada layanan asuransi kesehatan nasional, kemudianChairuddin P. Lubis, Indonesia. Data diperoleh dari resep rawat jalan pasien penyakit kronis tahun 2023 pada layanan asuransi kesehatan nasional, kemudian
KALBISKALBIS Penelitian ini menyarankan perlunya model manajemen pesantren berkelanjutan yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Penelitian ini mengidentifikasiPenelitian ini menyarankan perlunya model manajemen pesantren berkelanjutan yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Penelitian ini mengidentifikasi
ITKAITKA Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan label halal oleh lembaga berwenang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa pelakuSertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan label halal oleh lembaga berwenang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa pelaku
Useful /
UMMUMM Penerapan metode age replacement terbukti menurunkan downtime dan menghemat biaya perawatan mesin volpack. Penghematan biaya yang diperoleh dari penerapanPenerapan metode age replacement terbukti menurunkan downtime dan menghemat biaya perawatan mesin volpack. Penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan
ITKAITKA Dalam kegiatan P5 selanjutnya perlu ditingkatkan lagi siswa-siswi SMAN 1 Ponorogo memiliki penilaian Sangat Berkembang (SB) dari segi keimanan, berpikirDalam kegiatan P5 selanjutnya perlu ditingkatkan lagi siswa-siswi SMAN 1 Ponorogo memiliki penilaian Sangat Berkembang (SB) dari segi keimanan, berpikir
ITKAITKA Selain itu, perlu diteliti dampak jangka panjang dari sertifikasi organik terhadap kesehatan petani dan lingkungan, terutama dalam penggunaan bahan alamiSelain itu, perlu diteliti dampak jangka panjang dari sertifikasi organik terhadap kesehatan petani dan lingkungan, terutama dalam penggunaan bahan alami
ITKAITKA Kurangnya lulusan diniyah disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik, kurangnya pemahaman kurikulum dan kurangnya dukungan orang tua. Maka untuk mengatasiKurangnya lulusan diniyah disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik, kurangnya pemahaman kurikulum dan kurangnya dukungan orang tua. Maka untuk mengatasi