DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPertumbuhan pesat ekonomi digital dan globalisasi pasar telah menyoroti celah signifikan dalam hukum perlindungan konsumen. Celah-celah ini menimbulkan tantangan dalam memastikan hak dan keamanan konsumen di pasar yang semakin digital dan saling terhubung. Studi ini bertujuan menganalisis urgensi menyelaraskan hukum perlindungan konsumen, dengan fokus pada isu seperti privasi data, e-commerce lintas batas, dan kemajuan teknologi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan data dari jurnal akademik, laporan, dan sumber tepercaya lainnya. Temuan menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen saat ini tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas era digital, dengan fragmentasi regulasi di berbagai yurisdiksi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerentanan konsumen. Kurangnya kerja sama internasional memperparah masalah ini, membuat pentingnya negara-negara bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang standar. Studi ini menyimpulkan bahwa menyelaraskan hukum perlindungan konsumen sangat krusial untuk membangun kepercayaan di pasar digital, melindungi konsumen, dan mendorong ekonomi digital global yang adil. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengevaluasi implikasi praktis kerja sama internasional dan mengeksplorasi bagaimana teknologi muncul seperti AI dan blockchain dapat diatur untuk memastikan praktik yang etis dan ramah konsumen.
Studi ini menekankan urgensi menyelaraskan hukum perlindungan konsumen dalam ekonomi digital dan pasar global, yang telah mengalami perkembangan signifikan tetapi juga menghadapi tantangan yang semakin besar.Temuan jelas menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas dan risiko transaksi online, e-commerce lintas batas, serta kemajuan teknologi.Celah-celah yang teridentifikasi—mulai dari kekhawatiran privasi data hingga kurangnya kerja sama internasional—menimbulkan risiko signifikan bagi konsumen dan menghambat pertumbuhan pasar digital global.Dengan menghubungkan isu-isu ini dengan kerangka teoritis yang relevan, jelas bahwa pendekatan hukum yang lebih terpadu, transparan, dan adaptif diperlukan untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi konsumen di seluruh dunia.Menyelaraskan hukum pada tingkat nasional dan internasional tidak hanya akan mengurangi risiko kebocoran data, penipuan, dan ketidakpastian hukum tetapi juga membangun kepercayaan lebih besar terhadap platform digital, mendorong lebih banyak konsumen untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital global.
1. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kerja sama internasional dalam menyelaraskan hukum perlindungan konsumen. 2. Mengeksplorasi regulasi teknologi muncul seperti AI dan blockchain untuk memastikan praktik yang etis dan ramah konsumen. 3. Meneliti dampak teknologi baru, seperti AI dan blockchain, terhadap hak konsumen serta bagaimana kerangka hukum dapat disesuaikan untuk memastikan penggunaannya yang bertanggung jawab dalam pasar digital.
| File size | 364.02 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Temuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tujuan program dan pelaksanaannya, khususnya terkait kurangnya transparansi dan status pembiayaanTemuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tujuan program dan pelaksanaannya, khususnya terkait kurangnya transparansi dan status pembiayaan
DINASTIRESDINASTIRES This study explores the urgency and legal framework of Emergency Interim Relief (EIR) in Indonesian arbitration law, emphasizing its role in safeguardingThis study explores the urgency and legal framework of Emergency Interim Relief (EIR) in Indonesian arbitration law, emphasizing its role in safeguarding
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan akta PPJB karena pelanggaran hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 55/Pdt.Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan akta PPJB karena pelanggaran hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 55/Pdt.
DINASTIRESDINASTIRES Oleh karena itu, peraturan hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak di Indonesia perlu dirumuskan lebih jelas dan menyeluruh. Dalam hal ini, IndonesiaOleh karena itu, peraturan hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak di Indonesia perlu dirumuskan lebih jelas dan menyeluruh. Dalam hal ini, Indonesia
DINASTIRESDINASTIRES Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, meskipun memadai, menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan transparansi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnyaMekanisme penyelesaian sengketa yang ada, meskipun memadai, menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan transparansi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya
DINASTIRESDINASTIRES Dalam perjanjian sewa, kontrak dibuat secara tertulis. Beberapa lembaga jaminan memerlukan penggunaan akta notaris. Meskipun tidak wajib, perjanjian sewaDalam perjanjian sewa, kontrak dibuat secara tertulis. Beberapa lembaga jaminan memerlukan penggunaan akta notaris. Meskipun tidak wajib, perjanjian sewa
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perburuan satwa liar terus meningkatPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perburuan satwa liar terus meningkat
4141 Pembatasan ShopeePay Later di Aceh mencerminkan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi sebagai perlindungan konsumen Muslim dari praktikPembatasan ShopeePay Later di Aceh mencerminkan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi sebagai perlindungan konsumen Muslim dari praktik
Useful /
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Peternakan sapi adalah salah satu sektor ekonomi yang memainkan peran penting dalam penyediaan kebutuhan pangan dan perekonomian di banyak negara. Namun,Peternakan sapi adalah salah satu sektor ekonomi yang memainkan peran penting dalam penyediaan kebutuhan pangan dan perekonomian di banyak negara. Namun,
FHUKIFHUKI The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches, supported by a comprehensive review of legalThe study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches, supported by a comprehensive review of legal
FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penyalahgunaan narkotika oleh remaja terhadap tingkat kriminalitas masyarakat serta mengidentifikasi faktorPenelitian ini bertujuan menganalisis dampak penyalahgunaan narkotika oleh remaja terhadap tingkat kriminalitas masyarakat serta mengidentifikasi faktor
DINASTIRESDINASTIRES Smg sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalahSmg sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah