Publisher

FHUKIFHUKI

Journal Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Abstract

Program Jahe Merah di Bangka Tengah, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi, justru menimbulkan kontroversi hukum ketika sejumlah warga dimasukkan ke dalam daftar hitam kredit Bank Indonesia karena ketidakmampuan mereka membayar kewajiban pembiayaan yang mereka pahami sebagai bantuan pemerintah, bukan pinjaman. Situasi ini menimbulkan masalah hukum serius terkait kepastian hukum mengenai skema pembiayaan, transparansi dalam pelaksanaan program, dan perlindungan hak-hak warga. Penelitian ini mengkaji sejauh mana kepastian hukum mengenai mekanisme pembiayaan Program Jahe Merah, menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi warga yang terkena dampak, dan menilai tanggung jawab hukum pemerintah daerah dan lembaga keuangan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman normatif tentang hubungan antara program pemberdayaan pemerintah, sistem kredit perbankan, dan perlindungan hak-hak warga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Temuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tujuan program dan pelaksanaannya, khususnya terkait kurangnya transparansi dan status pembiayaan yang tidak jelas, yang pada akhirnya merongrong kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga dalam program pemberdayaan ekonomi.

Conclusion

Polemik blacklist BI dalam Program Jahe Merah menyoroti lemahnya kepastian hukum akibat ketidaksesuaian antara tujuan program dan mekanisme pembiayaan.Ketidakjelasan status bantuan sebagai pinjaman, minimnya transparansi informasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat telah merugikan warga.Kondisi ini menuntut perbaikan tata kelola program pemberdayaan ekonomi melalui penguatan sosialisasi, kejelasan perjanjian pembiayaan, dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Future Research

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi warga yang terdampak blacklist BI, dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan keadilan prosedural. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan hukum dan edukasi finansial kepada masyarakat sebelum dan selama pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis pembiayaan. Terakhir, penelitian dapat diarahkan untuk mengembangkan model perjanjian pembiayaan yang lebih transparan dan berpihak pada masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan warga dalam proses perumusan perjanjian, guna mencegah terjadinya kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas program pemberdayaan ekonomi di masa depan, serta memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat dari risiko kerugian akibat ketidakpastian informasi atau kegagalan pelaksanaan program.

References

1. One moment, please.... one moment please wait request verified doi.org/10.56910/gemilang.v3i1.314One moment please one moment please wait request verified doi 10 56910 gemilang v3i1 314
2. Principles Of Actio Paulina In Bankkruptcy Regarding The Deed Of Trasfer Of Rights Made In Front Land... jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4716Principles Of Actio Paulina In Bankkruptcy Regarding The Deed Of Trasfer Of Rights Made In Front Land jurnal unikal ac index php hk article view 4716
3. KAJIAN HUKUM POLEMIK BLACKLIST BI PADA PROGRAM JAHE MERAH DI BANGKA TENGAH | Jurnal Hukum to-ra : Hukum... ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/425KAJIAN HUKUM POLEMIK BLACKLIST BI PADA PROGRAM JAHE MERAH DI BANGKA TENGAH Jurnal Hukum to ra Hukum ejournal fhuki index php tora article view 425
4. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan | Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan. https journal bkpsl library... doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2697Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan https journal bkpsl library doi 10 35912 kihan v2i2 2697

Metadata

File size	1.12 MB
Pages	11
DMCA	Report