DINASTIRESDINASTIRES

Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities

Penelitian ini mengeksplorasi pembatalan pengangkatan anak oleh mengutamakan aspek keadilan, baik untuk anak maupun orang tua angkat. Fokus diskusi berada pada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 31/Pdt.G/2022/PN.NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena tidak memperhatikan hak dan kontribusi orang tua angkat yang telah merawat anak selama bertahun-tahun. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Juridical dengan pendekatan kasus, peraturan, dan perbandingan. Sumber data berasal dari materi hukum primer berupa undang-undang dan putusan, serta diperkuat oleh literatur sebagai materi hukum sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi tentang doktrin dan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menguntungkan perlindungan anak, tetapi menciptakan ketidakseimbangan bagi orang tua angkat. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang lebih jelas mengenai mekanisme pembatalan pengangkatan anak, sehingga memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dua kesimpulan utama dapat ditarik.NJK menunjukkan bahwa hakim mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak.Hal ini terlihat dari pemberian pembatalan pengangkatan meskipun pengangkatan anak seharusnya merupakan transfer permanen tanggung jawab orang tua biologis kepada orang tua angkat.Pertimbangan hakim berfokus pada keinginan anak untuk kembali kepada orang tua biologis, tanpa memberikan porsi seimbang kepada posisi orang tua angkat.Kedua, dalam hal keadilan, putusan ini masih meninggalkan masalah.Ini karena orang tua angkat yang telah merawat, membesarkan, dan merawat anak selama lebih dari satu dekade tidak mendapatkan pengakuan yang memadai dalam pertimbangan hakim.Hal ini mencerminkan ketidakadilan antara perlindungan anak dan penghargaan terhadap hak serta pengorbanan orang tua angkat.Oleh karena itu, peraturan hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak di Indonesia perlu dirumuskan lebih jelas dan menyeluruh.Dalam hal ini, Indonesia juga dapat meniru praktik di Belanda dan Prancis, yang memiliki aturan khusus mengenai pembatalan pengangkatan anak, sehingga mekanisme pembatalan tidak hanya berdasarkan kepentingan anak saja, tetapi juga memberikan perlindungan hukum proporsional dan jaminan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk memperbaiki kelemahan dalam regulasi pembatalan pengangkatan anak, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan sistem hukum adopsi di negara-negara maju seperti Belanda dan Prancis, serta menganalisis dampaknya terhadap keadilan bagi semua pihak. Selain itu, penelitian bisa fokus pada evaluasi dampak psikologis dan sosial terhadap anak serta orang tua angkat dalam proses pembatalan pengangkatan, termasuk upaya rehabilitasi dan kompensasi yang layak. Terakhir, penelitian juga dapat mengkaji kebutuhan pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif, yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan anak, orang tua biologis, dan orang tua angkat, serta memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya berdasarkan keinginan anak tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, kesehatan, dan lingkungan sosial yang mendukung keberlanjutan hubungan keluarga.

  1. KONVENSI DEN HAAG 1993: PERBANDINGAN DAN DAMPAK RATIFIKASI TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA | Roliana... doi.org/10.59818/jps.v2i3.674KONVENSI DEN HAAG 1993 PERBANDINGAN DAN DAMPAK RATIFIKASI TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA Roliana doi 10 59818 jps v2i3 674
  2. PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI | Unes Journal of Swara... doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.329PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI Unes Journal of Swara doi 10 31933 ujsj v7i1 329
  3. Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi... doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak Studi Penetapan Nomor 0053 Pdt P 2017 PA Tpi doi 10 47498 maqasidi v4i1 2898
Read online
File size324.13 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pengusaha 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Inti persoalan dalam hubungan kerja terletak pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi pengusaha dan perlindungan terhadap pekerja sebagai subjek hukumInti persoalan dalam hubungan kerja terletak pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi pengusaha dan perlindungan terhadap pekerja sebagai subjek hukum

JURIS Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Korban Analisis Intermediary Liability di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, seringkali menjadi pseudo-resolution karena fokus pada perdamaian mengabaikan masalah teknis utama yaitu konten yang masih tersebar yang melanggengkanSelain itu, seringkali menjadi pseudo-resolution karena fokus pada perdamaian mengabaikan masalah teknis utama yaitu konten yang masih tersebar yang melanggengkan

JURIS Perspektif Hukum Atas Pemilik Jaminan Fidusia Sebagai Kreditur Terhadap Debitor Pailit 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum pemegang jaminan fidusia sebagai kreditur separatis dalam proses kepailitan dan untuk mengujiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum pemegang jaminan fidusia sebagai kreditur separatis dalam proses kepailitan dan untuk menguji

JURIS John Rawls Justice Review Of The Retirement Age Limit For Indonesian Workers 2025More at 2025

AKRABJUARAAKRABJUARA Fragmentasi regulasi menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antarpekerja, yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksiFragmentasi regulasi menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antarpekerja, yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi

JURIS Literature Study on Higher Education as Human Fitrah Islamic Wasathiyah Values and Socio Economic Empowerment 2025More at 2025

IAI TABAHIAI TABAH Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis konsep pendidikan tinggi sebagai jalan fitrah dalam perspektifPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis konsep pendidikan tinggi sebagai jalan fitrah dalam perspektif

JURIS Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Imam Syafi i Imam Maliki dan Hukum Pidana Indonesia 2025More at 2025

JURNALCOMPARATIVAJURNALCOMPARATIVA Pendekatan ini mencerminkan kemampuan fikih Islam dalam merespons isu-isu kontemporer, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah serta mempertimbangkanPendekatan ini mencerminkan kemampuan fikih Islam dalam merespons isu-isu kontemporer, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah serta mempertimbangkan

JURIS Analisa Hukum Menunda Membayar Hutang dalam Prespektif Hukum Islam Kajian Kitab Al Wajiz Fi Fiqhi As Sunnah Wa Al Kitab Al Aziz 2025More at 2025

UNSURIUNSURI Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, di mana data primer diperoleh langsung dari kitab tersebut dan didukungPenelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, di mana data primer diperoleh langsung dari kitab tersebut dan didukung

JURIS Akad Wadi ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab 2024More at 2024

STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Sedangkan secaara istilah, wadiah adalah sesuatu yang dititpkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Akad wadiah memilikiSedangkan secaara istilah, wadiah adalah sesuatu yang dititpkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Akad wadiah memiliki

Useful /

JURIS Evaluating the Legality of GI Airline Standard Terms Through Contract Anatomy and Consumer Protection Frameworks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam konteks ini baru tercapai pada tataran normatif-formal, namun belum mampu menghadirkan keadilan kontraktualDapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam konteks ini baru tercapai pada tataran normatif-formal, namun belum mampu menghadirkan keadilan kontraktual

JURIS Analisis Hukum terhadap Peran Pertamina sebagai State Trading Enterprise dalam Pelaksanaan Prinsip Non Diskriminasi WTO Studi Kasus Kebijakan Perdagangan Energi oleh Pertamina 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertumpu pada telaah ketentuan WTO,Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertumpu pada telaah ketentuan WTO,

JURIS The Consequences of the Mixed Marriage Law Reviewed from Law No 16 of 2019 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dipahamiPerkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dipahami

JURIS Penyuluhan Bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa BUMDESA Kelurahan Koya Barat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi 2025More at 2025

STIE PORTNUMBAYSTIE PORTNUMBAY Sayangnya pendirian dan pengelolaan BUM Desa mempunyai permasalahan dan tantangan. Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami permasalahan dan tantanganSayangnya pendirian dan pengelolaan BUM Desa mempunyai permasalahan dan tantangan. Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami permasalahan dan tantangan

ads-block-test