DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesSaat ini dunia bisnis berkembang pesat, terbukti dari meningkatnya penerapan pengembangan usaha melalui sistem waralaba yang banyak diadopsi oleh para wirausahawan di Indonesia. Perkembangan ekonomi masyarakat pada era teknologi ini membawa perubahan signifikan, sehingga hubungan bisnis menjadi lebih mudah diakses oleh semua pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk meminimalkan potensi permasalahan yang mungkin timbul, dengan tujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi kasus pada putusan No. 25/Pdt.G/2022/PN Srl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut dilakukan melalui litigasi, membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba yang telah dinotariskan. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian waralaba yang disusun menjadi dokumen hukum memiliki nilai bukti yang kuat, menetapkan hubungan hukum antara para pihak, serta memastikan keadilan hukum dan mencegah sengketa di masa mendatang. Selain itu, akuntabilitas hukum juga diatur dalam putusan pengadilan yang dianggap cukup untuk menutupi seluruh kerugian yang diderita penggugat.
Penyelesaian sengketa perjanjian waralaba SAIMEN pada akhirnya ditempuh melalui litigasi setelah upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, dengan hakim menyatakan tergugat melanggar perjanjian waralaba yang dituangkan dalam akta notaris.Keputusan tersebut menegaskan keadilan hukum karena akta notaris memberikan bukti kuat hubungan hukum antara para pihak serta menegakkan hak dan kewajiban secara jelas.Tanggung jawab atas kelalaian pihak tergugat ditetapkan oleh lembaga berwenang sesuai jalur penyelesaian yang dipilih, sehingga kerugian yang diderita oleh penggugat dapat dipulihkan.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, dalam menangani sengketa waralaba multi-klausul dibandingkan dengan litigasi, untuk menilai apakah metode non-litigasi dapat mempercepat penyelesaian dan mengurangi beban biaya. Selanjutnya, diperlukan studi empiris mengenai dampak penggunaan templat standar perjanjian waralaba terhadap frekuensi pelanggaran dan peningkatan akuntabilitas hukum, sehingga dapat mengidentifikasi elemen-elemen kontrak yang paling kritis dalam mencegah wanprestasi. Terakhir, analisis komparatif mengenai peran keabsahan akta notaris dalam memperkuat kepastian hukum dan hasil penyelesaian sengketa di berbagai wilayah hukum Indonesia dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor formalitas dokumen mempengaruhi keputusan pengadilan dan kepuasan pihak terkait. Kombinasi tiga arah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum waralaba serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat bagi pembuat regulasi dan praktisi.
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
- ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA | Jurnal Media... doi.org/10.62281/v2i2.180ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA Jurnal Media doi 10 62281 v2i2 180
| File size | 380.68 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dilapangan.Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dilapangan.
UNISMUHUNISMUH Peraturan Undang-undang Agraria Indonesia memiliki implikasi penting dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah.Peraturan Undang-undang Agraria Indonesia memiliki implikasi penting dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah.
IAIN CURUPIAIN CURUP Secara khusus, prinsip an‑taradhin menunjukkan potensi untuk menyelesaikan masalah hak tanah dan waris perempuan di tengah konflik hukum dan adat diSecara khusus, prinsip an‑taradhin menunjukkan potensi untuk menyelesaikan masalah hak tanah dan waris perempuan di tengah konflik hukum dan adat di
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali)Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali)
UMMUMM Tanah publik yang belum ditetapkan sebagai waqf atau bahkan diakui sebagai properti pemerintah, serta hak atas tanah historis dimana hak bangunan telahTanah publik yang belum ditetapkan sebagai waqf atau bahkan diakui sebagai properti pemerintah, serta hak atas tanah historis dimana hak bangunan telah
UMMUMM Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Abstrak. Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf),Abstrak. Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf),
IUSIUS 24 tahun 1997, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pendaftaran tanah yang diperoleh melalui jual beli di kecamatan24 tahun 1997, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pendaftaran tanah yang diperoleh melalui jual beli di kecamatan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Peningkatan perburuan burung cendrawasih terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa peraturan perlindungan satwa liar belum efektifPeningkatan perburuan burung cendrawasih terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa peraturan perlindungan satwa liar belum efektif
DINASTIRESDINASTIRES Hal ini mengonfirmasi bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia, dari resolusi PBB hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, memiliki dasar hukum yang kuatHal ini mengonfirmasi bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia, dari resolusi PBB hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, memiliki dasar hukum yang kuat
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,
UMMUMM Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan banyak negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa.Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan banyak negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa.