DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesSaat ini dunia bisnis berkembang pesat, terbukti dari meningkatnya penerapan pengembangan usaha melalui sistem waralaba yang banyak diadopsi oleh para wirausahawan di Indonesia. Perkembangan ekonomi masyarakat pada era teknologi ini membawa perubahan signifikan, sehingga hubungan bisnis menjadi lebih mudah diakses oleh semua pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk meminimalkan potensi permasalahan yang mungkin timbul, dengan tujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi kasus pada putusan No. 25/Pdt.G/2022/PN Srl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut dilakukan melalui litigasi, membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba yang telah dinotariskan. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian waralaba yang disusun menjadi dokumen hukum memiliki nilai bukti yang kuat, menetapkan hubungan hukum antara para pihak, serta memastikan keadilan hukum dan mencegah sengketa di masa mendatang. Selain itu, akuntabilitas hukum juga diatur dalam putusan pengadilan yang dianggap cukup untuk menutupi seluruh kerugian yang diderita penggugat.
Penyelesaian sengketa perjanjian waralaba SAIMEN pada akhirnya ditempuh melalui litigasi setelah upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, dengan hakim menyatakan tergugat melanggar perjanjian waralaba yang dituangkan dalam akta notaris.Keputusan tersebut menegaskan keadilan hukum karena akta notaris memberikan bukti kuat hubungan hukum antara para pihak serta menegakkan hak dan kewajiban secara jelas.Tanggung jawab atas kelalaian pihak tergugat ditetapkan oleh lembaga berwenang sesuai jalur penyelesaian yang dipilih, sehingga kerugian yang diderita oleh penggugat dapat dipulihkan.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, dalam menangani sengketa waralaba multi-klausul dibandingkan dengan litigasi, untuk menilai apakah metode non-litigasi dapat mempercepat penyelesaian dan mengurangi beban biaya. Selanjutnya, diperlukan studi empiris mengenai dampak penggunaan templat standar perjanjian waralaba terhadap frekuensi pelanggaran dan peningkatan akuntabilitas hukum, sehingga dapat mengidentifikasi elemen-elemen kontrak yang paling kritis dalam mencegah wanprestasi. Terakhir, analisis komparatif mengenai peran keabsahan akta notaris dalam memperkuat kepastian hukum dan hasil penyelesaian sengketa di berbagai wilayah hukum Indonesia dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor formalitas dokumen mempengaruhi keputusan pengadilan dan kepuasan pihak terkait. Kombinasi tiga arah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum waralaba serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat bagi pembuat regulasi dan praktisi.
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
- ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA | Jurnal Media... doi.org/10.62281/v2i2.180ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA Jurnal Media doi 10 62281 v2i2 180
| File size | 380.68 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Kawasan ini menghadapi ancaman dari klaim sepihak Tiongkok melalui kebijakan Nine-Dash Line yang bertentangan dengan prinsip UNCLOS 1982 dan menggangguKawasan ini menghadapi ancaman dari klaim sepihak Tiongkok melalui kebijakan Nine-Dash Line yang bertentangan dengan prinsip UNCLOS 1982 dan mengganggu
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Pemetaan dan pengelolaan potensi ekowisata, dengan pendekatan data spasial dan bibliometrik, berperan strategis dalam mengidentifikasi area bernilai konservasiPemetaan dan pengelolaan potensi ekowisata, dengan pendekatan data spasial dan bibliometrik, berperan strategis dalam mengidentifikasi area bernilai konservasi
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkan
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data dari sumber primer maupun sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangkaDengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data dari sumber primer maupun sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka
MARASOFIPUBLISHINGMARASOFIPUBLISHING Pelaksanaan diskusi interaktif ini berhasil meningkatkan kesiapan mahasiswa farmasi dalam menghadapi PKPA di puskesmas dan dinas kesehatan. Evaluasi menunjukkanPelaksanaan diskusi interaktif ini berhasil meningkatkan kesiapan mahasiswa farmasi dalam menghadapi PKPA di puskesmas dan dinas kesehatan. Evaluasi menunjukkan
UMMUMM Integrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaanIntegrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaan
IUSIUS Faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai status kepemilikan tanah dan manfaat dari sertipikat tanah, kurangnyaFaktor yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai status kepemilikan tanah dan manfaat dari sertipikat tanah, kurangnya
UIBUIB DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan pertanggungjawaban dalam kasus kebangkrutan korporasi yangPenelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan pertanggungjawaban dalam kasus kebangkrutan korporasi yang
DINASTIRESDINASTIRES Kerangka normatif rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, namun adanya Pasal 127 menciptakan ketidakselarasan. MasalahKerangka normatif rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, namun adanya Pasal 127 menciptakan ketidakselarasan. Masalah
DINASTIRESDINASTIRES Hal ini mengonfirmasi bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia, dari resolusi PBB hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, memiliki dasar hukum yang kuatHal ini mengonfirmasi bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia, dari resolusi PBB hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, memiliki dasar hukum yang kuat
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Positifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursus formal Project-Based Learning ke dalam sistem politeknik di Malaysia. Beberapa kesimpulanPositifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursus formal Project-Based Learning ke dalam sistem politeknik di Malaysia. Beberapa kesimpulan