DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesSaat ini dunia bisnis berkembang pesat, terbukti dari meningkatnya penerapan pengembangan usaha melalui sistem waralaba yang banyak diadopsi oleh para wirausahawan di Indonesia. Perkembangan ekonomi masyarakat pada era teknologi ini membawa perubahan signifikan, sehingga hubungan bisnis menjadi lebih mudah diakses oleh semua pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk meminimalkan potensi permasalahan yang mungkin timbul, dengan tujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi kasus pada putusan No. 25/Pdt.G/2022/PN Srl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut dilakukan melalui litigasi, membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba yang telah dinotariskan. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian waralaba yang disusun menjadi dokumen hukum memiliki nilai bukti yang kuat, menetapkan hubungan hukum antara para pihak, serta memastikan keadilan hukum dan mencegah sengketa di masa mendatang. Selain itu, akuntabilitas hukum juga diatur dalam putusan pengadilan yang dianggap cukup untuk menutupi seluruh kerugian yang diderita penggugat.
Penyelesaian sengketa perjanjian waralaba SAIMEN pada akhirnya ditempuh melalui litigasi setelah upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, dengan hakim menyatakan tergugat melanggar perjanjian waralaba yang dituangkan dalam akta notaris.Keputusan tersebut menegaskan keadilan hukum karena akta notaris memberikan bukti kuat hubungan hukum antara para pihak serta menegakkan hak dan kewajiban secara jelas.Tanggung jawab atas kelalaian pihak tergugat ditetapkan oleh lembaga berwenang sesuai jalur penyelesaian yang dipilih, sehingga kerugian yang diderita oleh penggugat dapat dipulihkan.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, dalam menangani sengketa waralaba multi-klausul dibandingkan dengan litigasi, untuk menilai apakah metode non-litigasi dapat mempercepat penyelesaian dan mengurangi beban biaya. Selanjutnya, diperlukan studi empiris mengenai dampak penggunaan templat standar perjanjian waralaba terhadap frekuensi pelanggaran dan peningkatan akuntabilitas hukum, sehingga dapat mengidentifikasi elemen-elemen kontrak yang paling kritis dalam mencegah wanprestasi. Terakhir, analisis komparatif mengenai peran keabsahan akta notaris dalam memperkuat kepastian hukum dan hasil penyelesaian sengketa di berbagai wilayah hukum Indonesia dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor formalitas dokumen mempengaruhi keputusan pengadilan dan kepuasan pihak terkait. Kombinasi tiga arah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum waralaba serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat bagi pembuat regulasi dan praktisi.
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
- ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA | Jurnal Media... doi.org/10.62281/v2i2.180ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA Jurnal Media doi 10 62281 v2i2 180
| File size | 380.68 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES As a synthesis and solution, this study projects PELITA Model (Easy, Safe, and Child-Friendly Reporting; Digital Education and Literacy; Integrated Legal,As a synthesis and solution, this study projects PELITA Model (Easy, Safe, and Child-Friendly Reporting; Digital Education and Literacy; Integrated Legal,
DINASTIRESDINASTIRES Pasal 30 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa menyatakan bahwa pengadilan tidak selalu berwenang menerima kasusPasal 30 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa menyatakan bahwa pengadilan tidak selalu berwenang menerima kasus
DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan sebagai metodologi penelitian. Data sekunder dan jenis dataMetode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan sebagai metodologi penelitian. Data sekunder dan jenis data
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statistik dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya regulasi yangPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statistik dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya regulasi yang
DINASTIRESDINASTIRES Perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57–62 Undang-Undang Perkawinan, terjadi antara warga negara Indonesia dan warga asing yang tundukPerkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57–62 Undang-Undang Perkawinan, terjadi antara warga negara Indonesia dan warga asing yang tunduk
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, diperkuat oleh Undang-Undang ITE dan UUPK. Namun,Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, diperkuat oleh Undang-Undang ITE dan UUPK. Namun,
DINASTIRESDINASTIRES However, the case file access feature is neither a core component of the systems design nor emphasized in its official dissemination, leaving many defenseHowever, the case file access feature is neither a core component of the systems design nor emphasized in its official dissemination, leaving many defense
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa meskipun doktrin kepribadian hukum yang terpisah melindungi pemegang saham dari tanggung jawab pribadi, pengecualian mungkin berlakuTemuan menunjukkan bahwa meskipun doktrin kepribadian hukum yang terpisah melindungi pemegang saham dari tanggung jawab pribadi, pengecualian mungkin berlaku
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Furthermore, it should issue a new Presidential Instruction in lieu of Presidential Instruction No. 7 of 2017 to require all Ministries and State InstitutionsFurthermore, it should issue a new Presidential Instruction in lieu of Presidential Instruction No. 7 of 2017 to require all Ministries and State Institutions
DINASTIRESDINASTIRES Kesimpulannya, perlindungan konsumen dalam industri kecantikan cepat membutuhkan pendekatan hukum holistik berdasarkan regulasi, kualitas, dan pendidikan.Kesimpulannya, perlindungan konsumen dalam industri kecantikan cepat membutuhkan pendekatan hukum holistik berdasarkan regulasi, kualitas, dan pendidikan.
DINASTIRESDINASTIRES Kepailitan adalah mekanisme hukum yang memberikan kepastian bagi kreditor ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Studi ini bertujuanKepailitan adalah mekanisme hukum yang memberikan kepastian bagi kreditor ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Studi ini bertujuan
DINASTIRESDINASTIRES Akta jaminan yang disusun oleh notaris, sebagaimana yang diperlukan, akan secara alami menentukan objek perjanjian. Namun, perjanjian sewa sering kaliAkta jaminan yang disusun oleh notaris, sebagaimana yang diperlukan, akan secara alami menentukan objek perjanjian. Namun, perjanjian sewa sering kali