DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesDalam perjanjian sewa, kontrak dibuat secara tertulis. Beberapa lembaga jaminan memerlukan penggunaan akta notaris. Meskipun tidak wajib, perjanjian sewa tetap dapat disusun atau dijalankan di hadapan notaris. Akta jaminan yang disusun oleh notaris, sebagaimana yang diperlukan, akan secara alami menentukan objek perjanjian. Namun, perjanjian sewa sering kali melibatkan legalisasi dalam kontrak, yang sering kali menyebabkan konflik. Muncul pertanyaan tentang tanggung jawab notaris ketika masalah ini terjadi. Penelitian ini merupakan studi normatif yang fokus pada tanggung jawab notaris dalam legalisasi perjanjian sewa yang melibatkan objek jaminan berdasarkan prinsip prudensial.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, disimpulkan bahwa penerapan prinsip prudensial oleh notaris dalam menyusun perjanjian harus dilaksanakan secara ketat.Gagal menerapkan prinsip ini secara tepat dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, termasuk notaris itu sendiri, akibat dampak hukum dan sanksi yang diberlakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
Saran penelitian lanjutan yang baru meliputi: (1) Menganalisis dampak penerapan teknologi digital dalam proses legalisasi perjanjian sewa terhadap penerapan prinsip prudensial oleh notaris. (2) Meneliti efektivitas kerangka hukum saat ini dalam mencegah kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam penyusunan akta jaminan. (3) Mengembangkan studi tentang peran program pelatihan dalam meningkatkan kesadaran notaris terhadap prinsip prudensial, serta pengaruhnya terhadap pengurangan risiko hukum dalam praktik notarial.
| File size | 358.39 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Paragraf pertama menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kolonialisme, sedangkan paragraf keempat menekankan kewajiban bangsa untuk berkontribusi padaParagraf pertama menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kolonialisme, sedangkan paragraf keempat menekankan kewajiban bangsa untuk berkontribusi pada
DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis statutori dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwaMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis statutori dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa
DINASTIRESDINASTIRES Of course, there must be awareness from villagers to make land ownership rights or land certificates so that conflicts that are detrimental to the communityOf course, there must be awareness from villagers to make land ownership rights or land certificates so that conflicts that are detrimental to the community
DINASTIRESDINASTIRES It is concluded that this lighter sentence than the maximum penalty is considered contrary to the spirit of Article 310(4) of the LLAJ Law. Based on theIt is concluded that this lighter sentence than the maximum penalty is considered contrary to the spirit of Article 310(4) of the LLAJ Law. Based on the
DINASTIRESDINASTIRES 31/1997 tentang peradilan militer yang memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan militer berdasarkan status prajurit, ketentuan Undang-Undang No.31/1997 tentang peradilan militer yang memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan militer berdasarkan status prajurit, ketentuan Undang-Undang No.
DINASTIRESDINASTIRES Peraturan hukum di Indonesia, yakni Undang‑Undang No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019, mengatur bahwa setiap transferPeraturan hukum di Indonesia, yakni Undang‑Undang No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019, mengatur bahwa setiap transfer
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan akta PPJB karena pelanggaran hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 55/Pdt.Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan akta PPJB karena pelanggaran hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 55/Pdt.
DINASTIRESDINASTIRES The process of forming the zakat fitrah committee in Tanjung Morawa B Village, Tanjung Morawa District, is generally carried out at the end of RamadanThe process of forming the zakat fitrah committee in Tanjung Morawa B Village, Tanjung Morawa District, is generally carried out at the end of Ramadan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES 31/Pdt. G/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena31/Pdt. G/2022/PN. NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena
DINASTIRESDINASTIRES Findings indicate that weak regulatory oversight, the absence of specific local regulations, and strong cultural acceptance are key obstacles in controllingFindings indicate that weak regulatory oversight, the absence of specific local regulations, and strong cultural acceptance are key obstacles in controlling
DINASTIRESDINASTIRES Smg sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalahSmg sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah
DINASTIRESDINASTIRES Sementara itu, Turki sedang mengalami transformasi dari sekularisme kaku menuju pemerintahan agama terkendali yang didominasi interpretasi Islam ortodoksSementara itu, Turki sedang mengalami transformasi dari sekularisme kaku menuju pemerintahan agama terkendali yang didominasi interpretasi Islam ortodoks