DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesDalam perjanjian sewa, kontrak dibuat secara tertulis. Beberapa lembaga jaminan memerlukan penggunaan akta notaris. Meskipun tidak wajib, perjanjian sewa tetap dapat disusun atau dijalankan di hadapan notaris. Akta jaminan yang disusun oleh notaris, sebagaimana yang diperlukan, akan secara alami menentukan objek perjanjian. Namun, perjanjian sewa sering kali melibatkan legalisasi dalam kontrak, yang sering kali menyebabkan konflik. Muncul pertanyaan tentang tanggung jawab notaris ketika masalah ini terjadi. Penelitian ini merupakan studi normatif yang fokus pada tanggung jawab notaris dalam legalisasi perjanjian sewa yang melibatkan objek jaminan berdasarkan prinsip prudensial.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, disimpulkan bahwa penerapan prinsip prudensial oleh notaris dalam menyusun perjanjian harus dilaksanakan secara ketat.Gagal menerapkan prinsip ini secara tepat dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, termasuk notaris itu sendiri, akibat dampak hukum dan sanksi yang diberlakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
Saran penelitian lanjutan yang baru meliputi: (1) Menganalisis dampak penerapan teknologi digital dalam proses legalisasi perjanjian sewa terhadap penerapan prinsip prudensial oleh notaris. (2) Meneliti efektivitas kerangka hukum saat ini dalam mencegah kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam penyusunan akta jaminan. (3) Mengembangkan studi tentang peran program pelatihan dalam meningkatkan kesadaran notaris terhadap prinsip prudensial, serta pengaruhnya terhadap pengurangan risiko hukum dalam praktik notarial.
| File size | 358.39 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,jugaSyarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsungArtikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisisMengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum bisnis mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian dan perikatan dalam praktek bisnis. Selain itu, faktor-faktor seperti perkembanganHukum bisnis mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian dan perikatan dalam praktek bisnis. Selain itu, faktor-faktor seperti perkembangan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan kerah putih yang memiliki dampak negatif signifikan pada stabilitas ekonomi dan bisnis. TPPU bersifatTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan kerah putih yang memiliki dampak negatif signifikan pada stabilitas ekonomi dan bisnis. TPPU bersifat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Jadi transeksual tidak akan bisa mendapatkan warisan karena telah dikeluarkan dari sukunya, mengingat yang bisa menjadi ahli waris hanyalah anak, cicitnyaJadi transeksual tidak akan bisa mendapatkan warisan karena telah dikeluarkan dari sukunya, mengingat yang bisa menjadi ahli waris hanyalah anak, cicitnya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum perikatan yang bersifat kuno kini dipadukan dengan kebutuhan akan regulasi formal dalam konteks ritual GalihPenelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum perikatan yang bersifat kuno kini dipadukan dengan kebutuhan akan regulasi formal dalam konteks ritual Galih
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 19 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan19 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, diperkuat oleh Undang-Undang ITE dan UUPK. Namun,Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, diperkuat oleh Undang-Undang ITE dan UUPK. Namun,
DINASTIRESDINASTIRES Namun, masalah muncul ketika nilai eksekusi jaminan tidak cukup untuk menutupi utang debitur secara keseluruhan, meninggalkan kekurangan yang tidak dibayar.Namun, masalah muncul ketika nilai eksekusi jaminan tidak cukup untuk menutupi utang debitur secara keseluruhan, meninggalkan kekurangan yang tidak dibayar.
DINASTIRESDINASTIRES 3 of 2023 (PERMA 3/2023) marks a significant development by providing procedural clarity, mandating court registration of interim orders, and introducing3 of 2023 (PERMA 3/2023) marks a significant development by providing procedural clarity, mandating court registration of interim orders, and introducing