DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesLand disputes are a common problem in rural areas that still rely on customary land inheritance without formal ownership documents. This study examines the mechanism of land dispute resolution based on local wisdom in South Pura Village, Pulau Pura District, Alor Regency, focusing on Tengtokung (diving ritual) as a form of alternative dispute resolution recognized by the local community. Referring to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, this research adopts an empirical juridical method with statutory and legal anthropology approaches, as well as case studies of two land disputes that occurred in 2017 and 2019. Primary data were obtained through interviews with traditional leaders, village officials, and disputing parties, while secondary data were collected from literature studies. The results show that Tengtokung is conducted through a series of customary ceremonies involving community leaders, religious figures, and the families of the disputing parties, with outcomes considered final and fair by both sides. The strengths of this mechanism include its speed, low cost, confidentiality, and focus on restoring social relationships. However, its weaknesses lie in the absence of formal legal recognition and its reliance on the good faith of the parties, which may lead to future disputes. This study recommends strengthening the synergy between customary mechanisms and the national legal system to ensure legal certainty while preserving the communitys social harmony.
In the context of land dispute resolution, Tengtokung(Ritual Immersion) is one of the alternative legal processes that is seen as fairer and more effective in mediating differences of opinion between parties, when the settlement of land disputes at the village government level cannot produce a decision that satisfies the disputing parties.Of course, there must be awareness from villagers to make land ownership rights or land certificates so that conflicts that are detrimental to the community can be avoided.Because of the settlement of land disputes through local wisdom(Diving Ritual) It also provides positive aspects for the local community such as being efficient in terms of time, cost-effective, the place of settlement is not too far away, the decision is final and non-binding, resulting in a decision that is seen as fairer for the parties to the dispute.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada dalam paper, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. . Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas Tengtokung dalam menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi yang signifikan. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana Tengtokung dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi di Alor Regency. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai kasus sengketa tanah yang diselesaikan melalui Tengtokung, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pihak-pihak yang terlibat.. . Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model integrasi antara sistem Tengtokung dan sistem hukum nasional. Penelitian ini dapat melibatkan para ahli hukum, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan mekanisme yang jelas dan terstruktur, sehingga keputusan yang dihasilkan oleh Tengtokung dapat diakui dan dilaksanakan secara hukum. Model integrasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus melindungi nilai-nilai kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu.. . Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi Tengtokung sebagai model penyelesaian sengketa di wilayah lain yang memiliki karakteristik budaya dan sosial yang serupa. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan efektivitas Tengtokung dengan model penyelesaian sengketa alternatif lainnya di wilayah lain. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan strategi penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konteks lokal.
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
- Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat... doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong Studi Penelitian di Kecamatan Madat doi 10 29103 jimfh v6i2 10431
| File size | 315.72 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Kepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianKepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
DINASTIRESDINASTIRES Data collection techniques include interviews and observations. The results of the study indicate that the regulation on the control, supervision, andData collection techniques include interviews and observations. The results of the study indicate that the regulation on the control, supervision, and
IAIN CURUPIAIN CURUP Data menunjukkan bahwa hukum Islam, melalui prinsip an‑taradhin (kesepakatan bersama) dan maslahah (kepentingan umum), dapat menjadi jalur hukum yangData menunjukkan bahwa hukum Islam, melalui prinsip an‑taradhin (kesepakatan bersama) dan maslahah (kepentingan umum), dapat menjadi jalur hukum yang
UKSWUKSW Penelitian menunjukkan peningkatan signifikan publikasi tentang kewirausahaan hijau sejak 2017, dengan puncak pada 2024, dan menyoroti peran utama topikPenelitian menunjukkan peningkatan signifikan publikasi tentang kewirausahaan hijau sejak 2017, dengan puncak pada 2024, dan menyoroti peran utama topik
UNESAUNESA While the village government endeavors to involve the community, the level of actual participation remains low. The study highlights the need to expandWhile the village government endeavors to involve the community, the level of actual participation remains low. The study highlights the need to expand
UMMUMM Status kepemilikan tanah yang tidak jelas menjadi akar permasalahan utama, sehingga pemerintah bersama kedua pihak mendorong pendaftaran tanah untuk memberikanStatus kepemilikan tanah yang tidak jelas menjadi akar permasalahan utama, sehingga pemerintah bersama kedua pihak mendorong pendaftaran tanah untuk memberikan
BINUSBINUS Dari tinjauan literatur sistemik, penelitian ini menemukan bahwa bisnis keluarga di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang berbeda karena berbagai pengaturanDari tinjauan literatur sistemik, penelitian ini menemukan bahwa bisnis keluarga di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang berbeda karena berbagai pengaturan
USDUSD , dan Its Time to Write—untuk memfasilitasi pengaktifan konteks, penyediaan kosakata serta ekspresi, pelaksanaan tugas, analisis bahasa, dan refleksi., dan Its Time to Write—untuk memfasilitasi pengaktifan konteks, penyediaan kosakata serta ekspresi, pelaksanaan tugas, analisis bahasa, dan refleksi.
Useful /
PELITABANGSAPELITABANGSA Berdasarkan hasil tersebut, disusun rekomendasi desain fasad adaptif melalui pemilihan material yang sesuai iklim tropis serta peningkatan ketinggian ventilasiBerdasarkan hasil tersebut, disusun rekomendasi desain fasad adaptif melalui pemilihan material yang sesuai iklim tropis serta peningkatan ketinggian ventilasi
UMMUMM Studi ini mengusulkan model kolaborasi yang lebih konkret dengan merevisi konsep kerja sama internasional agar negara maju wajib melibatkan negara berkembangStudi ini mengusulkan model kolaborasi yang lebih konkret dengan merevisi konsep kerja sama internasional agar negara maju wajib melibatkan negara berkembang
UMMUMM Penerapan keadilan restoratif di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan seperti kurangnya pengetahuan, infrastruktur yang tidak memadai, serta penentanganPenerapan keadilan restoratif di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan seperti kurangnya pengetahuan, infrastruktur yang tidak memadai, serta penentangan
UMMUMM Korupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalamKorupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalam