DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPerjanjian Penjualan dan Pembelian (PPJB) merupakan instrumentasi hukum yang penting dalam transaksi properti Indonesia. Namun, pembatalannya oleh pengadilan menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan bagi keterkaitkan hukum dan perlindungan investasi. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan akta PPJB karena pelanggaran hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN.DPK yang dikonfirmasi pada tahap kasasi, menggunakan metode juridika normatif dan pendekatan analisis deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum kontrak dan kesesuaian perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak tanah.
Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 55/Pdt.DPK dan proses hukum sampai level kasasi, dapat disimpulkan bahwa alasan hukum pengadilan dalam membatalkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian mengandung ketidakkonsistenan dasar yang dapat merusak keterkaitkan hukum dalam transaksi properti.meskipun pengadilan menyatakan penggugat sebagai pengambil alih dalam kasus konvensional, dalam kasus konvensi balasan, penggugat didakwa melakukan pelanggaran kontrak dengan sanksi yang sangat tidak proporsional berupa pembatalan perjanjian dan kehilangan pembayaran sebesar Rp.Kontrak ini menunjukan kekurangan sistem dalam membedakan antara konsep keterlambatan dan pelanggaran hukum, kesewaian pengingkatan sanksi, dan ineffektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.
Dalam mengenali kesesuaian dan kekonsistenan alasan-pembatalan PPJB oleh pengadilan, penelitian lanjutan harus memfokuskan pada meninjau lebih mendalam cara alternatif pemulihan penegakan hukum. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari kesesuaian sistem registrasi tanah menggunakan model penjualan dan pembelian yang lebih befungsi dalam berkelanjutan sehingga mengurangi risiko kepengurusan harga dan transaksi yang tidak tepat. Selain itu, perlu ada tindakan alternatif bagi pengambil yang bersungguh-sungguh seperti pengevaluan perjanjian kontrak yang dapat memberikan kompensasi lebih proporsional. Untuk itu, perlu dikembangkan kerangka kerja yang lebih konsisten dan proporsional yang mempertimbangkan astegonik arus pengadilan terkait pembatalan kontrak melalui mekanisme pengingat mekanis dan arah audit profesional.
- HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM | Maryandi | Tahkim... ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/6545HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Maryandi Tahkim ejournal unisba ac index php tahkim article view 6545
- One moment, please.... moment please wait request verified journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/article/view/266One moment please moment please wait request verified journal mahesacenter index php jlpr article view 266
- PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH | The Juris. perlindungan notaris perjanjian... doi.org/10.56301/juris.v6i1.432PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH The Juris perlindungan notaris perjanjian doi 10 56301 juris v6i1 432
| File size | 314.12 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Jual beli ini merupakan suatu akad dengan pengiriman pemesanan barang oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan dan pelunasannya dilakukan segera olehJual beli ini merupakan suatu akad dengan pengiriman pemesanan barang oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan dan pelunasannya dilakukan segera oleh
DINASTIRESDINASTIRES Selain itu, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan profesional dan akuntabilitas guna mencegah konflik kewenangan serta memastikan standar perlindunganSelain itu, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan profesional dan akuntabilitas guna mencegah konflik kewenangan serta memastikan standar perlindungan
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Oleh karena itu, penyelesaian sengketa jual beli tanah warisan tinggi memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum positif dan penghormatan terhadapOleh karena itu, penyelesaian sengketa jual beli tanah warisan tinggi memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum positif dan penghormatan terhadap
UNTAGUNTAG Studi ini berfokus pada kasus yang tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt serta Putusan Pengadilan Negeri No. 249/Pid.Studi ini berfokus pada kasus yang tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt serta Putusan Pengadilan Negeri No. 249/Pid.
UNTAGUNTAG Tidak terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual fisik dapat memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya pada individuTidak terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual fisik dapat memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya pada individu
PUBMEDIAPUBMEDIA Apabila salah satu pihak tidak mengajukan pembatalan ke Pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak pembuatnya sebagaimana Pasal 1338Apabila salah satu pihak tidak mengajukan pembatalan ke Pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak pembuatnya sebagaimana Pasal 1338
UYPUYP This study concludes that the development of Naga Aquatic Ornamental Fish in Medan is strongly influenced by both internal and external factors. Internally,This study concludes that the development of Naga Aquatic Ornamental Fish in Medan is strongly influenced by both internal and external factors. Internally,
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penyelesaian sengketa tanah merupakan isu yang kompleks di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta Barat. Sengketa tersebut sering kaliPenyelesaian sengketa tanah merupakan isu yang kompleks di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta Barat. Sengketa tersebut sering kali
Useful /
PUSDIKRA PUBLISHINGPUSDIKRA PUBLISHING Secara keseluruhan, pengawasan berbasis budaya terbukti menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan sekolah berkinerja tinggi yang secara akademis kuat,Secara keseluruhan, pengawasan berbasis budaya terbukti menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan sekolah berkinerja tinggi yang secara akademis kuat,
PUBMEDIAPUBMEDIA Although international laws such as the ICCPR and CEDAW guarantee this right, many countries still impose strict bans or restrictions on abortion, whichAlthough international laws such as the ICCPR and CEDAW guarantee this right, many countries still impose strict bans or restrictions on abortion, which
PUBMEDIAPUBMEDIA Secara empiris, 68% whistleblower dalam kasus yang dianalisis mengalami tindakan balasan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi, yang secara langsungSecara empiris, 68% whistleblower dalam kasus yang dianalisis mengalami tindakan balasan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi, yang secara langsung
PUBMEDIAPUBMEDIA Artikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankanArtikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankan