DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPerjanjian Penjualan dan Pembelian (PPJB) merupakan instrumentasi hukum yang penting dalam transaksi properti Indonesia. Namun, pembatalannya oleh pengadilan menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan bagi keterkaitkan hukum dan perlindungan investasi. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan akta PPJB karena pelanggaran hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN.DPK yang dikonfirmasi pada tahap kasasi, menggunakan metode juridika normatif dan pendekatan analisis deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum kontrak dan kesesuaian perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak tanah.
Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 55/Pdt.DPK dan proses hukum sampai level kasasi, dapat disimpulkan bahwa alasan hukum pengadilan dalam membatalkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian mengandung ketidakkonsistenan dasar yang dapat merusak keterkaitkan hukum dalam transaksi properti.meskipun pengadilan menyatakan penggugat sebagai pengambil alih dalam kasus konvensional, dalam kasus konvensi balasan, penggugat didakwa melakukan pelanggaran kontrak dengan sanksi yang sangat tidak proporsional berupa pembatalan perjanjian dan kehilangan pembayaran sebesar Rp.Kontrak ini menunjukan kekurangan sistem dalam membedakan antara konsep keterlambatan dan pelanggaran hukum, kesewaian pengingkatan sanksi, dan ineffektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.
Dalam mengenali kesesuaian dan kekonsistenan alasan-pembatalan PPJB oleh pengadilan, penelitian lanjutan harus memfokuskan pada meninjau lebih mendalam cara alternatif pemulihan penegakan hukum. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari kesesuaian sistem registrasi tanah menggunakan model penjualan dan pembelian yang lebih befungsi dalam berkelanjutan sehingga mengurangi risiko kepengurusan harga dan transaksi yang tidak tepat. Selain itu, perlu ada tindakan alternatif bagi pengambil yang bersungguh-sungguh seperti pengevaluan perjanjian kontrak yang dapat memberikan kompensasi lebih proporsional. Untuk itu, perlu dikembangkan kerangka kerja yang lebih konsisten dan proporsional yang mempertimbangkan astegonik arus pengadilan terkait pembatalan kontrak melalui mekanisme pengingat mekanis dan arah audit profesional.
- HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM | Maryandi | Tahkim... ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/6545HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Maryandi Tahkim ejournal unisba ac index php tahkim article view 6545
- One moment, please.... moment please wait request verified journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/article/view/266One moment please moment please wait request verified journal mahesacenter index php jlpr article view 266
- PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH | The Juris. perlindungan notaris perjanjian... doi.org/10.56301/juris.v6i1.432PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH The Juris perlindungan notaris perjanjian doi 10 56301 juris v6i1 432
| File size | 314.12 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini bertujuan untuk membahas perubahan status tindak pidana menjadi tindak pidana kriminal dan kajian tentang pertanggungjawaban aspek kesalahanPenelitian ini bertujuan untuk membahas perubahan status tindak pidana menjadi tindak pidana kriminal dan kajian tentang pertanggungjawaban aspek kesalahan
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden dikategorikan patuh (66,7%), meskipun sepertiga tidak patuh (33,3%). Dukungan institusi melalui ProsedurBerdasarkan hasil survei, sebagian besar responden dikategorikan patuh (66,7%), meskipun sepertiga tidak patuh (33,3%). Dukungan institusi melalui Prosedur
DINASTIRESDINASTIRES Because of the settlement of land disputes through local wisdom(Diving Ritual) It also provides positive aspects for the local community such as beingBecause of the settlement of land disputes through local wisdom(Diving Ritual) It also provides positive aspects for the local community such as being
DINASTIRESDINASTIRES Namun, penerapan model serentak ini telah menimbulkan berbagai masalah serius. Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yangNamun, penerapan model serentak ini telah menimbulkan berbagai masalah serius. Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. PengaturanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pengaturan
DINASTIRESDINASTIRES In addition, PPNS officers prepare investigation reports and coordinate with the public prosecutors office for further legal proceedings. The challengesIn addition, PPNS officers prepare investigation reports and coordinate with the public prosecutors office for further legal proceedings. The challenges
DINASTIRESDINASTIRES Peningkatan perburuan burung cendrawasih terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa peraturan perlindungan satwa liar belum efektifPeningkatan perburuan burung cendrawasih terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa peraturan perlindungan satwa liar belum efektif
DINASTIRESDINASTIRES However, the case file access feature is neither a core component of the systems design nor emphasized in its official dissemination, leaving many defenseHowever, the case file access feature is neither a core component of the systems design nor emphasized in its official dissemination, leaving many defense
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Hasil evaluasi menunjukkan bahwa putusan tersebut melanggar regulasi yurisdiksi absolut arbitrase dan tidak selalu sesuai dengan prinsip yang ditetapkanHasil evaluasi menunjukkan bahwa putusan tersebut melanggar regulasi yurisdiksi absolut arbitrase dan tidak selalu sesuai dengan prinsip yang ditetapkan
DINASTIRESDINASTIRES Pertumbuhan pesat ekonomi digital dan globalisasi pasar telah menyoroti celah signifikan dalam hukum perlindungan konsumen. Celah-celah ini menimbulkanPertumbuhan pesat ekonomi digital dan globalisasi pasar telah menyoroti celah signifikan dalam hukum perlindungan konsumen. Celah-celah ini menimbulkan
DINASTIRESDINASTIRES Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing telah menjadi semakin umum dalam konteks globalisasi. Penelitian ini meninjau kerangkaPerkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing telah menjadi semakin umum dalam konteks globalisasi. Penelitian ini meninjau kerangka
DINASTIRESDINASTIRES Undang-undang Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KebangkrutanUndang-undang Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kebangkrutan