DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPerjanjian Penjualan dan Pembelian (PPJB) merupakan instrumentasi hukum yang penting dalam transaksi properti Indonesia. Namun, pembatalannya oleh pengadilan menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan bagi keterkaitkan hukum dan perlindungan investasi. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan akta PPJB karena pelanggaran hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN.DPK yang dikonfirmasi pada tahap kasasi, menggunakan metode juridika normatif dan pendekatan analisis deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum kontrak dan kesesuaian perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak tanah.
Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 55/Pdt.DPK dan proses hukum sampai level kasasi, dapat disimpulkan bahwa alasan hukum pengadilan dalam membatalkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian mengandung ketidakkonsistenan dasar yang dapat merusak keterkaitkan hukum dalam transaksi properti.meskipun pengadilan menyatakan penggugat sebagai pengambil alih dalam kasus konvensional, dalam kasus konvensi balasan, penggugat didakwa melakukan pelanggaran kontrak dengan sanksi yang sangat tidak proporsional berupa pembatalan perjanjian dan kehilangan pembayaran sebesar Rp.Kontrak ini menunjukan kekurangan sistem dalam membedakan antara konsep keterlambatan dan pelanggaran hukum, kesewaian pengingkatan sanksi, dan ineffektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.
Dalam mengenali kesesuaian dan kekonsistenan alasan-pembatalan PPJB oleh pengadilan, penelitian lanjutan harus memfokuskan pada meninjau lebih mendalam cara alternatif pemulihan penegakan hukum. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari kesesuaian sistem registrasi tanah menggunakan model penjualan dan pembelian yang lebih befungsi dalam berkelanjutan sehingga mengurangi risiko kepengurusan harga dan transaksi yang tidak tepat. Selain itu, perlu ada tindakan alternatif bagi pengambil yang bersungguh-sungguh seperti pengevaluan perjanjian kontrak yang dapat memberikan kompensasi lebih proporsional. Untuk itu, perlu dikembangkan kerangka kerja yang lebih konsisten dan proporsional yang mempertimbangkan astegonik arus pengadilan terkait pembatalan kontrak melalui mekanisme pengingat mekanis dan arah audit profesional.
- HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM | Maryandi | Tahkim... ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/6545HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Maryandi Tahkim ejournal unisba ac index php tahkim article view 6545
- One moment, please.... moment please wait request verified journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/article/view/266One moment please moment please wait request verified journal mahesacenter index php jlpr article view 266
- PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH | The Juris. perlindungan notaris perjanjian... doi.org/10.56301/juris.v6i1.432PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH The Juris perlindungan notaris perjanjian doi 10 56301 juris v6i1 432
| File size | 314.12 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dampak dari putusan ini memperkuat penerapan asas pacta sunt servanda serta meningkatkan kepastian hukum dalam praktik transaksi jual beli tanah di Indonesia.Dampak dari putusan ini memperkuat penerapan asas pacta sunt servanda serta meningkatkan kepastian hukum dalam praktik transaksi jual beli tanah di Indonesia.
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam kasus alih pemilikan pohonBerdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam kasus alih pemilikan pohon
STISASABANGSTISASABANG Upaya Teungku Dayah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al‑Quran santri baru di Dayah Ihdal Ulum Al‑Aziziyah melibatkan pemberian materi hukum bacaan,Upaya Teungku Dayah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al‑Quran santri baru di Dayah Ihdal Ulum Al‑Aziziyah melibatkan pemberian materi hukum bacaan,
UntikaUntika Berdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan PasalBerdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan praktik jual beli tanah dan bangunan yang tidak melibatkan pihak PPAT dalam transaksi jual beli tanahHasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan praktik jual beli tanah dan bangunan yang tidak melibatkan pihak PPAT dalam transaksi jual beli tanah
UMMUMM Salah satunya adalah sengketa kepemilikan yang terjadi pada tanah warisan yang menjadi objek pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain, misalnya melaluiSalah satunya adalah sengketa kepemilikan yang terjadi pada tanah warisan yang menjadi objek pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain, misalnya melalui
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Jual beli tanah merupakan jual beli hak atas tanah. Secara yuridis, yang diperjual belikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Jual beli tanah tanpaJual beli tanah merupakan jual beli hak atas tanah. Secara yuridis, yang diperjual belikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Jual beli tanah tanpa
IUSIUS Faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai status kepemilikan tanah dan manfaat dari sertipikat tanah, kurangnyaFaktor yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai status kepemilikan tanah dan manfaat dari sertipikat tanah, kurangnya
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa model serentak sebelumnya tidak efektif, model baru memiliki dasar konstitusional yang kuat, dan solusi paling rasional untukTemuan menunjukkan bahwa model serentak sebelumnya tidak efektif, model baru memiliki dasar konstitusional yang kuat, dan solusi paling rasional untuk
DINASTIRESDINASTIRES Tujuan studi ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan merekomendasikan implementasi hukum untuk meningkatkan perlindungan hak pemilik sertifikatTujuan studi ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan merekomendasikan implementasi hukum untuk meningkatkan perlindungan hak pemilik sertifikat
DINASTIRESDINASTIRES Sumber data berasal dari materi hukum primer berupa undang-undang dan putusan, serta diperkuat oleh literatur sebagai materi hukum sekunder. Analisis dilakukanSumber data berasal dari materi hukum primer berupa undang-undang dan putusan, serta diperkuat oleh literatur sebagai materi hukum sekunder. Analisis dilakukan
LAAROIBALAAROIBA Sumber Daya Manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan karyawannya, sehingga dapat berfungsi secara produktif dalamSumber Daya Manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan karyawannya, sehingga dapat berfungsi secara produktif dalam