DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini mengkaji pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.Perubahan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan melalui proses judicial review.Pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memperhatikan asas kepastian hukum dan asas demokrasi.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perlu dilakukan evaluasi tentang efektifitas pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh perubahan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap kualitas pemerintahan daerah.
| File size | 480.41 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menciptakan ketegangan institusional yang berdampak negatif pada tata kelola,Dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menciptakan ketegangan institusional yang berdampak negatif pada tata kelola,
UIDUID Untuk memajukan dan mengembangkan pembangunan ekonomi masyarakat maka perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal dan potensial dibidangnya gunaUntuk memajukan dan mengembangkan pembangunan ekonomi masyarakat maka perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal dan potensial dibidangnya guna
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak untuk memperjelas posisi hukum, kewenangan, danPenelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak untuk memperjelas posisi hukum, kewenangan, dan
LPKIALPKIA Digitalisasi pencatatan surat masuk di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, mempermudahDigitalisasi pencatatan surat masuk di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, mempermudah
UPN VeteranUPN Veteran Grindle, yang menekankan pada dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Temuan penelitianGrindle, yang menekankan pada dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Temuan penelitian
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA 1) Aksesibilitas laporan keuangan daerah memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. 2) Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan dampak ke akuntabilitas1) Aksesibilitas laporan keuangan daerah memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. 2) Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan dampak ke akuntabilitas
SWADHARMASWADHARMA Mengingat pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan pengelolaan keuangannya secara efektif yang salah satunya berasal dariMengingat pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan pengelolaan keuangannya secara efektif yang salah satunya berasal dari
UNTAGUNTAG Reformasi struktural organisasi perangkat daerah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi daerah. 41 Tahun 2007 membawa perubahanReformasi struktural organisasi perangkat daerah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi daerah. 41 Tahun 2007 membawa perubahan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Kerangka normatif rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, namun adanya Pasal 127 menciptakan ketidakselarasan. MasalahKerangka normatif rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, namun adanya Pasal 127 menciptakan ketidakselarasan. Masalah
DINASTIRESDINASTIRES DANANTARA) dari kategori keuangan negara akibat pengelolaan investasi dari perspektif peraturan perundang-undangan memiliki posisi strategis sebagai badanDANANTARA) dari kategori keuangan negara akibat pengelolaan investasi dari perspektif peraturan perundang-undangan memiliki posisi strategis sebagai badan
DINASTIRESDINASTIRES In light of these findings, the Government should refine the policy-making mechanism by formulating a master guideline for policy impact analysis to supportIn light of these findings, the Government should refine the policy-making mechanism by formulating a master guideline for policy impact analysis to support
UPN VeteranUPN Veteran Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya mengidentifikasi strategi PAM Jaya dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Rusunawa Sindang, tetapi juga menunjukkanDengan demikian, skripsi ini tidak hanya mengidentifikasi strategi PAM Jaya dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Rusunawa Sindang, tetapi juga menunjukkan