UNIRA MALANGUNIRA MALANG
Journal of Governance InnovationJournal of Governance InnovationTerganggunya kehidupan ekonomi masyarakat desa merupakan dampak Pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga merugikan perolehan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk meringankan dampak tersebut, maka Pemerintah mencanangkan program pemanfaatan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut memiliki celah terjadinya korupsi. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut, demi mengefektifkan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, menguraikan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Kedua, menguraikan alternatif upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 karena beberapa sebab, diantaranya: kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang rentan mengalami penularan Covid-19, pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ke penerima manfaat rentan terjadi korupsi. Selanjutnya alternatif upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa terdiri atas 2 (dua) hal, yakni: pelibatan aktif masyarakat desa dalam musyawarah desa khusus/insidentil, untuk validasi/finalisasi data KPM. Kemudian optimalkan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa/insidentil tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal.Pertama, urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai penanganan Covid-19 karena beberapa sebab, diantaranya.kondisi masyarakat desa yang rentan mengalami penularan Covid-19.dan pendataan serta penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ke Keluarga Penerima Manfaat yang rentan terjadi praktik korupsi, seperti manipulasi data penerima, dan pemotongan bantuan langsung tunai dana desa.Kedua, perlunya dioptimalkan peran pengawasan BPD dalam musyawarah desa khusus/insidentil dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.
1) Penelitian perlu mengevaluasi efektivitas pelibatan aktif masyarakat desa dalam proses validasi data KPM melalui musyawarah desa khusus terhadap upaya pencegahan korupsi di berbagai wilayah Indonesia. 2) Studi lanjutan dapat menguji dampak penerapan teknologi digital dalam melengkapi pendataan manual sebagai langkah preventif korupsi terkait bantuan langsung tunai. 3) Penelitian baru dibutuhkan untuk menganalisis keberlanjutan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan, khususnya dalam konteks desa yang memiliki pendidikan politik pengawasan masyarakat yang masih rendah.
| File size | 741.7 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Data pustaka merupakan sumber data sekunder, sehingga bisa menjadi penguat penelitian. Hasil dari penelitian ini, dinyatakan bahwa pada saat jangka waktuData pustaka merupakan sumber data sekunder, sehingga bisa menjadi penguat penelitian. Hasil dari penelitian ini, dinyatakan bahwa pada saat jangka waktu
DAARULHUDADAARULHUDA Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi dan sangat marak terjadi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama Aparatur Sipil NegaraKasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi dan sangat marak terjadi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama Aparatur Sipil Negara
UPI YAIUPI YAI Di sisi lain, film menyoroti potensi transformatif kepemimpinan yang berlandaskan integritas pribadi, solidaritas komunal, dan pemberdayaan kelompok marjinal.Di sisi lain, film menyoroti potensi transformatif kepemimpinan yang berlandaskan integritas pribadi, solidaritas komunal, dan pemberdayaan kelompok marjinal.
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Latar Belakang: Pendidikan kader dipandang sebagai instrumen fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia partai yang tidak hanya memilikiLatar Belakang: Pendidikan kader dipandang sebagai instrumen fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia partai yang tidak hanya memiliki
DINASTIREVDINASTIREV Akuntabilitas kekuasaan, transparansi kebijakan, penegakan hukum, partisipasi publik, dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan lembagaAkuntabilitas kekuasaan, transparansi kebijakan, penegakan hukum, partisipasi publik, dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan lembaga
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa sebagai upaya meningkatkan efisiensi sumberPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa sebagai upaya meningkatkan efisiensi sumber
AMSIRAMSIR Selain itu, pejabat pemerintah diharapkan memiliki sikap yang etis sebagai penyelenggara negara guna menjamin implementasi yang transparan dan akuntabelSelain itu, pejabat pemerintah diharapkan memiliki sikap yang etis sebagai penyelenggara negara guna menjamin implementasi yang transparan dan akuntabel
Useful /
UNIDAUNIDA Penelitian menggunakan ikan komet dengan padat sebar 3 ekor/akuarium dengan bobot ±14.17 g. Perlakuan pada pelaksanaan penelitian adalah empat perlakuanPenelitian menggunakan ikan komet dengan padat sebar 3 ekor/akuarium dengan bobot ±14.17 g. Perlakuan pada pelaksanaan penelitian adalah empat perlakuan
UNSUNS Salah satu bentuk eksploitasi anak yang paling buruk adalah perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perkawinanSalah satu bentuk eksploitasi anak yang paling buruk adalah perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perkawinan
UNSUNS Malaysia berpotensi memperkenalkan undang-undang baru mengenai perpajakan bagi usaha sosial. Namun, pertanyaan krusialnya adalah apakah undang-undang tersebutMalaysia berpotensi memperkenalkan undang-undang baru mengenai perpajakan bagi usaha sosial. Namun, pertanyaan krusialnya adalah apakah undang-undang tersebut
UNSUNS Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kekuasaan tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali (reconsideration) secara inheren dapat dilaksanakanPenelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kekuasaan tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali (reconsideration) secara inheren dapat dilaksanakan