DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi dan sangat marak terjadi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatan PNS dalam tindak pidana korupsi masih memengaruhi menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaian sebagai bentuk pengawasan internal birokrasi. Kerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai konsekuensi administratif bagi PNS yang telah terbukti melakukan korupsi. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem sanksi ganda (double track system) menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, komitmen pejabat pembina kepegawaian, dan budaya antikorupsi dalam tubuh pemerintahan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan, dan UU No.5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.Namun, praktik administrasi yang tidak transparan masih membuka celah korupsi.Pencegahan melalui pembinaan integritas, pendidikan antikorupsi, penguatan pengawasan internal, penegakan disiplin, serta reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel dianggap efektif membangun budaya pemerintahan bersih.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas sistem pemantauan digital berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi dini praktik korupsi di kalangan ASN, dengan membandingkan hasil pada beberapa daerah yang telah mengimplementasikan teknologi tersebut. Selanjutnya, studi longitudinal dapat meneliti dampak program pelatihan integritas wajib terhadap perubahan perilaku dan kepatuhan ASN, mengukur efek jangka panjang melalui survei dan data disiplin kepegawaian. Terakhir, analisis komparatif mengenai pengaruh intervensi politik terhadap penerapan sanksi ganda (pidana dan administratif) dapat mengungkap variasi implementasi di wilayah dengan tingkat otonomi berbeda, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat independensi penegakan hukum. Penelitian-penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi ASN, serta memberikan dasar empiris bagi reformasi kebijakan yang lebih tepat.

Read online
File size350.63 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Dampak Buruk atas Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, faktor penyebab meningkatnyaPenelitian ini bertujuan menganalisis unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, faktor penyebab meningkatnya

JURIS Konflik Preferensi Negara dan Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Sita Pajak di KPKNL Surabaya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji konflik antara hak mendahului negara atas utang pajak dan kedudukan pemegang hak jaminan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan,Penelitian ini mengkaji konflik antara hak mendahului negara atas utang pajak dan kedudukan pemegang hak jaminan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan,

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Produksi Distribusi dan Penjualan Set Top Box Ilegal yang menimbulkan Kerugian Konsumen di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan STB ilegal memerlukan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang lebih kuat, pembaruan regulasi perdaganganPenelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan STB ilegal memerlukan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang lebih kuat, pembaruan regulasi perdagangan

JURIS Kritik Asas Non Diskriminatif Terhadap Regulasi dalam Pasal 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban Bullying Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian regulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada prinsip asas non-diskriminatif dalam praktik penangananPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian regulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada prinsip asas non-diskriminatif dalam praktik penanganan

JURIS Energy Access Inequality in Indonesia Socio Economic Impact Analysis of the 2025 Pertamina Case on Fulfilling Citizens Rights to Fair and Affordable Energy 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pertama, Kasus Korupsi Pertamina 2025 terbukti secara signifikan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berlapis dan melanggengkan ketimpangan energi.Pertama, Kasus Korupsi Pertamina 2025 terbukti secara signifikan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berlapis dan melanggengkan ketimpangan energi.

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang TindakKedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang Tindak

JURIS AsbAbun Nuzl Surah An Nr Ayat 2 3 Analisis Hukum Zina dan Konsekuensinya dalam Perspektif Al Qur an 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dimensi sosial ayat tersebut menekankan pelaksanaan hukuman secara publik sebagai sarana edukatif dan preventif, sementara taubat tetap menjadi jalan kafaratDimensi sosial ayat tersebut menekankan pelaksanaan hukuman secara publik sebagai sarana edukatif dan preventif, sementara taubat tetap menjadi jalan kafarat

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Namun, dalam proses kepailitan, pekerja freelance menghadapi keterbatasan hak sebagai kreditor konkuren. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukanNamun, dalam proses kepailitan, pekerja freelance menghadapi keterbatasan hak sebagai kreditor konkuren. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan

Useful /

JURIS Peran World Trade Organization WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA WTO memiliki peran krusial dalam memfasilitasi perdagangan global dan menyelesaikan sengketa antarnegara.organisasi ini menjalankan fungsi legislatif melaluiWTO memiliki peran krusial dalam memfasilitasi perdagangan global dan menyelesaikan sengketa antarnegara.organisasi ini menjalankan fungsi legislatif melalui

JURIS Analisis Kasus Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perkara Kredit Macet Dengan Menimbang Pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif dengan studi kasus melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undanganMetode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif dengan studi kasus melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan

JURIS Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diwujudkan melalui mekanisme diversi dalam PasalHasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diwujudkan melalui mekanisme diversi dalam Pasal

JURIS Pengaruh Personal Branding Perceived Value dan Product Quality terhadap Keputusan Pembelian Kerajinan Rajut pada Home Industri Carolline Crafty Crochet di Petunjungan Kabupaten Brebes 2025More at 2025

ARIMBIARIMBI Perceived Value secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kerajinan rajut pada home industri Carolline Crafty Crochet. ProductPerceived Value secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kerajinan rajut pada home industri Carolline Crafty Crochet. Product

ads-block-test