DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi dan sangat marak terjadi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatan PNS dalam tindak pidana korupsi masih memengaruhi menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaian sebagai bentuk pengawasan internal birokrasi. Kerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai konsekuensi administratif bagi PNS yang telah terbukti melakukan korupsi. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem sanksi ganda (double track system) menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, komitmen pejabat pembina kepegawaian, dan budaya antikorupsi dalam tubuh pemerintahan.
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan, dan UU No.5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.Namun, praktik administrasi yang tidak transparan masih membuka celah korupsi.Pencegahan melalui pembinaan integritas, pendidikan antikorupsi, penguatan pengawasan internal, penegakan disiplin, serta reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel dianggap efektif membangun budaya pemerintahan bersih.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas sistem pemantauan digital berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi dini praktik korupsi di kalangan ASN, dengan membandingkan hasil pada beberapa daerah yang telah mengimplementasikan teknologi tersebut. Selanjutnya, studi longitudinal dapat meneliti dampak program pelatihan integritas wajib terhadap perubahan perilaku dan kepatuhan ASN, mengukur efek jangka panjang melalui survei dan data disiplin kepegawaian. Terakhir, analisis komparatif mengenai pengaruh intervensi politik terhadap penerapan sanksi ganda (pidana dan administratif) dapat mengungkap variasi implementasi di wilayah dengan tingkat otonomi berbeda, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat independensi penegakan hukum. Penelitian-penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi ASN, serta memberikan dasar empiris bagi reformasi kebijakan yang lebih tepat.
| File size | 350.63 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengungkap bahwa kedudukan barang bukti yang diperoleh melalui penyidikan yang melanggar kode etik menjadi isu penting di persimpangan penegakanPenelitian ini mengungkap bahwa kedudukan barang bukti yang diperoleh melalui penyidikan yang melanggar kode etik menjadi isu penting di persimpangan penegakan
LAKPESDAMSALATIGALAKPESDAMSALATIGA Penelitian menunjukkan bahwa dana pensiun PNS, khususnya pensiun janda/duda/anak, tidak termasuk tirkah dan oleh karena itu tidak menjadi objek pembagianPenelitian menunjukkan bahwa dana pensiun PNS, khususnya pensiun janda/duda/anak, tidak termasuk tirkah dan oleh karena itu tidak menjadi objek pembagian
RCF INDONESIARCF INDONESIA Sementara Lokus pengendalian tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Literasi keuangan, pendapatan dan lokus pengendalian tidak berpengaruh terhadapSementara Lokus pengendalian tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Literasi keuangan, pendapatan dan lokus pengendalian tidak berpengaruh terhadap
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan inovasi digital di sektor publik bergantung pada kesiapan institusional dan memerlukan pemberdayaan masyarakatPenelitian ini menekankan bahwa keberhasilan inovasi digital di sektor publik bergantung pada kesiapan institusional dan memerlukan pemberdayaan masyarakat
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN PT Jasa Raharja, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi kecelakaan lalu lintas, memiliki peran strategis dalamPT Jasa Raharja, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi kecelakaan lalu lintas, memiliki peran strategis dalam
STIALANSTIALAN Jurnal Good Governance berperan sebagai media pengembangan ilmu administrasi melalui penyebarluasan hasil penelitian dan diskusi akademik. Artikel yangJurnal Good Governance berperan sebagai media pengembangan ilmu administrasi melalui penyebarluasan hasil penelitian dan diskusi akademik. Artikel yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Evaluasi kebijakan ini diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi administratif dengan prinsip HAM. Rekomendasi utama mencakup penyesuaian batas usia yangEvaluasi kebijakan ini diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi administratif dengan prinsip HAM. Rekomendasi utama mencakup penyesuaian batas usia yang
UNPRIUNPRI Tanah Jawa Kab. Simalungun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop. Workshop ini dilaksanakan dengan berbagai metode antaraTanah Jawa Kab. Simalungun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop. Workshop ini dilaksanakan dengan berbagai metode antara
Useful /
UNPRIUNPRI Masalah kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan organisasi pemerintah. Seorang PNS (pegawai negri sipil)Masalah kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan organisasi pemerintah. Seorang PNS (pegawai negri sipil)
UNPRIUNPRI Materi yang disampaikan mencakup sembilan aplikasi perkantoran yang relevan dan mendukung kompetensi siswa dalam bidang administrasi perkantoran, diantaranyaMateri yang disampaikan mencakup sembilan aplikasi perkantoran yang relevan dan mendukung kompetensi siswa dalam bidang administrasi perkantoran, diantaranya
UIN MALANGUIN MALANG Without this foundation, the authenticity of architecture being truly Islamic becomes questionable, reducing it to a mere architectural style. While theWithout this foundation, the authenticity of architecture being truly Islamic becomes questionable, reducing it to a mere architectural style. While the
UNPRIUNPRI Konsekuensinya, perempuan dan anak seringkali dianggap sebagai objek dan barang yang dapat diperjual-belikan. Kejahatan perdagangan orang yang merupakanKonsekuensinya, perempuan dan anak seringkali dianggap sebagai objek dan barang yang dapat diperjual-belikan. Kejahatan perdagangan orang yang merupakan