UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumSebagai generasi penerus bangsa, anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) tidak perlu mendapat perlakuan hukum. Agar mampu menjadi manusia seutuhnya, cerdas dan bertanggung jawab, anak justru harus diberikan bimbingan serta binaan. Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tidak pidana anak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, atau disebut diversi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum pengaturan diversi. Undang-undang tersebut secara tegas menjelaskan mengenai diversi yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan melalui proses pengadilan.
Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan diversifikasi dalam penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak dengan tidak menahan dan menghentikan penuntutan terhadap tersangka berusia 16 tahun.Proses diversi memberikan perlindungan khusus kepada anak, melindungi dari stigma negatif, potensi balas dendam, dan dampak negatif proses peradilan.Implementasi diversifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas program diversi terhadap tingkat residivisme anak pelaku tindak pidana di wilayah Purwokerto dengan menggunakan desain longitudinal dan analisis statistik yang komprehensif; selanjutnya, kajian kualitatif terhadap persepsi hakim, jaksa, dan aparat kepolisian mengenai hambatan operasional dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan diversifikasi dapat memberikan insight penting untuk perbaikan kebijakan; terakhir, pengembangan dan uji coba program keadilan restoratif berbasis masyarakat yang melibatkan sekolah, Balai Pemasyarakatan, dan LSM setempat dapat menjadi alternatif inovatif untuk memperkuat proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak, sehingga menghasilkan model intervensi yang dapat direplikasi di wilayah lain.
| File size | 191.02 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuanNamun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian menggunakan metode studi pustaka dan analisis yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkanPenelitian menggunakan metode studi pustaka dan analisis yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan
UNESUNES Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan
UNESUNES Banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa semua pelaku tindak pidana narkotika harus dihukum berat. Kendala Hukumnya kurangnya koordinasi antaraBanyak masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa semua pelaku tindak pidana narkotika harus dihukum berat. Kendala Hukumnya kurangnya koordinasi antara
UNESUNES Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, seperti kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban,Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, seperti kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban,
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Artikel ini membahas perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru Indonesia, dengan fokus pada pembaruan hukum pidana.Artikel ini membahas perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru Indonesia, dengan fokus pada pembaruan hukum pidana.
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh seorang TNI apabila melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitianDan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh seorang TNI apabila melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Peristiwa tindak pidana di bidang perbankan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, pihak bank bertanggungjawab atas hilangnya dana dalam rekening nasabahPeristiwa tindak pidana di bidang perbankan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, pihak bank bertanggungjawab atas hilangnya dana dalam rekening nasabah
Useful /
ESDMESDM The oil and gas industry contributes around 15% of global emissions. On the other hand, as a developing country, we still depend on fossil fuels to meetThe oil and gas industry contributes around 15% of global emissions. On the other hand, as a developing country, we still depend on fossil fuels to meet
UNESUNES Pelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana perlu diperkuat sebagai instrumen korektif untukPelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana perlu diperkuat sebagai instrumen korektif untuk
UNESUNES Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara menetapkan Kantor Otoritas Bandar UdaraPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara menetapkan Kantor Otoritas Bandar Udara
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dalam hal ini yang termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan atas suatu hutang adalah piutang dimana lembaga jaminan yangDalam hal ini yang termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan atas suatu hutang adalah piutang dimana lembaga jaminan yang