UPI YAIUPI YAI
IKRAITH-EKONOMIKAIKRAITH-EKONOMIKARepresentasi kepemimpinan merupakan konstruksi simbolis dan naratif tentang kepemimpinan dalam berbagai medium budaya, termasuk sinema, yang tidak hanya merefleksikan realitas historis atau sosial, tetapi juga membentuk persepsi publik mengenai otoritas, pengaruh, dan tanggung jawab pemimpin. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis representasi kepemimpinan dan kekuasaan yang tergambar dalam film Menolak Diam (2019), dengan menempatkannya dalam konteks perjuangan sosial-politik serta narasi sejarah Indonesia yang lebih luas. Fokus penelitian menyoroti bagaimana film ini menggambarkan kepemimpinan bukan sebagai posisi formal otoritas semata, melainkan sebagai proses dinamis yang penuh dengan keberanian moral, perlawanan, dan tanggung jawab etis dalam menghadapi struktur kekuasaan represif. Tema sentral analisis mencakup otoritarianisme, aktivisme akar rumput, serta interaksi kompleks antara dominasi dan emansipasi. Metodologi yang diterapkan adalah kualitatif, menggabungkan analisis mendalam terhadap adegan-adegan film, tinjauan pustaka komprehensif, dan triangulasi data, untuk mengkaji strategi naratif serta visual yang digunakan dalam mengilustrasikan ketegangan antara rezim represif dan kehendak kolektif untuk keadilan serta partisipasi demokratis. Temuan utama penelitian mengungkapkan bahwa Menolak Diam secara kuat menggambarkan kepemimpinan sebagai bentuk perlawanan aktif yang menantang legitimasi kekuasaan otoriter, sekaligus mengekspos kontradiksi inheren dalam kekuasaan tersebut—di mana upaya membungkam dissent dan mempertahankan kontrol justru memicu kesadaran sosial serta mobilisasi massa. Representasi dalam film ini menekankan dampak negatif dari kekuasaan yang menindas, seperti pengekangan kebebasan berekspresi, marginalisasi suara-suara minoritas, dan erosi ruang demokrasi yang sehat. Di sisi lain, film menyoroti potensi transformatif kepemimpinan yang berlandaskan integritas pribadi, solidaritas komunal, dan pemberdayaan kelompok marjinal. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada diskursus kepemimpinan dan kekuasaan dengan menunjukkan bagaimana narasi sinematik dapat berfungsi sebagai alat kritis untuk refleksi sosial dan edukasi politik. Ia mengajak penonton serta pembaca untuk mempertimbangkan ulang nilai-nilai kepemimpinan partisipatif dan tata kelola yang akuntabel dalam masyarakat kontemporer Indonesia, di tengah tantangan demokrasi yang sedang berlangsung.
Film “Menolak Diam (2019) memperlihatkan bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu lahir dari jabatan atau posisi formal.Ia hanyalah seorang siswa biasa, namun sikapnya yang tegas, kemampuannya menganalisis situasi dengan cepat, rasa tanggung jawab yang besar, dan keberanian untuk menanggung risiko menjadikannya figur pemimpin di mata teman-temannya.Selain menampilkan sosok pemimpin, film ini juga membongkar dinamika kekuasaan dalam lingkup sekolah.Otoritas sekolah digambarkan menggunakan cara represif untuk menutupi praktik korupsi, mengabaikan suara siswa, dan mencoba membungkam aspirasi yang berbeda.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana representasi kepemimpinan dalam film lain yang mengangkat isu sosial-politik di Indonesia dapat dibandingkan dengan film Menolak Diam, untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan perbedaan signifikan dalam penggambaran kepemimpinan. Kedua, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami bagaimana penonton dari berbagai latar belakang sosial dan budaya menginterpretasikan representasi kepemimpinan dalam film ini, serta bagaimana interpretasi tersebut memengaruhi pandangan mereka terhadap isu-isu sosial dan politik yang relevan. Ketiga, penelitian dapat mengkaji bagaimana strategi naratif dan visual yang digunakan dalam film ini dapat diadaptasi dan diterapkan dalam program pendidikan atau kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dan akuntabel. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran film sebagai alat untuk refleksi sosial dan edukasi politik, serta berkontribusi pada pengembangan praktik kepemimpinan yang lebih demokratis dan berkeadilan di Indonesia.
| File size | 1.24 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IDEREACHIDEREACH Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen kebijakan, serta observasi partisipatif. Temuan penelitian menunjukkanData dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen kebijakan, serta observasi partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan
UPN VeteranUPN Veteran Implementasi e-procurement di Pemerintah Kota Tegal meningkatkan efisiensi SDM dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa. Keberhasilan transformasiImplementasi e-procurement di Pemerintah Kota Tegal meningkatkan efisiensi SDM dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa. Keberhasilan transformasi
AMSIRAMSIR Sanksi yang begitu ringan, untuk kejahatan seperti korupsi dirasa kurang tepat terutama dilakukan di masa pandemi covid-19. Bentuk pencegahan tindak pidanaSanksi yang begitu ringan, untuk kejahatan seperti korupsi dirasa kurang tepat terutama dilakukan di masa pandemi covid-19. Bentuk pencegahan tindak pidana
UMMUMM Efektivitas kerja sama ASEAN dalam pemulihan aset korupsi masih terganjal oleh ketidakkonsistenan hukum nasional, hambatan diplomatik, dan kurangnya lembagaEfektivitas kerja sama ASEAN dalam pemulihan aset korupsi masih terganjal oleh ketidakkonsistenan hukum nasional, hambatan diplomatik, dan kurangnya lembaga
JURNALKUJURNALKU Secara parsial, Foreign Direct Investment (FDI) dan Pengendalian Korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan Penduduk Urban berpengaruhSecara parsial, Foreign Direct Investment (FDI) dan Pengendalian Korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan Penduduk Urban berpengaruh
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menemukan bahwa kesesuaian antara pelaksanaan layanan pembuatan sertifikat tanah dengan prosedur standar masih belum tercapai di BPN Kota Jambi.meskipunPenelitian menemukan bahwa kesesuaian antara pelaksanaan layanan pembuatan sertifikat tanah dengan prosedur standar masih belum tercapai di BPN Kota Jambi.meskipun
UJBUJB Kebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensiKebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensi
NEWINERANEWINERA Prinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkayaPrinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya
Useful /
AMNUS BJMAMNUS BJM Observasi juga memperhatikan keterbatasan praktik komunikasi interaktif di kelas. Temuan ini menegaskan perlunya pengembangan kurikulum Bahasa InggrisObservasi juga memperhatikan keterbatasan praktik komunikasi interaktif di kelas. Temuan ini menegaskan perlunya pengembangan kurikulum Bahasa Inggris
UINUIN Kedua, poligami yang diinisiasi oleh istri-istri dan disetujui oleh suami, di mana sang ulama mengakui keterbatasan dirinya dalam hal kapasitas seksualKedua, poligami yang diinisiasi oleh istri-istri dan disetujui oleh suami, di mana sang ulama mengakui keterbatasan dirinya dalam hal kapasitas seksual
UMMUMM Makalah ini mengeksplorasi pendekatan regulasi dan kebijakan yang melindungi pekerja platform digital di Uni Eropa (EU) dan ASEAN. Meskipun EU menunjukkanMakalah ini mengeksplorasi pendekatan regulasi dan kebijakan yang melindungi pekerja platform digital di Uni Eropa (EU) dan ASEAN. Meskipun EU menunjukkan
UMMUMM Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah ekstradisi, yaitu penyerahan individu yang diduga atau terbukti melakukan kejahatan kepada negaraSalah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah ekstradisi, yaitu penyerahan individu yang diduga atau terbukti melakukan kejahatan kepada negara