UNSUNS
BESTUURBESTUURMalaysia berpotensi memperkenalkan undang-undang baru mengenai perpajakan bagi usaha sosial. Namun, pertanyaan krusialnya adalah apakah undang-undang tersebut sudah memadai. Penelitian ini menelaah literatur terdahulu tentang usaha sosial dan perpajakan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam melalui tinjauan pustaka sistematis dari perspektif Malaysia. Penelitian ini bersifat normatif yuridis dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan yang mencakup berbagai publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perpajakan dan usaha sosial, mungkin karena perbedaan struktur ekonomi di setiap negara, hanya sedikit dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian ini berhasil merumuskan karakteristik sosial yang dimiliki oleh usaha sosial. Selain itu, sudut pandang mengenai keringanan pajak bagi usaha sosial di Malaysia turut disoroti. Walaupun Malaysia telah memperkenalkan kebijakan baru berupa Akreditasi Usaha Sosial, pendekatan regulasi lebih komprehensif atau insentif pajak yang lebih signifikan masih dibutuhkan untuk mendukung pengembangan usaha sosial di Malaysia.
Di Malaysia, usaha sosial (social enterprises) didefinisikan sebagai entitas bisnis yang terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan secara proaktif menciptakan dampak sosial atau lingkungan yang positif dengan keberlanjutan finansial.Meskipun usaha sosial telah terbukti berperan penting dalam mengatasi masalah sosial serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial-ekonomi di Malaysia, manfaat optimal hanya dapat dicapai melalui dukungan jangka panjang pemerintah dalam bentuk kebijakan dan insentif, terutama di bidang perpajakan.Saat ini Malaysia telah memperkenalkan pedoman akreditasi usaha sosial (Social Enterprise Accreditation) namun pendekatan tersebut dinilai kurang memadai, sehingga diperlukan penerapan insentif pajak tertentu untuk memperkuat pertumbuhan, keberlanjutan finansial, dan kontribusi usaha sosial, khususnya di tengah tantangan pandemi COVID-19.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi kerangka kebijakan dan skema perpajakan khusus bagi usaha sosial yang telah diterapkan di negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, serta menilai faktor kontekstual—misalnya struktur kelembagaan, mekanisme akreditasi, dan praktik pemantauan dampak sosial—yang memungkinkan adaptasi atau modifikasi kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi hukum dan ekonomi di Malaysia. Lebih lanjut, studi kualitatif berbasis wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan di Kementerian Keuangan, profesional perpajakan, dan praktisi usaha sosial dapat menggali kendala teknis dan administratif dalam perumusan serta implementasi insentif pajak, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi pelaku usaha. Di samping itu, penelitian kuantitatif yang menggunakan metode eksperimental semu (quasi-experimental) atau model simulasi kebijakan dapat menaksir efek jangka pendek dan jangka panjang dari berbagai bentuk insentif pajak—seperti keringanan tarif pajak penghasilan usaha, pemajuan kredit pajak atas investasi sosial, maupun penundaan kewajiban pajak—terhadap pendapatan, pertumbuhan investasi, dan capaian target sosial usaha sosial di Malaysia. Dengan menerapkan pendekatan mixed methods serta memanfaatkan data sekunder administratif dan data primer lapangan, penelitian semacam ini diharapkan memberikan bukti empiris yang komprehensif mengenai skema perpajakan yang paling efektif untuk memperkuat keberlanjutan finansial dan perluasan dampak sosial usaha sosial di Malaysia.
- Sustainable Social Enterprise Model: Relationships and Consequences. sustainable social enterprise model... doi.org/10.3390/su11143772Sustainable Social Enterprise Model Relationships and Consequences sustainable social enterprise model doi 10 3390 su11143772
- A New Approach to Social Entrepreneurship: A Systematic Review and Meta-Analysis. approach social systematic... doi.org/10.3390/su13052754A New Approach to Social Entrepreneurship A Systematic Review and Meta Analysis approach social systematic doi 10 3390 su13052754
- Social Enterprise and Taxation Policy: A Systematic Literature Review | Palil | BESTUUR. social enterprise... doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55569Social Enterprise and Taxation Policy A Systematic Literature Review Palil BESTUUR social enterprise doi 10 20961 bestuur v9i2 55569
- Mathematical development in Williams syndrome: A systematic review - ScienceDirect. mathematical development... doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103609Mathematical development in Williams syndrome A systematic review ScienceDirect mathematical development doi 10 1016 j ridd 2020 103609
- Social Entrepreneurship and Regional Economic Development: The Case of Social Enterprise in South Korea.... doi.org/10.3390/su12218843Social Entrepreneurship and Regional Economic Development The Case of Social Enterprise in South Korea doi 10 3390 su12218843
| File size | 332.16 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNSUNS Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penerapan sistem manajemen energi (SME) terhadap efisiensi energi di perusahaan manufaktur. MelaluiPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penerapan sistem manajemen energi (SME) terhadap efisiensi energi di perusahaan manufaktur. Melalui
UNSUNS Prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana dan dilema lex specialis derogaat legi generali menghambat penggunaan sanksi pidana dalam kasus korupsi lingkungan.Prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana dan dilema lex specialis derogaat legi generali menghambat penggunaan sanksi pidana dalam kasus korupsi lingkungan.
UNSUNS Yang jelas adalah bahwa operasi uji efisiensi mengubah aturan yang sebelumnya bergantung pada pertanyaan hukum dengan melihat penyebab terakhir kerugianYang jelas adalah bahwa operasi uji efisiensi mengubah aturan yang sebelumnya bergantung pada pertanyaan hukum dengan melihat penyebab terakhir kerugian
UNSUNS Kelemahan mendasar terletak pada ketentuan dispensasi perkawinan dini yang memungkinkan orang tua memperoleh izin pengadilan untuk menikahkan anak di bawahKelemahan mendasar terletak pada ketentuan dispensasi perkawinan dini yang memungkinkan orang tua memperoleh izin pengadilan untuk menikahkan anak di bawah
Useful /
IPBIPB E-learning juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar dengan fleksibilitas waktu dan akses yangE-learning juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar dengan fleksibilitas waktu dan akses yang
IPBIPB Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang tidak hanya menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tetapi juga memperkuatTemuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang tidak hanya menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tetapi juga memperkuat
UNDIKSHAUNDIKSHA Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner persepsi mahasiswa, lembar observasi keterampilan prosesPenelitian ini menggunakan metode campuran dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner persepsi mahasiswa, lembar observasi keterampilan proses
UNDIKSHAUNDIKSHA Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang masih menghadapi kendala utama berupa koordinasi antar-instansi yang lemah dan partisipasi masyarakatImplementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang masih menghadapi kendala utama berupa koordinasi antar-instansi yang lemah dan partisipasi masyarakat