IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenyalagunaan dana PEN yang terjadi di Kabupaten Situbondo mendekati angka satu Miliar Rupiah. Dana ini merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang terdapat UKL (Upaya Keseimbangan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Situbondo tahun 2021 dan hukuman penjara yang dijatuhkan, merupakan hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif normatif, Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip‑prinsip hukum, maupun doktrin‑doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam pembahasan masalah. peneliti akan mengumpulkan data tertulis dalam bentuk dokumen yang menjadi arsip atau salinan. Data pustaka merupakan sumber data sekunder, sehingga bisa menjadi penguat penelitian. Hasil dari penelitian ini, dinyatakan bahwa pada saat jangka waktu pekerjaan berakhir, kegiatan pengadaan jasa konsultasi penyusunan UKL (Upaya Keseimbangan Lingkungan)‑UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup tidak selesai tepat pada waktunya. Dalam kasus ini melibatkan 4 tersangka dari dinas Lingkungan Hidup dan 2 tersangka dari pihak swasta sebagai penyedia jasa. Akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa memiliki dampak social dan moral terhadap institusi Negara dan mencederai prinsip keadilan social. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara, denda, uang pengganti, pencabutan jabatan fungsional dan perampasan asset.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan para pelaku memenuhi unsur‑unsur dalam Undang‑Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999) sehingga mereka harus dipertanggungjawabkan secara pidana.Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan hukuman penjara, denda, serta sanksi administratif yang sesuai dengan peran masing‑masing terdakwa.Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap korupsi dana PEN di Kabupaten Situbondo.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas mekanisme pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di provinsi lain, sehingga dapat dibandingkan dengan kasus Situbondo dan mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengawasan. Penelitian lain dapat memfokuskan pada analisis proses pengadaan jasa konsultansi penyusunan UKL‑UPL pada proyek infrastruktur, dengan tujuan mengungkap titik lemah prosedur yang memungkinkan praktik korupsi serta merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ketiga dapat meneliti dampak sosial‑ekonomi dari kasus korupsi dana PEN terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan publik di Kabupaten Situbondo, menggunakan metodologi survei dan wawancara untuk mengukur persepsi warga serta konsekuensi jangka panjang terhadap pembangunan daerah.
| File size | 293.81 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINIAIN Namun, pemanfaatan potensi lokal seperti biodiversitas di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar masih terbatas di sekolah. Berdasarkan hal tersebut,Namun, pemanfaatan potensi lokal seperti biodiversitas di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar masih terbatas di sekolah. Berdasarkan hal tersebut,
STEKOMSTEKOM Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi harta pailit bagi kreditor dengan perlindungan hukum bagi penyewa, agar terciptaPenelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi harta pailit bagi kreditor dengan perlindungan hukum bagi penyewa, agar tercipta
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakseragaman putusan pengadilan menjadi penyebab utama masalah tersebut,Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakseragaman putusan pengadilan menjadi penyebab utama masalah tersebut,
STISNQSTISNQ Dalam perspektif fiqh jinayah, konsep taẓīr sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik memberikan ruang fleksibilitas kepada negara untuk menentukanDalam perspektif fiqh jinayah, konsep taẓīr sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik memberikan ruang fleksibilitas kepada negara untuk menentukan
STISNQSTISNQ Pertama, dakwah profetik terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman agama dan kesadaran spiritual peserta didik. Kedua, dakwah profetik berhasil dalamPertama, dakwah profetik terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman agama dan kesadaran spiritual peserta didik. Kedua, dakwah profetik berhasil dalam
STAIN TDMSTAIN TDM Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi publik melalui edukasi dan transparansi, reformasi regulasiOleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi publik melalui edukasi dan transparansi, reformasi regulasi
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam hal ini hukum berperan aktif dalam kehidupan manusia dilihat dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Artinya dalam hal ini fenomena sosialDalam hal ini hukum berperan aktif dalam kehidupan manusia dilihat dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Artinya dalam hal ini fenomena sosial
UntikaUntika Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,
Useful /
UntikaUntika Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,
UntikaUntika Influencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisisInfluencer sebagai bagian dari sistem pemasaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, hingga administrasi. Sehingga hasil analisis
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
IAINIAIN Asumsi yang diangkat adalah bahwa pengembangan kompetensi tersebut dapat dicapai melalui bahan ajar yang berpusat pada literasi lingkungan. Bahan ajarAsumsi yang diangkat adalah bahwa pengembangan kompetensi tersebut dapat dicapai melalui bahan ajar yang berpusat pada literasi lingkungan. Bahan ajar