IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam struktur hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait hak atas pesangon yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konkret norma hukum terkait kewajiban pengusaha dalam membayar pesangon, serta menilai konsekuensi hukumnya apabila terjadi pengabaian terhadap kewajiban tersebut setelah Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja serta mengurangi kewajiban kompensasi yang seharusnya diterima oleh pekerja. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya risiko kelalaian pembayaran pesangon oleh pengusaha dan memunculkan ketidakpastian hukum, terutama akibat lemahnya penegakan sanksi administratif maupun perdata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja secara lebih tegas, adil, dan tidak diskriminatif.

Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi perlindungan pekerja, terutama dalam besaran pesangon, dan membuka celah bagi pengusaha menghindari kewajiban pembayaran.Sanksi pidana yang diatur belum efektif, sementara mekanisme sanksi administratif dan peradilan melalui PHI masih belum optimal.Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untuk memastikan perlindungan pekerja yang nyata, adil, dan berdaya guna.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana, seperti hukuman penjara, mempengaruhi kepatuhan pengusaha dalam membayar pesangon setelah penerapan UU Cipta Kerja, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data kasus pelanggaran. Selain itu, studi kualitatif dapat meneliti hambatan yang dihadapi pekerja dalam mengakses mekanisme peradilan dan administratif, khususnya peran Pengadilan Hubungan Industrial, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperlambat atau menghalangi eksekusi putusan. Selanjutnya, penelitian dapat menilai efektivitas skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai alternatif kompensasi, mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja yang terkena PHK, serta membandingkannya dengan nilai pesangon yang telah dikurangi oleh UU Cipta Kerja.

  1. Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja | Pubmedia... doi.org/10.47134/pssh.v1i1.12Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Pubmedia doi 10 47134 pssh v1i1 12
  2. Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak | Jurnal Ilmu... doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3189Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak Jurnal Ilmu doi 10 38035 jihhp v5i2 3189
Read online
File size317.89 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Analisa Hukum Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di Lapas 2026More at 2026

UEUUEU Hasilnya menunjukkan perlunya penyatuan prosedur, pelatihan petugas, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan yang terintegrasi untuk memastikan hak narapidanaHasilnya menunjukkan perlunya penyatuan prosedur, pelatihan petugas, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan yang terintegrasi untuk memastikan hak narapidana

JURIS Peran Integratif Fungsi MSDM dalam Optimalisasi Kinerja Organisasi Perencanaan Rekrutmen Pelatihan Kinerja Kompensasi Hubungan Industrial 2026More at 2026

RCF INDONESIARCF INDONESIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan MSDM yang terintegrasi dan berorientasi pada manusia dapat menciptakan keunggulan kompetitif serta memperkuatPenelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan MSDM yang terintegrasi dan berorientasi pada manusia dapat menciptakan keunggulan kompetitif serta memperkuat

JURIS Tinjauan Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pengusaha 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Melalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkanMelalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan

JURIS Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pemberian perlindungan hukum bagi anak luar kawin berdasarkan hukum Islam sepeninggal orang tuanya di masa yang akan datang dilakukan melalui pembuatanPemberian perlindungan hukum bagi anak luar kawin berdasarkan hukum Islam sepeninggal orang tuanya di masa yang akan datang dilakukan melalui pembuatan

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Subkontrak dalam Proyek Konstruksi di Indonesia Analisis Kritis Terhadap Accountability Gap dan Rekomendasi Penataan Ulang Tanggung Jawab Kontraktor Utama 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Oleh karena itu, reformasi hukum harus bergeser dari pendekatan sektoral dan formalistik menuju pendekatan yang berfokus pada substansi hubungan kuasaOleh karena itu, reformasi hukum harus bergeser dari pendekatan sektoral dan formalistik menuju pendekatan yang berfokus pada substansi hubungan kuasa

JURIS Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Kolusi dalam Proyek Pemerintah 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana kolusi serta menilai efektivitas kerangka regulatif dan mekanismePenelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana kolusi serta menilai efektivitas kerangka regulatif dan mekanisme

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri 2025More at 2025

MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Peranan aparatur pemerintah dalam menerbitkan peraturan pelaksana, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya peraturanPeranan aparatur pemerintah dalam menerbitkan peraturan pelaksana, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya peraturan

JURIS Konsep Jalur Khusus Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 2025More at 2025

LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur khusus, guna menjagaPeran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur khusus, guna menjaga

Useful /

JURIS Kajian Atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tentang Perselisihan Hak Studi Kasus PT Kartika Mitra Sejahtera 2026More at 2026

UEUUEU Penelitian ini menggunakan metode kalimat normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen perkara laboratorium. Kasus yang dianalisisPenelitian ini menggunakan metode kalimat normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen perkara laboratorium. Kasus yang dianalisis

JURIS HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN SELF EFFICACY PADA PASIEN STROKE DI RSUP Dr WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR 2026More at 2026

STIKMKSSTIKMKS Teknik sampling menggunakan non probability sampling dengan pendekatan consecutive sampling sejumlah 40 responden. Pengumpulan data menggunakan instrumentTeknik sampling menggunakan non probability sampling dengan pendekatan consecutive sampling sejumlah 40 responden. Pengumpulan data menggunakan instrument

JURIS Peran Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2025More at 2025

UEUUEU Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menjadi fondasi sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menekan praktikPenegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menjadi fondasi sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menekan praktik

JURIS Persesuian Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Pn Baturaja No 184 Pid Sus 2019 Jo Putusan Ma Ri No 3815 K Pid Sus 2019 2025More at 2025

UEUUEU 3823/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 serta bukti surat tes urin yang dibaca oleh penuntut umum. Untuk membuktikan adanya alat bukti yang cukup sebagai3823/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 serta bukti surat tes urin yang dibaca oleh penuntut umum. Untuk membuktikan adanya alat bukti yang cukup sebagai

ads-block-test