IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam struktur hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait hak atas pesangon yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konkret norma hukum terkait kewajiban pengusaha dalam membayar pesangon, serta menilai konsekuensi hukumnya apabila terjadi pengabaian terhadap kewajiban tersebut setelah Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja serta mengurangi kewajiban kompensasi yang seharusnya diterima oleh pekerja. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya risiko kelalaian pembayaran pesangon oleh pengusaha dan memunculkan ketidakpastian hukum, terutama akibat lemahnya penegakan sanksi administratif maupun perdata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja secara lebih tegas, adil, dan tidak diskriminatif.

Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi perlindungan pekerja, terutama dalam besaran pesangon, dan membuka celah bagi pengusaha menghindari kewajiban pembayaran.Sanksi pidana yang diatur belum efektif, sementara mekanisme sanksi administratif dan peradilan melalui PHI masih belum optimal.Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untuk memastikan perlindungan pekerja yang nyata, adil, dan berdaya guna.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana, seperti hukuman penjara, mempengaruhi kepatuhan pengusaha dalam membayar pesangon setelah penerapan UU Cipta Kerja, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data kasus pelanggaran. Selain itu, studi kualitatif dapat meneliti hambatan yang dihadapi pekerja dalam mengakses mekanisme peradilan dan administratif, khususnya peran Pengadilan Hubungan Industrial, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperlambat atau menghalangi eksekusi putusan. Selanjutnya, penelitian dapat menilai efektivitas skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai alternatif kompensasi, mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja yang terkena PHK, serta membandingkannya dengan nilai pesangon yang telah dikurangi oleh UU Cipta Kerja.

  1. Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja | Pubmedia... doi.org/10.47134/pssh.v1i1.12Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Pubmedia doi 10 47134 pssh v1i1 12
  2. Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak | Jurnal Ilmu... doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3189Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak Jurnal Ilmu doi 10 38035 jihhp v5i2 3189
Read online
File size317.89 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS Keseimbangan Tanggung Jawab Hukum antara Multinational Corporation dan Negara Tuan Rumah dalam Foreign Direct Investment di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, tanggung jawab negara tuan rumah merupakan kunci untuk memastikan FDI memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan risiko sosial, hukum,Dengan demikian, tanggung jawab negara tuan rumah merupakan kunci untuk memastikan FDI memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan risiko sosial, hukum,

JURIS Politik Hukum Investasi Pertambangan di Indonesia 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum

JURIS Disharmoni Regulasi Dalam UU Cipta Kerja Implikasi Perubahan Izin Lingkungan Terhadap Partisipasi Publik dan Keberlanjutan Ekologis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk mengembalikan fungsi instrumen lingkungan secara preventif, memperluas partisipasi publik, dan memastikanOleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk mengembalikan fungsi instrumen lingkungan secara preventif, memperluas partisipasi publik, dan memastikan

JURIS Implementation of the Law on the Validity of Electronic Cetificates as Ownership of Land Rights in Indonesia 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronikPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronik

JURIS Keberadaan Hukum Sebagai Instrument Perubahan Sosial Dalam Konflik Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 2025More at 2025

IBRAHIMYIBRAHIMY Fokus kajian ini tertuju pada keberadaan hukum sebagai instrument dalam mendorong terjadinya perubahan sosial pada proses pengadaan tanah. Latar belakangFokus kajian ini tertuju pada keberadaan hukum sebagai instrument dalam mendorong terjadinya perubahan sosial pada proses pengadaan tanah. Latar belakang

JURIS Optimalisasi Hukum dan Tekonologi Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Optimization of Laws and Technologies Related to the Protection of Human Rights 2025More at 2025

UntikaUntika Masih terdapat berbagai problematika yang disebabkan lahirnya teknologi. Pada dasarnya segala bentuk perkembangan yang hadir harus dapat terkontrol denganMasih terdapat berbagai problematika yang disebabkan lahirnya teknologi. Pada dasarnya segala bentuk perkembangan yang hadir harus dapat terkontrol dengan

JURIS Implementation of Civil Servant Discipline to The Public Works and Spatial Planning of Banggai Regency Based On Government Regulation Number 94 2021 Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Di 2025More at 2025

UntikaUntika (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,(3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,

JURIS Determining the Optimal Rice Distribution Route in Medan City Using Dijkstra s Algorithm 2025More at 2025

UYPUYP Hasil perhitungan menunjukkan rute terpendek dan tercepat berdasarkan algoritma Dijkstra adalah: A‑20‑19‑F‑26‑C‑D‑11‑12‑B‑E denganHasil perhitungan menunjukkan rute terpendek dan tercepat berdasarkan algoritma Dijkstra adalah: A‑20‑19‑F‑26‑C‑D‑11‑12‑B‑E dengan

Useful /

JURIS Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasukKemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk

JURIS Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal tersebut disebabkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnyaHal tersebut disebabkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya

JURIS Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literaturPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur

JURIS Improving color quality in goldfish Carassius auratus by giving of papaya seed flour carica papaya as a natural inhibitor in the gonad development process 2025More at 2025

UNIDAUNIDA Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan empat perlakuan tiga kali ulangan. Penelitian menggunakan ikan komet dengan padatMetode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan empat perlakuan tiga kali ulangan. Penelitian menggunakan ikan komet dengan padat

ads-block-test