IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam struktur hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait hak atas pesangon yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konkret norma hukum terkait kewajiban pengusaha dalam membayar pesangon, serta menilai konsekuensi hukumnya apabila terjadi pengabaian terhadap kewajiban tersebut setelah Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja serta mengurangi kewajiban kompensasi yang seharusnya diterima oleh pekerja. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya risiko kelalaian pembayaran pesangon oleh pengusaha dan memunculkan ketidakpastian hukum, terutama akibat lemahnya penegakan sanksi administratif maupun perdata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja secara lebih tegas, adil, dan tidak diskriminatif.
Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi perlindungan pekerja, terutama dalam besaran pesangon, dan membuka celah bagi pengusaha menghindari kewajiban pembayaran.Sanksi pidana yang diatur belum efektif, sementara mekanisme sanksi administratif dan peradilan melalui PHI masih belum optimal.Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untuk memastikan perlindungan pekerja yang nyata, adil, dan berdaya guna.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana, seperti hukuman penjara, mempengaruhi kepatuhan pengusaha dalam membayar pesangon setelah penerapan UU Cipta Kerja, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data kasus pelanggaran. Selain itu, studi kualitatif dapat meneliti hambatan yang dihadapi pekerja dalam mengakses mekanisme peradilan dan administratif, khususnya peran Pengadilan Hubungan Industrial, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperlambat atau menghalangi eksekusi putusan. Selanjutnya, penelitian dapat menilai efektivitas skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai alternatif kompensasi, mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja yang terkena PHK, serta membandingkannya dengan nilai pesangon yang telah dikurangi oleh UU Cipta Kerja.
- Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja | Pubmedia... doi.org/10.47134/pssh.v1i1.12Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Pubmedia doi 10 47134 pssh v1i1 12
- Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak | Jurnal Ilmu... doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3189Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak Jurnal Ilmu doi 10 38035 jihhp v5i2 3189
| File size | 317.89 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaanHasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi para pekerja yang terkait dengan tindakan penahanan ijazah olehPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi para pekerja yang terkait dengan tindakan penahanan ijazah oleh
RCF INDONESIARCF INDONESIA Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus dengan kata kunci “integration of strategic HRM functions, “value-oriented performance management,Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus dengan kata kunci “integration of strategic HRM functions, “value-oriented performance management,
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Ketentuan PHK karena alasan mendesak telah mengalami pasang surut, setelah dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan kemudianKetentuan PHK karena alasan mendesak telah mengalami pasang surut, setelah dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan kemudian
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt. Sus-PHI/2024 yang menegaskan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketikaStudi ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt. Sus-PHI/2024 yang menegaskan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika
DAARULHUDADAARULHUDA Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada prinsip negara hukum, menjamin hak fundamental warga negara atas kepastian hukum yang adil. DalamNegara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada prinsip negara hukum, menjamin hak fundamental warga negara atas kepastian hukum yang adil. Dalam
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteksPenelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteks
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Salah satunya Desa Pagersari yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk diSalah satunya Desa Pagersari yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Melalui analisis yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan harmonisasi regulasi secara signifikan, efektivitasMelalui analisis yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan harmonisasi regulasi secara signifikan, efektivitas
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan analisis terhadap prinsip-prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, dapat disimpulkan bahwa keberadaan prinsip-prinsip fundamental sepertiBerdasarkan analisis terhadap prinsip-prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, dapat disimpulkan bahwa keberadaan prinsip-prinsip fundamental seperti
IBRAHIMYIBRAHIMY Artinya dalam hal ini fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, seperti pola-pola perilaku dan interaksi sosial, memiliki hubungan yang erat dengan pembentukanArtinya dalam hal ini fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, seperti pola-pola perilaku dan interaksi sosial, memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan
UNIDAUNIDA 68 dan DO 5-7. 5 mg/L. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan tepung biji pepaya sebesar 10 g/kg pakan (perlakuan P2) memberikan pengaruh signifikan68 dan DO 5-7. 5 mg/L. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan tepung biji pepaya sebesar 10 g/kg pakan (perlakuan P2) memberikan pengaruh signifikan