UNSUNS
BESTUURBESTUURIndonesia telah mengundangkan Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, dan berbagai peraturan turunan yang mengatur persoalan pertambangan dan lingkungan. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menurunkan praktik korupsi dan laju degradasi lingkungan, bahkan pejabat kerap memaafkan pelanggaran standar lingkungan oleh pelaku usaha tambang. Dalam dua dekade terakhir pemerintah telah berupaya menangani korupsi dan tantangan lingkungan, namun masih menyisakan tumpang tindih wewenang dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan menelaah peraturan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan laporan berbagai otoritas terkait. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan sebelumnya memberi kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah, memicu korupsi perizinan yang melibatkan elit politik daerah dan sektor swasta. Akibatnya, lingkungan dan ekosistem terancam, merefleksikan tumpang tindih regulasi serta kelemahan koordinasi di sektor pertambangan dan lingkungan.
Penegakan syarat sebelum penerbitan izin—meliputi tata ruang, baku mutu lingkungan, AMDAL, dan sistem perizinan—belum efektif mencegah korupsi dan kerusakan lingkungan di Indonesia.Prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana dan dilema lex specialis derogaat legi generali menghambat penggunaan sanksi pidana dalam kasus korupsi lingkungan.Oleh karena itu, diperlukan amandemen UU Perlindungan Lingkungan untuk memperkuat posisi pidana sebagai remedium utama dalam pelanggaran yang melibatkan suap dan menghadirkan ketentuan khusus agar pelanggaran lingkungan yang mengandung unsur korupsi diadili berdasarkan ketentuan KUHP dan UU Tipikor.
Sebagai tindak lanjut, penelitian dapat diarahkan pada pengembangan studi empiris untuk mengukur kesenjangan implementasi antara peraturan pertambangan dan lingkungan di tingkat daerah, termasuk analisis wawancara dengan aparat pengawas dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi faktor birokrasi yang memfasilitasi korupsi perizinan. Selanjutnya, perlu dikaji mekanisme koordinasi antar-pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola perizinan tambang, dengan mengeksplorasi model intergovernmental agreements yang mampu menyederhanakan alur wewenang tanpa menimbulkan celah korupsi. Terakhir, riset bisa difokuskan pada evaluasi dampak sentralisasi wewenang penerbitan izin pertambangan pasca-UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap tingkat korupsi dan kondisi ekosistem, menggunakan pendekatan mixed methods untuk menilai efektivitas perubahan kebijakan serta rekomendasi kajian lanjutan berdasarkan temu lapangan terbaru.
- The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEAN–3: The Application... doi.org/10.32479/ijeep.8135The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEANAe3 The Application doi 10 32479 ijeep 8135
- Indonesiaâs anticorruption campaign: Civil society versus the political cartel - ScienceDirect.... doi.org/10.1016/B978-0-08-101109-6.00017-4IndonesiayAAAos anticorruption campaign Civil society versus the political cartel ScienceDirect doi 10 1016 B978 0 08 101109 6 00017 4
- Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries... doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905Improving governance quality through global standard setting Experiences from the Extractive Industries doi 10 1016 j exis 2021 100905
- Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues | Tegnan | BESTUUR.... doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55219Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia Critical Legal Issues Tegnan BESTUUR doi 10 20961 bestuur v9i2 55219
- Corruption in the oil sector: A systematic review and critique of the literature - ScienceDirect. corruption... doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.002Corruption in the oil sector A systematic review and critique of the literature ScienceDirect corruption doi 10 1016 j exis 2020 01 002
| File size | 318.01 KB |
| Pages | 11 |
| Short Link | https://juris.id/p-1F |
| DMCA | Report |
Related /
UNSUNS Ketiga, berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Aturan Arbitrase, tribun dapat melaksanakan kewenangan reconsideration ketika menemukan fakta baru yang secara krusialKetiga, berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Aturan Arbitrase, tribun dapat melaksanakan kewenangan reconsideration ketika menemukan fakta baru yang secara krusial
UNSUNS Studi ini akan membahas aturan kausalitas dalam asuransi maritim. Lebih khusus, artikel ini telah meneliti dampak perkembangan aturan kausalitas dalamStudi ini akan membahas aturan kausalitas dalam asuransi maritim. Lebih khusus, artikel ini telah meneliti dampak perkembangan aturan kausalitas dalam
UNDIKSHAUNDIKSHA Beberapa mahasiswa berbagi pengalaman nyata mereka, menyatakan bahwa Google Classroom membawa mata kuliah mereka ke hadapan mereka sehingga mereka dapatBeberapa mahasiswa berbagi pengalaman nyata mereka, menyatakan bahwa Google Classroom membawa mata kuliah mereka ke hadapan mereka sehingga mereka dapat
UNDIKSHAUNDIKSHA Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif ex post facto dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear sederhanaMetode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif ex post facto dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana
UNDIKSHAUNDIKSHA Kertas ini memenuhi standar kertas untuk penggunaan menulis dan kemasan ringan. Kertas berbahan kulit pisang memenuhi standar dasar kertas menulis. GramaturKertas ini memenuhi standar kertas untuk penggunaan menulis dan kemasan ringan. Kertas berbahan kulit pisang memenuhi standar dasar kertas menulis. Gramatur
UNDIKSHAUNDIKSHA Kemampuan ilmiah siswa yang berada di bawah standar rata‑rata internasional mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara terus‑menerus di Indonesia.Kemampuan ilmiah siswa yang berada di bawah standar rata‑rata internasional mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara terus‑menerus di Indonesia.
UNDIKSHAUNDIKSHA Selain itu dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri terbentuk dan berkembang melalui proses pembelajaran dalam interaksi siswa dengan lingkungan sehinggaSelain itu dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri terbentuk dan berkembang melalui proses pembelajaran dalam interaksi siswa dengan lingkungan sehingga
UPGRISUPGRIS Hasil menunjukkan bahwa pelarut metanol memperoleh nilai IC50 terendah sebesar 76,92 ppm, diikuti oleh etanol (111 ppm), air (136 ppm), dan n‑hexanHasil menunjukkan bahwa pelarut metanol memperoleh nilai IC50 terendah sebesar 76,92 ppm, diikuti oleh etanol (111 ppm), air (136 ppm), dan n‑hexan
Useful /
UNDIKSHAUNDIKSHA Keunggulan bahan komik tematik ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai materi pelajaran ke dalam satu tema yang disajikan dalam alur ceritaKeunggulan bahan komik tematik ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai materi pelajaran ke dalam satu tema yang disajikan dalam alur cerita
UNDIKSHAUNDIKSHA Penelitian ini bertujuan untuk menyatakan efektivitas pengembangan modul pelatihan optimasi PowerPoint sebagai media pembelajaran. Modul yang dikembangkanPenelitian ini bertujuan untuk menyatakan efektivitas pengembangan modul pelatihan optimasi PowerPoint sebagai media pembelajaran. Modul yang dikembangkan
UNDIKSHAUNDIKSHA Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran terintegrasi aritmatika sosial dan akuntansi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran terintegrasi aritmatika sosial dan akuntansi.
UPGRISUPGRIS Sasaran penelitian adalah menyediakan daya yang cukup untuk mengisi ulang baterai isi ulang 1,2 V dengan arus 160 μA. Investigasi dilakukan secara eksperimentalSasaran penelitian adalah menyediakan daya yang cukup untuk mengisi ulang baterai isi ulang 1,2 V dengan arus 160 μA. Investigasi dilakukan secara eksperimental