UNSUNS
BESTUURBESTUURIndonesia telah mengundangkan Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, dan berbagai peraturan turunan yang mengatur persoalan pertambangan dan lingkungan. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menurunkan praktik korupsi dan laju degradasi lingkungan, bahkan pejabat kerap memaafkan pelanggaran standar lingkungan oleh pelaku usaha tambang. Dalam dua dekade terakhir pemerintah telah berupaya menangani korupsi dan tantangan lingkungan, namun masih menyisakan tumpang tindih wewenang dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan menelaah peraturan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan laporan berbagai otoritas terkait. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan sebelumnya memberi kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah, memicu korupsi perizinan yang melibatkan elit politik daerah dan sektor swasta. Akibatnya, lingkungan dan ekosistem terancam, merefleksikan tumpang tindih regulasi serta kelemahan koordinasi di sektor pertambangan dan lingkungan.
Penegakan syarat sebelum penerbitan izin—meliputi tata ruang, baku mutu lingkungan, AMDAL, dan sistem perizinan—belum efektif mencegah korupsi dan kerusakan lingkungan di Indonesia.Prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana dan dilema lex specialis derogaat legi generali menghambat penggunaan sanksi pidana dalam kasus korupsi lingkungan.Oleh karena itu, diperlukan amandemen UU Perlindungan Lingkungan untuk memperkuat posisi pidana sebagai remedium utama dalam pelanggaran yang melibatkan suap dan menghadirkan ketentuan khusus agar pelanggaran lingkungan yang mengandung unsur korupsi diadili berdasarkan ketentuan KUHP dan UU Tipikor.
Sebagai tindak lanjut, penelitian dapat diarahkan pada pengembangan studi empiris untuk mengukur kesenjangan implementasi antara peraturan pertambangan dan lingkungan di tingkat daerah, termasuk analisis wawancara dengan aparat pengawas dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi faktor birokrasi yang memfasilitasi korupsi perizinan. Selanjutnya, perlu dikaji mekanisme koordinasi antar-pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola perizinan tambang, dengan mengeksplorasi model intergovernmental agreements yang mampu menyederhanakan alur wewenang tanpa menimbulkan celah korupsi. Terakhir, riset bisa difokuskan pada evaluasi dampak sentralisasi wewenang penerbitan izin pertambangan pasca-UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap tingkat korupsi dan kondisi ekosistem, menggunakan pendekatan mixed methods untuk menilai efektivitas perubahan kebijakan serta rekomendasi kajian lanjutan berdasarkan temu lapangan terbaru.
- The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEAN–3: The Application... doi.org/10.32479/ijeep.8135The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEANAe3 The Application doi 10 32479 ijeep 8135
- Indonesiaâs anticorruption campaign: Civil society versus the political cartel - ScienceDirect.... doi.org/10.1016/B978-0-08-101109-6.00017-4IndonesiayAAAos anticorruption campaign Civil society versus the political cartel ScienceDirect doi 10 1016 B978 0 08 101109 6 00017 4
- Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries... doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905Improving governance quality through global standard setting Experiences from the Extractive Industries doi 10 1016 j exis 2021 100905
- Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues | Tegnan | BESTUUR.... doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55219Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia Critical Legal Issues Tegnan BESTUUR doi 10 20961 bestuur v9i2 55219
- Corruption in the oil sector: A systematic review and critique of the literature - ScienceDirect. corruption... doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.002Corruption in the oil sector A systematic review and critique of the literature ScienceDirect corruption doi 10 1016 j exis 2020 01 002
| File size | 318.01 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
ESDMESDM Sebagian kecil ada perubahan sebagai dampak aktivitas manusia. Penelitian menunjukkan bahwa perairan Pulau Rote mengalami proses geologi aktif yang ditandaiSebagian kecil ada perubahan sebagai dampak aktivitas manusia. Penelitian menunjukkan bahwa perairan Pulau Rote mengalami proses geologi aktif yang ditandai
MALAHAYATIMALAHAYATI Pada waktu filtrasi 10 menit (P4 M10), kadar Fe turun menjadi 0,005 mg/l dari 0,388 mg/l (P0), yang merupakan penurunan sebesar 90. Efektivitas Media Filtrasi,Pada waktu filtrasi 10 menit (P4 M10), kadar Fe turun menjadi 0,005 mg/l dari 0,388 mg/l (P0), yang merupakan penurunan sebesar 90. Efektivitas Media Filtrasi,
UNRAMUNRAM Tujuan kegiatan ini adalah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK Dasa Wisma Melati 1 di Perumahan Talang Sari Samarinda melalui edukasi dan pelatihan produksiTujuan kegiatan ini adalah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK Dasa Wisma Melati 1 di Perumahan Talang Sari Samarinda melalui edukasi dan pelatihan produksi
UNIGRESUNIGRES Namun bagi sebagian orang lainnya pendapat demikian tak sepenuhnya benar. Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑UndangNamun bagi sebagian orang lainnya pendapat demikian tak sepenuhnya benar. Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang‑Undang
JURNALPERIKANANKAMASANJURNALPERIKANANKAMASAN Kegiatan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekosistem melaluiKegiatan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekosistem melalui
UNIGRESUNIGRES Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen hukum, wawancara masyarakat, observasi lapangan, dan uji laboratorium terhadapPenelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen hukum, wawancara masyarakat, observasi lapangan, dan uji laboratorium terhadap
UNSULBARUNSULBAR Studi ini mengevaluasi pertumbuhan jenis karang Acropora cervicornis pada media pembibitan di kedua Pulau yang berbeda. Parameter hidro-oseanografi menunjukkanStudi ini mengevaluasi pertumbuhan jenis karang Acropora cervicornis pada media pembibitan di kedua Pulau yang berbeda. Parameter hidro-oseanografi menunjukkan
BTPBTP Hal ini menunjukkan bahwa pencemar kimiawi yang berasal dari kegiatan domestik di sekitar Danau Beratan seperti pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisidaHal ini menunjukkan bahwa pencemar kimiawi yang berasal dari kegiatan domestik di sekitar Danau Beratan seperti pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida
Useful /
UNRAMUNRAM Wadah karantina yang dibuat berukuran tinggi 1,5 meter dan diameter 1 meter dengan ukuran mata jaring 1 inch, terbukti mampu mendukung kegiatan budidayaWadah karantina yang dibuat berukuran tinggi 1,5 meter dan diameter 1 meter dengan ukuran mata jaring 1 inch, terbukti mampu mendukung kegiatan budidaya
UNRAMUNRAM Serta terbentuknya aplikasi SGT DM Corner yang rancang khusus untuk pasien lansia dengan Diabetes Mellitus khususnya serta lansia lain yang lebih luas.Serta terbentuknya aplikasi SGT DM Corner yang rancang khusus untuk pasien lansia dengan Diabetes Mellitus khususnya serta lansia lain yang lebih luas.
UNSUNS Namun, hukum tersebut agak efektif di Indonesia. Sayangnya, kelemahan utamanya adalah ketentuan ambang batas rendah yang memungkinkan orang tua memintaNamun, hukum tersebut agak efektif di Indonesia. Sayangnya, kelemahan utamanya adalah ketentuan ambang batas rendah yang memungkinkan orang tua meminta
UNDIKSHAUNDIKSHA Kulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutan NaOH 5 % selama 24 jam, dicuci, dan dikeringkan. Selanjutnya dilakukan proses pemuluran dan pencampuranKulit pisang dikumpulkan, direndam dalam larutan NaOH 5 % selama 24 jam, dicuci, dan dikeringkan. Selanjutnya dilakukan proses pemuluran dan pencampuran