UNSUNS
BESTUURBESTUURIndonesia telah mengundangkan Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, dan berbagai peraturan turunan yang mengatur persoalan pertambangan dan lingkungan. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menurunkan praktik korupsi dan laju degradasi lingkungan, bahkan pejabat kerap memaafkan pelanggaran standar lingkungan oleh pelaku usaha tambang. Dalam dua dekade terakhir pemerintah telah berupaya menangani korupsi dan tantangan lingkungan, namun masih menyisakan tumpang tindih wewenang dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan menelaah peraturan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan laporan berbagai otoritas terkait. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan sebelumnya memberi kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah, memicu korupsi perizinan yang melibatkan elit politik daerah dan sektor swasta. Akibatnya, lingkungan dan ekosistem terancam, merefleksikan tumpang tindih regulasi serta kelemahan koordinasi di sektor pertambangan dan lingkungan.
Penegakan syarat sebelum penerbitan izin—meliputi tata ruang, baku mutu lingkungan, AMDAL, dan sistem perizinan—belum efektif mencegah korupsi dan kerusakan lingkungan di Indonesia.Prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana dan dilema lex specialis derogaat legi generali menghambat penggunaan sanksi pidana dalam kasus korupsi lingkungan.Oleh karena itu, diperlukan amandemen UU Perlindungan Lingkungan untuk memperkuat posisi pidana sebagai remedium utama dalam pelanggaran yang melibatkan suap dan menghadirkan ketentuan khusus agar pelanggaran lingkungan yang mengandung unsur korupsi diadili berdasarkan ketentuan KUHP dan UU Tipikor.
Sebagai tindak lanjut, penelitian dapat diarahkan pada pengembangan studi empiris untuk mengukur kesenjangan implementasi antara peraturan pertambangan dan lingkungan di tingkat daerah, termasuk analisis wawancara dengan aparat pengawas dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi faktor birokrasi yang memfasilitasi korupsi perizinan. Selanjutnya, perlu dikaji mekanisme koordinasi antar-pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola perizinan tambang, dengan mengeksplorasi model intergovernmental agreements yang mampu menyederhanakan alur wewenang tanpa menimbulkan celah korupsi. Terakhir, riset bisa difokuskan pada evaluasi dampak sentralisasi wewenang penerbitan izin pertambangan pasca-UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap tingkat korupsi dan kondisi ekosistem, menggunakan pendekatan mixed methods untuk menilai efektivitas perubahan kebijakan serta rekomendasi kajian lanjutan berdasarkan temu lapangan terbaru.
- The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEAN–3: The Application... doi.org/10.32479/ijeep.8135The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEANAe3 The Application doi 10 32479 ijeep 8135
- Indonesiaâs anticorruption campaign: Civil society versus the political cartel - ScienceDirect.... doi.org/10.1016/B978-0-08-101109-6.00017-4IndonesiayAAAos anticorruption campaign Civil society versus the political cartel ScienceDirect doi 10 1016 B978 0 08 101109 6 00017 4
- Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries... doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905Improving governance quality through global standard setting Experiences from the Extractive Industries doi 10 1016 j exis 2021 100905
- Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues | Tegnan | BESTUUR.... doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55219Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia Critical Legal Issues Tegnan BESTUUR doi 10 20961 bestuur v9i2 55219
- Corruption in the oil sector: A systematic review and critique of the literature - ScienceDirect. corruption... doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.002Corruption in the oil sector A systematic review and critique of the literature ScienceDirect corruption doi 10 1016 j exis 2020 01 002
| File size | 318.01 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
ITYITY Berdasarkan perhitungan, efluen IPAL telah sesuai dengan Perda DIY Nomor 7 tahun 2016 tentang Standar Baku Mutu Air Limbah sehingga aliran airnya dapatBerdasarkan perhitungan, efluen IPAL telah sesuai dengan Perda DIY Nomor 7 tahun 2016 tentang Standar Baku Mutu Air Limbah sehingga aliran airnya dapat
ITYITY Salah satu komponen penting IPAL adalah media penyaringan secara anaerobic (anaerobic filter - AF) yang kinerjanya ditentukan oleh labirin penyaringannya.Salah satu komponen penting IPAL adalah media penyaringan secara anaerobic (anaerobic filter - AF) yang kinerjanya ditentukan oleh labirin penyaringannya.
ITYITY Evaluasi dilakukan secara deskriptif terhadap data analisis in situ dan data laboratorium untuk parameter kualitas air limbah domestik yaitu TSS, pH, BOD,Evaluasi dilakukan secara deskriptif terhadap data analisis in situ dan data laboratorium untuk parameter kualitas air limbah domestik yaitu TSS, pH, BOD,
UNSULBARUNSULBAR Coral Tree Nursery (CTN) merupakan media pembibitan karang secara vertikal yang terbuat dari pipa dan diberi pelampung. Media ini ditambatkan pada jangkarCoral Tree Nursery (CTN) merupakan media pembibitan karang secara vertikal yang terbuat dari pipa dan diberi pelampung. Media ini ditambatkan pada jangkar
UNPUNP Namun, penelitian mengenai penerapannya pada industri karet remah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menurunkan parameterNamun, penelitian mengenai penerapannya pada industri karet remah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menurunkan parameter
UNISAPUNISAP Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei lapangan, analisis laboratorium dan penetapan kualitas mutu air menggunakan metode Indeks Pencemaran.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei lapangan, analisis laboratorium dan penetapan kualitas mutu air menggunakan metode Indeks Pencemaran.
UNISAPUNISAP Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas air tanah dikelurahan Oesapa Barat, Oebufu, Fatululi berdasarkan analisis parameter fisika dan kimia. HasilTujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas air tanah dikelurahan Oesapa Barat, Oebufu, Fatululi berdasarkan analisis parameter fisika dan kimia. Hasil
UNAIRUNAIR Sebanyak 6 spesies fauna makrobentik telah ditemukan dengan kepadatan yang bervariasi. Kepadatan tertingginya berada di Stasiun 3 (05.00 ind/m2) dan terendahnyaSebanyak 6 spesies fauna makrobentik telah ditemukan dengan kepadatan yang bervariasi. Kepadatan tertingginya berada di Stasiun 3 (05.00 ind/m2) dan terendahnya
Useful /
UNSULBARUNSULBAR Korelasi antara indeks kondisi (IK) dan Indeks Bioavailabilitas Logam Kerang (IBLK) dari dua lokasi menunjukkan korelasi positif dan kuat sehingga perairanKorelasi antara indeks kondisi (IK) dan Indeks Bioavailabilitas Logam Kerang (IBLK) dari dua lokasi menunjukkan korelasi positif dan kuat sehingga perairan
UNSUNS Penelitian ini menelaah literatur terdahulu tentang usaha sosial dan perpajakan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam melalui tinjauan pustaka sistematisPenelitian ini menelaah literatur terdahulu tentang usaha sosial dan perpajakan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam melalui tinjauan pustaka sistematis
UNSUNS Ketidaksesuaian antara ambang batas usia perkawinan nasional (16 tahun untuk perempuan) dan standar internasional (18 tahun) serta lemahnya penegakan hukumKetidaksesuaian antara ambang batas usia perkawinan nasional (16 tahun untuk perempuan) dan standar internasional (18 tahun) serta lemahnya penegakan hukum
UNSUNS Studi ini menyimpulkan bahwa kekuasaan tersebut dapat ditegakkan berdasarkan Pasal 44 Konvensi ICSID, yang memutuskan pertanyaan yang diajukan kepada tribunStudi ini menyimpulkan bahwa kekuasaan tersebut dapat ditegakkan berdasarkan Pasal 44 Konvensi ICSID, yang memutuskan pertanyaan yang diajukan kepada tribun