Publisher

UNSUNS

Journal BESTUURBESTUUR Abstract

Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, dan berbagai peraturan turunan yang mengatur persoalan pertambangan dan lingkungan. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menurunkan praktik korupsi dan laju degradasi lingkungan, bahkan pejabat kerap memaafkan pelanggaran standar lingkungan oleh pelaku usaha tambang. Dalam dua dekade terakhir pemerintah telah berupaya menangani korupsi dan tantangan lingkungan, namun masih menyisakan tumpang tindih wewenang dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan menelaah peraturan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan laporan berbagai otoritas terkait. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan sebelumnya memberi kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah, memicu korupsi perizinan yang melibatkan elit politik daerah dan sektor swasta. Akibatnya, lingkungan dan ekosistem terancam, merefleksikan tumpang tindih regulasi serta kelemahan koordinasi di sektor pertambangan dan lingkungan.

Conclusion

Penegakan syarat sebelum penerbitan izin—meliputi tata ruang, baku mutu lingkungan, AMDAL, dan sistem perizinan—belum efektif mencegah korupsi dan kerusakan lingkungan di Indonesia.Prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana dan dilema lex specialis derogaat legi generali menghambat penggunaan sanksi pidana dalam kasus korupsi lingkungan.Oleh karena itu, diperlukan amandemen UU Perlindungan Lingkungan untuk memperkuat posisi pidana sebagai remedium utama dalam pelanggaran yang melibatkan suap dan menghadirkan ketentuan khusus agar pelanggaran lingkungan yang mengandung unsur korupsi diadili berdasarkan ketentuan KUHP dan UU Tipikor.

Future Research

Sebagai tindak lanjut, penelitian dapat diarahkan pada pengembangan studi empiris untuk mengukur kesenjangan implementasi antara peraturan pertambangan dan lingkungan di tingkat daerah, termasuk analisis wawancara dengan aparat pengawas dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi faktor birokrasi yang memfasilitasi korupsi perizinan. Selanjutnya, perlu dikaji mekanisme koordinasi antar-pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola perizinan tambang, dengan mengeksplorasi model intergovernmental agreements yang mampu menyederhanakan alur wewenang tanpa menimbulkan celah korupsi. Terakhir, riset bisa difokuskan pada evaluasi dampak sentralisasi wewenang penerbitan izin pertambangan pasca-UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap tingkat korupsi dan kondisi ekosistem, menggunakan pendekatan mixed methods untuk menilai efektivitas perubahan kebijakan serta rekomendasi kajian lanjutan berdasarkan temu lapangan terbaru.

References

1. The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEAN–3: The Application... doi.org/10.32479/ijeep.8135The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEANAe3 The Application doi 10 32479 ijeep 8135
2. Indonesia’s anticorruption campaign: Civil society versus the political cartel - ScienceDirect.... doi.org/10.1016/B978-0-08-101109-6.00017-4IndonesiayAAAos anticorruption campaign Civil society versus the political cartel ScienceDirect doi 10 1016 B978 0 08 101109 6 00017 4
3. Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries... doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905Improving governance quality through global standard setting Experiences from the Extractive Industries doi 10 1016 j exis 2021 100905
4. Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues | Tegnan | BESTUUR.... doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55219Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia Critical Legal Issues Tegnan BESTUUR doi 10 20961 bestuur v9i2 55219
5. Corruption in the oil sector: A systematic review and critique of the literature - ScienceDirect. corruption... doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.002Corruption in the oil sector A systematic review and critique of the literature ScienceDirect corruption doi 10 1016 j exis 2020 01 002

Subjects

1. #tribunal decision rachel#tribunal decision rachel

Metadata

File size	318.01 KB
Pages	11
DMCA	ReportReport