UNSUNS
BESTUURBESTUURIndonesia telah mengundangkan Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, dan berbagai peraturan turunan yang mengatur persoalan pertambangan dan lingkungan. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menurunkan praktik korupsi dan laju degradasi lingkungan, bahkan pejabat kerap memaafkan pelanggaran standar lingkungan oleh pelaku usaha tambang. Dalam dua dekade terakhir pemerintah telah berupaya menangani korupsi dan tantangan lingkungan, namun masih menyisakan tumpang tindih wewenang dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan menelaah peraturan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan laporan berbagai otoritas terkait. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan sebelumnya memberi kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah, memicu korupsi perizinan yang melibatkan elit politik daerah dan sektor swasta. Akibatnya, lingkungan dan ekosistem terancam, merefleksikan tumpang tindih regulasi serta kelemahan koordinasi di sektor pertambangan dan lingkungan.
Penegakan syarat sebelum penerbitan izin—meliputi tata ruang, baku mutu lingkungan, AMDAL, dan sistem perizinan—belum efektif mencegah korupsi dan kerusakan lingkungan di Indonesia.Prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana dan dilema lex specialis derogaat legi generali menghambat penggunaan sanksi pidana dalam kasus korupsi lingkungan.Oleh karena itu, diperlukan amandemen UU Perlindungan Lingkungan untuk memperkuat posisi pidana sebagai remedium utama dalam pelanggaran yang melibatkan suap dan menghadirkan ketentuan khusus agar pelanggaran lingkungan yang mengandung unsur korupsi diadili berdasarkan ketentuan KUHP dan UU Tipikor.
Sebagai tindak lanjut, penelitian dapat diarahkan pada pengembangan studi empiris untuk mengukur kesenjangan implementasi antara peraturan pertambangan dan lingkungan di tingkat daerah, termasuk analisis wawancara dengan aparat pengawas dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi faktor birokrasi yang memfasilitasi korupsi perizinan. Selanjutnya, perlu dikaji mekanisme koordinasi antar-pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola perizinan tambang, dengan mengeksplorasi model intergovernmental agreements yang mampu menyederhanakan alur wewenang tanpa menimbulkan celah korupsi. Terakhir, riset bisa difokuskan pada evaluasi dampak sentralisasi wewenang penerbitan izin pertambangan pasca-UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap tingkat korupsi dan kondisi ekosistem, menggunakan pendekatan mixed methods untuk menilai efektivitas perubahan kebijakan serta rekomendasi kajian lanjutan berdasarkan temu lapangan terbaru.
- The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEAN–3: The Application... doi.org/10.32479/ijeep.8135The Impact of Corruption on Environmental Quality in the Developing Countries of ASEANAe3 The Application doi 10 32479 ijeep 8135
- Indonesiaâs anticorruption campaign: Civil society versus the political cartel - ScienceDirect.... doi.org/10.1016/B978-0-08-101109-6.00017-4IndonesiayAAAos anticorruption campaign Civil society versus the political cartel ScienceDirect doi 10 1016 B978 0 08 101109 6 00017 4
- Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries... doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905Improving governance quality through global standard setting Experiences from the Extractive Industries doi 10 1016 j exis 2021 100905
- Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues | Tegnan | BESTUUR.... doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55219Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia Critical Legal Issues Tegnan BESTUUR doi 10 20961 bestuur v9i2 55219
- Corruption in the oil sector: A systematic review and critique of the literature - ScienceDirect. corruption... doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.002Corruption in the oil sector A systematic review and critique of the literature ScienceDirect corruption doi 10 1016 j exis 2020 01 002
| File size | 318.01 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Latar Belakang: Pendidikan kader dipandang sebagai instrumen fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia partai yang tidak hanya memilikiLatar Belakang: Pendidikan kader dipandang sebagai instrumen fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia partai yang tidak hanya memiliki
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosonganDengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosongan
UNIGRESUNIGRES Klausul dalam Pasal 230 UU Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan proses perdamaian oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu membayar utang,Klausul dalam Pasal 230 UU Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan proses perdamaian oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu membayar utang,
DINASTIREVDINASTIREV Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkanKetiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Proses elektrokoagulasi terbukti efektif dalam menurunkan parameter kualitas air, seperti BOD, COD, TSS, dan konsentrasi logam berat, seperti kromium,Proses elektrokoagulasi terbukti efektif dalam menurunkan parameter kualitas air, seperti BOD, COD, TSS, dan konsentrasi logam berat, seperti kromium,
UMMUMM Studi ini menyarankan harmonisasi regulasi internasional, pembentukan badan independen untuk asset recovery, serta penguatan kerja sama sipil-informalStudi ini menyarankan harmonisasi regulasi internasional, pembentukan badan independen untuk asset recovery, serta penguatan kerja sama sipil-informal
UNIGRESUNIGRES Terutama diakibatkan oleh minimnya kemapuan memilih isi portofolio dan kurang pekanya manajer Investasi terhadap perubahan pasar. Maka dari itu dibutuhkanTerutama diakibatkan oleh minimnya kemapuan memilih isi portofolio dan kurang pekanya manajer Investasi terhadap perubahan pasar. Maka dari itu dibutuhkan
UNIGRESUNIGRES Latar Belakang dari Penelitian ini adalah adanya kelemahan terkait pengaturan atas Tindak Pidana zina sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP yangLatar Belakang dari Penelitian ini adalah adanya kelemahan terkait pengaturan atas Tindak Pidana zina sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP yang
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Putusan ini memberikan batasan tegas atas penerapan pasal karet yang berpotensi mengkriminalisasi kritik sah, serta memperkuat jaminan kebebasan berekspresiPutusan ini memberikan batasan tegas atas penerapan pasal karet yang berpotensi mengkriminalisasi kritik sah, serta memperkuat jaminan kebebasan berekspresi
DINASTIREVDINASTIREV Temuan penelitian menunjukkan adanya konflik norma yang bersifat unilateral dan parsial antara Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang mengacuTemuan penelitian menunjukkan adanya konflik norma yang bersifat unilateral dan parsial antara Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang mengacu
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun demikian, Ditlantas telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penambahan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, danMeskipun demikian, Ditlantas telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penambahan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan
UNSUNS Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mengalami pertumbuhan pesat bank-bank berbasis nilai Islam (disebut perbankan syariah).Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mengalami pertumbuhan pesat bank-bank berbasis nilai Islam (disebut perbankan syariah).